Dokumen tersebut membahas syarat dan ketentuan pembangunan berbagai jenis bangunan seperti gedung, perumahan, rumah susun, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan perkantoran. Terdapat beberapa tahapan seperti izin lokasi, rencana kota, izin penggunaan tanah, status hak atas tanah, serta perizinan seperti IMB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembangunan.
2. I. Bangunan Gedung
II. Perumahan dan Kawasan Permukiman
III. Rumah Susun
IV. Pusat Perbelanjaan
V. Kawasan Industri
VI. Perhotelan
VII. Perkantoran
Outline
2
3. I. Bangunan Gedung
Dasar Hukum:
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
3
4. • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung
• Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
4
5. • Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Bangunan Gedung Hijau
• Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan
• Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan
Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin
5
6. A. Pre-Construction
1. Izin Lokasi
• Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan
dalam rangka pemanfaatan ruang.
• Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh
Bupati/Walikotamadya atau, Gubernur untuk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
6
7. No. Kegiatan usaha Skala Luas Tanah
1. Perumahan dan Pemukiman
400 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
2. Kawasan resort perhotelan
200 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
3. Kawasan Industri
400 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
7
8. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
• Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
• Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
• Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
8
9. Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun
1992 tentang Ketentuan Terhadap
Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin
dari Gubernur Kepala DKI Jakarta
(“Kepgub No 640/1992”)
Pembebasan lokasi/lahan pada
jalur jalan protokol yang
dilakukan oleh
Badan/Perorangan seluas
5.000 m2 atau lebih
Surat Persetujuan
Prinsip Pembebasan
Lokasi/Lahan
(“SP3L”)
WAJIB
9
10. 2. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
• Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. Pada praktiknya,
pemerintah daerah setempat akan mendelegasikan kewenangan
tersebut kepada dinas terkait, di Jakarta disebut Dinas Tata Ruang.
• Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana
kabupaten/ kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang
yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan
gedung.
• Keterangan rencana kabupaten/kota, digunakan sebagai dasar
penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
10
11. • Surat keterangan rencana kabupaten / kota merupakan ketentuan yang berlaku
untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
▫ fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
▫ ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
▫ jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB
yang diizinkan;
▫ garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
▫ KDB maksimum yang diizinkan;
▫ KLB maksimum yang diizinkan;
▫ KDH minimum yang diwajibkan;
▫ KTB maksimum yang diizinkan; dan
▫ jaringan utilitas kota.
11
12. 3. Izin Peruntukan
• Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan izin
lokasi. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk
permohonan mendirikan Bangunan.
12
13. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah DKI Jakarta
Surat Izin Penunjukan Penggunaan
Tanah (“SIPPT”)
Perusahaan Real Estate dan/atau Perusahaan Property dan/atau
Developer dan/atau Yayasan dan/atau Perorangan yang
memperoleh SIPPT dari Pemerintah DKI Jakarta untuk
membangun perumahan dan/atau permohonan hak atas Tanah
dalam Daerah DKI Jakarta
surat izin penunjukan
penggunaan tanah yang
diberikan kepada para
pengembang dalam
rangka pengembangan
suatu kawasan dan/atau
guna permohonan hak
atas tanah
13
14. 4. Status Hak atas Tanah
• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
• Hak-hak atas Tanah:
a. Hak Milik
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah.
b. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30
tahun.
14
15. c. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.
15
16. d. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan
• Hak Pengelolaan (“HPL”) adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang
haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukandan penggunaan
tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan
atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
• Tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah
yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”). HGB atas
tanah HPL dan HP atas tanah HPL diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
usul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL.
16
17. 5. Bangunan Gedung Hijau
• Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung
jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak
perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan,
sampai dekonstruksi.
• Penyelenggaraan bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu
wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.
• Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi bangunan gedung baru
dan bangunan gedung eksisting.
17
18. • Bangunan gedung dengan dengan jenis dan luasan tertentu wajib
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, sebagai berikut:
18
No. Fungsi Skala Bangunan
1. Fungsi hunian, gedung rumah susun > 50.000 m2
2. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2
3. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2
4. bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi
dalam 1 (satu) massa bangunan,
> 50.000 m2
5. fungsi usaha, bangunan gedung perhotelan, > 20.000 m2
6. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan
kesehatan
> 20.000 m2
7. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan
pendidikan
> 10.000 m2
19. Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung
baru meliputi:
1. efisiensi energi;
2. efisiensi air;
3. kualitas udara dalam ruang;
4. pengelolaan lahan dan limbah; dan
5. pelaksanaan kegiatan konstruksi.
19
20. • Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan bangunan gedung hijau secara
teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan DKI Jakarta. Penilaian dan pengawasan tersebut dilakukan pada
bangunan gedung baru dan gedung eksisting
• Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung baru dilakukan melalui
penilaian terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung.
Dokumen tersebut dibuat oleh perencana yang sudah memiliki izin pelaku
teknis bangunan (“IPTB”) yaitu surat izin yang dapat dipakai untuk
perencanaan, pengawasan dan pengkajian.
• Terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang telah
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya dapat
diterbitkan IMB.
20
21. • Gedung eksisting merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi
dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan pada saat Peraturan Gubernur
Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau ditetapkan.
• Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung eksisting dilakukan
melalui:
a. pemeriksaan lapangan sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi;
b. pelaksanaan uji coba; dan
c. pelaksanaan program konservasi yang mencakup bidang energi, air,
kualitas udara dalam ruang dan kenyamanan termal.
• Pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan hasil uji coba dan pelaksanaan
program konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas yang telah
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya diterbitkan
SLF.
21
22. B. Construction
1. Izin Pendahuluan
• Sebelum IMB diterbitkan, permohonan dapat mengajukan
Permohonan Izin Pendahuluan (“IP”), IP diberikan untuk
melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan
pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif.
• IP terdiri dari dari:
a. IP Persiapan
Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek,
bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan
atau bangunan-bangunan lama.
22
23. b. IP Pondasi
Izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi:
penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pondasi dan/atau
pemancangan pondasi bangunan atau bangunan-bangunan.
c. IP Struktur Menyeluruh
Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau
bangunan-bangunan secara menyeluruh.
d. IP Menyeluruh
Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau
bangunan-bangunan sampai selesai.
23
24. 2. TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota)
Tim ahli di bidang teknis arsitektur dan perkotaan yang bertugas
memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap
perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu.
Kriteria bangunan yang harus mendapat penilaian TPAK adalah:
• Bangunan gedung lebih dari 8 lantai;
• Bangunan gedung yang berada di sepanjang jalan protokol;
• Bangunan gedung dengan kriteria pelestarian;
• Bangunan gedung yang berada diatas dan/atau di bawah tanah atau
air yang melintasi prasarana dan sarana umum.
24
25. 3. TPKB (Tim Penasihat Konstruksi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis struktur/konstruksi yang bertugas memberikan
pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung
kriteria tertentu.
Kriteria bangunan yang harus mendapat rekomendasi TPKB adalah:
• Bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai;
• Bangunan gedung dengan struktur khusus;
• Bangunan yang didirikan diatas daerah reklamasi atau memiliki potensi
likuifaksi; dan
• Bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter).
25
26. 4. TPIB (Tim Penasihat Instalasi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis instalasi bangunan gedung yang bertugas
memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap
perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu.
Kriteria yang harus mendapatkan rekomendasi TPIB adalah:
• Bangunan yang menggunakan daya listrik dari PLN atau diesel
genset lebih dari 500 (lima ratus) kVa;
• Bangunan dengan luas lantai lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter
persegi) atau ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai;
26
27. • Bangunan yang memiliki basement kecuali bangunan gedung fungsi
hunian rumah tinggal tunggal dan deret;
• Bangunan yang dilengkapi Instalasi Pendeteksi Pemadam
Kebakaran, lift, dan eskalator;
• Bangunan yang menggunakan Building Automation System (BAS);
• Bangunan dengan penggunaan khusus, meliputi: Rumah Sakit kelas
A, B, dan C, serta pabrik dan gudang dengan luas lantai lebih dari
800 m2 , hotel, mall dan apartemen;
• Bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum seperti pelabuhan,
terminal, bandara dan lain-lain.
27
28. 5. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
• Adalah izin yang diberikan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Gedung kepada pelaku bangunan gedung yang terdiri
dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan pengkaji
teknis bangunan gedung.
• Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung harus
menunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memiliki
IPTB dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Gedung.
28
29. 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
• IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka
pemanfaatan ruang.
• IMB diberikan setelah pemohon memperoleh dokumen seperti
SIPPT, surat bukti kepemilikan tanah, Ketetapan Rencana Kota
(KRK), dan penilaian TPAK, TPKB, dan TPIB untuk jenis
bangunan tertentu.
29
30. Peraturan Daerah DKI
Jakarta Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bangunan
Gedung
• Perda DKI Jakarta No.
7/2010
Perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemilik
bangunan gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, dan/atau
mengurangi bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan
teknis yang berlaku
• IMB
30
31. C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
• Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan
gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan
kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
• Surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik
bangunan gedung sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah
selesai dibangun berdasarkan IMB dan SLF sesuai dengan persyaratan
administratif dan teknis yang berlaku,
31
32. Dasar Hukum:
Perumahan:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian
Berimbang
• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan Hunian Berimbang
II. Perumahan dan Permukiman
32
33. 33
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
34. Lalu Lintas:
• Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas
34
35. A. Definisi
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan
perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah,
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
35
37. 1. Persyaratan Administratif
a. Izin Usaha Perumahan
Izin Usaha Perumahan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh
perusahaan pengembang perumahan untuk memulai pelaksanaan
kegiatan produksi/operasi.
Berdasarkan Pasal 31 ayat (12) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun
2013, menyatakan bahwa Penanam Modal Asing yang telah memiliki
Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP
KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.
37
38. 38
b. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
c. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
d. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
e. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
39. 2. Persyaratan Teknis
Persyaratan struktur bangunan
• Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi
utama bangunan.
• Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi
hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya, dan fungsi khusus.
39
40. 3. Persyaratan Ekologis
Analisa Dampak Lingkungan/UKL-UPL
Bidang usaha yang wajib AMDAL adalah:
40
No Jenis Kegiatan Skala
1. Pembangunan Bangunan Gedung
- Luas lahan ≥ 5 ha
- Bangunan ≥ 10.000 m2
2. Pembangunan Perumahan dan kawasan
Permukiman dengan pengelola tertentu:
a. Kota metropolitan, luas ≥ 25 ha
a. Kota besar, luas ≥ 50 ha
a. Kota sedang dan kecil, luas ≥ 100 ha
a. Untuk keperluan settlement
transmigrasi
≥ 2000 ha
41. • Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria
wajib AMDAL diwajibkan mempunyai UKL-UPL.
Izin Lingkungan
• Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang
yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
41
42. 4. Persyaratan Lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
• Analisa dampak lalu lintas adalah setiap rencana pembangunan
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis
dampak lalu lintas.
• Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu
lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga
ahli bersertifikat.
42
43. • Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari:
(i) menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan
nasional;
(ii) gubernur, untuk jalan provinsi;
(iii) bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa;
(iv) walikota, untuk jalan kota.
• Untuk memperoleh persetujuan diatas, pengembang atau pembangun harus
menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
43
44. Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas, adalah
sebagai berikut:
• Pusat kegiatan berupa: (i) kegiatan perdagangan (pusat berbelanjaan mall
dan pertokoan). (ii) perkantoran, (iii) industri, (iv) fasilitas pendidikan, (v)
fasilitas pelayanan umum, dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas
• Permukiman berupa: (i) perumahan dan permukiman, (ii) rumah susun
dan apartemen; dan/atau (iii) permukiman yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas
• Infrastruktur berupa: (i) akses ke dan dari jalan tol, (ii) pelabuhan, (iii)
banda udara, (iv) terminal, (v) stasiun kereta api, (vi) pool kendaraan, (vii)
fasilitas parkir untuk umum; dan/atau (viii) infrastruktur lainnya.
44
45. b. Hunian Berimbang
• Adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara
berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal
dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan
rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun
umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak
dan rumah susun umum.
45
46. Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman diatur dengan skala sebagai berikut:
a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya
3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah;
d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000
(sepuluh ribu) rumah.
46
47. • Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian
berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai berikut:
(i) Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah
sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah.
Perbandingan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1 yaitu 3
(tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah
menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah.
(ii) Komposisi luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk
rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan.
Luasan lahan rumah sederhana tersebut, sekurang-kurangnya 25%
dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana
sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah
jumlah rumah menengah.
47
48. (iii) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib
membangun sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah menengah dan
rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan
dibangun.
(iv) Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib
membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu
setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.
(v) Dalam hal Pengembang tidak dapat membangun rumah sederhana,
Pengembang perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum
yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah
Sederhana dalam satu hamparan yang sama.
48
50. D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
→ lihat pada penjelasan halaman 31
50
51. Dasar hukum
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pembangunan Rumah Susun Sederhana
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989
tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta
Pemisahan Rumah Susun
III. Rumah Susun
51
52. 52
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
53. A. Definisi
• Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama.
53
54. 1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
c. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
d. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
54
55. 2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya, dan fungsi khusus.
3. Persyaratan Ekologi
AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
55
56. 4. Persyaratan lain
a. Pertelaan
• Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing
satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan
proporsionalnya, dalam bentuk gambar dan penjelasan.
• Pengembang wajib meminta pengesahan dari Pemerintah
Daerah setelah memperoleh izin Rencana Fungsi dan
Pemanfaatan.
56
57. b. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
c. Pengembang yang membangun rumah susun umum milik
dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum
terbentuknya PPPSRS wajib mengelola rumah susun.
Masa transisi tersebut ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada
pemilik.
d. Pengembang wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS
paling lambat sebelum masa transisi berakhir.
57
58. f. Rumah Susun Umum
Pengembang wajib menyediakan rumah susun umum minimal 20%
dari total luas rumah susun komersial yang dibangun.
g. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
• Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum.
• Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
• Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan oleh
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan wilayah
usahanya.
58
59. C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
59
60. D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
Pengembang wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi
kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau
sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan
dengan IMB.
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
60
61. 3. Akta Pemisahan Tanah
• Merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-
satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama yang didaftarkan pada Kantor
Pertanahan setempat yang nantinya akan disahkan oleh
Gubernur. Akta pemisahan ini diperlukan sebagai dasar dalam
penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
• Pengembang wajib meminta pengesahan isi akta pemisahan
kepada Pemerintah Daerah. Akta pemisahan setelah disahkan
harus didaftarkan oleh pengembang pada Kantor Pertanahan
setempat.
61
62. Dasar Hukum
Pusat Perbelanjaan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2003
• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perpasaran Swasta
IV. Pusat Perbelanjaan
62
63. 63
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
64. A. Definisi
Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
perdagangan barang
64
65. B. Pre-Construction
1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan
Pusat Perbelanjaan.
Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh
izin usaha, termasuk IUPP, tidak diwajibkan memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
65
66. Untuk mendapat Izin Usaha Pusat perbelanjaan, harus
mempunyai izin-izin sebagai berikut:
a. Izin Prinsip
izin yang diberikan oleh Gubernur Jakarta atau
Bupati/Walikota dalam rangka memulai usaha.
b. Izin Lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
66
67. c. Izin Gangguan (HO)
Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah. (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang
Gangguan)
67
68. e. Rencana Kemitraan dengan Usaha Kecil
Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta diwajibkan
menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan/atau usaha
informal/pedagang kaki lima.
(i) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran dengan luas efektif
lantai usaha minimal 200 m2 s/d 500 m2 harus menyediakan ruang tempat
usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar
10% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain
68
69. 69
(ii) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas
efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha
bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima seluas 20% dari luas
efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam betuk lain
(iii) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (i)
ditetapkan dan digambarkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau
dalam awal proses perizinan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.
Penyediaan ruang tempat usaha dapat dipenuhi didalam bangunan dan/atau
bangunan yang terletak pada satu areal atau kawasan yang dimiliki dan
dikuasai pengusaha perpasaran swasta
70. 2. Persyaratan lain:
a. AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
b. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat, meliputi:
(i) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan
(ii) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
(iii) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah
sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun terakhir
(iv) Rencana kemitraan dengan UMKM
(v) Penyerapan tenaga kerja
70
71. (vi) Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana
UMKM
(vii) Ketersediaan fasilitas sosial dan umum
(viii) Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran
tradisional yang ada sebelumnya; dan
(ix) Tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk
pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.
c. Analisa Dampak Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
71
72. d. Persyaratan lain
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam
negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang
diperdagangkan. Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin
penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80%
setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi
Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan.
72
73. C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
73
74. D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
74
76. a. Ijin Loading Test Pemda / Dinas P2K
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.
• Ijin Loading Test adalah ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan
di lapangan untuk pertana kalinya yaitu berupa loading test atau
pemancangan.
• Untuk melakukan pemasangan pondasi tiang pancang diperlukan Izin
Pendahuluan Pondasi
b. Ijin Commisioning Test Dinas P2K / Dept. Pekerjaan Umum Asli
c. Ijin Membangun Prasarana Dept. Pekerjaan Umum Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.42 Tahun 2013
Izin Membangun Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah izin
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada pemohon
unluk membangun prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air.
1. Proyek
76
77. d. Ijin Peil Banjir Dept. Pekerjaan Umum Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum
e. Ijin Pelaksanaan Pembuatan Sumur Bor Dept. Pertambangan & Energi
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010 tentang
Pemanfataan Air Kawasan Sentral Bisnis
• Setiap orang atau badan usaha yang akan memanfaatkan air tanah Kawasan
Sentral Bisnis di Daerah terlebih dahulu harus izin dari Kepala BPLHD
(Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah)
• Izin yang harus dimiliki adalah:
a. Izin pemboran air tanah. Izin ini dapat diberikan apabila:
(1) Permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis
(2) Hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air
b. Izin pemanfaatan air tanah.
77
78. f. Ijin Pendahuluan Penggunaan Bangunan - IPPB Pemda / Dinas
P2K
Dasar Hukum: PerGub DKI Jakarta No. 85/2006
• Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah
izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan.
• IPB Pendahuluan adalah izin penggunaan bangunan sementara yang
diberikan pada sebagian bangunan atau seluruh bangunan dengan
jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
g. Ijin Penyambungan Saluran Kotoran Kantor Pengkajian Perkotaan
& Lingkungan (KPPL) Asli
78
79. h. Pengesahan Pemakaian Sementara Bejana Tekanan Dept. Tenaga Kerja
Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan,
Barang dan Produksi Teknis Lainnya (“PerGub No. 19/2008”)
• Bejana tekan adalah selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang
melebihi dari tekanan udara dan dipakai untuk menampung gas atau
campuran gas termasuk udara, baik langsung maupun tidak langsung yang
dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan pekerja.
• Bejana tekan merupakan ruang lingkup dari penyusunan peraturan
pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk treknis.
• Setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan,
pemakaian, perbaikan, perubahan teknis, pembongkaran atau pemusnahan
pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis
lainnya harus memiliki izin dari Kepala Dinas
79
80. 2. Operasional I
a. Ijin Genset Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Genset merupakan pesawat tenaga produksi yang adalah ruang lingkup dari PerGub
No. 19/2008
b. Ijin Gondola Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Gendola merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008
c. Ijin Frequency Handy Talky (HT) Deparpostel/Polisi
d. Ijin Instalasi Penyalur Petir Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Instalasi Penyalur Petir merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008
80
81. e. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
→ lihat pada penjelasan halaman 59
f. Ijin Lift Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Lift merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008
g. Ijin PABX PT. Telkom
81
82. h. Ijin Pemanfaatan Lahan Parkir Pemda / Dinas Perparkiran
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 102 Tahun
2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di
Luar Ruang Milik Jalan
• Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP
atau luas area parkir lebih dari 125 m2 (seratus dua puluh lima
meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui
Kepala UP Perparkiran.
i. Ijin Pemasangan Antena & Parabola Kodam / Telkom
j. Ijin Pengesahan Tanki Hydrosphor
k. Rekomendasi untuk instalasi Hydrant &Sprinkler Dinas
Pemadam Kebakaran 1 Tahun Asli
82
83. l. Ijin Pengelolaan Air Limbah / STP Dept. Pertambangan &
Energi
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122
tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal
wajib mengelola air Iimbah domestik sebelum dibuang ke
saluran umum/drainase kota.
• Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari
kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen,
perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit,
mall, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel industry, sekolah,
baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air
kotor/tinja)
83
84. m. Surat Ijin Penggunaan Air Baku / Tanah - SIPA Dept.
Pertambangan & Energi
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Izin pemakaian air tanah
• Izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah
• Pemakaian air tanah merupakan kegiaatan penggunaan air tanah yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan
usaha
• Izin pemakaian air tanah diberikan oleh bupati/walikota
• Dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instanso pemerintah atau
badan sosial
Izin pengusahaan air tanah
• Izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah
• Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:(i)bahan baku produksi, (ii)pemanfaatan
potensi, (iii) media usaha; atau (iv) bahan pembantu atau proses produksi.
• Diberikan oleh bupati/walikota
85. 3. Operasional II
a. Rekomendasi untuk IPB Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli
b. Rekomendasi untuk Pemasangan Alarm Kebakaran Dinas Pemadam
Kebakaran 5 Tahun Asli
c. Rekomendasi untuk Pemasangan Pressurized Fan Dinas Pemadam
Kebakaran 5 Tahun Asli
d. Rekomendasi Pembuangan Air Limbah / STP Dept. Pekerjaan Umum 3
Bulan Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun
2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah
• Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UPL dan semua
dokumen lingkungan singkatnya, yang membuang air limbah ke perairan
umum wajib memiliki izin dari Gubernur
• Untuk memperoleh izin, dilakukan melalui tahapan:
a. Pengajuan permohonan izin;
b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
c. Penetapan izin
85
86. f. Ijin Papan Reklame
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Reklame
• Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur
dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten.
g. Pengesahan Pemasangan/ Pemakaian Mesin/ Motor Diesel
Dept. Tenaga Kerja Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun
2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi,
Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi Teknis Lainnya
• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala daya
upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kerja dan/atau pennyakit akibat kerja.
86
87. Dasar Hukum
Perindustrian:
• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-
IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-
IND/PER/2/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan
Industri
E. Kawasan Industri
87
88. 88
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiataan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang
telah memiliki izin usaha kawasan industri.
A. Definisi
89
90. 1. Persetujuan Prinsip
• Persetujuan Prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana
investasi yang akan ditanamkan oleh calon investor.
• Terdapat 2 hal yang dijadikan pertimbangan persetujuan prinsip,
yaitu:
a. Bidang usaha;
b. Ketersediaan lahan/kesesuaian peruntukan lahan dengan
kegiatan yang diajukan.
B. Pre-Construction
90
91. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh
persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah:
a. Memiliki izin gangguan (HO);
→ lihat pada penjelasan halaman 68
b. Memiliki izin lokasi;
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
c. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Memiliki izin lingkungan;
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
91
92. e. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah;
f. Melakukan pematangan tanah;
g. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan
sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang
diperlukan dalam Kawasan Industri;
h. Memiliki tata tertib kawasan industri; dan
i. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan
menengah.
92
93. 2. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
3. Izin Usaha Kawasan Industri
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati/Walikota, atas permohonan Perusahaan
Kawasan Industri yang telah dilengkapi dengan beberapa syarat
khususnya laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan dan
kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana yang telah dilakukan.
93
94. 4. Analisa Dampak Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
5. Persyaratan Lain
Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan
menengah minimal 2% dari luas kaveling industri
94
95. C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
95
96. D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
96
97. VI. Perhotelan
Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha
Hotel
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi
97
98. • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata
98
99. 99
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
100. A. Definisi
• Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-
kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan
jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau
fasilitas lainnya.
100
102. 1. Persyaratan Administratif
a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP)
Setiap usaha pariwisata yang memerlukan bangunan baru wajib
memperoleh TDSUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
TDSUP hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus SP3L,
SIPPT, IMB, AMDAL/UKL-UPL, Izin Gangguan dan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dimana semua akan dijelaskan di
halaman berikutnya.
102
103. b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
• TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha
pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di
dalam Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupakan istilah baru
menggantikan istilah sebelumnya, yaitu izin usaha tetap
pariwisata.
• Permohonan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada
Bupati atau Walikota tempat usaha hotel berlokasi.
• Untuk DKI Jakarta, TDUP diajukan secara tertulis ke Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Permohonan
TDUP dapat dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran
usaha pariwisata atau melalui website.
103
104. c. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
d. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
e. Izin Peruntukan/SIPPT
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
f. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
104
105. 2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya,dan fungsi khusus.
3. Persyaratan Ekologi
AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
105
106. 4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada penjelasan halaman 68
106
107. C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
107
108. D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
108
109. VII. Perkantoran
Dasar Hukum
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
109
111. 1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
c. Izin Peruntukan/SIPPT
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
d. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
111
112. 2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya,dan fungsi khusus.
3. Persyaratan Ekologi
AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
112
113. 4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada penjelasan halaman 68
c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
→ lihat pada penjelasan halaman 59
113
114. B. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
114
115. C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
115
116. Leks&Co
Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B
Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T. +62 21 5795 7550
F. +62 21 5795 7551
www.lekslawyer.com
116