Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
• Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012
• Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal diundangkan 31 Juli 2014
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengaturan ,
Undang-Undang ini adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana.
4. M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
ADVOKAT, BAPAS,PEKSOS.TKS
POLISI JAKSA HAKIM
TINDAKAN
A
B
H
s
DIVERSI
L P AS, LPKS, LPSK, RPS/RPSA
REHABILITASI DAN REINTEGRASI
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
PIDANA
LPKA
5. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak
• pelindungan;
• keadilan;
• nondiskriminasi;
• kepentingan terbaik bagi Anak;
• penghargaan terhadap pendapat Anak;
• kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
• pembinaan dan pembimbingan Anak;
• proporsional;
• perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir; dan
• penghindaran pembalasan.
6. Perlindungan Anak
• Perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan
hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.
• demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
7. Prinsip Perlindungan Anak
Kepentingan terbaik bagi anak
Kelangsungan Hidup
dan tumbuh Kembang
Nondiskriminasi Partisipasi
Apong Herlina-Dirjenpas-19 Juli 2012
8. Sasaran Pengaturan
Sasaran Pengaturan adalah anak yang
berhadapan dengan hukum (ABH ), yakni :
• Anak yang berkonflik dengan hukum/ Pelaku
• Anak yang menjadi korban tindak pidana
(Anak Korban) dan
• Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak
Saksi ).
9. Usia Pertanggung Jawaban Pidana
1. Usia pertanggung jawaban pidana Anak
sekurang-kurangnya 12 tahun
2. batasan usia anak yang bisa dikenakan
penahanan sekurang-kurangnya 14 tahun
dan
3. Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana
adalah sekurang-kuarangnya 14 tahun.
10. Anak belum berumur 12 Pelaku TP
• Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik,
Pembimbing , dan Pekerja Sosial Profesional mengambil
keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau
LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial,
baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam)
bulan.
• Keputusan tsb ditetapkan oleh Pengadilan
• LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak ke
BAPAS
11. Paradigma
Sistem Peradilan Pidana Anak
• Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
Restoratif (Ps.5)
• Wajib diupayakan Diversi (Ps.5)
Proses Diversi dilakukan
melalui musyawarah berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
12. Keadilan Restoratif
• adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan (Ps. 1 UUSPPA)
13. • Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban
dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional /
Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban
serta kesediaan Anak dan keluuarganya , kecuali :
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran
• b. Tindak pidana ringan
• c. Tindak pidana tanpa korban
• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
14. Diversi
• Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA)
• Diversi wajib diupayakan :
• Pada tingkat penyidikan,
• penuntutan, dan
• Pemeriksaan di pengadilan negeri
SANKSI ADMTIF
15. Tujuan Diversi
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
(pelaku);
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Syarat diversi
a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
16. Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8)
a. kepentingan korban; (apabila korbannya
anak , Ps.89-91)
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. menghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
17. Pertimbangan Diversi (Ps.9)
• Kategori tindak pidana
• Usia Anak
• Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
• Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari
Peksos atau Teksos (Ps.27) hak saksi dan korban
(Ps. 89, 90,91)
• Kerugian yang ditimbulkan;
• Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
18. Proses Diversi
• Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan Anak dan orang
tua/Walinya, korban dan/atau orang
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga
Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
19. Penyidikan (Ps.27)
• Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran
dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak
pidana dilaporkan atau diadukan.
• Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran
dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh
agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
• Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi,.
20. Upaya Diversi (12,29)
• Penyidik wajib mengupayakan Diversi
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penyidikan dimulai.
• Proses Diversi / musyawarah dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
dimulainya Diversi.
• Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib
melanjutkan penyidikan dan melimpahkan
perkara ke Penuntut Umum dengan
melampirkan berita acara Diversi dan
laporan penelitian kemasyarakatan.(29)
21. Diversi berhasil mencapai kesepakatan
• Apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik
menyampaikan berita acara Diversi beserta
Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri
dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan .
• dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan.
• penetapaan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik,
JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan.
• Penyidik menerbitkan Penetapan penghentian
penyidikan , JPU menerbitkan penetapan penghentian
penuntutan.
22. • Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan
dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing
Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada
pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
• (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti
laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
• Di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.
23. Diversi oleh Kepolisian
Tindak
pidana
Upaya
Diversi
Para pihak
setuju Diversi
Penetapan
Pengadilan
Kesepakatan
Diversi
Proses
diversi
Pelaksanaan
Diversi
24. Diversi oleh Kejaksaan
Tindak pidana
Upaya Diversi
Para pihak
tidak setuju
Diversi
Kejaksaan
upayakan
Diversi
Diserahkan ke
Kejaksaan
Penyidikan
berlanjut
Para pihak
setuju
Proses Diversi
Kesepakatan
Diversi
25. Diversi oleh Pengadilan
Tindak pidana
Upaya Diversi
Gagal di
Penyidikan &
Penuntutan
Kesepakatan
Diversi
Diversi di
Pengadilan
Ke Pengadilan
Penetapan
Pengadilan
Implementasi
Diversi
26. Kesepakatan Diversi (ps.9)
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak
Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya,
kecuali :
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran
• b. Tindak pidana ringan
• c. Tindak pidana tanpa korban
• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP
setempat
27. Hasil Kesepakatan Diversi (11)
• Antara lain dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS
paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga)
bulan.
28. Pengawasan Diversi
• Pengawasan atas proses Diversi dan
pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan
berada pada atasan langsung pejabat yang
bertanggung jawab di setiap tingkat
pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)
29. Pendampingan,Pembimbingan
• Selama proses Diversi berlangsung sampai
dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan,
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja
Sosial wajib melakukan pendampingan,
pembimbingan (Ps.14, Ps.68)
30. Tugas Peksos dan TKS (PS.68)
• Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
bertugas:
a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi
Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan
mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat
Anak dan menciptakan suasana kondusif;
d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku
Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan
pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
31. f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak
hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua,
lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar
bersedia menerima kembali Anak di lingkungan
sosialnya.
• Juga berlaku bagi Anak korban dan Anak saksi.
Dalam melaksanakan tugasnya,
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial mengadakan
koordinasi
dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
32. Penanganan ABH
variabel Penanganan ABH, yaitu :
1. Penyelesaian perkara anak
2. Perlindungan dari kerentanan anak
(vulnerability),
3. Rehabilitasi dan reintegrasi anak
4. Pemenuhan kebutuhan dasar akan
pemeliharaan (care)
33. Penahanan Ps. 32
• Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan
apabila ada jaminan dari orang tua/Wali dan/atau
lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak
akan menghilangkan atau merusak barang bukti,
dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
• Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan
syarat sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
dan
b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
• Anak yang di tahan ditempatkan di LPAS
34. Lama Penahanan
Lembaga Jumlah hari
POLISI 7 + 8
JPU 5 + 5
HAKIM PN 10 + 15
HAKIM BANDING 10 + 15
HAKIM KASASI 15 + 20
35. Penahanan
• Pasal 39 Dalam hal jangka waktu penahanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3),
Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat
(3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas
tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan
Anak demi hukum.
• Sanksi :
Petugas LPAS SANKSI ADMTIF
Penyidik dan JPU Pidana penjara maksimal 2
tahun
36. Sanksi Pidana
(1) pidana pokok bagi anak terdiri atas:
A. Pidana peringatan;
B. Pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat; atau
3. Pengawasan.
C. Latihan kerja;
D. Pembinaan dalam lembaga; dan
E. Penjara.
(2) pidana tambahan terdiri atas:
A. Perampasan keuntungan yang diperoleh
B. Pemenuhan kewajiban adat
37. Tindakan
a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
b. penyerahan kepada pemerintah;
c. penyerahan kepada seseorang;
d. perawatan di rumah sakit jiwa;
e. perawatan di lembaga;
f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/
atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta;
g. pencabutan surat izin mengemudi;
h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
i. pemulihan.
38. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
– PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENEGAK
HUKUM DAN PIHAK TERKAIT SECARA TERPADU.
– PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILAKUKAN PALING
SINGKAT 120 jam.
– PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKOORDINASIKAN OLEH KEMENTERIAN YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG HUKUM.
39. PERAN SERTA MASYARAKAT
Masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai
dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial:
a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak
kepada pihak yang berwenang;
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan
yang berkaitan dengan Anak;
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui
Diversi dan dan pendekatan Keadilan Restoratif;
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak
melalui organisasi kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak
hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
40. KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI
• KOORDINASI DILAKUKAN DALAM RANGKA
SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
MENGENAI LANGKAH PENCEGAHAN,
PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA,
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI SOSIAL.
• PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DILAKUKAN OLEH KPP&PA DAN KPAI
41. IMPLIKASI SARANA DAN PRASARANA
• REGISTER KHUSUS UNTUK ABH DISETIAP INSTANSI
• RUANG PENEMPATAN KHUSUS ANAK
• LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (LPKS)
• LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS)
• RUANG SIDANG DAN RUANG TUNGGU SIDANG ANAK
• LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
• BAPAS
42. INFRASTRUKTUR
• DALAM WAKTU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN SETELAH
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI:
– SETIAP KANTOR KEPOLISIAN WAJIB MEMILIKI PENYIDIK;
– SETIAP KEJAKSAAN WAJIB MEMILIKI PENUNTUT UMUM;
– SETIAP PENGADILAN WAJIB MEMILIKI HAKIM;
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAWAJIB
MEMBANGUN KANTOR BAPAS DI KABUPATEN/KOTA;
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB
MEMBANGUN LPKA DAN LPAS DI PROVINSI; DAN
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB
MEMBANGUN. LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (KAB/KOTA)
• KEWAJIBAN PEMBENTUKAN KANTOR BAPAS DAN LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKECUALIKAN
DALAM HAL LETAK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDEKATAN