Bahan Kuliah Program S1-PIN FISIP Universitas Mulawarman, Samarinda

1. ORGANISASI PEMERINTAHAN Bahan Kuliah untuk Mahasiswa S1-PIN Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, 2010 Tri Widodo W Utomo (Edisi Revisi)

2. Adm, Manajemen & Org 1. ADMINISTRASI 2. MANAJEMEN 3. KEPEMIMPINAN 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5. MANUSIA 5 4 3 2 1 5 Dimana Org?

3. A O M O A M Adm > Org ? Org > Adm ?

5. TEORI DASAR ORGANISASI

12. STRUCTURE CEO Umum & Peg Kabatu / Secretary Keuangan Renlap Jabfung Bidang Bidang Bidang Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Line Staff Matriks

13. Organisasi Lintas Fungsi (Ancok)

14. Organisasi Jaringan (Ancok) Firm A Firm B Firm C

15. STRATEGY I (SO) Growth Strategy Oriented II (ST) Diversification Oriented III (WO) Minimizing Internal Problem IV (WT) Defensive Oriented S W T O

16. STYLE (leadership) Autocratic style Participative style Free Rein style

24. ANALISIS ORGANISASI Siklus, Dimensi, Evaluasi

25. TAHAP PENGEMBANGAN

27. Dimana posisi organisasi kita? PKP2A III LAN Sumber: http://www.adizes.co.yu/en/org_therapy.php

30. PKP2A III LAN Organisasi Tumbuh v.s. Organisasi yg Menua GROWING AGING Success through risk-taking Success through risk-avoidance Problem = opportunity Opportunity = problem The market holds power Finance/administration holds power Function more important than form Form more important than function Focus on why and what Focus on how and who Too flexible, too little control Too much control, too little flexibility Everything is permitted if not prohibited Everything is prohibited if not permitted Management controls the system System controls management Line makes decisions Staff make decisions Expectations > result Expectation = result

31. PKP2A III LAN FILOSOFI PENATAAN ORGANISASI FILOSOFI KEMANDIRIAN Desain & format kelembagaan perangkat daerah akan tercapai secara realistik dan operasional, karena didasarkan pada kemampuan dan kemandirian daerah sesuai kewenangan otonominya FILOSOFI PRO AKTIF Pemda perlu bersikap lebih pro aktif dalam menanggapi tuntutan perkembangan dinamika masyarakat , sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan umum FILOSOFI PROSES BELAJAR Penataan dilakukan secara bertahap & diarahkan pada perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan , sehingga memberikan efek daya dongkrak ( leverage effect ) bagi penyempurnaan sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tsb merupakan learning process untuk menciptakan kapasitas Pemda yg adaptif, responsif, kreatif dan produktif. Pendekatan & mekanisme penataan yg didasarkan pada “ Autotherapetic Mechanism ” Optimasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan & Otonomi Daerah

32. INFRASTRUKTUR DASAR ORGANISASI PKP2A III LAN Panca Sarana Organisasi B E C D A Hukum & Perundangan Kelembagaan & Tata Laksana SDM Sarana / Prasarana Pembiayaan

33. Pendekatan TOY dalam Penataan Org. PKP2A III LAN Kaidah O RGANISASI Norma Y URIDIS Tuntutan T EKNIS Integrasi 3 Dimensi dlm Penataan Org.

35. Prinsip Dasar Evaluasi PKP2A III LAN Evaluasi kelembagaan adalah bagian dari organization development Evaluasi dilakukan secara sistemik (meliputi aspek input, proses, output & outcome dalam penataan kelembagaan) Evaluasi bersifat gradual atau incremental , tidak radikal. Tujuan utama dari evaluasi adalah meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya .

36. Wujud Organization Development PKP2A III LAN dalam konteks evaluasi kelembagaan 1 Penyesuaian struktur organisasi 2 Penyesuaian kewenangan 3 Penataan mekanisme dan tata laksana kerja 4 Penguatan kapasitas institusional

37. PERUBAHAN ORGANISASI Organizational Development

39. Perubahan Paradigma Organisasi RASIONALISTIS DEMOKRATIS DESENTRALISTIS TERBUKA LUWES DEBIROKRATIS GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE Reformasi STRUKTUR : Aturan, kelembagaan & departementasi, HAL, mekanisme kerja & SOP, ALI & ALE, dll. KULTUR : Nilai-nilai, pola pikir / mindset , motivasi / kepribadian, sikap & perilaku, dll. PATERNALISTIS OTORITER SENTRALISTIS TERTUTUP KAKU BIROKRATIS GOVERNMENT BAD GOVERNANCE

55. ORGANISASI PEMERINTAH Organisasi Berbasis Kinerja

59. POTRET BIROKRASI INDONESIA Sentimen Priordial/ Etnosentrisme: Kelompok, Klan, Daerah STATE CENTRIC : Alokasi Sumber Daya Publik yg. tdk merata KULTUR FEODALISTIK: KKN, SARA, Patron – Client, Afiliasi Politik TABIAT RENT SEEKING: Mark Up, Korupsi BAD GOVERNANCE Konflik Antar Aktor di Birokrasi

62. Kelembagaan Pemerintah Tingkat Pusat

65. DASAR HUKUM : KEPPRES 103 TAHUN 2001 JUMLAH : 22 (DUAPULUH DUA) KEDUDUKAN : BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN DAN DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI YANG TERKAIT TUGAS : MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU DARI PRESIDEN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN / KEMENTERIAN

74. Kelembagaan Pemerintah Tingkat Daerah

78. I. PROVINSI 1. Sekretariat Daerah  Unsur Staf 2. Dinas Daerah  Unsur Pelaksana 3. LTD (Badan, Kantor, RSUD)  Unsur Pendukung 4. Sekretariat DPRD  Unsur Staf II. KAB / KOTA 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Daerah 3. LTD (Badan, Kantor, RSUD) 4. Sekretariat DPRD. 5. Kecamatan dan Kelurahan. PERANGKAT DAERAH

80. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKAN URUSAN WAJIB & PILIHAN DASAR PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH URUSAN WAJIB: 16 URUSAN (VIDE PSL 13 DAN PSL 14 UU32/2004) URUSAN PILIHAN a.l: PERTAMBANGAN, PERIKANAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PARIWISATA DIWADAHI DALAM DINAS/BADAN/ KANTOR DIWADAHI DALAM LEMBAGA DINAS TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI PERUBAHAN PP 8/2003

83. TUPOKSI (1) 1. Sekretariat Daerah: Tugas Membantu Kdh menyusun kebijakan dan koordinasi Dinas dan LTD. Fungsi Penyusunan Kebijakan; Koordinasi Pelaksana Tugas Dinas/LTD; Monev pelaksana kebijakan pemda; Bina Administrasi dan Aparatur; 2. Dinas Daerah: Tugas Melaksanakan Urusan Pemda (otonomi / pembantuan) Fungsi Mus Jaknis; Penyelenggaraan urusan dan yanum.

84. TUPOKSI (2) 1. Lembaga Teknis Daerah: Tugas Penyusunan & Pelaksanaan Jakda spesifik. Fungsi Musjaknis; Penyelenggaraan Urusan Yanum. 2. Sekretariat Dewan: Tugas Penyelenggaraan Adm. Kesekretariatan, Keuangan Mendukung Pelaksanaan Tugas DPRD; Fungsi Penyelenggaraan Adm. Keuangan; Penyelenggaraan Adm. Kesekretariatan Fasilitasi Anggota DPRD; Penyediaan/Koordinasi Tenaga Ahli.

85. Sukarela – Voluntary Swadaya – NGO / NPO Kelembagaan Kemasyarakatan

92. Dinamika Interaksi NGO - Govt Kerjasama Konflik