Makalah

1. i
MAKALAH HUKUM DAN HAM
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Diluar
Negeri Yang Berasal Dari Daerah
Dosen pembimbing : Andong, SH, MH
UNIVERSITAS NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM 2013

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan
karunianya makalah ini dapat diselesaikan tanpa menemui hambatan yang berarti.
Makalah ini membahas tentang “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Diluar
Negri Yang Berasal Dari Daerah”. Dalam penyusunan makalah ini, kami mengucapkan banyak
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kami untuk menyelesaikan makalah
ini. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, meskipun dalam penyusunan makalah
ini penulis telah mencurahkan semua kemampuan, namun penulis sangat menyadari bahwa
hasil penyusunan makalah ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan data dan referensi
maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan
saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak terimakasih.
Palangka Raya, 14 April 2013
Tim Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR........................................................................................ ii
DAFTAR ISI....................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 4
A. Latar belakang ..................................................................................... 4
B. Tujuan Penulisan................................................................................ 5
C. Perumusan Masalah............................................................................ 5
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................... 6
A. Makna Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).. 6
B. Pengertian HAM.................................................................................... 8
C. Ciri Pokok Hakikat HAM....................................................................... 9
D. HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional…………………………….. 9
E. HAM Dalam Tinjauan Islam................................................................... 10
F. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM ................................................ 11
G. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM................................................ 13
BAB III PENUTUP ........................................................................................... 14
KESIMPULAN ......................................................................................... 14
SARAN ..................................................................................................... 15
DAFTAR ISI............................................................................................. 16
LAMPIRAN ............................................................................................. 17

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya
berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya
antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah
HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi
ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum
reformasi.
Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup
bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap
orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Maka dengan ini
penulis mengambil judul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Diluar
Negri Yang Berasal Dari Daerah”.

5. 5
B. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah Pendidikan Pancasil
2. Sebagai bentuk perhatian Mahasiswa terhadap masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia
yang terjadi terhadap tenaga kerja diluar negri yang berasal dari Daerah.
3. Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas penegakkan Hak Azasi Manusia terhadap
tenaga kerja diluaar negri yang berasal dari Daerah.
4. Membantu dalam membahas dan menanggulangi masalah pelanggaran Hak Azasi
Manusia terhadap tenaga dikerja luar negri yang berasal dari Daerah.
5. Untuk mengetahui apa saja penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tenaga
kerja diluar negri yang berasal dari Daerah.
6. Untuk mengatahui bagaimana cara penaggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia
terhadap tenaga kerja diluar negri yang berasal dari Daerah.
7. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan
pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tenaga kerja yang berasal dari Daerah.
C. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan karya tulis ini diantaranya :
1. Apa saja penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia di Daerah?
2. Bagaimana cara penaggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Daerah?
3. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Daerah?

6. 6
BAB II
PEMBAHASAN
A. Makna Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan
NegaraIndonesiaharus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat
manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara
manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam
hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (notonegoro). Keadilan ini sesuai dengan makna
yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila
kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu
inti sila keadilan social adalah memenuhi hakikat adil.
Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit keadilan social ini
mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia monodualis , yaitu
sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk social. Hal ini menyangkut realisasi keadilan
dalam kaitannya dengan NegaraIndonesiasendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam
hubungan NegaraIndonesiadengan Negara lain (lingkup internasional)
Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi (keadilan segitiga) yaitu:
1. Keadilan distributive, yaitu hubungan keadilan antara Negara dengan warganya. Negara
wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan terhadap
warganya apa yang telah menjadi haknya.

7. 7
2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara.
Jadi dalam pengertian keadilan legal ini negaralah yang wajib memenuhi keadilan
terhadap negaranya.
3. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga Negara yang satu dengan yang lainnya,
atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga Negara.
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yangyang harus diwujudkan
dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan
kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya,
mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam
pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup
bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip
kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan
sosial).
Selain itu secara kejiwaan cita-cita keadilan tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia, jadi
juga bersifat monopluralis . sudah menjadi bawaan hakikatnya hakikat mutlak manusia untuk
memenuhi kepentingan hidupnya baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan, baik dari dirinya
sendiri-sendiri maupun dari orang lain, semua itu dalam realisasi hubungan kemanusiaan
selengkapnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan
manusia lainnya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

8. 8
B. Pengertian HAM
Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimilki oleh manusia, sesuai dengan
kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik
dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat
oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari
Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Hak Asasi Manusia menurut
Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang
Maha Esa.
Adapun pengertian Hak Asasi Manusia menurut para tokoh-tokoh lainnya, yaitu :
 Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human
Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM
adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat
hidup sebagai manusia.
 John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

9. 9
C. Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri
pokok hakikat HAM yaitu:
 HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
 HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
 HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
D. HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional
Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat
aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR
(TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-
undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena
perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di
Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan
referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan
yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat
global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

10. 10
E. HAM Dalam Tinjauan Islam
Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah
menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan
penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan
oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu
bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi (Abu A’la Almaududi,
1998). Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hak al insan) dan hak
Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga
sebaliknya.
Konsep islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris
(theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur
tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga
masyarakat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada
ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep
tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution
dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide perikemakhlukan. Islam datang secara inheren membawa
ajaran tentang HAM, ajaran islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran islam
yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normative, juga terdapat praktek
kehidupan umat islam.
Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama, Hak Darury (hak
dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat
manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal,
bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (hajy) yakni hak-hak
yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang

11. 11
untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan
sekunder (Masdar F. Mas’udi, 2002)
Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al Maududi menjelaskan bahwa
dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara adalah :
1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak
ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan ilegal.
2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali
setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan
kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing
4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan
kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk
memenuhi kebutuhan pokok warga negara.
F. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat
itu.

12. 12
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis
dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok,
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik
baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan,
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan
aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap
pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran
yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari
penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-
diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan pengadilan umum.

13. 13
G. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Parapedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga
sangat rentan terjadi kecelakaan.
2. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan
tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang
anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
4. Parapedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM
ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus
kendaraan yang tertib dan lancar.

14. 14
BAB V
PENUTUP
a. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat
bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.
Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan, dimana
setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu
instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan
HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang pengadilan HAM

15. 15
b. Saran
Upaya agar sadar akan pentingnya Hak Asasi Manusia, maka penulis memberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM
kita sendiri.
2. Kerjasama antara Pemerintah daerah dan warga masyarakat Daerah perlu ditingkatkan.
3. Kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita
melakukan pelanggaran HAM dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-
injak oleh orang lain
4. Pemerintah khususnya pihak kepolisian harus bisa menjadi sarana dalam menyelesaikan
masalah pelanggaran HAM.
5. Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan
rakyat.

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM
Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.
Sadjiman, Djunaedi. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Daerah :Tanpa Nama Penerbit.
Sumarsono, dkk. 2006. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
http://www.google.com
http://en.wikipedia.org

17. 17
LAMPIRAN
NO NAMA NIM TANDA TANGAN
1. JANANG JARI EAA 111 0062
2. ERTHA MIMING F. EAA 111 0102
3. RIZAL BOTUTHIE EAA 111 0106