concept good govermance for goverment and company

1. Nama : SUKMAWATI
NIM : 55117110083
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Mata kuliah : Busniess ethic and good governance
Forum pertemuan 1 busniess ethic and good governance
Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua
pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai
keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil
dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada
proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh
pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan
dalam suatu negara.
Penerapan good corporate governance baik bagi lembaga pemerintah
maupun perusahaan swasta mempunyai tujuan untuk :
1. Memaksimalkan nilai lembaga pemerintah maupun swasta dengan
peningkatan prinsip-prinsip yang dianut ,yang pada akhirnya untuk
mencapai visi melalui misi yang ditetapkan.
2. Mewujudkan system manajemen yg professional dengan bercirikan
kinerja sesuai sesuai nilai-nilai inti,kepemimpinan dan kebersamaan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan terhadap pengaruh
maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good
corporate governance.

2. 4. Meningkatkan kinerja , melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta nilai-nilai inti ,kepemimpinan dan kebersamaan.
Konsep yang efektif dan efisien untuk mewujudkan good corporate governance
pada pemerintah dilihat dari berikut ini :
1. Integritas Pelaku Pemerintahan
Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku
pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk
melakukan penyimpangan misalnya korupsi.
2. Kondisi Politik dalam Negeri
Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang
dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang
tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan.
Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi
akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat

3. Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan
berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat juga
menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan
masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme
kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan.
5. Sistem Hukum
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara.
Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan
sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara
keseluruhan. Good governanance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem
hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum
merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.
Konsep yang efektif dan efisien untuk mewujudkan good corporate governance
pada perusahaan swasta dilihat dari berikut ini :
1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum

4. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di
dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau.

5. 4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani
semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang
berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik
bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai
kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang
ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan
organisasiorganisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat
maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung
jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang
bersangkutan.

6. 9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan
akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu
mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan
sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Jadi untuk mewujudkan konsep yang efektif dan efisien pada good
corporate governance Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan
maupun perusahaan swasta di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance
hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsp-prinsip
tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi,
peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan
efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Sehingga apa yang didambakan Indonesia
menjadi negara yang Clean and good governance dapat terwujud dan hilangnya
faktor-faktor Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar
kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah
yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan
pemerintah yang masih bertolak berlakang untuk mengatasi masalah tersebut
seharusnya menjalin harmonisasi dan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang
ada.

7. QUIZ PERTEMUAN 1
Good governance adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-
nilai yang bersifat mengarahkan ,mengendalikan ,atau mempengaruhi masalah public
untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan keseharian .good governance juga
merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan
bersama oleh pemerintah , masyarakat madani dan sector swasta .
Dalam memahami good governance kunci utamanya adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip yang terdapat didalamnya , karena baik buruknya pemerintah bisa dinilai bila ia
telah bersinggungan dengan semua unsur-unsur prinsip governance jika dilihat
pendekatan good corporate governance yang sesuai dengan budaya pancasila adalah
misalnya dilihat dari dibawah ini :
Good Governance dalam Pandangan Demokrasi Pancasila
Di Indonesia yang notabene negara demokrasi peran rakyat adalah yang paling utama.
Demokrasi di Indonesia adalah berdasar Pancasila yang bersumber pada tata nilai
sosial budaya bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan asas demokrasi Pancasila, rakyat
memegang kendali penuh untuk keberlangsungan demokrasi, dan memang benar civil
society tidak pernah lepas dari demokrasi. Civil society, bila diartikan sempit adalah
masyarakat yang beradab, dan bisa pula dikatakan masyarakat madani yang merujuk
pada kata “Madinah” kota tempat hijrah nabi Muhammad SAW. Dan dalam arti luas civil
society adalah wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana
perikemanusiaan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera.
Istilah good governance yang dinyatakan oleh Garry Stocker pada tahun 1998, yang
berpendapat bahwa pemerintahan itu harus fleksibel. Good governance bersumber dari
tujuan negara dan juga fungsi negara serta fungsi pemerintahan yang sistematis dan
terpadu sehingga mewujudkan good governance yang selanjutnya terciptalah clean
goverment yang terkait dengan akuntabilitas publik serta kontrol publik dan akhirnya
terwujudlah demokrasi yang murni.
Good governance sendiri berarti penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang
mengandung substansi nilai sebagai berikut :

8. 1. Bagaimana pemerintah memimpin negara dengan bersih?
2. Bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri secara mandiri?
3. Bagaimana pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan pemerintahan
secara bertanggung jawab?
Sehingga terdapat prinsip-prinsip dalam mewujudkan good governance yaitu, partisipasi
masyarakat, daya tanggap pemerintah, transparansi, berkeadilan, evektifitas,
akuntabilitas publik, kesetaraan publik, pluralisme publik, kebebasan publik, dan lain-
lain.
Dan di Indonesia penerapan good governance dilakukan melalui AKIP-LAN
(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Lembaga Administrasi Negara RI, 2000).
Dalam konsep LAN, dikatakan bahwa ciri pemerintahan yang biasa disebut memiliki
kualifikasi good governance adalah pemerintahan yang memiliki kualifikasi seperti
partisipasi masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, pilar good governance adalah
partisipasi masyarakat, sehingga segala kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah
tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang didukung oleh sebuah demokrasi.
`

9. DAFTAR PUSTAKA
Arjaenim,2012. http://arjaenim.blogspot.sg/2012/11/penerapan-konsep-
goodgovernance-di.html,
( 07 september 2017 , jam 00.00 ).
Adrian Sutedi, 2011, Good Corporate Governance, Jakarta Sinar Grafika
( 06 september 2017 ,jam21.00 ).
FCGI, 2001, Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan, Jakarta, Edisi Ketiga
( 06 september 2017 ,jam 21.00 )
Muh. Arief Effendi, 2009, The Power of Good Corporate Governance : Teori dan
Implementasi, Jakarta : Salemba Empat
( 06 september 2017 ,jam 22.00 )
Daftar pustaka
http://trimuerisandes.blogspot.sg/2014/06/makalah-good-governence-di-
indonesia.html ( 7 september 2017 , jam 13.00 )
wibawa,samodra. 2005 good governance dan otonomi daerah .yogyakarta : gajah
mada .university press. (7 september 2017 , jam 13.30 )