Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.

1. Jembatan Menuju Kesejahteraan
Aland Lucy Patitty

2. DASAR HUKUM
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan

3. TUJUAN BPJS
Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan
agar terpenuhinya “kebutuhan dasar hidup” yang
layak bagi setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya
Kebutuhan esential setiap orang agar dapat hidup
layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
3

4. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
TUJUAN
AGAR TERCIPTA RASA AMAN PADA DIRI
TENAGA KERJA SEHINGGA ADA KETENANGAN
DALAM MENJALANKAN TUGAS SEHARI-HARI
TENAGA KERJA HANYA BERPIKIR
PADA PELAKSANAAN TUGAS SEMATA
PRODUKTIFITAS KERJA AKAN MENINGKAT DAN
SEKALIGUS JUGA AKAN MENINGKATKAN
HASIL PRODUKSI DIPERUSAHAAN

5. Peraturan Pelaksanaan
BPJS Ketenagakerjaan
1. PP No 83/2013 : Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan
2. PP No 84/2013 : Perubahan kesembilan atas PP No. 14 tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. PP No 85/2013 : Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS
4. PP No 86/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima
Bantuan Iuran
5. PP No 88/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas dan
Anggota Direksi BPJS
6. PP No 99/2013 : Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7. PerPres No 108/2013 : Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Program
8. PerPres No 109/2013 : Penahapan Kepesertaan Program Jamsos
9. PerPres No 110/2013 : Gaji, Manfaat dan Insentif bagi Dewas dan Direksi

6. UU 1945
Pasal 34 ay. 2
Amanah UU mengenai Jaminan Sosial
dan Kesejahteraan
Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan
UU 3/1992
Pasal 3 ay. 2
Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja
UU 13/2003
Pasal 99 ay. 1
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja
UU 32/2004
Pasal 22 ay. h
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial
UU 40/2004
Pasal 22 ay. h
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas
kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
UU 11/2009
Pasal 22 ay. h
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi jaminan sosial
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak
secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial

7. Transformasi BPJS Ketenagakerjaan
PT Jamsostek (Persero)
s.d 31 Desember 2013
BPJS Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
BPJS Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli 2015
Beroperasional Penuh
UU nomor 3 /1992
BUMN
- Bertanggung Jawab pada
Kementrian
- Profit Oriented
Program :
JKK, JK, JHT, JPK
Kepesertaan :
Wajib untuk pekerja formal
Keuangan :
- JHT dan Non JHT
- Pengawasan : Meneg
BUMN
UU 40/2004 & UU 24 /2011
Badan Hukum Publik
- Bertanggung Jawab pada Presiden
- Nirlaba
Program :
JKK, JK, JHT sesuai ketentuan uu
3/1992
1. Kepesertaan :
Wajib untuk pekerja
- formal (Kec PNS, TNI, POLRI)
- Tenaga Kerja Asing
- Tenaga kerja informal
2. BPJS Melakukan Inspeksi
3. Penerapan Sanksi Administratif
Keuangan :
- JHT dan Non JHT
- Pengawasan : Meneg BUMN
Program :
JP, JKK, JK, JHT sesuai
ketentuan uu SJSN
1. Kepesertaan 1 Juli 2015
PNS, TNI, POLRI untuk
program JKK dan JK
2.Tahun 2029 PNS, TNI, POLRI
untuk program JP.

8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Paragraf 14
Perlindungan PNS
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
A Jaminan Kesehatan
B Jaminan Kecelakaan Kerja
C Jaminan Kematian dan
D Bantuan Hukum
( Pasal 92 ayat 1 )
Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang
diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
( Pasal 92 ayat 2 )
Project Name - Topic – January 2014

9. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 109 TAHUN 2013
TENTANG PENTAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara
meliputi :
A Calon Pegawai Negeri Sipil
B Pegawai Negeri Sipil
C Anggota TNI
D Anggota POLRI
E Pejabat Negara
F Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
G Prajurit Siswa TNI dan
H Peserta didik POLRI
( Pasal 5 ayat 1 )
Project Name - Topic – January 2014

10. 10
1.Kegotongroyongan
Prinsip
Penyelenggaraan
SJSN
2.Nirlaba
3.Keterbukaan
4.Kehati-hatian
5.Akuntabilitas
6.Portabilitas
9.Dana pengelolaan
untuk
pengembangan
program & peserta
8.Dana amanat
7.Kepesertaan
wajib

11. 11
BPJS:
1. Badan hukum publik untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial
2. Bertanggung jawab kepada Presiden
Jaminan Sosial:
• Bentuk perlindungan sosial
• Menjamin seluruh rakyat
• Memenuhi kebutuhan dasar hidup
BPJS Ketenagakerjaan
Program : JKK, JHT, JK, Pensiun
BPJS Kesehatan
Program : Jaminan Kesehatan
Dana Jaminan Sosial:
• Dana amanat milik
peserta
• Himpunan iuran dan
hasil pengembangan
• Dikelola oleh BPJS
• Untuk:
 pembayaran
manfaat kepada
peserta
 biaya operasional
BPJS

12. PESERTA BPJS
1. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6
(enam) bulan dan telah membayar iuran
2. Pekerja: setiap orang bekerja dan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain
3. Pemberi kerja:
a. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
b. Penyelenggara negara yang mempekerjakan PNS
4. Pemerintah: penerima bantuan iuran
12

13. 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Pembantu presiden untuk sinkronisasi SJSN
2. Dewan Pengawas
Organ BPJS yang bertugas mengawasi & memberi
nasehat kepada Direksi dalam penyelenggaraan
program jaminan sosial
3. Direksi
Organ BPJS yang berwenang & bertanggung jawab:
• pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS
• mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan
4. Pemerintah Pusat
Presiden RI sesuai UUD 45 tahun 1945
Kelembagaan
BPJS

14. SANKSI
1. Pemberi kerja dan setiap orang yang melanggar
dikenakan sanksi administratif
2. Sanksi administratif berupa:
– Teguran tertulis
– Denda; dan/atau
– Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu: proses ijin usaha, IMB, bukti
kepemilikan atas tanah & bangunan
3. Sanksi berupa teguran tertulis & denda oleh BPJS
4. Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik
tertentu oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
atas permintaan BPJS
5. Diatur melalui Peraturan Pemerintah
14

15. Aland Lucy Patitty
Berapa Iuran keanggota
BPJS Ketenagakerjaan
Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dihitung dari
persentasi upah atau gaji dan dibayar oleh pemberi kerja
dan pekerja. Persentasenya adalah sbb ;
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar mulai 0,24%
s/d 1,27% dari upah, yang dibayar oleh pemberi kerja.
• Jaminan Kematian (JK) 0,3% dari upah, yang dibayar
oleh pemberi kerja.

16. • Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% dari upah, dengan
rincian 2% dari upah, yang dibayar oleh pekerja
dan 3,7% dari pemberi kerja.
• PENSIUN, Peraturan Perundangan Program
Pensiun masih dalam proses pengembangan dan
akan di implementasikan pada bulan Juli 2015

17. Aland Lucy Patitty
Bangaimana Simulasi dari
persentase tersebut….?
Jika tenaga kerja mempunyai upah Rp. 1,500,000,-
maka ;
Iuran JKK : Rp. 1.500.000 x 0,24% = Rp. 3.600
Iuran JK : Rp. 1.500.000 x 0,3% = Rp. 4.500
Iuran JHT : pemberi kerja Rp. 1.500.000 x 3,7% = Rp. 55.500
pekerja Rp. 1.500.000 x 2% = Rp. 30.000
jumlah iuran 3 program perorang per bulan = Rp. 93.600

18. Apa saja manfaat yang
diberikan kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan

19. Program – program
BPJS Ketenagakerjaan
 Jaminan Kecelakaan Kerja :
Memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja
yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja
sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat
hubungan kerja. Adapun Jaminan yang diberikan berupa :

20. Manfaat yang diberikan oleh Jaminan Kecelakaan Kerja
adalah;
• Biaya Transport maksimum darat Rp. 750.000,- Laut Rp.
1.000.000,- dan Udara Rp. 2.000.000,-
• Biaya pengobatan/perawatan maks. Rp. 20.000.000,- dan
Penggantian gigi tiruan Rp. 2.000.000,-
• STMB 4 bln pertama 100% x upah sebulan, 4 bln kedua
75% x upah sebulan dan seterusnya 50% x upah sebulan
• Santunan cacat berupa kurang fungsi, cacat sebagian
tetap dan cacat total tetap (56 x upah yang dilaporkan
serta santunan berkala selama 2 tahun).

21. • Bila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja,
diberikan santunan kematian sekaligus 60 % x 80
bulan upah atau 48 x Rp 1.500.000,- = Rp.
72.000.000,- dan santunan berkala Rp. 200.000,-
perbulan selama 24 bln serta biaya pemakaman
Rp. 2.000.000,- Total Santunan Rp. 78.800.000,-

22. 1.CACAT TOTAL TETAP
2.CACAT SEBAGIAN
3.CACAT FUNGSI

23. 40
35
35
28
30
32
30
30 35 35

24. 12
15
1.5
1.5
1.5
3.5
3
4.5
3 3 7 9
2
4 4
4
28 30
2
2

25. 25
25
3 5
2
2
2
2 2 2
3
5

29. Manfaat yang diberikan oleh Jaminan Kematian
adalah;
• Jaminan Kematian Rp. 14.200.000,-
• Biaya Pemakaman Rp. 2.000.000,-
• Santunan Berkala Rp. 200.000,-
per bln selama 24 bulan Rp. 4.800.000,-
Jumlah……………………………….Rp. 21.000.000,-

30. Program – program
BPJS Ketenagakerjaan
 Jaminan Hari Tua:
Diselenggarakan dengan sistem Tabungan Hari Tua, yang
iurannya di tanggung pengusaha dan tenaga kerja dimana
kemanfaatannya sesuai dengan iuran terkumpul ditambah hasil
pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan apabila tenaga
kerja :
• Mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia atau cacat total
tetap,
• Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya
5 tahun 1 bulan.
• Menjadi Warga Negara Asing dengan pergi keluar negeri tidak
kembali lagi, menjadi PNS / TNI / POLRI.

31. Untuk Pekerja yang memiliki upah Rp. 1.500.000 dengan iuran
JHT Rp. 85.500,- perbulan, maka manfaat yang diberikan oleh
Jaminan Hari tua adalah;
• Jika masa kepesertaaan mencapai 5 tahun,
maka saldonya adalah Rp. 6.313.276,-
• Jika masa kepesertaaan mencapai 10 tahun,
maka saldonya adalah Rp. 15.167.973,-
• Jika masa kepesertaaan mencapai 15 tahun,
maka saldonya adalah Rp. 27.587,-
Asumsi
Upah tetap, total iuran 5,7%,
Hasil pengembangan 7% pertahun

32. PERLINDUNGAN AKTIF KEPADA PEKERJA
DI SELURUH INDONESIA
Bukan pekerja yang mencari akses
perlindungan kepada BPJS
Ketenagakerjaan
tetapi
BPJS Ketenagakerjaan yang
mendekatkan diri dan memperluas
aksesnya kepada seluruh pekerja
Indonesia
32

33. Integrated Programs & Basic
Welfare
Jaminan
Hari Tua
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
Jaminan
Pensiun
Jaminan
Kematian
Beasiswa
Perumahan
Rusunawa
Pinjaman

34. Implementasi “Eazyness Access”
KANTOR PELAYANAN
11 Kantor Wilayah
121 Kantor Cabang
53 Kantor Cabang Pembantu
512 OUTLET
MOBIL KELILING
SMS & WEBSITE
2757
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Google Store
* dalam pengembangan ke platform IOS dan BB
KIOSK
ALIANSI dengan PEMDA
Desk Service di Pemda tingkat
Kabupaten/Kota
ALIANSI INDUSTRI RETAIL

35. Terima Kasih
Gedung BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan – 12930
T (021) 520 7797
F (021) 520 2310
www.jamsostek.co.id