SlideShare una empresa de Scribd logo

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

•
•
Lesmana Putra
Lesmana Putra

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa inisiatif yang diambil antara lain mempromosikan standar halal, melatih tenaga kerja, serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Derecho
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Recomendados

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilihPeraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilihLesmana Putra
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015Dimebag Darrell
 
Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological ImpactsFlowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological ImpactsAntu Bhattacharjee
 
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Lesmana Putra
 
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Lesmana Putra
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
 
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIFTAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIFIndah Muthmainnah
 

Recomendados

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilihPeraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih
Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilihLesmana Putra
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015Tahapan pilkada serentak tahun 2015
Tahapan pilkada serentak tahun 2015Dimebag Darrell
 
Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological ImpactsFlowerhorn Fish and Its Ecological Impacts
Flowerhorn Fish and Its Ecological ImpactsAntu Bhattacharjee
 
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Lesmana Putra
 
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...
Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...Lesmana Putra
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
 
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIFTAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF
TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIFIndah Muthmainnah
 
Produk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesProduk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesDelian Ea
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...MTs DARUSSALAM
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu M Ungang
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...Penataan Ruang
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Dede Muhidin
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Dede Muhidin
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Dede Muhidin
 
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Yusuf Hasyim Addakhil
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Lesmana Putra
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Dede Muhidin
 
Tutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS BasicTutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS BasicFaisal Purnawarman
 
Tutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS BasicTutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS BasicFaisal Purnawarman
 
Tutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS BasicTutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS BasicFaisal Purnawarman
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
 
Petronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesPetronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesEaswaran Kanason
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi
 
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiPerbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiLesmana Putra
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
 

Más contenido relacionado

Destacado

Produk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesProduk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesDelian Ea
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...MTs DARUSSALAM
 
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu M Ungang
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...Penataan Ruang
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Dede Muhidin
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Dede Muhidin
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Dede Muhidin
 
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Yusuf Hasyim Addakhil
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Lesmana Putra
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Dede Muhidin
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
 
Petronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesPetronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesEaswaran Kanason
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi
 

Destacado (20)

Produk hukum pilkades
Produk hukum pilkadesProduk hukum pilkades
Produk hukum pilkades
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
 
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
 
Tutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS BasicTutorial #4 - SACS Basic
Tutorial #4 - SACS Basic
 
Tutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS BasicTutorial #1 - SACS Basic
Tutorial #1 - SACS Basic
 
Tutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS BasicTutorial #2 - SACS Basic
Tutorial #2 - SACS Basic
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
 
Petronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelinesPetronas exploration guidelines
Petronas exploration guidelines
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 

Más de Lesmana Putra

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiPerbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiLesmana Putra
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
 
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Lesmana Putra
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Lesmana Putra
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
 
Mari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama IMari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama ILesmana Putra
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Lesmana Putra
 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Lesmana Putra
 
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...Lesmana Putra
 
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Lesmana Putra
 
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Lesmana Putra
 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ReklamePeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ReklameLesmana Putra
 
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umumPerda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umumLesmana Putra
 
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluLesmana Putra
 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Lesmana Putra
 

Más de Lesmana Putra (16)

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian GratifikasiPerbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
 
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
 
Mari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama IMari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama I
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
 
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...
 
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
 
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ReklamePeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
 
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umumPerda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum
 
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...
 

Último

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 

Último (6)

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx