SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Descargar para leer sin conexión
PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan)
Disusun Oleh :
-ROMA RIZKI WANDA SIREGAR
INSTITUT STIAMI TANGGERANG KOTA
PENGERTIAN PSAK
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan
Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan
Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di
bawah pengawasannya.
Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan
International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014.
DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1
januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen
Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20
di kawasan Asia Tenggara.
Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang
merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, PSAK 45, ISAK 25
dan ISAK 31.
Diharapakan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan
manfaat bagi pemanggku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas
publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan,
khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat
menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang
dihasilkan dalam laporan keuangan.
Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti due process procedure yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi :
identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan);
melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi exposure draft;
pelaksanaan public hearing; pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan); pembahasan
masukan publik; dan pengesahan SAK. Sedangkan penyusunan buletin teknis dan annual
improvements tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process procedure.
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan,
dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK.
Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas
syariah.
Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:
(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
(b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
(c) laporan perubahan ekuitas selama periode;
(d) laporan arus kas selama periode;
(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan
dan informasi penjelasan lain;
(ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan
dalam
paragraf 38 dan 38A; dan
(f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian
kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam
laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2015. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.
stilah-istilah dalam PSAK 46
Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode
masa depan sebagai akibat adanya:
Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang
diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu
periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak
penghasilan yang terutang (dilunasi).
Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa
depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini
dikenakan atas laba kena pajak entitas.
Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah
pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak
penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak
penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis
penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak
(rugi pajak) untuk satu periode.
Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi
keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena
pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah
tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan
jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode
masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
Perbedaan permanen dan perbedaan tetap dalam pajak
Perbedaan Permanen
Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi-
transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui
menurut fiskal (pajak). Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada
kategori dibwa ini, yaitu:
Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh
bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib
pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang
didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh
telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final)
sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung
PPh yang terutang. Misalnya :
a) Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
b) Penghasilan dari hadiah undian
c) Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI
d) Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
e) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
f) Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil)
g) Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh
tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), misalnya biaya-
biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-
syarat tertentu. Misalnya; daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas
peghapusan piutang), pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi, dll
Beda Sementara
Beda sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan
waktu dan biaya dalam menghitung laba. adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda
sementara adalah
a) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
b) Metode penilaian persediaan
c) Penyisihan piutang tak tertagih
d) Rugi-laba selisih kurs
e) Kompensasi Kerugian
f) Penyisihan bonus
Pengertian Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang
disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta
kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward)
yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan
diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa
saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang
lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih
besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa
datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi,
maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.
Dasar Pengenaan Pajak
DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap
manfaat ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat
memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) trsebut
tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.
Contoh :
Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa
nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari
penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70.
Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui
dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil
Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk
tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak
mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100
DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat
dikurangkan pada masa mendatang. Contoh :
Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100. Biaya tersebut dapat
dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga
tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100. Untuk tujuan fiskal biaya
tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban denda
tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai
konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.
Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat ditentukan
menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan ini. Dengan beberapa pengecualian,
perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai
tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan
pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan
pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak
memiliki konsekuensi pajak.
Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan konsolidasi
dengan DPP-nya. Berhubung peraturan perundangan perpajakan di Indonesia tidak
memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban ditentukan dengan
merujuk pada SPT masing-masing entitas.
Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan
a. Deferred Method (Metode Penangguhan)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang
memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang
laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi
komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan
permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai
pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle
pada periode terjadinya perbedaan tersebut.
b. Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan
pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan
aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan
akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku
menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan
temporer dan perbedaan non temporer.
c. Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak)
Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan
temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas
nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode
ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak
penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.
Bagaimana cara Menentukan Pajak Tangguhan
a. Pengakuan (Recognition)
Standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss carry
forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini
menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat asset pajak tangguhan
atau deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak
tangguhan atau deferred tax liability (DTL) tersebut.
b. Pengukuran (Measurement)
Cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini
pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan
berlaku di masa yang akan datang.
c. Penyajian (Presentation)
Standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca
ataupun laba rugi. Asset pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL)
harus disajikan secara terpisah dari asset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur
non current dalam neraca.
d. Pengungkapan (Disclosure)
Berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak
tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan
sebagainya.
Pengakuan pada Pajak Tangguhan
Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Pengakuan asset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya
kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran
pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi, apabila akan terjadi
pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar
akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Expense Rp. 120.000,00
Deferred Tax Liabilities Rp. 120.000,00
Untuk Asset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)
Dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang
akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset.
Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih
kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Asset Rp. 120.000,00
Deferred Tax Income Rp. 120.000,00
Bagaimana Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan dan
Penghasilan atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan Laba Rugi
a. Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi yang
termasuk dalam beda waktu, seperti:
Beban penyisihan persediaan
Beban penyisihan piutang tak tertagih
Beban penyisihan bonus
Beban penyisihan pensiun
Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi
b. Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan apakah
koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif.
c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali koreksi
fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas.
d.Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun sebelumnya.
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 8
PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menentukan:
(a) kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode
pelaporan; dan
(b) pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan.
Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas
dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa
penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat.
Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah
periode pelaporan.
Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode
pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang
menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua
jenis, yaitu:
(a) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan
(peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan
(b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa
nonpenyesuai setelah periode pelaporan).
Entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan
peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan
dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa nonpenyesuai setelah periode
pelaporan.
Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang
bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah
periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas
memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini.
Peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan yang berdampak material jika tidak
diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.
Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok
peristiwa tersebut:
(a) sifat peristiwa; dan
(b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat
dibuat.
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 11 secara prospektif untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.
DAFTAR PUSTAKA
-http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak
-https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/12/penjelasan-singkat-tentang-
psak-46/

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pajak translate
Pajak translatePajak translate
Pajak translatedollyannex
 
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangEva Hadi Yanii
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanchuichoco
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015PPA FEUI
 
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti
 
Adm pajak kelas xii bab ii
Adm pajak kelas xii bab iiAdm pajak kelas xii bab ii
Adm pajak kelas xii bab iiheri baskoro
 
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIH
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIHRAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIH
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIHrahmadina_745
 
Perencanaan pajak internasional
Perencanaan pajak internasionalPerencanaan pajak internasional
Perencanaan pajak internasional20ianpratama
 
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGAkt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGnoval dwi ridzkiana
 

La actualidad más candente (12)

Pajak translate
Pajak translatePajak translate
Pajak translate
 
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
 
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMIIndri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
Indri Yanti-Akuntansi Pajak,PSAK 46,CA417121085,SURYANI,STIAMI
 
Adm pajak kelas xii bab ii
Adm pajak kelas xii bab iiAdm pajak kelas xii bab ii
Adm pajak kelas xii bab ii
 
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIH
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIHRAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIH
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, STIAMI_SURYANIH
 
Perencanaan pajak internasional
Perencanaan pajak internasionalPerencanaan pajak internasional
Perencanaan pajak internasional
 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGAkt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
 

Similar a Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018

AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46TANTO CHANDRA
 
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGAKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGmuhtaromi muhtaromi
 
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAkuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangEva Hadi Yanii
 
Akt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota Tangerang
Akt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota TangerangAkt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota Tangerang
Akt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota Tangerangrahmadina_745
 
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANG
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANGRAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANG
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANGrahmadina_745
 
Rahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota Tangerang
Rahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota TangerangRahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota Tangerang
Rahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota Tangerangrahmadina_745
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangIndri Yanti
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri Yanti
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxsafiraaa0024
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptxEllaYolla
 
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMIChristine Aprilya
 
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMIAkuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMIChristine Aprilya
 
Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Sidik Abdullah
 
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakAnalisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakkafni01@yahoo.co.id
 
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxPSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxtempehienak3
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxgaluhvindriarso1
 

Similar a Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018 (20)

AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
 
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGAKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
 
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAkuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
 
Akt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota Tangerang
Akt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota TangerangAkt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota Tangerang
Akt_pajak,Rahmadina,PSAK 46,Suryanih,STIAMI Kota Tangerang
 
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANG
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANGRAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANG
RAHMADINA, PSAK 46, Akuntansi Pajak, Suryanih, STIAMI KOTA TANGERANG
 
Rahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota Tangerang
Rahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota TangerangRahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota Tangerang
Rahmadina(Rahma),Akt_Pajak,PSAK 46,Suryanih,Stiami Kota Tangerang
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx
 
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Christine Aprilya, PSAK 46, Suryanih, Institut STIAMI
 
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMIAkuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
Akuntansi_Pajak, Christine_Aprilya, PSAK46, Suryanih, Institut_STIAMI
 
Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011Corporate income tax presentation 2011
Corporate income tax presentation 2011
 
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakAnalisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
 
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxPSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
Psak03
Psak03Psak03
Psak03
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
 
Akp 11 p ph psak 46
Akp 11 p ph psak 46Akp 11 p ph psak 46
Akp 11 p ph psak 46
 
Akuntansi pajak
Akuntansi pajakAkuntansi pajak
Akuntansi pajak
 

Roma, PSAK, Suryanih, Stiami Tanggerang Kota 2018

  • 1. PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) Disusun Oleh : -ROMA RIZKI WANDA SIREGAR INSTITUT STIAMI TANGGERANG KOTA
  • 2. PENGERTIAN PSAK Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, PSAK 45, ISAK 25 dan ISAK 31. Diharapakan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemanggku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti due process procedure yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi exposure draft; pelaksanaan public hearing; pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK. Sedangkan penyusunan buletin teknis dan annual improvements tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process procedure. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.
  • 3. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan (f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. stilah-istilah dalam PSAK 46 Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi). Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa
  • 4. depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Perbedaan permanen dan perbedaan tetap dalam pajak Perbedaan Permanen Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi- transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak). Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada kategori dibwa ini, yaitu: Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh). Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya : a) Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek b) Penghasilan dari hadiah undian c) Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI d) Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek e) Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
  • 5. f) Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil) g) Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri 3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), misalnya biaya- biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat- syarat tertentu. Misalnya; daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang), pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, dll Beda Sementara Beda sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda sementara adalah a) Metode Penyusutan dan atau Amortisasi b) Metode penilaian persediaan c) Penyisihan piutang tak tertagih d) Rugi-laba selisih kurs e) Kompensasi Kerugian f) Penyisihan bonus Pengertian Pajak Tangguhan Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya. Dasar Pengenaan Pajak DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) trsebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Contoh : Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa
  • 6. nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70. Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100. Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100 DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contoh : Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol. Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol. Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100. Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100. Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100. Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100. Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan ini. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan konsolidasi dengan DPP-nya. Berhubung peraturan perundangan perpajakan di Indonesia tidak memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban ditentukan dengan merujuk pada SPT masing-masing entitas. Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan a. Deferred Method (Metode Penangguhan) Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan
  • 7. permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut. b. Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban) Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. c. Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak) Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan. Bagaimana cara Menentukan Pajak Tangguhan a. Pengakuan (Recognition) Standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat asset pajak tangguhan atau deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability (DTL) tersebut. b. Pengukuran (Measurement) Cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. c. Penyajian (Presentation) Standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Asset pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari asset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca. d. Pengungkapan (Disclosure) Berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.
  • 8. Pengakuan pada Pajak Tangguhan Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) Pengakuan asset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban. Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya: Deferred Tax Expense Rp. 120.000,00 Deferred Tax Liabilities Rp. 120.000,00 Untuk Asset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) Dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan. Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya: Deferred Tax Asset Rp. 120.000,00 Deferred Tax Income Rp. 120.000,00 Bagaimana Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan dan Penghasilan atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan Laba Rugi a. Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi yang termasuk dalam beda waktu, seperti: Beban penyisihan persediaan Beban penyisihan piutang tak tertagih Beban penyisihan bonus Beban penyisihan pensiun Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi b. Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan apakah koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif. c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali koreksi fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas. d.Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun sebelumnya. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 8 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menentukan:
  • 9. (a) kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan; dan (b) pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan (b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan). Entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut: (a) sifat peristiwa; dan (b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 11 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.