Dari : Ibu Tati Setiawati Guru PKN SMAN 2 Bandung

1. Beranda
SK/KD
Indikator
Materi
Latihan
Referensi
BAB II
BUDAYA DEMOKRASI
MENUJU MASYARAKAT MADANI
Penyusun
Selesai

2. Pengertian DeMOKraSi
1. Pemerintahan dari rakyat berarti suatu pemerintahan
yang diperoleh melalui Pemilihan Umum, sehingga
pemerintahan tersebut mendapat dukungan dari rakyat.
2. Pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan
yang dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat
bukan atas nama perorangan atau kelompok masyarakat
tertentu saja. Dengan demikian, pemerintahan berada di
bawah pengawasan rakyat.
3.
Pemerintahan untuk rakyat berarti kekuasaan yang diberikan
rakyat kepada pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat bukan
untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Beranda

3. MACAM-MACAM DEMOKRASI
Atas dasar penyaluran kehendak rakyat:
Demokrasi langsung:
Berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga
negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan
kebijaksanaan umum negara atau
undang-undang.
Demokrasi tidak langsung :
Berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system
perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan
kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin
banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang
dihadapi semakin rumit dan kompleks. Demokrasi ini biasanya
dilakukan melalui Pemilihan Umum.
Beranda

4. Atas dasar prinsip Idiologi.
Demokrasi Liberal (konstitusional) :
Demokrasi ini didasari oleh kebebasan dan individualisme.
Ciri khas pemerintahan demokrasi ini adalah kekuasaan
pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur
tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
Demokrasi Proletar (rakyat) :
Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal
kelas social.
Warga negara dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan
pribadi tanpa ada penindasan dan paksaan.
Beranda

5. Atas dasar titik perhatiannya.
Beranda

6. PENGERTIAN
MASYARAKAT MADANI
Winatapura Udin :
…pada dasarnya masyarakat madani Indonesia adalah
masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau
religius….
Madjid :
Masyarakat Madani adalah analog dengan
masyarakat Madinah pada kepemimpinan Nabi
Muhammad S.A.W. yang dirintis dan dibangun sebagai
masyarakat “…yang berperadaban (ber-Madinah) karena
tunduk dan patuh pada ajaran kepatuhan yang dinyatakan
dalam supremasi hukum dan peraturan”.
Beranda

7. Ciri-ciri Masyarakat
Madani
1. Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namum
memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan citacita bersama.
2. Keswasembadaan, artinya setiap anggota masyarakat
mempunyai harga diri yang tinggi dan kemandirian yang
kuat tanpa menggantungkan pada
negara/lembaga/organisasi lain.
3. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati
bersama.
4. Saling menghargai dan menghormati sesama anggota
masyarakat.
Beranda

8. Konstribusi Masyarakat Madani
terhadap proses Demokrasi
Beranda
Lary Diamond :
1. Menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi,
kebudayaan, dan moral untuk mengawasi dan menjaga
keseimbangan pejabat negara.
2. Pluralisme dalam masyarakat madani, apabila
diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi
persaingan demokrasi.
3. Memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan
kesadaran kewarganegaraan.
4. Ikut menjaga stabilitas negara.
5. Tempat menggembleng pemimpin-pemimpin politik.
6. Menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat
runtuhnya rezim otoriter.

9. PELAKSANAAN DEMOKRASI
pada masa Orde lama
(5 j uli 1959 – 11 mar et 1966)
1. Dikeluarkannya TAP MPRS NO. III/MPRS/1963 tentang
Pengangkatan Bung Karno menjadi Presiden Seumur
Hidup
2. Presiden dapat membubarkan DPR hasil Pemilu tahun
1955
3. Poros Jakarta-Peking sebagai penyimpangan dari Politik
Luar Negeri Non Blok yang Bebas Aktif
4. Program Nas-A-Kom merupakan penyimpangan dari sila
Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
5. Banyak jabatan rangkap pada lembaga Legislatif dengan
lembaga Eksekutif
Beranda

10. PELAKSANAAN DEMOKRASI
pada masa Orde baru
(11 mar et 1966 – 2 mei 1998)
1. Dikeluarkannya PP No. 12/1969 yang melarang PNS
untuk menjadi anggota Partai Politik.
2. Dikeluarkannya PP No. 6/1970 yang menetapkan PNS
memiliki monoloyalitas kepada Golongan Karya.
3. Dikeluarkannya Paket Undang-Undang Politik tahun
1985, yang diantaranya ada UU No. 3/1985 tentang Parpol
dan Golkar. Dalam UU ini terdapat :
a. Larangan bagi Partai Politik untuk membentuk
Perwakilan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan,
sehingga Desa/Kelurahan steril dari Parpol.
b. Golongan Karya bukan merupakan Partai, sehingga
Golkar dapat sampai ke tingkat Desa.
Beranda

11. PELAKSANAAN DEMOKRASI
pada masa Reformasi
( 2 mei 1998 - sekar ang)
1. Secara konsepsional ada 3 bidang besar reformasi yang
harus dilakukan yaitu :
a. Reformasi system (constitutional reform)
b. Reformasi Kelembagaan (Institutional reform)
c. Reformasi budaya-politik (political-cultural reform)
2. Ketiga bidang reformasi di atas dapat terwujud jika
tersedia faktor pendukungnya yakni:
a. Keterbukaan sistem politik.
b. Budaya politik partisipan
c. Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan
d. Rakyat terdidik, cerdas, dan berkepedulian
e. Penghargaan terhadap Hukum
f. Dukungan dari pihak Asing
Beranda

12. Pelaksanaan Pemilihan Umum
di Indonesia
Beranda
Pemilu tahun 1955
(pada masa Orde Lama).
Pemilihan Umum tahun 1955 adalah Pemilu pertama
yang diselenggarakan di Indonesia yang diatur oleh UU
No. 7/1953 dan Peraturan Pemerintah No.9/1954. Pemilu
tahun 1955 ini diselenggarakan secara langsung dengan
system Proporsional dan dilaksanakan 2 kali.
Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September
l955 untuk memilih anggota DPR, dan Pemilu kedua
dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk
memilih anggota Konstituante. Dari hasil Pemilu ini ada 4
Partai Politik yang mendapat kursi terbanyak yaitu:
Masyumi 60 wakil, PNI 58 wakil, NU 47 wakil, dan PKI 32
wakil.

13. Beranda

14. Beranda

15. Perilaku Budaya Demokrasi
dalam
Masyarakat Madani.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beranda
Rasa hormat dan tanggung jawab.
Membuka diskusi dan dialog.
Bersikap terbuka.
Rasional.
Adil.
Jujur.
Bersikap kritis.