SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 43
Descargar para leer sin conexión
UU SISTEM PERADILAN PIDANA 
ANAK 
Oleh : Apong Herlina,SH.MH
UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
• Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 
• Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal diundangkan  31 Juli 2014 
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini 
harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
RUANG LINGKUP 
 Ruang lingkup pengaturan , 
Undang-Undang ini adalah keseluruhan proses 
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan 
sampai dengan tahap pembimbingan setelah 
menjalani pidana.
M 
A 
S 
Y 
A 
R 
A 
K 
A 
T 
ADVOKAT, BAPAS,PEKSOS.TKS 
POLISI JAKSA HAKIM 
TINDAKAN 
A 
B 
H 
s 
DIVERSI 
L P AS, LPKS, LPSK, RPS/RPSA 
REHABILITASI DAN REINTEGRASI 
M 
A 
S 
Y 
A 
R 
A 
K 
A 
T 
PIDANA 
LPKA
Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 
• pelindungan; 
• keadilan; 
• nondiskriminasi; 
• kepentingan terbaik bagi Anak; 
• penghargaan terhadap pendapat Anak; 
• kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 
• pembinaan dan pembimbingan Anak; 
• proporsional; 
• perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai 
upaya terakhir; dan 
• penghindaran pembalasan.
Perlindungan Anak 
• Perlindungan anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 
• demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Prinsip Perlindungan Anak 
Kepentingan terbaik bagi anak 
Kelangsungan Hidup 
dan tumbuh Kembang 
Nondiskriminasi Partisipasi 
Apong Herlina-Dirjenpas-19 Juli 2012
Sasaran Pengaturan 
Sasaran Pengaturan adalah anak yang 
berhadapan dengan hukum (ABH ), yakni : 
• Anak yang berkonflik dengan hukum/ Pelaku 
• Anak yang menjadi korban tindak pidana 
(Anak Korban) dan 
• Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak 
Saksi ).
Usia Pertanggung Jawaban Pidana 
1. Usia pertanggung jawaban pidana Anak 
sekurang-kurangnya 12 tahun 
2. batasan usia anak yang bisa dikenakan 
penahanan sekurang-kurangnya 14 tahun 
dan 
3. Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana 
adalah sekurang-kuarangnya 14 tahun.
Anak belum berumur 12 Pelaku TP 
• Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun 
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, 
Pembimbing , dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 
keputusan untuk: 
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; 
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 
pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau 
LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) 
bulan. 
• Keputusan tsb ditetapkan oleh Pengadilan 
• LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak ke 
BAPAS
Paradigma 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
• Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan 
Restoratif (Ps.5) 
• Wajib diupayakan Diversi (Ps.5) 
Proses Diversi dilakukan 
melalui musyawarah berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
Keadilan Restoratif 
• adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian 
yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan (Ps. 1 UUSPPA)
• Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban 
dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / 
Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. (Ps. 8) 
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan 
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban 
serta kesediaan Anak dan keluuarganya , kecuali : 
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran 
• b. Tindak pidana ringan 
• c. Tindak pidana tanpa korban 
• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
Diversi 
• Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA) 
• Diversi wajib diupayakan : 
• Pada tingkat penyidikan, 
• penuntutan, dan 
• Pemeriksaan di pengadilan negeri 
SANKSI ADMTIF
Tujuan Diversi 
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak 
(pelaku); 
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 
Syarat diversi 
a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8) 
a. kepentingan korban; (apabila korbannya 
anak , Ps.89-91) 
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 
c. penghindaran stigma negatif; 
d. menghindaran pembalasan; 
e. keharmonisan masyarakat; dan 
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pertimbangan Diversi (Ps.9) 
• Kategori tindak pidana 
• Usia Anak 
• Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas 
• Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari 
Peksos atau Teksos (Ps.27) hak saksi dan korban 
(Ps. 89, 90,91) 
• Kerugian yang ditimbulkan; 
• Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Proses Diversi 
• Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah 
dengan melibatkan Anak dan orang 
tua/Walinya, korban dan/atau orang 
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga 
Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
Penyidikan (Ps.27) 
• Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran 
dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak 
pidana dilaporkan atau diadukan. 
• Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran 
dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh 
agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 
• Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja 
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial 
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan 
apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi,.
Upaya Diversi (12,29) 
• Penyidik wajib mengupayakan Diversi 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah penyidikan dimulai. 
• Proses Diversi / musyawarah dilaksanakan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
dimulainya Diversi. 
• Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib 
melanjutkan penyidikan dan melimpahkan 
perkara ke Penuntut Umum dengan 
melampirkan berita acara Diversi dan 
laporan penelitian kemasyarakatan.(29)
Diversi berhasil mencapai kesepakatan 
• Apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik 
menyampaikan berita acara Diversi beserta 
Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri 
dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan . 
• dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan. 
• penetapaan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik, 
JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan. 
• Penyidik menerbitkan Penetapan penghentian 
penyidikan , JPU menerbitkan penetapan penghentian 
penuntutan.
• Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan 
dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing 
Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada 
pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
• (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti 
laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 
• Di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.
Diversi oleh Kepolisian 
Tindak 
pidana 
Upaya 
Diversi 
Para pihak 
setuju Diversi 
Penetapan 
Pengadilan 
Kesepakatan 
Diversi 
Proses 
diversi 
Pelaksanaan 
Diversi
Diversi oleh Kejaksaan 
Tindak pidana 
Upaya Diversi 
Para pihak 
tidak setuju 
Diversi 
Kejaksaan 
upayakan 
Diversi 
Diserahkan ke 
Kejaksaan 
Penyidikan 
berlanjut 
Para pihak 
setuju 
Proses Diversi 
Kesepakatan 
Diversi
Diversi oleh Pengadilan 
Tindak pidana 
Upaya Diversi 
Gagal di 
Penyidikan & 
Penuntutan 
Kesepakatan 
Diversi 
Diversi di 
Pengadilan 
Ke Pengadilan 
Penetapan 
Pengadilan 
Implementasi 
Diversi
Kesepakatan Diversi (ps.9) 
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan 
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak 
Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, 
kecuali : 
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran 
• b. Tindak pidana ringan 
• c. Tindak pidana tanpa korban 
• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP 
setempat
Hasil Kesepakatan Diversi (11) 
• Antara lain dapat berbentuk: 
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 
b. rehabilitasi medis dan psikososial; 
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau 
pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) 
bulan.
Pengawasan Diversi 
• Pengawasan atas proses Diversi dan 
pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat yang 
bertanggung jawab di setiap tingkat 
pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)
Pendampingan,Pembimbingan 
• Selama proses Diversi berlangsung sampai 
dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, 
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja 
Sosial wajib melakukan pendampingan, 
pembimbingan (Ps.14, Ps.68)
Tugas Peksos dan TKS (PS.68) 
• Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 
bertugas: 
a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi 
Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan 
mengembalikan kepercayaan diri Anak; 
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; 
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat 
Anak dan menciptakan suasana kondusif; 
d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku 
Anak; 
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan 
pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak 
hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; 
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, 
lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan 
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar 
bersedia menerima kembali Anak di lingkungan 
sosialnya. 
• Juga berlaku bagi Anak korban dan Anak saksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya, 
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial mengadakan 
koordinasi 
dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
Penanganan ABH 
 variabel Penanganan ABH, yaitu : 
1. Penyelesaian perkara anak 
2. Perlindungan dari kerentanan anak 
(vulnerability), 
3. Rehabilitasi dan reintegrasi anak 
4. Pemenuhan kebutuhan dasar akan 
pemeliharaan (care)
Penahanan Ps. 32 
• Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan 
apabila ada jaminan dari orang tua/Wali dan/atau 
lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak 
akan menghilangkan atau merusak barang bukti, 
dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. 
• Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan 
syarat sebagai berikut: 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; 
dan 
b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 
• Anak yang di tahan ditempatkan di LPAS
Lama Penahanan 
Lembaga Jumlah hari 
POLISI 7 + 8 
JPU 5 + 5 
HAKIM PN 10 + 15 
HAKIM BANDING 10 + 15 
HAKIM KASASI 15 + 20
Penahanan 
• Pasal 39 Dalam hal jangka waktu penahanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), 
Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat 
(3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas 
tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan 
Anak demi hukum. 
• Sanksi : 
 Petugas LPAS SANKSI ADMTIF 
 Penyidik dan JPU  Pidana penjara maksimal 2 
tahun
Sanksi Pidana 
(1) pidana pokok bagi anak terdiri atas: 
A. Pidana peringatan; 
B. Pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar lembaga; 
2. Pelayanan masyarakat; atau 
3. Pengawasan. 
C. Latihan kerja; 
D. Pembinaan dalam lembaga; dan 
E. Penjara. 
(2) pidana tambahan terdiri atas: 
A. Perampasan keuntungan yang diperoleh 
B. Pemenuhan kewajiban adat
Tindakan 
a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; 
b. penyerahan kepada pemerintah; 
c. penyerahan kepada seseorang; 
d. perawatan di rumah sakit jiwa; 
e. perawatan di lembaga; 
f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ 
atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; 
g. pencabutan surat izin mengemudi; 
h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau 
i. pemulihan.
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
– PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENEGAK 
HUKUM DAN PIHAK TERKAIT SECARA TERPADU. 
– PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILAKUKAN PALING 
SINGKAT 120 jam. 
– PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
DIKOORDINASIKAN OLEH KEMENTERIAN YANG 
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DI BIDANG HUKUM.
PERAN SERTA MASYARAKAT 
Masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai 
dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial: 
a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak 
kepada pihak yang berwenang; 
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan 
yang berkaitan dengan Anak; 
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak; 
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui 
Diversi dan dan pendekatan Keadilan Restoratif; 
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak 
melalui organisasi kemasyarakatan; 
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak 
hukum dalam penanganan perkara Anak; atau 
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN 
EVALUASI 
• KOORDINASI DILAKUKAN DALAM RANGKA 
SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN 
MENGENAI LANGKAH PENCEGAHAN, 
PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA, 
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI SOSIAL. 
• PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 
PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA 
ANAK DILAKUKAN OLEH KPP&PA DAN KPAI
IMPLIKASI SARANA DAN PRASARANA 
• REGISTER KHUSUS UNTUK ABH DISETIAP INSTANSI 
• RUANG PENEMPATAN KHUSUS ANAK 
• LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL (LPKS) 
• LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS) 
• RUANG SIDANG DAN RUANG TUNGGU SIDANG ANAK 
• LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) 
• BAPAS
INFRASTRUKTUR 
• DALAM WAKTU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN SETELAH 
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI: 
– SETIAP KANTOR KEPOLISIAN WAJIB MEMILIKI PENYIDIK; 
– SETIAP KEJAKSAAN WAJIB MEMILIKI PENUNTUT UMUM; 
– SETIAP PENGADILAN WAJIB MEMILIKI HAKIM; 
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAWAJIB 
MEMBANGUN KANTOR BAPAS DI KABUPATEN/KOTA; 
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB 
MEMBANGUN LPKA DAN LPAS DI PROVINSI; DAN 
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB 
MEMBANGUN. LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL (KAB/KOTA) 
• KEWAJIBAN PEMBENTUKAN KANTOR BAPAS DAN LEMBAGA 
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKECUALIKAN 
DALAM HAL LETAK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDEKATAN
Terima Kasih

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidanaalsalcunsoed
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anakAzka Sudrajat
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 

La actualidad más candente (20)

Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anak
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 

Destacado

Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
 
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptKEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptmasriani mahmud
 
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anakPenegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anakCandra Putra
 
Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual
Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual
Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual 24hourparenting
 
Seks education, pengenalan seks sejak dini pada anak
Seks education, pengenalan seks sejak dini pada anakSeks education, pengenalan seks sejak dini pada anak
Seks education, pengenalan seks sejak dini pada anakAdriani Hasyim
 
Kekerasan pada anak dan aspek kuratif 2
Kekerasan pada anak dan aspek kuratif  2Kekerasan pada anak dan aspek kuratif  2
Kekerasan pada anak dan aspek kuratif 2Rita Pranawati
 
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...sayidmuhfaldy
 
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Afrizal Bob
 
Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada anak
Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada  anak Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada  anak
Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada anak Falanni Firyal Fawwaz
 
Ppt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini
Ppt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia DiniPpt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini
Ppt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia DiniAditya Hapsari
 
presentasi keren bahaya narkoba
presentasi keren bahaya narkobapresentasi keren bahaya narkoba
presentasi keren bahaya narkobatelnong
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusTrisnadi Wijaya
 
Hukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militerHukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militerArif Budiman
 
Hukum pidana anak
Hukum pidana anakHukum pidana anak
Hukum pidana anakNakano
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIcalonmayat
 

Destacado (20)

Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptKEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
 
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anakPenegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
 
Hak Anak
Hak AnakHak Anak
Hak Anak
 
Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual
Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual
Membantu Anak Mencegah Kekerasan Seksual
 
Seks education, pengenalan seks sejak dini pada anak
Seks education, pengenalan seks sejak dini pada anakSeks education, pengenalan seks sejak dini pada anak
Seks education, pengenalan seks sejak dini pada anak
 
Kekerasan anak
Kekerasan anakKekerasan anak
Kekerasan anak
 
Kekerasan pada anak dan aspek kuratif 2
Kekerasan pada anak dan aspek kuratif  2Kekerasan pada anak dan aspek kuratif  2
Kekerasan pada anak dan aspek kuratif 2
 
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradila...
 
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
 
Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada anak
Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada  anak Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada  anak
Kekerasan & pelecehan, penyimpagan seksual pada anak
 
Ppt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini
Ppt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia DiniPpt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini
Ppt Penyuluhan Parenting dan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini
 
presentasi keren bahaya narkoba
presentasi keren bahaya narkobapresentasi keren bahaya narkoba
presentasi keren bahaya narkoba
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
 
Rj dalam sppa3
Rj dalam sppa3Rj dalam sppa3
Rj dalam sppa3
 
Hukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militerHukum peradilan-militer
Hukum peradilan-militer
 
Hukum pidana anak
Hukum pidana anakHukum pidana anak
Hukum pidana anak
 
KDRT
KDRTKDRT
KDRT
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 

Similar a SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptxGAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptxwarjani
 
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptxsistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptxajengrisnaa2
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxsatreskrimresbolmut
 
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.pptDIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.pptDirgaGunk
 
Makalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumMakalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumSulaiman Zuhdi Manik
 
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfPertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfYogiYasaWedha
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...etsthu
 
dokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.ppt
dokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.pptdokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.ppt
dokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.pptyunimamaIrdinakelas7
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Anissa Carolina
 
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxPPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxssuser1519bc
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxHayati71
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxHayati71
 
Pkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publikPkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publikEsti Dyah
 
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptxPaparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxbudi pras
 
PAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptx
PAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptxPAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptx
PAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptxIkeFatmawati4
 

Similar a SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (20)

GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptxGAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
 
Bahan paparan diversi
Bahan paparan diversiBahan paparan diversi
Bahan paparan diversi
 
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptxsistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
 
Analisis uu
Analisis uu Analisis uu
Analisis uu
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
 
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.pptDIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
 
Hpa oci
Hpa ociHpa oci
Hpa oci
 
Makalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumMakalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukum
 
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfPertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
 
Kekerasan
KekerasanKekerasan
Kekerasan
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
 
dokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.ppt
dokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.pptdokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.ppt
dokfor-perkosaan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.ppt
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
 
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxPPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
 
MATERI KHA.pptx
MATERI KHA.pptxMATERI KHA.pptx
MATERI KHA.pptx
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docx
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docx
 
Pkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publikPkn kebijakan publik
Pkn kebijakan publik
 
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptxPaparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
 
PAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptx
PAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptxPAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptx
PAPARAN LPKRA_RSMAMPUTATALAKSANA.pptx
 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  • 1. UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh : Apong Herlina,SH.MH
  • 2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 • Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan  31 Juli 2014 • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
  • 3. RUANG LINGKUP  Ruang lingkup pengaturan , Undang-Undang ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
  • 4. M A S Y A R A K A T ADVOKAT, BAPAS,PEKSOS.TKS POLISI JAKSA HAKIM TINDAKAN A B H s DIVERSI L P AS, LPKS, LPSK, RPS/RPSA REHABILITASI DAN REINTEGRASI M A S Y A R A K A T PIDANA LPKA
  • 5. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak • pelindungan; • keadilan; • nondiskriminasi; • kepentingan terbaik bagi Anak; • penghargaan terhadap pendapat Anak; • kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; • pembinaan dan pembimbingan Anak; • proporsional; • perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan • penghindaran pembalasan.
  • 6. Perlindungan Anak • Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. • demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
  • 7. Prinsip Perlindungan Anak Kepentingan terbaik bagi anak Kelangsungan Hidup dan tumbuh Kembang Nondiskriminasi Partisipasi Apong Herlina-Dirjenpas-19 Juli 2012
  • 8. Sasaran Pengaturan Sasaran Pengaturan adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH ), yakni : • Anak yang berkonflik dengan hukum/ Pelaku • Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan • Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi ).
  • 9. Usia Pertanggung Jawaban Pidana 1. Usia pertanggung jawaban pidana Anak sekurang-kurangnya 12 tahun 2. batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan sekurang-kurangnya 14 tahun dan 3. Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah sekurang-kuarangnya 14 tahun.
  • 10. Anak belum berumur 12 Pelaku TP • Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing , dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. • Keputusan tsb ditetapkan oleh Pengadilan • LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak ke BAPAS
  • 11. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak • Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Ps.5) • Wajib diupayakan Diversi (Ps.5) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
  • 12. Keadilan Restoratif • adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Ps. 1 UUSPPA)
  • 13. • Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8) • Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluuarganya , kecuali : • a. Tindak pidana berupa pelanggaran • b. Tindak pidana ringan • c. Tindak pidana tanpa korban • d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
  • 14. Diversi • Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA) • Diversi wajib diupayakan : • Pada tingkat penyidikan, • penuntutan, dan • Pemeriksaan di pengadilan negeri SANKSI ADMTIF
  • 15. Tujuan Diversi a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak (pelaku); b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Syarat diversi a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
  • 16. Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8) a. kepentingan korban; (apabila korbannya anak , Ps.89-91) b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. menghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
  • 17. Pertimbangan Diversi (Ps.9) • Kategori tindak pidana • Usia Anak • Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas • Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari Peksos atau Teksos (Ps.27) hak saksi dan korban (Ps. 89, 90,91) • Kerugian yang ditimbulkan; • Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
  • 18. Proses Diversi • Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
  • 19. Penyidikan (Ps.27) • Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. • Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. • Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi,.
  • 20. Upaya Diversi (12,29) • Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. • Proses Diversi / musyawarah dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. • Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.(29)
  • 21. Diversi berhasil mencapai kesepakatan • Apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan . • dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan. • penetapaan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik, JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan. • Penyidik menerbitkan Penetapan penghentian penyidikan , JPU menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
  • 22. • Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. • Di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.
  • 23. Diversi oleh Kepolisian Tindak pidana Upaya Diversi Para pihak setuju Diversi Penetapan Pengadilan Kesepakatan Diversi Proses diversi Pelaksanaan Diversi
  • 24. Diversi oleh Kejaksaan Tindak pidana Upaya Diversi Para pihak tidak setuju Diversi Kejaksaan upayakan Diversi Diserahkan ke Kejaksaan Penyidikan berlanjut Para pihak setuju Proses Diversi Kesepakatan Diversi
  • 25. Diversi oleh Pengadilan Tindak pidana Upaya Diversi Gagal di Penyidikan & Penuntutan Kesepakatan Diversi Diversi di Pengadilan Ke Pengadilan Penetapan Pengadilan Implementasi Diversi
  • 26. Kesepakatan Diversi (ps.9) • Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali : • a. Tindak pidana berupa pelanggaran • b. Tindak pidana ringan • c. Tindak pidana tanpa korban • d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
  • 27. Hasil Kesepakatan Diversi (11) • Antara lain dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
  • 28. Pengawasan Diversi • Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)
  • 29. Pendampingan,Pembimbingan • Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial wajib melakukan pendampingan, pembimbingan (Ps.14, Ps.68)
  • 30. Tugas Peksos dan TKS (PS.68) • Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
  • 31. f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. • Juga berlaku bagi Anak korban dan Anak saksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
  • 32. Penanganan ABH  variabel Penanganan ABH, yaitu : 1. Penyelesaian perkara anak 2. Perlindungan dari kerentanan anak (vulnerability), 3. Rehabilitasi dan reintegrasi anak 4. Pemenuhan kebutuhan dasar akan pemeliharaan (care)
  • 33. Penahanan Ps. 32 • Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. • Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. • Anak yang di tahan ditempatkan di LPAS
  • 34. Lama Penahanan Lembaga Jumlah hari POLISI 7 + 8 JPU 5 + 5 HAKIM PN 10 + 15 HAKIM BANDING 10 + 15 HAKIM KASASI 15 + 20
  • 35. Penahanan • Pasal 39 Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum. • Sanksi :  Petugas LPAS SANKSI ADMTIF  Penyidik dan JPU  Pidana penjara maksimal 2 tahun
  • 36. Sanksi Pidana (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. C. Latihan kerja; D. Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban adat
  • 37. Tindakan a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d. perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. pemulihan.
  • 38. PENDIDIKAN DAN LATIHAN – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENEGAK HUKUM DAN PIHAK TERKAIT SECARA TERPADU. – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILAKUKAN PALING SINGKAT 120 jam. – PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKOORDINASIKAN OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM.
  • 39. PERAN SERTA MASYARAKAT Masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial: a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang; b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak; c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak; d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan dan pendekatan Keadilan Restoratif; e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak melalui organisasi kemasyarakatan; f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
  • 40. KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI • KOORDINASI DILAKUKAN DALAM RANGKA SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN MENGENAI LANGKAH PENCEGAHAN, PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI SOSIAL. • PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DILAKUKAN OLEH KPP&PA DAN KPAI
  • 41. IMPLIKASI SARANA DAN PRASARANA • REGISTER KHUSUS UNTUK ABH DISETIAP INSTANSI • RUANG PENEMPATAN KHUSUS ANAK • LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) • LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS) • RUANG SIDANG DAN RUANG TUNGGU SIDANG ANAK • LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) • BAPAS
  • 42. INFRASTRUKTUR • DALAM WAKTU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI: – SETIAP KANTOR KEPOLISIAN WAJIB MEMILIKI PENYIDIK; – SETIAP KEJAKSAAN WAJIB MEMILIKI PENUNTUT UMUM; – SETIAP PENGADILAN WAJIB MEMILIKI HAKIM; – KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAWAJIB MEMBANGUN KANTOR BAPAS DI KABUPATEN/KOTA; – KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB MEMBANGUN LPKA DAN LPAS DI PROVINSI; DAN – KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB MEMBANGUN. LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KAB/KOTA) • KEWAJIBAN PEMBENTUKAN KANTOR BAPAS DAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKECUALIKAN DALAM HAL LETAK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDEKATAN