Buku panduan apb des partisipatif 2

i
MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA
PANDUAN PENYUSUNAN
APB-DESA
MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN SOSIAL
MUSTIKA AJI, S.Pd
PERENCANAAN
PENGANGARAN MONITORING
DAN
EVALUASI

ii
PANDUAN PENYUSUNAN
APB -DESA
MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN SOSIAL
MUSTIKA AJI
O81 391 016 316
maji_binainsani@yahoo.com
MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-
UNDANG DESA

iii
Kata Pengantar
APB Desa adalah salah satu instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka
perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berpihak pada rakyat miskin
dan berkeadilan Gender di tingkat desa. Memahami proses dan seluruh tahapan pengelolaan
APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model
penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.
Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan
akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik.
Kebumen , Peretengahan Desember 2014
Mustika Aji

iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………. v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. 1.1. Pengantar Penggaran Desa Partisipatif
1.2. 1.2. Dasar Hukum
BAB II MENGENAL APB DESA
2.1. Mengenal APB Desa
2.2. Anggaran Responsif Gender
2.3. Anggaran Pro Rakyat Miskin
2.4. Alur Penyusunan APB Desa
2.5. Pokja APB Desa
BAB III MENYUSUN APB DESA
3.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Desa
3.2. Struktur APB Desa
3.3. Beberapa Kententuan Penggunaan Dana
3.4. Surplus dan Defisit
3.5. Kode Rekening
3.6. Menyusun Pendapatan Desa
3.7.Menyusun Belanja Desa
3.8. Menyusun Pembiayaan Desa
3.9. Menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa
3.10.Musyawarah Anggaran Desa
3.11.Regulasi APB Desa
3.12.Penetapan dan Evaluasi APB Desa
3.13.Menyusun DPA
BAB IV PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTISIPATIF

Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com
5
4.1. Pelaksanaan APB Desa
4.2. Monev APB Desa
BAB V MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA
5.1. Menyusun Perubahan APB Desa
BAB VI PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APAB
DESA
6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran
6.2. Menyusun Pertanggungjawaban APB Desa
Lampiran
1. Contoh Kode Program dan Kegiatan
2. Contoh Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Contoh Berita Acara Musyawarah Anggaran Desa
4. Contoh Perdes APB Desa
5. Contoh Perdes Perubahan APB Desa
6. Contoh Perdes Perhitungan APB Desa

6
DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN
Istilah Singkatan Pengertian
Anggaran Pendapan dan
Belanja Desa
APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nasional
APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah
Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada
pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien.
Badan Permusyawaratan
Desa
BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan
dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka
pelaksaanaan APBDesa.
Belanja Desa adalah kewajiban Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai
kekayaan bersih, meliputi semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya
program dan kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap
pencapaian prestasi kerja dapat diukur.
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada
tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya
terhadap prestasi kerja sukar diukur.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran
Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau
kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban desa tersebut.
Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah pekerjaan
dalam waktu tertentu
Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

7
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan dari ( input ) untuk menghasilkan
keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.
Lembaga Swadaya
Masyarakat
LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun
sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa
LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah
Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa
yang seharusnya diharapkan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif
oleh
para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk
mengatasi
permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil
musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu)
tahunan.
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang
akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati
rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/
organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan
disepakati.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan Desa.
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa
adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.
Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa
PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan.
Pelaksana Kegiatan Perangkat Desa yang tidak menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan kegiatan.
Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa.
Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

8
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya
Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga .Desa dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.
Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat untuk
berperan dalam rangkaian proses perencanaan.
Perencanaan Pembangunan
Desa
adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa yang
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.
Perencanaan Pembangunan
Desa Partisipatif
adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap tahapan
dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh
kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan semua unsur
masyarakat, terutama warga miskin, perempuan dan anak serta
kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat aktif.
Perencanaan pembangunan
desa yang berpihak kepada
kelompok miskin
adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan kelompok
miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin
Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data
dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa .
Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.
Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah
Rencana Kerja Anggaran RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Desa
serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa.
Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki
individu
Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan
cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga
PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola
oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang
sejahtera.
unit pelaksana teknis dinas
yang
UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang

9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 PENGANTAR PENGANGGARAN DESA PARTISIPATIF
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan bagian integral dari
perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai
sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.
Dalam UU Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan desa sebagai
kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten.
Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan
pembangunan dan pengaturan keuangan. Selanjutnya pengaturan tentang perencanaan
pembangunan di tuangkan dalam Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sedangkan pengaturan tentang Anggaran
Desa di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).
Secara substantif penganggaran merupakan proses meng-alokasikan/ memutuskan alokasi
sumber daya untuk kegiatan prioritas. Dalam pengertian ini masih terkandung unsur
kebutuhan dan sumber daya sebagaimana dalam pengertian substantif perencanaan.
Namun demikianyang terpenting adalah konsep kegiatan dan prioritas. Kegiatan dalam
proses penganggaran dipahami sebagai “segala tindakan merumuskan kewajiban dan
larangan (regulasi) bagi publik, serta pengadaan barang dan jasa (provisi) yang dibutuhkan
publik”. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan.

10
1.2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On
Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar

11
BAB II
MENGENAL APB DESA
2.1. MENGENAL APB DESA
Pengertian
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan
peraturan desa
 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
Fungsi APB Desa
 Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
 Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
 Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
 Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus

12
memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa.
 Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi
alat untuk memelihara dan mengucapkan keseimbangan fundamental
perekonomian desa.
Tujuan Penyusunan APB Desa
 Pembuatan Kebijakan dan Pengawasan, yaitu meningkatkan perumusan
kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil
keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan
kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan;
 Arahan Operasional, yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para
Kepala Desa dan BPD untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta
melakukan analisa program yang berkelanjutan;
 Akuntabilititas, yaitu dapat membantu Pemerintahan Desa dalam memperoleh
kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari
pendapatan yang diterima;
 Perencanaan, yaitu menfasilitasi perencanaan strategis dan operasional
dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan
tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian
tujuan dan sasaran;
 Pengelolaan, yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan
efesiensi operasional dan cara untuk memperhatikan seberapa efesien sumber
daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan;
 Penganggaran, yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin
membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber
daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan / surplus dana; dan

13
 Pengawasan Kerja, yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan
dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif.
Azas Umum APB Desa
 Tertib mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )
desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
 Efektif mengandung arti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 Efisien mengandung arti merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu.
 Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada tingkat harga yang terendah.
 Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa.
 Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan
 Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang
obyektif.

14
 Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional.
 Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (
APB Desa ) desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
2.2. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Anggara Responsif Gender
Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan penyusunan anggaran yang respon
terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta mengakomodasi 2 hal yakni :
1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat,
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol
terhadap sumber-sumber daya
2. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih
dan menikmati hasil pembangunan.
Kategori Anggaran Responsif Gender
1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender
Merupakan alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk merespon
kebutuhan praktis/strategis khusus laki-laki atau kebutuhan dasar khusus
perempuan berdasarkan hasil analisa gender
Contoh :
o untuk kesehatan reproduksi
o untuk perbaikan gizi & makanan (balita/bumil/busui)
o untuk pendidikan kewanitaan/ketrampilan dan peningkatan
pendapatan
o untuk pemenuhan kebutuhan prioritas perempuan dalam
pelayanan publik.

15
2. Anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara/peluang yg sama antara
laki-laki dan perempuan
 Merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender,
ditujukan sebagai tindakan affirmatif untuk meningkatkan keadilan dan
kesetaraan gender
 Didesain untuk membiayai program atau kegiatan untuk laki-laki &
perempuan dari ketertinggalan
Contoh :
1. program pelatihan dalam pengembangan bisnis
2. pelatihan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan
3. pelatihan yg mendukung untuk menduduki jabatan strategis
4. kredit usaha kecil & menengah
5. penyediaan penitipan anak di tempat-tempat kerja
6. penanganan anak jalanan
7. pengentasan kemiskinan
3. Anggaran untuk pelembagaan keadilan gender
Merupakan alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan
gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
a. Alokasi anggaran untuk advokasi & sosialisasi
Untuk melakukan integrasi secara penuh analisis gender ke dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi terhadap
program/kegiatan
Contoh :
o untuk menyusun profil desa responsif gender
o untuk melakukan studi & analisis gender
o untuk lokakarya dan kelembagaan PUG

16
b. Anggaran tidak dialokasikan khusus untuk perempuan atau laki-laki saja tetapi
pemanfaatan anggarannya/proporsinya ditetapkan sejalan dengan rencana
peningkatan keadilan dan kesetaraan gender. Persentase alokasi untuk
mendukung pelaksanaan PUG setiap sektor
Contoh :
o untuk pembangunan fasilitas umum (toilet, parental room) yg
jumlahnya proporsional
o untuk pemberian beasiswa bagi laki-laki & perempuan.
4. Keuntungan Anggaran Responsif Gender
1. Terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan setiap kelompok masyarakat (laki-
laki dan perempuan) dalam program dan kegiatan pembangunan
2. Anggota masyarakat, baik laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan
menerima manfaat sama dari hasil pembangunan
3. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam
mengontrol proses pembangunan
4. Gender gap antara laki-laki dan perempuan dapat diminimalisir
2.3. ANGGARAN PRO RAKYAT MISKIN
Anggaran yang berpihak pada orang miskin menjadi sebuah keniscayaan, sebagai salah
satu wujud implementasi fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Setidaknya ada tiga landasan hak bagi warga miskin menuntut hal ini, yaitu: hak asasi
manusia, hak warga negara, hak ekonomi sosial dan budaya.
Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang konsep dari anggaran yang berpihak
pada orang miskin. Jika dilihat dari kerangka demokrasi, anggaran berpihak pada orang
miskin (pro poor budget) berproses secara partisipatif yang melibatkan partisipasi rakyat,
dan secara substantif ia bersifat responsif dan berpihak kepada hak dan kepentingan
orang miskin yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan alokasi-distribusi anggaran.
Kelompok Kerja Pro Poor Budget misalnya, memberi pemahaman bahwa anggaran pro
poor berarti anggaran yang memihak orang miskin atau dapat diterjemahkan pula

17
sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja
(by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak
pada kepentingan masyarakat miskin.
Tidak jauh berbeda, Fridolin Berek dkk (2006) memberi tiga pengertian pro poor budget.
Pertama, suatu anggaran yang mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan
yang berpihak kepada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang
anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan
proyek yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan
anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya
kebutuhan hak-hak dasar rakyat miskin.
Atas dasar pendapat tersebut maka secara umum anggaran yang berpihak pada orang
miskin sering dimaknai sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang
miskin. Konsep kebutuhan dasar sendiri diinterpretasikan sebagai:
 kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan,
tempat tinggal (shelter), dan pakaian.
 Essential services ( pelayanan publik dasar ) untuk konsumsi kolektif yang
ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik,
transportasi publik, kesehatan dan fasilitas pendidikan.
 Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada
mereka.
2.4. ALUR PENYUSUNAN APB DESA
Alur / Tahapan Penyusunan APB Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen public sudah
seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik
anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan
diajak bermusyawarah untuk apa Keuangan Desa di belanjakan. Dengan demikian
harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat
benar benar akan terwujud.

18
Secara garis besar alur Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar
dalam bagan berikurt inii.
MUSBANGDES
PER KADES
RKPDesa
MENYUSUN
RKA
PERDES
APB Desa
PERUBAHAN
APB Desa
PERHITUNGAN
APB Desa
SOSIAISASI APB Desa
PERDES
RPJMDes
Draf
Rancangan
RAPB Desa
SKALA KABUPATEN
LPJ
KADES
Rancangan
RAPB Desa
Musyawarah
Anggaran Desa
MUSYAWARAH
BPD
PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
MURENBANGCAM
SKALA DESA
SEKDES MENGKOMPILASI RKA
EAVALUASI
OLEH BUPATI
Pembahasan
Di fokukuskan pada
Kesusaian dg RKP Desa
ALUR PENYUSUNAN APB DESA PARTISIPATIF
PERUBAHAN
DPA
MENYUSUN
DPA
Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa
Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah
sebagai berikut
1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Pengkat Desa )
2. BPD
3. Warga masyarakat ( Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur
warga Miskin )
4. Bupati

19
PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PENYUSUNAN APB DESA
PEMDES BPD
BUPATI
MASYARAKAT
1. Pembahasan
2. Persetujuan
3. Penetapan
Komunikasi
politik
Penyepakatan
1. Evaluasi
2. Pembinaan
3. Pengawasan
Peran Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB
Desa
Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif
mempunyai peran sendiri sendiri sesuia dengan tugas pokok dan fungsinya
masing masing.
a. Peran Kepala Desa
1. Membahas dan menyetujui Raperdes APB Desa, perubahan APB
Desa dan pertanggung jawaban bersama BPD
2. Menetapkan Perdes APB Desa
3. Mensosialisasikan perdes APB Desa, perubahan APB Desa dan
pertanggung jawaban APB Desa
4. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
5. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
6. menetapkan bendahara desa
7. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa; dan

20
8. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik
desa.
b. Peran Sekertaris Desa
1. Menyusun RKA
2. Menyusun Draf Raperdes APB Desa, Perubahan APB Desa dan
Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Menyusun DPA.
4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
5. Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa
dan Pertanggungjawaban APB Desa.
c. Peran BPD
1. Membahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
(Pembahasan dimaksud di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan
RKP Desa )
2. Menyetujui dan menetapkan anggaran
3. Pengawasan Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa
d. Peran Maysarakat
1. Konsolidasi partisipan
2. Agregasi kepentingan ( mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda )
3. Memilih preferensi ( prioritas )
4. Monitoring dan evaluasi
e. Peran Bupati
1. Melakukan Evaluasi
2. Melakukan Pembinaan
3. Melakukan Pengawasan

21
BAB III
MENYUSUN APB -DESA
3.1. KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA.
Konsistensi secara bahasa berarti tetap (tidak berubah ubah), taat asas, ajeg berarti “ ( kamus
besar bahasa Indonesia)
Yang dimaksud konsistensi dalam hal ini adalah ketaatan terhadap rencana dan anggaran yang
telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan pengertian
konsisten tidak sebatas itu, konsistensi antara aturan main dengan pelaksanaan ,janji dengan
implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, dan tidak ada
perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang. Namun dalam hal ini perencanaan dan
penganggaran yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan, sinkronisasi dan
sinergitas setiap program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban).
Perencanaan dapat dikatakan sebagai upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan
pembangunan yang harus dilakukan di suatu wilayah baik Negara, daerah atau Desa dengan
didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial; sedangkan penganggaran
adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak terpisahkan. Output dari
perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada
akhirnya bermuara pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan
3.2. STRUKTUR APB DESA
Struktur APB Desa
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan

22
A. PENDAPATAN
1. KELOMPOK PENDAPATAN DESA
1.1. Pendapatan asli Desa
1.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
1.3, Bagi Hasil Pajak
1.4. Bagi Hasil Retribusi
1.5. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;
1.6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya
1.7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
1.8. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2 JENIS DAN OBJEK PENDAPATAN DESA
2.1. Pendapatan asli desa dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari
1. hasil usaha Desa
2. hasil kekayaan Desa
3. hasil swadaya dan partisipasi
4. hasil gotong royong; dan
5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
2.2. 1. Hasil Usaha Desa dirinci menjadi objek pendapatan
sebagai berikut
1. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik desa/Badan Usaha Milik Desa
2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
Negara/Badan Usaha Milik Negara;
4. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok
usaha masyarakat; dan
Pendapatan Desa adalah
hak Desa yang diakui
sebagai penambah nilai
kekayaan bersih, meliputi
semua penerimaan uang
yang merupakan hak desa
dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa.

23
5. lain-lain usaha Desa yang sah.
2.2.2. Hasil Kekayaan Desa dirinci menjadi objek pendapatan sebagai berikut
1. Tanah Kas Desa;
2. Pasar/Kios Desa;
3. Bangunan Desa;
4. tambatan perahu;
5. objek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
6. Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan
7. lain-lain kekayaan Desa
2.2.3. Hasil Swadaya dan Partispasi dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi
1. swadaya dan partispasi berupa uang;
2. swadaya dan partispasi berupa material; dan
3. swadaya dan partispasi berupa tenaga
2.2.4. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah dirinci menurut objek pendepatan
1. pungutan desa;
2. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan
3. jasa giro/pendapatan bunga
4. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa; dan
5. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
2.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1. Dana Desa
2.3. Bagi Hasil Pajak dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari
1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
2. dan sebagainya
2.4. Bagi Hasil Restribusi dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari
1. Bagi Hasil Restribusi Pasar
2. dan sebagainya
2.5. Bagian Dana Perimbangan yang di terima Daerah dbagi menurut Jenis
1. Alokasi Dana Desa

24
2.6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya terdiri dari
1. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
2. Bantuan Keungan Dari Pemerintah Propinsi
3. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten
2.7. Hibah terdiri dari
1. Hibah Dari Pemerintah
2. Hibah Dari Pemerintah Propinsi
3. Hibah Dari Pemerintah Kabupaten
4. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan sebagainya
2.8. Lain-lain Pendaptan Desa Yang Sah
B. BELANJA
1. KELOMPOK BELANJA DESA
1.1. Belanja Langsung
1.2. Belanja Tidak Langsung
2. JENIS DAN OBJEK BELANJA DESA
2.1. Jenis Belanja Langsung terdiri dari
a. Belanja Pegawai / Honorarium
b. Belanja Barang / Jasa
c. Belanja Modal
2.1.1. Objek Belanja Pegawai terdiri dari
a Belaja Pegawai / Belanja Honorarium
2.1.2. Objek Belanja Barang dan Jasa terdiri dari
a. mencakup belanja barang pakai habis
b. bahan material
c. jasa kantor
d. perawatan kendaraan bermotor
e. cetak / penggandaan;
Belanja Langusng
Merupakan belanja
yang dianggarkan
terkait secara langsung
dengan pelaksanaan
program dan kegiatan

25
f. sewa rumah /gedung/gudang/parkir, sewa mobilitas, alat berat,
perlengkapan dan peralatan kantor;
g. makanan dan minuman
h. pakaian dinas beserta atributnya; dan
i. perjalanan dinas.
j. Dan sebagainya
2.1.3. Objek Belanja Modal terdiri dari
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Jaringan
c. Belanja Modal Alat Pertanian, Peternakan dan
Perikanan
d. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor /
Rumah Tangga
e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio /
Komunikasi
f. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan
Jembatan
g. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan
Jembatan
h. dan sebagainya
2.2. Jenis Belanja Tidak Langsung terdiri dari
a. Belanja Pegawai/ Pengasilan tetap
b. Belanja Subsidi
c. Belanja Hibah
d. Belanja Bantuan Sosial
e. Belanja Bantuan Keuangan
f. Belanja Tak terduga
2.2.1. Objek Belanja Pegawai / Penghasilan tetap terdiri dari
a. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa
Belanja Modal merupakan
pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan
atau pembangunan aset
tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 (dua belas )
bulan

26
b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
c. Tambahan Penghasailan Aparat Pemerintah Desa
d. dan sebagainya
2.2.2. Objek Belanja Subsisdi terdiri dari
a. Subsidi kepada Lembaga
b. Subsidi kepada Kelompok
c. dan sebagainya
2.2.3. Objek Belanja Hibah terdiri dari
a. Hibah kepada Pemerintah / Provinsi / Kabupaten
b. Hibah kepada badang/lembga/ organisasi swasta
c. Hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan
d. dan sebagainya
2.2.4. Objek Belanja Bantuan Sosial terdiri dari
a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan
c. Dan sebagainya
2.2.5. Objek Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga
Kemasyarakatan Desa
b. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan
Pendidikan
c. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan
Kesenian
d. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan
Keagamaan
e. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari
Besar
f. Dan sebagainya
2.2.6. Objek Belanja Tak Terduga terdiri dari
a. Keadaan Darurat
b. Bencana alam
Bantuan Keuangan sebagai
instrumen keadilan dan pemerataan
dalam upaya peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat,
apabila Pemerintah Desa telah
memenuhi seluruh kebutuhan
belanja urusan yang menjadi
kewajibannya guna terpenuhinya
standar pelayanan minimum.

27
c. Dan sebagainya
C. PEMBIAYAAN
1. KELOMPOK PEMBIAYAAN
1.1 Penerimaan Pembiayaan
1.2. Pengeluaran Pembiayaan
2. JENIS DAN OBJEK PEMBIAYAAN DESA
2.1. Jenis Penerimaan Pembiayaan terdiri dari
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
c. Penerimaan Pinjaman
d. Dan sebagainya
2.2. Jenis Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal Desa
c. Pembayaran Utang
d. Dan sebagainya
3.3. BEBERAPA KETENTUAN PENGGUNAAAN DANA
3.3.1 Penggunaan Dana Pada Belanja Langsung
 Belanja Pegawai diperutukan bagi pengeluaran honorarium/upah dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.
 Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan.
 Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan, seperti dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan
serta aset tetap lainnyapemerintahan desa

28
3.3.2. Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji/penghasilan dan/atau tunjangan serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada aparat Desa/lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja Hibah
 Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Desa lainnya, dan kelompok
masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya
 Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang
tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang
bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya dan/atau kelompok masyarakat / perorangan
 Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila
Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang
menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan
minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
 Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok
masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam
penyelenggaraan pembangunan desa.
 Belanja hibah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus
dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
naskah perjanjian hibah


29
c. Belanja Bantuan Sosial
Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/perorangan yang bertujuan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak diberikan secara terus
menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran , selektif dan memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya.
d. Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sebagai instrumen keadilan dan
pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat, apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan
belanja urusan yang menjadi kewajibannya guna terpenuhinya standar
pelayanan minimum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.
e. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.
3.3.3. Penggunaan Dana Pada Pembiayaan
a. SILPA
SiLPA meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, pelampauan
penerimaan dana bantuan, pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak Ketiga yang sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan
 menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja;
 mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
 melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; dan
 mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

30
b. Dana Cadangan
 Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pembentukan Dana Cadangan.
 Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan
apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
 Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target
kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada
rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Desa.
c. Penyertaan Modal
Penyertaan Modal Desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan
digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang
diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3.4. SURPUS DAN DEFISIT
 Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB Desa.
 Surplus APB Desa terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar
dari anggaran belanja desa.
 Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil
dari anggaran belanja desa.
 Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan
pinjaman

31
3.5. KODE REKENING
Untuk menyusun APB Desa harus memperhatikan kode rekening yang ada. Urutan susunan
kode rekening APB Desa dimulai dari kode bidang , kode urusan , kode program, kode
kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
 Kode bidang kewenangan desa yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan
kode bidang
 Setiap urusan yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode urusan .
 Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode
akun pembiayaan.
 Setiap program, kegiatan, dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode
program, kode kegiatan.
 Setiap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dicantumkan dalam APB Desa (
penganggaran ) menggunakan Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Jenis, Kode Obyek
dan Kode Rincian Obyek
 Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran
yang disebut kode rekening.
3.6. MENYUSUN PENDAPATAN DESA
PENGERTIAN
Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,
meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Catatan :
Pengaturan tentang kode reking diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keangan Desa sehingga untuk mengetahui kode rekening
silakan merujuk pada regulasi yang ada.

32
Langkah langkah menyusun Pendapatan Desa tertera dalam gambar tabel dibawah ini.
1. BAHAN YANG DIPERLUKAN
 Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu
 Perdes tentang pungutan desa
 Iventaris Kekayaan Desa
 Regulasi Kabupaten ( Peraturan yang berkaitan dengan pendapatan desa )
 Pagu indikatif dari Propinsi dan Kabupaten
2. INDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN DESA
Agar dapat menyusun Pendapatan Desa dengan baik terlebih dahulu harus di
indentfikasikan sumber sumber Pendapatan Desa
 Indentifikasikan sumber pendapatan asli desa
 Indentifikasikan sumber pendapatan dana perimbangan
 Indentifikasikan sumber pendapatan lain yang sah
 Indentifikasikan potensi sumber pendapatan desa
3. MENENTUKAN TARGET PENDAPATAN ASLI DESA
Menentukan target Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan langkah langkah yang
harus dilakukan adalah sebagai berikut :
 Meneliti buku kas umum dan buku kas pembantu pendapatan
 Meneliti buku inventaris kekayaan desa
 Mengkaji Perdes tentang pungutan desa
 Menkaji potensi sumber pendapatan desa
 Mengkaji kesepatan-kesepakatan warga tentang partisipasi dan gotong-
royong
 Mengkaji Pagu indkatif DD,ADD, BHP dan BHR dari Kabupaten
 Menentukan target Pendapatan Desa
 Mengisi Format RKA Desa

33
Contoh Format Formulis RKA Desa 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DESA Formulir
RKA – DESA
1
Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Organisasi : x. xx. xx. ………………
Rincian Anggaran Pendapatan Desa
Kode
Rekening
Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) Tri Wulan
Volume Satuan
Tarif/
Harga I II III IV
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
x X x xx Xx
Jumlah
……..,tanggal …..
Bendahara Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
Tim Anggaran Pemerintah Desa:
No Nama Nip Jabatan Tandatangan
1
3.7. MENYUSUN BELANJA DESA
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi
ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja Desa Terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

34
a. MENYUSUN BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Pengertinan
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara
langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh
kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur.
2. Bahan Yang Diperlukan
Agar dapat menyusun Belanja Tidak Langsung bahan bahan di bawah ini
harus dipersiapkan terlebih dahulu.
 Realisasi Belanja Desa pada tahun anggaran lalu
 Daftar Infentaris Pegawai / Perangkat Desa
 RKP Desa
 Regulasi yang berkaitan dengan belanja Tidak Langsung misal
Peraturan dan SK Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa dsb.
3. Langkah Menyusun Belanja Tidak Langsung
 Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Belanja Tidak Langsung
yang ada di desa
Misal belanja Pengawai, Belanja Hibah dll
 Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek belanja Tidak
Langsung
 Masukan dalam Format RKA Belanja Tidak Langs

35
Contoh Format Formulis RKA Desa 2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA
DESA 2.1
DESA
Desa …… Kecamatan … Kabupaten/Kota ..
Tahun Anggaran …
Organisasi : x. xx xx. ………………….
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa
Kode Rekening Uraian
Rincian Penghitungan
Jumlah
( Rp )
Tri Wulan
Volume Satuan
Harga
satuan I II III IV
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10
x x x Xx Xx
x x x Xx Xx
x x x Xx Xx
x x x Xx Xx
x x X Xx Xx
Jumlah
Keterangan :
1.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama Nip Jabatan Tnada Tangan
1
b. MENYUSUN BELANJA LANGSUNG
1. PENGERTIAN
Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. BAHAN YANG DIPERLUKAN
 Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu
 Perdes tentang pungutan desa
 Iventaris Kekayaan Desa Regulasi Kabupaten
3. LANGKAH MENYUSUN BELANJA LANGSUNG
 Identikasi Belanja Langsung
 Hitung Besaran Anggaran pada setiap item belanja Tidak Langsung
 Masukan dalam Format RKA ( 2.2.1 )

36
Cntoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
DESA RKA – DESA
Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota
……. 2.2.1
Tahun Anggaran …
Bidang : x. xx. ………………….
Urusan : x. xx xx. ………………….
Program : x. xx xx. xx. ………………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….
Lokasi kegiatan …..
Jumlah Tahun n-1 Rp ……………….(……………………………………………………..)
Jumlah Tahun n Rp ……………….(……………………………………………………..)
Jumlah Tahun n+1 Rp ……………….(……………………………………………………..)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : ………….
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Desa
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
( Rp )
Tri Wulan
Volume Satuan
Harga
satuan I II III IV
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10
X X x xx xx
X X x xx xx
Jumlah
Pelaksana Kegiatan
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Keterangan :
1.
No Nama Nip Jabatan Tnada Tangan
1
2

37
Contoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1
DESA RKA-DESA
Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2
Tahun Anggaran …
Organisasi : x. xx. xx. ..………………….
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Lokasi
Kegiatan
Target
Kinerja
(Kuantitatif)
Jumlah
Program Kegiatan
Tahun n Tahun
Belanja
Pegawai
Barang
& Jasa
Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8
9=6+7
+8 10
Xx Program..
Xx Kegiatan ….
Xx Program …
Xx Kegiatan ….
Xx
dan
sebagainya
Jumlah
Sekertaris Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
3.8. MENYUSUN PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiyaan terdiri dari
a. Penerimaan Pembiyaan
b. Pengeluaran Pembiyaa

38
a. MENYUSUN PENERIMAAN PEMBIYAAN
1. Pengertian
Penerimaan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Bahan Yang Diperlukan
Perhitungan APB Desa
3. Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa
 Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Penerimaan Pembiayaan
desa
 Hitung Besaran Anggaran pada setiap Rincian Penerimaan
Pembiayaan desa
 Masukan dalam Format RKA 3.1.
Contoh Format RKA
DESA RKA – DESA
3.1
Tahun Anggaran …
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
X X X Xx Xx
X X X Xx Xx
X X X Xx Xx
Jumlah Penerimaan
Bendahara Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Keterangan :
1.
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1

39
b. MENYUSUN PENGELUARAN PEMBIYAAN
1. PENGERTIAN
Pengeluaran Pembiayaan Desa adalah semua pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2 BAHAN YANG DIPERLUKAN
 Realisasi APB Desa pada tahun anggaran lalu
3 Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa
 Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Pengeluaran
Pembiayaan
 Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek Pengeluaran
Pembiayaan
 Masukan dalam Format RKA Pengeluaran Pembiayaan.
Contoh RKA Pengeluaran Pembiayaan Desa
DESA RKA – DESA
Tahun Anggaran …
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
1 2 3
X X x Xx Xx
X X x Xx Xx
Jumlah Pengeluaran
Bendahara Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Keterangan :
1.
Tim Anggaran Pemerintah Desa:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1

40
3.9. MENYUSUN RINCIAN DAN RINGKASAN APB DESA
Setelah semua RKA terselesaikan lagkah selanjutnya adalah menyusun Rincian dan
Ringkasan APB Desa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa. Urut-urutan penyusunan Rincian
dan Ringkasan APB Desa seperti dalam bagan dibawah ini.
ALUR FORMAT PENYUSUNAN
APAB DESA
FOMAT
RKA PENDAPATAN
FOMAT RKA
BELANJA LANGSUNG
FOMAT RKA
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
FOMAT RKA
RANGKUMAN
BELANJA LANGSUNG
FORMAT
RINCIAN
APB DESA
FORMAT
RINGKASAN
APB DESA
FOMAT RKA
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
FOMAT RKA
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Format Rincian APB Desa
KODE REKENING
URAIAN
TAHUN
BERJALAN
KET.
Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx PENDAPATAN
DESA
Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx
Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx
xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx
JUMLAH PENDAPATAN
xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx BELANJA DESA
JUMLAH BELANJA
SURPLUS
xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx PEMBIAYAAN
JUMLAH PEMBIAYAAN

41
Format Ringkasan APB Desa
KODE REKENING URAIAN TAHUN BERJALAN KET.
xx xx xx xx PENDAPATAN DESA
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
JUMLAH PENDAPATAN
xx xx xx xx BELANJA DESA
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
xx xx xx xx PEMBIAYAAN
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
JUMLAH
3.10. MUSYAWARAH ANGGARAN DESA
Musyawarah Anggaran Desa adalah wadah bersama antar pelaku di tingkat Desa untuk
membahas Anggaran Desa ( APB Desa ).
TUJUAN
 Menyepakaati Besaran Pendapatan Desa
 Menyepakati Besaran Belanja Desa
 Menyepakati Pembiayaan Desa
METODE
 Ceramah
 Curah pendapat
 Diskusi
 Tanya jawab
PESERTA

42
1. Delegasi dusun terdiri dari:
 unsur Warga miskin ,
 unsur perempuan,
 unsur anak / pemerhati anak
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa
3. Unsur Diffable (masyarakat berkebutuhan khusus)
4. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa
5. Anggota BPD
6. Pemerintah Desa.
NARASUMBER
1. Pemerintah Desa
2. Kecamatan
3. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut
PEMANDU
Pokja / Tim Anggaran Desa
KELUARAN
Draf Rancangan APB Desa
TAHAP PERSIAPAN MUSYAWARAH ANGGARAN DESA
1. Pokja/ Tim Anggaran Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda
Musyawarah Anggaran Desa.
2. Pokja/ Tim Anggaran Desa menyiapkan peralatan serta format-format yang
dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara )
3. Distribusi undangan.
TAHAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH ANGGARAN
1. Pendaftaran peserta Musyawarah Anggaran .

43
2. Pokja/ Tim Anggaran Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran
Musyawarah Anggaran.
3. Paparan dari narasumber
4. Pokja/ Tim Anggaran Desa memfasilitasi Musyawarah Anggaran Desa
5. Pokja/ Tim Anggaran Desa mendokumentasikan proses dan hasil Musyawarah
Anggaran Desa.

55
3.11. REGULASI APB DESA
BENTUK
REGULASI APB
Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan dengan Peraturan
Desa
OUTLINE
PERDES APB -
Desa
PERATURAN DESA .....................
KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ......... TAHUN ........
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .....................,
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....................
dan
KEPALA DESA .....................
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ….-….
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.
BAB II
…………………………………
Pasal 2
(1) :
(2) .
Pasal 3
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Ditetapkan di ..............................
pada tanggal ………………………
Kepala Desa .....................,
………………….….
(Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)

b. PENETAPAN DAN EVALUASI APB DESA
a. Penetapan Rancangan APB Desa
1. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk
dibahas bersama dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama;
2. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama
bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya;
3. Pembahasan BPD menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati
bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa paling lambat 3 (tiga) hari
kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;
5. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran berjalan.
b. Evaluasi Rancangan APB Desa
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa di atas, paling lambat 3 (tiga) hari
kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;
2. Bupati/Walikota, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Desa paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja;
3. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa
dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desamenjadi
Peraturan Desa
4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang
APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi;
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan

Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa
tahun anggaran sebelumnya;
6. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun
anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
7. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala
Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
8. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang
Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;
3.12. MENYUSUN DPA
Setelah APB Desa di tetapkan langkah selanjutnya adalah menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran .
a. Penyusunan
 DPA Dibuat setelah APB Desa di tetapkan
 DPA dibuat oleh Pelaksana Kegiatan
 Penyusunan DPA mengacu pada RKA yang telah di evaluasi
b. Bahan Yang diperlukan
 Format DPA Desa
 Dokumen Rincian APB Des
 Dokumen RKA yang telah dievaluasi
c. Macam macam DPA Desa
 DPA Desa 1
 DPA DESA 2.1
 DPA DESA 2.2.1
 DPA DESA 2.2.2
 DPA DESA 3.1
 DPA DESA 3.2

Contoh Format Format DPA Desa 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DESA
NOMOR DPA DESA
Formulir
DPA -
DESA 1
X.XX XX 00 00 4
Tahun Anggaran …
Organisasi : x. xx. xx. …………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa
Kode
Rekening
Uraian
Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6 = 3x5
xx xx xx xx Xx
xx xx xx xx Xx
Jumlah
Rencana Pendapatan Per Triwulan
Triwulan I Rp.................
Bendahara Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Triwulan II Rp.................
Triwulan III Rp.................
Triwulan I Rp.................
Triwulan IV Rp.................
Jumlah Rp.................
Contoh Format DPA Desa 2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
DESA
NOMOR DPA DESA
Formulir
DPA -
DESA
2.1
X.XX XX 00 00 5 1
Tahun Anggaran …
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Desa
Kode
Rekening
Uraian
(Rp)
Volume Satuan
Harga
satuan
1 2 3 4 5 6 = 3x5
Xx xx xx xx xx
Xx xx xx xx xx
Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp................. ……..,tanggal …..
Triwulan II Rp.................
Triwulan III Rp................. Bnedahara Dssa
Triwulan IV Rp................. (tanda tangan)
Jumlah Rp................. (nama lengkap)

Contoh Format DPA Desa 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA DESA
FORMULIR
DPA -
DESA X.XX XX XX XX 5 2
DESA
2.2.1
Tahun Anggaran …
Bidang : x. xx. …………………...........................
Urusan : x. xx. xx. ………………….......................
Program : x. xx. xx.xx ………………......................
Kegiatan : x. xx. xx.xx .xx…………......................
Waktu pelaksanaan : .......................................………………
Lokasi kegiatan : .......................................………………
Sumber dana : .......................................………………
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolak Ukur
Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :.........................
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Desa
Kode
Uraian
Jumlah
Rekening
Volume Satuan
Harga
Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = 3x5
xx xx xx xx Xx
xx xx xx xx Xx
xx xx xx xx Xx
Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan II Rp.................
Triwulan III Rp................. Pelaksana Kegiatan
Triwulan I Rp.................

Contoh Format DPA Desa 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
DESA DPA – DESA
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan :
Organisasi :
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program /
Kegiatan
Uraian
Lokasi
Kegiatan
Target
Kinerja
(Kuantitatif)
Sumber
dana
Triwulan
Jumlah
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
xx Program ……
xx Kegiatan ……..
xx Kegiatan ……..
xx
dan sebagainya
…….
Xx Program …..
xx Kegiatan …….
xx Kegiatan …….
xx
dan sebagainya
……..
Xx
dan
sebagainya ……
xx
dan sebagainya
……
Jumlah
Pejabat Pengelola Keuangan Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)

Contoh Format DPA Penerimaan Pembiayaan
DESA
NOMOR DPA DESA Formulir
DPA -
DESA
3.1
X.XX XX 00 00 6 1
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………
Rincian Penerimaan Pembiayaan
1 2 3
Xx xx Xx xx xx
Xx xx Xx xx xx
Jumlah Penerimaan
Rencana Penerimaan Per Triwulan
Triwulan II Rp.................
Triwulan III Rp................. Bendahara Desa
Triwulan I Rp.................
Contoh Format DPA Pengeluaran Pembiayaan
DESA
NOMOR DPA DESA
Formulir
DPA -
DESA
3.2.X.XX XX 00 00 6 2
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
1 2 3
xx xx Xx xx Xx
xx xx Xx xx Xx
Jumlah Pengeluaran
Rencana Pengeluaran Per Triwulan
Triwulan II Rp.................
Triwulan III Rp................. Bendahara Desa
Triwulan I Rp.................

BAB IV
PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTSIPATIF
1.1. PELAKSANAAN APB DESA
Asas Umum Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
 Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dikelola dalam APB Desa
 Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran belanja dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku.
 Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APB Desa.
 Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran
 Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
 Setiap Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
 Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa
 Pengeluaran kas Desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat
mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa.
 Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus
menerus, dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, misal
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 Belanja bersifat wajib merupakan belanja untuk pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan dan /atau
melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.
 Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan Pendapatan Desa
1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya
maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
3. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan
pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa
4. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang
menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan
dalam peraturan desa;
Pelaksanaan Belanja Desa
1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan
menjadi peraturan desa;
3. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada pin 2 tidak termasuk untuk
belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang
ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

4. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kepala Desa
Sekertaris
Desa
Bendahara
Desa
PelaksanaanPembangunan
Pelaksana
Kegiatan
spj
Meneliti
Kebenaran
Kesuian
Dengan DPA
Surat Permintaan Pembayaran
Pencairan Dana
Menerbitkan
Surat Perintah
Membayar
ALUR PELAKSANAAN
BELANJA DESA
4.2. MONEV APB DESA
Pengertian
 Monitoring Adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data / informasi tetang
perkembangan sebuah kegiatan atau pelaksanaan kebijakan dan dilakukan secara
berkala pada waktu selama proses kegiatan berlangsung
 Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah kegiatan atau
kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,
biasanya dilakukan pada akhir kegiatan

 Monitoring dan Evaluasi APB Desa Partisipatif adalah serangkaian kegiatan
pengumpulan informasi / data dan penilaian tentang pelaksanaan APB Desa yang
pelaksanaanya melibat stake holder terkait.
Siapa Yang Melakukan Monev
 Masyarakat Desa
 Sebaiknya di bentuk tim dan disepakati dalam musyawarah anggaran desa
Prinsip Monev
 Mengukur fakta dengan benar dan akurat  Berdasarkan apa yang dilihat, dan
tidak melakukan interpretasi.
 Mengukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan  (1) Apakah
dengan melihat kita bisa mengukur pendapat? Dan (2) Apakah dengan metode
observasi bisa mengevaluasi perilaku?
 Tepat waktu  sesuatu sudah harus dilakukan tepat waktunya
 Biaya sesuai dengan resiko yang dihindari  Menghindari resiko yang lebih
besar (biaya) artinya biaya monev lebih besar dari biaya program
 Fleksibel terhadap perubahan lingkungan  Misalnya ingin memonitoring dan
mengevaluasi, tetapi ditemukan bahwa terjadi suatu perubahan terhadap apa
yang seharusnya dievaluasi yang dapat dilihat (tampak). Namun data yang diambil
agak sulit diterima
 Ditujukan untuk memastikan tindakan  Bukan mencari kesalahan
Langkah langkah Monev
 Memutuskan bersama metode monitoring dan evaluasi
 Undang semua pemangku kepentingan
 Melibatkan masyarakat dalam monitoring
 Mengembangkan konsep saling belajar
 Melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi
 Hasil evaluasi dinilai bersama dalam pertemuan untuk memutuskan tindak lanjut.
 Memutuskan bersama tindak lanjut
 Apa yang harus diperbaiki

BAB V
MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA
Perubahan APB Desa adalah Perubahan atas apa yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran
bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan .
Waktu Perubahan Anggaran
 Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
 Perubahan APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berakhir
TUJUAN
Perubahan APB Desa diadakan dengan maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang
telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan , baik pendapatan maupun
belanja
SEBAB DILAKUKAN PERUBAHAN APB DESA
 keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran , antar kegiatan, dan antar
jenis belanja;
 keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun
berjalan;
 keadaan darurat; dan
 keadaan luar biasa.
 Identifikasikan peningkatan atau pengurangan
capaian target kinerja program dan kegiatan dari
yang telah ditetapkan semula.
 Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan diformulasikan dalam format Rencana Kerja Anggaran Perubahan
(RKA P-Desa).
Pendanaan Keadaan Darurat,
yaitu bukan merupakan kegiatan
normal dari aktivitas Pemerintah
desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, tidak diharapkan
terjadi secara berulang, berada
diluar kendali dan pengaruh
pemerintah desa dan memiliki
dampak yang signifikan terhadap
anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

 Dalam format RKA P -Desa dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,
jenis, obyek,dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik
sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
 Masukan dalam Format Rincian dan Ringkasan Perubahan APB Desa
Contoh Format Rincian APB Desa Perubahan
KODE REKENING URAIAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
X X X X X X X PENDAPATAN DESA
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH PENDAPATAN
X X X X X X X BELANJA
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
X X X X X X X PEMBIAYAAN
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAH.

Contoh Format Rinkasan APB Desa Perubahan
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
x x x x PENDAPATAN
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
JUMLAH
x x x x BELANJA
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
JUMLAH
SURPLUS/DEFISIT
x x x x PEMBIAYAAN
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
JUMLAH
DPA PERUBAHAN
Adanya berbagai dinamika pengelolaan keuangan Desa dan perubahan asumsi, penyesuaian
target maupun perubahan kebijakan, berimplikasi pada perubahan APB Desa Perubahan APBD
tentunya berimplikasi pada perubahan Dokumen DPA.
Perubahan DPA dilakukan oleh sekertaris Desa di bantu oleh perangkat desa lainya
Berikut ini ada Format DPA Perubahan dan cara mengisinya

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
DESA…………………......., KECAMATAN………………….,
KABUPATEN …………….
TAHUN ANGGARAN ………….
Organisasi : ……………………………………………..
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAM-
BAH / (BERKU-
RANG)
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN
HARGA
SATUAN
VOLUME SATUAN
HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH
cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi …………………
Peng. Tri.Wln I : Rp........
II : Rp.......
III: Rp.......
IV: Rp........
____________
Jumlah : Rp………
Kepala Desa
...............................
Sekretaris Desa
...................................
Bendahara Desa
......................................
DESA…………………......., KECAMATAN………………….,
Organisasi : ……………………………………………..
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
BERTAM-
BAH/ (BERKU-
RANG)
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN
HARGA
SATUAN
VOLUME SATUAN
HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH
cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ……………………….
II : Rp.......
III: Rp.......
IV: Rp........
____________
Kepala Desa
...............................
Sekretaris Desa
...................................
Bendahara Desa
......................................
DPA-
PEDAPATAN
DPAP-
BELANJA TIDAK
LANGSUNG

DESA…………………......., KECAMATAN………………….,
Bidang :……………………………………………..
Urusan : ……………………………………………..
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Urusan Pemerintahan
Jumlah Tahun n-1
Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n+1
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DESA
BERTAM-
BAH/ (BERKU-
RANG)
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN
HARGA
SATUAN
VOLUME SATUAN
HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH
cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ……………………….
II : Rp.......
III: Rp.......
IV: Rp........
_____________
Kepala Desa
...............................
Sekretaris Desa
...................................
Pelaksana Kegiatan
......................................
DPAP-BL

BAB VI
PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA
6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran
a. Pengertian
Perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun
anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan
b. Waktu Penyusunan Perhitungan APB Desa
Penetapan Perhitungan APB Desa selambat-lambatnya bulan januari setelah
tahun anggaran berakhir.
PERHITUNGAN
PENDAPATAN
PERHITUNGAN
APB Desa
Draf
Rancangan
Perhitungan
APB Desa
Rancangan
Perhitungan
R APB Desa
Musyawarah
Anggaran Desa
MUSYAWARAH
BPD
SEKDES MENGKOMPILASI
ALUR PENYUSUNAN PERHITUNGAN APB DESA PARTISIPATIF
PERHITUNGAN
BELANJA
1. Buku Kas
2. Buku kas pembantu
perincian obyek
pengeluaran / belanja
1. Buku Kas
2. Buku kas pembantu
perincian obyek
pendapatan

a. Menyusun Perhitungan Pendapatan Desa
1. Periksa dan teliti kembali berapa target pendapatan desa pada
perdes perubahan APB Desa
2. Periksa dan hitung pendapatan desa pada buku kas, Buku kas
bantu penerimaan
3. Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening APB Desa
4. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom
realisasi
b. Menyusun Perhitungan Belanja Desa
1. Periksa dan teliti kembali berapa target belanja desa pada perdes
perubahan APB Desa
2. Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas
bantu belanja
3. Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening pada APB Desa
realisasi
c. Menyusun Perhitungan Pembiayaan Desa
1. Periksa dan teliti kembali berapa target Pembiayaan desa pada
perdes perubahan APB Desa
2. Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas
bantu Pembiayaan
realisasi

Contoh
Format Rincian Perhitungan APB Desa
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH /
BERKURANG
X X X X X X X PENDAPATAN DESA
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH PENDAPATAN
X X X X X X X BELANJA DESA
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /DEFISIT
X X X X X X X PEMBIAYAAN
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH PENERIMAAN
X X X X X X X
X X X X X X X
JUMLAH PENGELUARAN
JUMLAH PEMBIAYAAN
Contoh
Format Ringkasan Perhitungan APB Desa
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
x x x X PENDAPATAN DESA
x x x X
x x x X
JUMLAH PENDAPATAN
x x x x BELANJA DESA
x x x x
x x x x
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
x x x x PEMBIAYAAN
x x x x Penerimaan Pembiayaan
JUMLAH PENERIMAAN
x x x x Pengeluaran Pembiayaan
x x x x
JUMLAH PENGELUARAN

6.2. Menyusun Pertanggungjawaban Anggaran Desa
Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan RI ( 2000:12 ), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang
penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan
prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus
ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik
mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.
 Bendahara Desa menutup buku kas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan
dengan dibuatkan berita acara penutupan.
 Bendahara Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan ahkir tahun
kepada Kepala Desa melalui PTPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya.
 Pertanggungjawaban sebagai bahan penyusunan Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
 Sekretaris Desa selaku PTPKD menerima, meneliti pertanggungjawaban
keuangan akhir tahun bendahara dan menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan
Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan Realisasi APB
Desa.
 Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa
tentang Rancangan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada
Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
 Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Desa kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.

 Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala
Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk
dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 Penyampaian rancangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
 Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Desa, setelah dimusyawarahkan ditetapkan menjadi Keputusan Kepala
Desa
 Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB
Desa setelah dibahas dan mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi
Peraturan
 Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
 Penetapan Peraturan Desa Lambat bulan Januari setelah tahun anggaran
berakhir.
 Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dibuat pada Akhir Tahun
Anggaran.
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
 Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan
Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
 Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan
Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggunjawaban Kepala
Desa yang disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi sebagai bahan
pelaksanaan pembinaan.

Pelaporan Realisasi APB Desa
 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
 Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun berjalan.
 Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya.

PEMBAKUAN BIDANG, URUSAN , PROGRAM DAN KEGIATAN
BERDASAR KEWENANGAN DESA
01 BIDANG PENYENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
01 01 Urusan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
01 01 01 02 Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana Kantor
01 01 01 03 Penyediaan jasa langganan Kantor
01 01 01 04 Penyediaan sarana rapat-rapat kantor
01 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD
01 01 02 Program peningkatan disiplin aparatur
01 01 02 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
01 01 02 02 dst………….
01 01 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa
01 01 03 01 Pemilihan Kepala Desa
01 01 03 02 Pengadaan Perangkat Desa
01 01 03 03 Pengangkatan perangkat desa berdasarkan adat-istiadat : ulu-ulu, Ili-ili, Kayem/Kaum,
01 01 03 04 Pengangkatan juru kunci/ pelabuh
01 01 03 05 Pengadaan BPD
01 01 03 06 Pendidikan dan pelatihan Aaparatur Pemerintahan Desa
01 01 03 07 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
01 01 03 08 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
01 01 03 09 dst………….

01 01 04 Program Penyusunan Peraturan Desa
01 01 04 01 Penyusunan Peraturan Desa
01 01 04 02 dst………….
01 01 05 Program Pengelolaan Keuangan Desa
01 01 05 01 Penyusunan APBDesa
01 01 05 02
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Pertanggung
Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)
01 01 05 03 dst………….
01 01 06 Pengelolaan Aset Desa
01 01 06 01 Pengelolaan Aset Desa
01 01 06 02 Pengelolaan tanah kas desa ( kemakmuran, bengkok, dll)
01 01 06 03 dst………….
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
02 01 Urusan Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan
02 01 01 Program Pengembangan Kelembagaan Petani
02 01 01 01 Pembentukan Kelembagaan Petani lokal
02 01 01 02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani
02 01 01 03 dst………….
02 01 02 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
02 01 02 01 Pembentukan/Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
02 01 02 02 Dst........................
02 01 03 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
02 01 03 01 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
02 01 03 02 Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan
02 01 03 03 Pemasyarakatan pupuk organik

02 01 03 04 Dst........................
02 01 04 Program peningkatan produksi hasil peternakan
02 01 04 01 Penyedian bibit dan perawatan ternak
02 01 04 02 Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
02 01 04 03 Dst........................
02 01 05 Program Fasilitasi modal usaha tani
02 01 05 01 Fasilitasi modal usaha tani;
02 01 05 02 Dst........................
02 01 06 Program peningkatan produksi hasil perikanan
02 01 06 01 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
02 01 06 02 Penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di desa;
02 01 06 03 Pelestarian sumber daya perikanan desa;
02 01 06 04 Fasilitasi sarana produksi dan modal usaha perikanan;
02 01 06 05 Dst........................
02 02 Urusan Kehutanan dan Perkebunan
02 02 01 Program Pengelolaan Hutan Desa
02 02 01 01 Pengelolaan hutan desa
02 02 01 02 Pengembangan hasil hutan bukan kayu
02 02 01 03 Dst........................
02 02 02 Program Penghijaun dan konservasi lahan
02 02 02 01 Penghijauan dan konservasi tanah
02 02 02 02 Pengelolaan turus jalan desa;
02 02 02 03 Dst........................
02 02 03 Progran Kebun Bibit Desa
02 02 03 01 Kebun bibit desa;

02 02 03 02 Dst........................
02 03 Urusan Perindustrian dan Perdagangan
02 03 01 Program Pemasaran Hasil Industri dan UMKM
02 03 01 01 Pengelolaan pemasaran hasil industry desa;
02 03 01 02 Fasilitasi pemasaran produk UMK;
02 03 02 Program Pengelolaan pasar desa;
02 03 02 01 Pembangunan Pasar Desa;
02 03 02 02 Pemeliharaan/Rehab Pasar Desa.
02 03 02 03 Dst........................
02 04 UrusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah
02
04
01
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
02 04 01 01 Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
02 04 01 02 Fasilitasi permodalan bagi UMK (usahamikrokecil);
02 04 01 03 Penguatan kapasitas kelompok UMK;
02 04 01 04 Dst........................
02 04 02 Program Pendirian dan penguatan BUMDesa;
02 04 02 01 Pendirian dan penguatan BUMDesa;
02 04 02 02 Dst........................
02 05 Urusan Tenaga Kerja
02 05 01 Program Ketenagakerjaan
02 05 01 01 Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa;
02 05 01 02 Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
02 05 01 03 Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
02 05 01 04 Dst........................
02 06 UrusanKesehatan

02 06 01 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
02 06 01 01 Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
02 06 01 02 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular;
02 06 01 03 Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zatadiktif di desa
02 06 01 04 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs
02 06 01 05 Identifikasi masalah kesehatan
02 06 01 06 Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga
02 06 01 07 Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
02 06 01 08 Dst........................
02 06 02 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
02 06 02 01 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
02 06 02 02 Dst..................................
02 06 03 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan
02 06 03 01 Pembangunan dan Penguatan posyandu
02 06 03 02 Pengadaan sarana dan Prasarana kesehatan tingkat desa;
02 06 03 03 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana prasarana Kesehatan Tingkat Desa
02 06 03 04 Dst..................................
02 07 UrusanPendidikandanKebudayaan
02
07
01
Program Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal
dan Informal (PAUDNI);
02 07 01 01 Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini
02 07 01 02 Pengadaaan sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini
02 07 01 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini
02 07 01 04 Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD
02 07 01 05 Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

02 07 01 06 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan;
02 07 01 07 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
02 07 01 08 Dst..................................
02 07 02 Program Pendidikan Dasar
02 07 02 01 Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
02 07 02 02 Pendataan pendidikan di desa;
02 07 02 03 Bantuan Siswa Miskin;
02 07 02 04 Dst..................................
02 07 03 Program pengembangan seni dan budaya di desa;
02 07 03 01 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Kesenian Di Desa
02 07 03 02 Pelestarian budaya gotong royong, gugur gunung, krigan, kerjabakti, sambatan, dll
02 07 03 03 Dst..................................
02 08 UrusanSosial
02
08
01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
02 08 01 01 Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
02 08 01 02 Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
02 08 01 03 Pelatihan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
02
08
01 04
Fasilitasi permodalan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
social
02 08 01 05 Dst........................
02 08 02 Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
02 08 02 01 Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes;
02 08 02 02 Dst........................
02 09 Urusan Penataan Ruang

02 09 01 Program Penataan tata ruang desa
02 09 01 01 Penataan tata ruang desa
02 09 01 02 Dst........................
02 10 UrusanPermukiman/Perumahan
02 10 01 Program Pengembangan Perumahan
02 10 01 01 Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
02 10 01 02 Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
02 10 01 03 Dst..................................
02 10 02 Program pengelolaan areal pemakaman
02 10 02 01 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
02 10 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pemakaman
02
10
02 03
Pelestarian nyungkup ( pemugaran makam panembahan/leluhur) secara swadaya dan
gotong royong ahli waris
02 10 02 04 Kebersihan makan secara massal / Gebasan, dll
02 10 02 05 Dst..................................
02 11 UrusanPekerjaanUmum
02 11 01 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
02 11 01 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
02 11 01 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
02 11 01 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
02 11 01 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
02 11 01 05 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
02 11 01 06 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
02 11 01 07 rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
02 11 01 08 pembangunan jaringan irigasi desa
02 11 01 09 pembangunan pintu air

02 11 01 10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi/pintu air
02 11 01 11 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
02 11 01 12 Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas Umum lainnya
02 11 01 13 Fasilitasi pembangunan MCK RTM;
02 11 01 14 Penanggulangan bencana tingkat desa
02 11 01 15 Pembangunan dan Pemeliharaan SPAL di Desa;
02 11 01 16 Fasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cucidan Kakus (MCK) Komunal;
02 11 01 17 Dst..................................
02 11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa
02 11 02 01 Pembangunan gedung kantor
02 11 02 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02 11 02 03 Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Kantor
02 11 02 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
02 11 02 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
02 11 02 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
02 11 02 07 dst………….
02 12 Urusan Lingkungan Hidup
02 12 01 Program Pelestarian Lingkungan Hidup
02 12 01 01 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
02
12
01 02
Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup
desa;
02 12 01 03 Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tataguna lahan desa;
02 12 01 04 Pengelolaan persampahan dan limbah di tingkat desa;
02 12 01 05 Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;
02 12 01 06 dst………….

02 13 Urusan Pariwisata
02 13 01 Pengembangan Wisata Desa
02 13 01 01 Pengelolaan obyek wisata milik desa;
02 13 01 02 Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;
02 13 01 03 dst………….
02 14 Urusan Pertanahan
02 14 01 Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
02 14 01 01 Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
02 14 01 02 dst………….
02 15 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
02 15 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan
02 15 01 01 Pengembangan data base kependudukan di desa
02 15 01 02 Sosialisasi Kependudukan
02 15 01 03 Dst..................................
02 16 Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
02 16 01 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
02 16 01 01 Pengadaansaranadanprasaranakeamanandesa (Poskamling dll);
02 16 01 02 Dst..................................
02 17 UrusanInformasidanKomunikasi
02 17 01 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
02 17 01 01 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
02 17 01 02 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
02 17 01 03 Pengelolaan Sistim Informasi Desa
02 17 01 04 Dst..................................
02 17 02 Penyebarluasan Informasi Publik

02 17 02 01 Sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa
02 17 02 02 Pembentukan dan Penguatan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
02 17 02 03 Dst..................................
02 18 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
02 18 01 Program Keluarga Berencana
02 18 01 01 Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
02 18 01 02 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
02 18 01 03 Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;
02 18 01 04 Penyuluhan KB;
02 18 01 05 Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM
02 18 01 06 Dst..................................
02 19 Urusan Pemuda dan Olahraga
02 19 01 Peningkatan Prestasi Olah raga
02 19 01 01 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
02 19 01 02 Penyaluran pemuda berprestasi di bidangolah raga;
02 19 01 03 Pemasyarakatan olah raga;
02 19 01 04 Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
02 19 01 05 Dst........................
02 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
02 19 02 01 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
02 19 02 02 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
02 19 02 03 Dst........................
02 19 03 Program peningkatan peran serta kepemudaan
02 19 03 01 Pemberdayaan Organisasi kepemudaan
02 19 03 02 Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan

02 19 03 03 Dst........................
02 20 Urusan Statistik
02 20 01 Program pengembangan data/informasi/statistik desa
02 20 01 01 Penyusunan Profil Desa
02 20 01 02 Pendataan penduduk miskin
02 20 01 03 Dst........................
02 21 Urusan Arsip dan Perpustakaan
02 21 01 Arsip dan Perpustakaan
02 21 01 01 Pengadaan dan pengelolaan Arsip Desa;
02 21 01 02 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
02 21 01 03 Dst........................
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
03 01 Urusan Pembinaan Masyarakat
03 01 01 Pembinaan Masyarakat Desa
03 01 01 01 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
03 01 01 02 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa;
03 01 01 03 Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa;
03 01 01 04 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa RT/RW
03 01 02 Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa
03 01 02 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan
03 01 02 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa
03 01 02 03 Dst........................
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04 01 Urusan Perencanaan Pembangunan
04 01 01 Perencanaan pembangunan desa

04 01 01 01 Penyusunan RPJM Desa
04 01 01 02 Penyusunan RKP Desa
04 01 01 03 Dst..................................
04 01 02 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa
04 01 02 01 Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
04 01 02 02 Dst..................................
04 02 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 02 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
04 02 01 01 Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat
04 02 01 02 Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa
04 02 01 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan
04 02 01 04 Pelestarian budaya gotong royong
04 02 01 05 Dst........................
04 03 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 03 01 Pemberdayaan Perempuan
04 03 01 01 Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
04 03 01 02 Perlindungan kekerasan Berbasis Gender
04 03 01 03 Dst........................
04 03 02 Perlindungan anak
04 03 02 01 Pembentukan dan Fasilitasi kolompok perlindungan anak desa;
04 03 02 02 Perlindungan Anak di desa
04 03 02 03 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak
04 03 02 04 Dst........................
04 04 Urusan Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya
04 04 01 Pelestarian adat dan Budaya

04 04 01 01 Pelestarian selamatan adat desa seperti : sedekah bumu, sedekah laut, muludan, rajaban,
likuran, syuran, sya'banan, baridan (bulus angkrem), lilikan, nyorog
04 04 01 02
Pelestarian budaya seni : Kuda lumping, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong,
menhtiet, jamjaneng, sholawatan
04 04 01 03 Pelestarian syukuran setelah panen/ kasab/lubaran
04 04 01 04 pelestarian wedusan (motong kambing) menghadapi musim hujan.
04 04 01 05 Dst........................

Buku panduan apb des partisipatif 2

Buku panduan apb des partisipatif 2

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Buku panduan apb des partisipatif 2

Similar a Buku panduan apb des partisipatif 2 (20)

Buku panduan apb des partisipatif 2