Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
1. Khalid
Mustafa
Ketua
dan
Pendiri
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
Pengurus
DPP
Ikatan
Ahli
Pengadaan
Indonesia
(IAPI)
2. Nama
Lengkap:
Khalid
Mustafa,
S.T.
Tempat/Tgl
Lahir:
Ujung
Pandang,
17
Juni
1977
Pekerjaan:
Procurement
Consultant
Riwayat
Pekerjaan:
-‐ NV.
Hadji
Kalla
(1995-‐1998)
-‐ Makassar
Perkasa
Computer
(1998-‐2000)
-‐ SMK
Panca
Marga
(2000-‐2002)
-‐ SMK
Tritunggal
45
(2002-‐2004)
-‐ Balai
Penataran
Guru/Lembaga
Penjamin
Mutu
Pendidikan
(LPMP)
Sulawesi
Selatan
(2002-‐2006)
-‐ Biro
Perencanaan
&
KLN
Setjen
Kemdiknas
(2006-‐2008)
-‐ SEAMEO
SEAMOLEC
(2008-‐2010)
-‐ Biro
Umum
Setjen
Kemdikbud
(2010-‐2012)
-‐ Keluar
dari
PNS
TMT
–
1
Maret
2012
Sertifikat
dan
Pelatihan
PBJ
-‐ Sertifikat
Ahli
Pengadaan
Barang/Jasa
(L4)
–
2007
-‐ Sertifikat
TOT
Tingkat
Dasar
(2011)
-‐ Sertifikat
TOT
Peningkatan
Kompetensi
(2011,
2012,
dan
2013)
-‐ Sertifikat
TOT
Tingkat
Menengah
(2012)
-‐ Sertifikat
Pelatihan
Internasional
–
Supply
Chain
Management
–
International
Trade
Centre
(2012)
-‐ Sertifikat
Pelatihan
Keterangan
Ahli
PBJ
–
2012
-‐ Sertifikat
TOT
Jabatan
Fungsional
Pengelola
PBJ
-‐
2013
2
E-mail: email@khalidmustafa.info
Blog: www.khalidmustafa.info
HP: 08170909035
Pin BB: 2AF759E2
3. ¡ Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala
SKPD
merupakan
Pengguna
Anggaran
berdasarkan
UU
Nomor
17
Tahun
2013
dan
UU
Nomor
1
Tahun
2004
¡ Khusus
Pengadaan
Barang/Jasa,
PA
memiliki
tugas
lain
yang
diamanatkan
dalam
Perpres
Nomor
54/2010
dan
Perubahannya
¡ PA
bertanggung
jawab
dalam
perencanaan
pengadaan
sehingga
wajib
memiliki
pengetahuan
dalam
bidang
pengadaan
walaupun
tidak
wajib
bersertifikat
¡ Pada
beberapa
institusi,
PA
juga
bertindak
sebagai
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
yang
menambah
daftar
tugas
dan
tanggungjawabnya
4. ¡ Pasal
1
angka
5
§ Pengguna
Anggaran
yang
selanjutnya
disebut
PA
adalah
Pejabat
pemegang
kewenangan
penggunaan
anggaran
Kementerian/
Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
atau
Pejabat
yang
disamakan
pada
Institusi
lain
Pengguna
APBN/APBD
¡ Pasal
1
angka
6
§ Kuasa
Pengguna
Anggaran
yang
selanjutnya
disebut
KPA
adalah
pejabat
yang
ditetapkan
oleh
PA
untuk
menggunakan
APBN
atau
ditetapkan
oleh
Kepala
Daerah
untuk
menggunakan
APBD
¡ Pasal
1
angka
7
§ Pejabat
Pembuat
Komitmen
yang
selanjutnya
disebut
PPK
adalah
pejabat
yang
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
5. ¡ Menetapkan
Rencana
Umum
Pengadaan
(RUP)
¡ Mengumumkan
secara
luas
RUP
paling
kurang
di
website
K/L/D/I
¡ Menetapkan
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
¡ Menetapkan
Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
¡ Menetapkan
pemenang
utk
lelang
diatas
100
M
atau
seleksi
di
atas
10
M
¡ Mengawasi
Pelaksanaan
Anggaran
¡ Menyampaikan
laporan
keuangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-‐undangan
¡ Menyelesaikan
perselisihan
antara
PPK
dengan
ULP/Pejabat
Pengadaan,
dalam
hal
terjadi
perbedaan
pendapat
¡ Mengawasi
penyimpanan
dan
pemeliharaan
seluruh
Dokumen
Pengadaan
Barang/Jasa
¡ Dalam
hal
diperlukan,
PA
dapat:
§ Menetapkan
tim
teknis;
§ Menetapkan
tim
juri/tim
ahli
untuk
pelaksanaan
pengadaan
melalui
sayembara/kontes
6. ¡ Pasal
10
Perpres
Nomor
54
Tahun
2010
§ KPA
memiliki
Kewenangan
sesuai
Pelimpahan
oleh
PA
¡ Perka
LKPP
Nomor
1
Tahun
2014
tentang
Pelimpahan
Kewenangan
PA
ke
KPA
§ Pelimpahan
kewenangan
dituangkan
dalam
bentuk
Surat
Keputusan
§ Kewenangan
yang
tidak
bisa
dilimpahkan
kepada
KPA
adalah:
▪ Mengawasi
Pelaksanaan
Anggaran
▪ Menetapkan
pemenang
utk
lelang
diatas
100
M
atau
seleksi
di
atas
10
M
§ Kewenangan
yang
tidak
bisa
dilimpahkan
kepada
KPA
yang
bertindak
sebagai
PPK
atau
Kepala
ULP
adalah:
▪ Menyelesaikan
perselisihan
antara
PPK
dengan
Pokja
ULP/Pejabat
Pengadaan
atau
PPHP
▪ Memberikan
sanksi
pencatuman
daftar
hitam
▪ Menyatakan
pelelangan
gagal
▪ Menyetujui
metode
penunjukan
langsung
dalam
hal
tindak
lanjut
pelelangan/seleksi
gagal
7. ¡ Pasal
10A
Permendagri
21/2011
§ Dalam
rangka
pengadaan
barang/jasa,
Pengguna
Anggaran
bertindak
sebagai
Pejabat
Pembuat
Komitmen
sesuai
peraturan
perundang-‐undangan
di
bidang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
¡ Pasal
11
Ayat
(1)
Permendagri
21/2011
§ Pejabat
Pengguna
Anggaran/Pengguna
Barang
dalam
melaksanakan
tugas-‐tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
10
dapat
melimpahkan
sebagian
kewenangannya
kepada
kepala
unit
kerja
pada
SKPD
selaku
Kuasa
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Barang
¡
Pasal
11
Ayat
(3a)
Permendagri
21/2011
§ Pelimpahan
sebagian
kewenangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
meliputi:
a. melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
pengeluaran
atas
beban
anggaran
belanja;
b.
melaksanakan
anggaran
unit
kerja
yang
dipimpinnya;
c.
melakukan
pengujian
atas
tagihan
dan
memerintahkan
pembayaran;
d. mengadakan
ikatan/perjanjian
kerjasama
dengan
pihak
lain
dalam
batas
anggaran
yang
telah
ditetapkan;
e. menandatangani
SPM-‐LS
dan
SPM-‐TU;
f.
mengawasi
pelaksanaan
anggaran
unit
kerja
yang
dipimpinnya;
dan
g.
melaksanakan
tugas-‐tugas
kuasa
pengguna
anggaran
lainnya
berdasarkan
kuasa
yang
dilimpahkan
oleh
pejabat
pengguna
anggaran.
¡ Pasal
12
Perpres
54/2010
dan
Perubahannya
§ Angka
1:
PPK
merupakan
Pejabat
yang
ditetapkan
oleh
PA/KPA
untuk
melaksanakan
Pengadaan
Barang/Jasa
§ Angka
2b:
Dalam
hal
tidak
ada
personil
yang
memenuhi
persyaratan
untuk
ditunjuk
sebagai
PPK,
persyaratan
memiliki
Sertifikat
Keahlian
Pengadaan
Barang/Jasa
dikecualikan
untuk
PPK
yang
dijabat
oleh
pejabat
eselon
I
dan
II
di
K/L/D/I;
dan/atau
P
A/KP
A
yang
bertindak
sebagai
PPK
8. a. menetapkan
rencana
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/
Jasa
yang
meliputi:
§ spesifikasi
teknis
Barang/Jasa;
§ Harga
Perkiraan
Sendiri
(HPS);
dan
§ Rancangan
Kontrak.
b. menerbitkan
Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
c. menyetujui
bukti
pembelian
atau
menandatangani
Kuitansi/Surat
Perintah
Kerja
(SPK)/
surat
perjanjian
d. melaksanakan
Kontrak
dengan
Penyedia
Barang/Jasa
e. mengendalikan
pelaksanaan
Kontrak
f. melaporkan
pelaksanaan/
penyelesaian
Pengadaan
Barang/
Jasa
kepada
PA/KPA
g. menyerahkan
hasil
pekerjaan
Pengadaan
Barang/Jasa
kepada
PA/KPA
dengan
Berita
Acara
Penyerahan
h. melaporkan
kemajuan
pekerjaan
termasuk
penyerapan
anggaran
dan
hambatan
pelaksanaan
pekerjaan
kepada
PA/KPA
setiap
triwulan
i. menyimpan
dan
menjaga
keutuhan
seluruh
dokumen
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
j. Dalam
hal
diperlukan,
PPK
dapat:
§ Mengusulkan
kepada
PA/KPAterhadap
perubahan
paket
pekerjaan
dan/atau
perubahan
jadwal
kegiatan
pengadaan
§ Menetapkan
tim
pendukung
§ Menetapkan
tim
atau
tenaga
ahli
pemberi
penjelasan
teknis
untuk
membantu
pelaksanaan
tugas
ULP;
dan
§ Menetapkan
besaran
uang
muka
yang
akan
dibayarkan
kepada
penyedia
barang/jasa
9. Perlu Diingat!!!
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
pada Organisasi Pengadaan, Tidak Terikat
Tahun Anggaran
(Pasal 7 Angka 2a Perpres 54/2010 dan Perubahannya)
16. 16
1. Apa
yang akan
di hasilkan
2.
Mengapa
dilaksanak
an/
diperlukan
3. Siapa
yang
melaksanak
an
4. Kapan
Akan
dilaksanak
an
5. Dimana
dilaksanaka
n
6.
Bagaimana
Kegiatan
tersebut
diaksanaka
n
7. Berapa
Aggaran
yang di
butuhkan
Data dan Informasi
17. 17
Pengadaan
Swakelola
K/L/D/I
Intansi
Pemerintah
Lain
Pokmas
Penyedia
Perorangan
Badan
Usaha
Pasal 26
s/d
Pasal 32
Pasal 33
s/d
Pasal 95
Pasal 3
18. 18
Pemilihan
Penyedia
Non
Elektronik
Barang/
Konstruksi/Jasa
Lainnya
Lelang
Umum/
Sederhana
Penunjukan/
Pengadaan
Langsung
Sayembara/
Kontes
Jasa
Konsultansi
Seleksi
Umum/
Sederhana
Penunjukan/
Pengadaan
Langsung
Sayembara
Elektronik
E-‐Tendering
E-‐Lelang
Umum/
Sederhana
E-‐Seleksi
Umum/
Sederhana
E-‐Purchasing
E-‐Auction
Perka LKPP 14/2012
Perka LKPP 15/2012
Perka LKPP 14/2012
Perka LKPP 15/2012
Perka LKPP 18/2012
Perka LKPP 17/2012
SE LKPP 1/2013
21. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
DAN
PEMBAYARAN
PENCATATAN
• Tidak
ada
Pedoman
Perencanaan
yang
baku
untuk
memisahkan
N
dan
W
• Tidak
ada
kaitan
data
aset
dan
penghapusan
dengan
perencanaan
• Tidak
ada
alur
yang
jelas
tentang
target
dan
waktu
penyusunan
perencanaan
• Tidak
ada
reward
and
punishment
yang
jelas
• Tidak
sinkron
antara
perencanaan
dan
penganggaran
khususnya
terhadap
aturan
Pengadaan
• RUP
tidak
disusun
oleh
PA/KPA
22. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
DAN
PEMBAYARAN
PENCATATAN
• Anggaran
tidak
berdasarkan
kepada
perencanaan
awal
• Penyesuaian
anggaran
tidak
memperhatikan
kebutuhan
dan
posisi
pengadaan
• Anggaran
ditetapkan
bukan
pada
awal
tahun
anggaran
• Anggaran
perubahan
tidak
memperhatikan
perencanaan
dan
kebutuhan
waktu
pelaksanaan
• Terjadi
kesalahan
pada
jenis
belanja
23. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
DAN
PEMBAYARAN
PENCATATAN
• Penyusunan
Spek.
Teknis
dan
HPS
tidak
didasarkan
pada
perencanaan
dan
tidak
didokumentasikan
• Tidak
ada
rancangan
kontrak
• Penyusunan
Rencana
Pelaksanaan
Pemilihan
tidak
sesuai
• Pelaksanaan
Pemilihan
tidak
sesuai
• Pelaksanaan
pekerjaan
tidak
dikendalikan
• Serah
terima
pekerjaan
tidak
berdasarkan
kontrak
dan
kondisi
pekerjaan
• Dokumen
pencairan
tidak
sinkron
dengan
dokumen
pengadaan
26. ¡ Lupa
mengikuti
prosedur
baku
(Perpres
dan
Perka
LKPP)
§ Perbuatan
melawan
hukum
§ Penyalahgunaan
wewenang
¡ Kegiatan
tidak
terdokumentasi
§ Tidak
dapat
mempertanggungjawabkan
keputusan/kebijakan
¡ Dokumen
tidak
standar
¡ Pekerjaan
berulang/tumpang
tindih
27. ¡ PBJ
merupakan
kegiatan
berulang
yang
seharusnya
dapat
dibakukan
¡ Mengurangi
kesalahan
prosedur
¡ Mengurangi
kesalahan
dokumentasi
¡ Mempermudah
pejabat
baru
untuk
melaksanakan/melanjutkan
pekerjaan
¡ Mempermudah
Audit
29. ¡ Ruang
Lingkup
SOP
§ Seluruh
Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi;
atau
§ Berdasarkan
Eselon/Satuan
Kerja
¡ Organisasi
Pelaksana
§ Kesiapan
dan
Kaitan
dengan
Organisasi
lain
(Perencanaan,
Keuangan,
Hukum
dan
Organisasi,
Kepegawaian,
dll)
§ Pengguna
Anggaran,
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Pejabat
Pembuat
Komitmen,
Pejabat
Pengadaan,
dan
Panitia
Penerima
Hasil
Pekerjaan
§ Unit
Layanan
Pengadaan
¡ Dasar
Hukum
30. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
PENCATATAN
SOP
¡ SOP
Rencana
Umum
Pengadaan
§ Identifikasi
Kebutuhan,
Penyusunan
KAK
dan
RAB,
Penetapan
Organisasi
Pengadaan
§ Pembahasan
Kegiatan
dan
Anggaran
§ Penyusunan
dan
Pengumuman
RUP
§ Kaji
Ulang
RUP
¡ SOP
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
§ Penyusunan
Spesifikasi
Teknis
§ Penyusunan
Harga
Perkiraan
Sendiri
§ Penyusunan
Rancangan
Kontrak
§ Permintaan
Pemilihan
Penyedia
31. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
PENCATATAN
SOP
¡ SOP
Rencana
Pemilihan
Penyedia
§ Kaji
Ulang
RPP
§ Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
¡ SOP
Swakelola
§ Swakelola
oleh
Penanggung
Jawab
Anggaran
§ Swakelola
oleh
Instansi
Pemerintah
Lain
§ Swakelola
oleh
Kelompok
Masyarakat
32. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
PENCATATAN
SOP
¡ SOP
Pemilihan
Penyedia
§ Pengadaan
Langsung
Menggunakan
Bukti
Pembelian
(dibawah
10
Juta)
§ Pengadaan
Langsung
Menggunakan
Kuitansi
(dibawah
50
Juta)
§ Pengadaan
Langsung
Menggunakan
SPK
(dibawah
200
Juta)
§ Penunjukan
Langsung
Tidak
Darurat
§ Pelelangan
Umum
Pascakualifikasi
§ Pelelangan
Umum
Prakualifikasi
§ Seleksi
Umum
Badan
Usaha
§ Seleksi
Umum
Perorangan
33. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
PENCATATAN
SOP
¡ SOP
Pemilihan
Penyedia
§ Pelelangan
Sederhana/Pemilihan
Langsung
§ Sayembara/Kontes
§ Lelang
Gagal
§ Sanggahan
dan
Sanggahan
Banding
§ Pengaduan
§ Somasi
dan
Permasalahan
Hukum
PBJ
¡ SOP
Pelaksanaan
Kontrak
dan
Serah
Terima
§ SPPBJ
§ Penandandatanganan
Surat
Perjanjian
(Kontrak)/SPK
§ Penerbitan
SPMK/Surat
Pesanan
34. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH
TERIMA
PENCATATAN
SOP
¡ SOP
Pelaksanaan
Kontrak
dan
Serah
Terima
§ Pengendalian
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa
Lainnya/Jasa
Konsultansi
§ Pengendalian
Kontrak
Pekerjaan
Konstruksi
§ Adendum
Kontrak
§ Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
Pekerjaan
¡ SOP
Pembayaran
Pekerjaan
§ Penagihan
§ Pembuatan
Berita
Acara
Pembayaran
§ Penerbitan
SPM
dan
SP2D
§ Pembayaran
Pada
Akhir
Tahun
Anggaran
35. ¡ Menetapkan
Organisasi
Penanggung
Jawab
Penyusun
SOP
¡ Membentuk
Tim
Penyusun
dengan
persyaratan:
§ Wajib
memahami
setiap
tahapan
pekerjaan
§ Terdiri
atas
unsur
perencanaan,
pengadaan,
keuangan,
dan
pengawasan
¡ Studi
Banding
ke
Insitusi
Lain
yang
sudah
mapan
dalam
menerapkan
SOP
(Contoh:
KPK)
¡ Koordinasi
dan
Komunikasi
dengan
LKPP
¡ Sosialisasi
¡ Monitoring
dan
Evaluasi
¡ Review/Perbaikan
SOP
(minimal
setahun
sekali)
36. ¡ PA/KPA
adalah
ujung
tombak
perencanaan
pengadaan
¡ PA/KPA
wajib
memahami
aturan-‐aturan
pengadaan
dan
aturan
lain
yang
berkaitan
¡ PA/KPA
harus
mengendalikan
pelaksanaan
pengadaan
pada
K/L/D/I
¡ Untuk
meminimalkan
resiko,
perlu
dibentuk
SOP
Pengadaan
Barang/Jasa
¡ Penguatan
SDM
PBJ
wajib
dilaksanakan
secara
berkelanjutan
dan
berjenjang