Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.

28. J. KEDUDUKAN PERATURAN ZONASI DALAM PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Peraturan Zonasi Perizinan Insentif & Disinsentif Pengenaan Sanksi UU No. 26 Tahun 2007 pasal 35 : Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penetapan Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

30. Kaitan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Rencana RInci PERATURAN ZONASI salah satu jenjang rencana tata ruang kota dengan skala 1:5000 salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang lazim digunakan di negara maju Rencana Umum RTRW Kota Peraturan Zonasi RTRK / RTBL RDTRK

39. G. Kelembagaan Generik Indonesia Deskripsi Governing body DPRD mengesahkan Perda peraturan zonasi, kewenangan tertinggi dalam perubahan peraturan dan peta zonasi Planning commission Bappeda, DTK merekomendasikan batas zona; menelaah dan membuat rekomendasi untuk semua perubahan terhadap peraturan/peta zonasi Board of Appeal; Board of Adjustment; Zoning Board BKPRD; TKPRD mempertimbangkan permohonan variansi; pengecualian; mempertimbangkan keberatan; menafsirkan ketidakjelasan aturan/batas zona Staff Aparat dinas daerah mengadministrasikan permohonan peraturan zonasi; menegakkan peraturan zonasi; menyediakan telaah proyek atau informasi lainnya untuk ketiga lembaga di atas

43. Inventarisasi pemanfaatan ruang Klasifikasi pemanfaatan ruang Hirarki penggunaan lahan Kompatibilitas Boleh Bersyarat Dilarang Inventarisasi k etinggian , GSB, Orientasi dan ketentuan lainnya yang terkait. Kodifikasi standar Inventarisasi intensitas PR Klasifikasi intensitas PR berdasarkan jenis/zona pemanfaatan ruang Inventarisasi standar-standar prasarana di Bandung Kodifikasi standar Inventarisasi standar, pedoman teknis, petunjuk teknis terkait. Inventarisasi prasarana yang perlu diatur Tata cara penetapan blok peruntukan dan penetapan zonasi Identifikasi lembaga dan tugas serta kewenangannya Identifikasi proses dan prosedur Amandemen/ perubahan Peraturan Pembangunan dan peta zona Peraturan Zonasi Inte n sitas Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Tata Massa Bangunan Prasarana Standar-standar Kelembagaan T AHAP PENYUSUNAN

52. Contoh lembar aturan untuk setiap zona (1)

53. Contoh lembar aturan untuk setiap zona (2)

54. C ONTOH KETENTUAN PEMBAGIAN BLOK PENGGUNAAN LAHAN Pembagian zona dengan pertimbangan batasan fisik jalan (termasuk 1 blok dengan batas jalan), gang, branchgang, batas kapling dan orientasi bangunan, lapis bangunan. Pembagian zona dengan pertimbangan batasan fisik sungai, lapis bangunan, rencana jalan jalan), gang, batas kapling dan orientasi bangunan. Branhang

55. Contoh Daftar Kegiatan di Singapura Klasifikasi Zona Klasifikasi Kegiatan “ P” = diperbolehkan ( permitted ) “ C” = bersyarat ( consideration, conditional ) “ X” = dilarang

56. Contoh penetapan zona dan aturannya (peta zonasi) R-2 R-2 R-1 R-3 R-12 R-20 R-20 R-1 R-3 R-12

57. Contoh Peta Guna Lahan

58. CONTOH KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG PER ZONA RD: Perumahan Kepadatan Sangat Rendah RR: Perumahan Kepadatan Rendah RG: Perumahan Kepadatan Sedang RT: Perumahan Kepadatan Tinggi RS: Perumahan Susun I : Diijinkan T: Diijinkan secara terbatas (standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian maupun peraturan tambahan lainnya. B: Memerlukan izin penggunaan bersyarat. x : Tidak diizinkan NO SUB KATEGORI PEMANFAATAN HIRARKI 3 RD-1 RR-1 RR-2 RG-1 RG-2 RT-1 RT-2 RS-1 RS-2 A Hunian Rumah Tunggal I I I I I I I I T Rumah Kopel, Rumah Deret x x T I I I I I I Apartemen, Kondominium x B B B B B B I T Rumah Susun x - T T T I I I T Rumah Dinas I I I I I I I x x Wisma Tamu ( Guest House ), sebagai aksesori x I I I I I I x -x Kost x x x I I I I I x Rumah Usaha sebagai aksesori I T I I I I I x I Rumah Jompo T T I I x x x x x Panti Perawatan/Rehabilitasi T T T I I I I x x Panti Asuhan/Penampungan T T T I I I I x x Asrama x x x T T I I x x Rumah/Hunian Sementara x x B B B B B B B

59. CONTOH KETENTUAN INTENSITAS DAN TATA MASSA PEMBANGUNAN PER ZONA PERUNTUKAN KDB MAKS (%) KLB MAKS (%) KDH MIN (%) GSB DEPAN MIN (m) GSB SAMPING MIN (m) GSB BLKG MIN (m) TINGGI BANGUNAN MAKS (LT) R RD RD-1 20 0.4 76 10 4 4 2 RR RR-1 40 0.8 64 10 4 4 2 RR-2 40 0.8 52 10 4 4 2 RG RG-1 60 1.2 28 8 3 3 2 RG-2 60 1.2 10 8 3 3 2 RT RT-1 80 1.6 10 3 0 2 2 RT-2 80 1.6 40 3 0 2 2 RS RS-1 50 3 52 12 12 8 6 RS-2 40 2.4 28 12 12 8 6

60. CONTOH KASUS (1) ZONASI Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (RD) dan Ketentuan Pemanfaatan Ruangnya di Kota Cimahi. Ket: R = menggunakan rumus,baik rumus untuk GSB depan, samping, belakang, maupun KDH. 2 R R R R 0. 4 20 RD-1 R TINGGI BANGUN (LT) GSB BLKG (m) GSB SAMPING (m) GSB DEPAN (m) KDH MIN (%) KLB MAKS (%) KDB MAKS (%) PERUNTUKAN Salah satu sisi bangunan diperkenankan rapat sejauh 2x GSB, sisi lain mengikuti tabel di atas (tidak berlaku untuk rumah tinggal di kawasan khusus atau bangunan cagar budaya. Persil kecil: Jika kedalaman persil < 10m  GSB 4m Jika kedalaman persil < 8m  GSB 3m Jika kedalaman persil < 6m  GSB 0m Jika nilai GSB pada matriks ketentuan pembangunan lebih kecil dari ketentuan, maka yang dipakai adalah nilai terkecil diantara keduanya. b b b b b i i - - - - - - - - - PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH RD PERUMAHAN KP KW KM FU FT TA TH ID IG IU PK PD RS RT RG RR RD K F T I P R PERUBAHAN PERUNTUKKAN SPESIFIK PERUNTUKKAN SPESIFIK LAMA PERUNTUKKAN TANAH UTAMA Ketentuan Pembangunan Ketentuan Tambahan Ketentuan Perubahan Pemanfaatan Ruang Ket: i = perubahan diijinkan b = perubahan bersyarat - = tidak boleh berubah

61. CONTOH KASUS (2) Ket: R = menggunakan rumus,baik rumus untuk GSB depan, samping, belakang, maupun KDH. Salah satu sisi bangunan diperkenankan rapat sejauh 2x GSB, sisi lain mengikuti tabel diatas (tidak berlaku untuk rumah tinggal di kawasan khusus atau bangunan cagar budaya. Persil kecil: Jika kedalaman persil < 10m  GSB 4m Jika kedalaman persil < 8m  GSB 3m Jika kedalaman persil < 6m  GSB 0m Jika nilai GSB pada matriks ketentuan pembangunan lebih kecil dari ketentuan, maka yang dipakai adalah nilai terkecil diantara keduanya. Ketentuan Pembangunan Ketentuan Tambahan Ketentuan Perubahan Pemanfaatan Ruang Ket: i = perubahan diijinkan b = perubahan bersyarat - = tidak boleh berubah ZONASI Perumahan Kepadatan Rendah (RD) dan Ketentuan Pemanfaatan Ruangnya di Kota Cimahi PERUNTUKAN KDB MAKS (%) KLB MAKS (%) KDH MIN (%) GSB DEPAN (m) GSB SAMPING (m) GSB BLKG (m) TINGGI BANGUN (LT) R R R -1 30 0. 6 R R R R 2 PERUNTUKKAN TANAH UTAMA PERUBAHAN PERUNTUKKAN SPESIFIK PERUNTUKKAN SPESIFIK LAMA R P I T F K RD RR RG RT RS PD PK IU IG ID TH TA FT FU KM KW KP PERUMAHAN RR PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH i - - - - - b b b i i b b b b b

65. TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Mei 2007