OPTIMASI KAWASAN

Bab
III.
Metodologi Penyusunan
Rencana Pengembangan Kawasan
Dalam Mendukung
Pengembangan
Sektor Strategis
Kawasan Andalan Yogyakarta
 Pendekatan
 Proses Penyelesaian Pekerjaan
 Kegiatan Rinci pada Tiap Langkah Kerja

Laporan Pendahuluan III-1
A. Pendekatan
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor
Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi
dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap
sasaran pembangunan nasional. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui cara
pendekatan makro, pendekatan mikro, pendekatan manajemen dan pendekatan
development plan.
1. Pendekatan Makro
Pendekatan ini melihat kawasan sebagai sub-sistem yang terpadu dalam konstelasi
pembangunan yang lebih luas. Oleh karenanya, dalam pekerjaan ini akan dilakukan
tinjauan terhadap SNPPTR, RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RTRW dati
II dan rencana lainnya yang terkait. Dari dokumen-dokumen ini diharapkan dapat
diidentifikasi dan dianalisis kegiatan-kegiatan fungsional yang potensial beserta
lokasinya, agar dapat diketahui sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap
kegiatan-kegiatan fungsional yang potensial dan strategis bagi pembangunan
Kawasan Andalan Yogyakarta.
2. Pendekatan Mikro
Pendekatan skala kawasan (mikro) dilaksanakan melalui penelahaan rencana yang
ada, seperti : RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rencana sektoral, atau
rencana lain yang lebih rinci, serta program pembangunan dan kebijaksanaan yang
berlaku. Dari dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat diketahui :
 Rencana struktur ruang yang dituju serta arah pengembangannya.
 Penggunaan lahan serta alokasi kegiatan fungsional dan kawasan strategis.
 Rencana dan kebijaksanaan sektoral.
Di samping kajian-kajian tersebut di atas, diperlukan pula peninjauan atau survai
lapangan untuk mengetahui kondisi Kawasan Andalan Yogyakarta, dengan unit
pengamatan antara lain meliputi :
 Tingkat pelayanan PSD,
 Kondisi kegiatan ekonomi,
 Kondisi sumber daya manusia.
Dari hasil kajian (studi kepustakaan) dan survai lapangan diharapkan dapat
diidentifikasi arah perkembangan kawasan, kegiatan ekonomi yang potensial dan
strategis serta kondisi prasarana dan sarana yang ada. Hasil identifikasi ini akan
digunakan untuk merumuskan pengembangan kawasan, dengan mempertimbangkan
azas pertumbuhan dan pemerataan, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk strategi
pembangunan. Azas pertumbuhan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan
ekonomi, sedangkan azas pemerataan dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat
menikmati hasil pembangunan.
3. Pendekatan Manajemen
Dalam merumuskan skenario pembangunan kawasan, yang merupakan salah satu

keluaran dari pekerjaan ini, akan digunakan pendekatan manajemen. Penggunaan
pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang ada, bahwa pelaksanaan seluruh
aspek pembangunan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sehingga perlu
disusun skala prioritas dalam penanganannya. Dalam merumuskan skala prioritas
pembangunan, perlu diperhatikan beberapa pertimbangan berikut, yaitu :
 Asas manfaat (ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi) dan dampak gandanya
(yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan
sosial secara seimbang).
 Tingkat kepentingan atau kebutuhan masyarakat sumber daya buatan dan
dukungan teknologi.
 Sumber dana dan sumber daya manusia.
 Kemungkinan pelaksanaan, ditinjau dari segi ekonomi dan teknis.
4. Pendekatan Development Plan
Pendekatan yang akan dilakkukan dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Ka-
wasan Andalan Yogyakarta dilakukan dengan pendekatan Rencana Pengembang-
an (Development Plan). Pendekatan ini memandang kawasan sebagai suatu
sistem produksi yang memiliki input, proses dan output.
Sebagai input didalam pengembangan kawasan andalan berupa kombinasi antara :
 Sumber daya alam,
 Sumber buatan,
 Sumberdaya manusia,
yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan modal, yang dihasilkan berupa
kegiatan usaha masyarakat. Kajian lain yang menjadi input dalam pendekatan ini
adalah :
 Pemahaman terhadap arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW,
 Kebijaksanaan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah,
 Perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.
Dari berbagai input tersebut melalui suatu tahapan proses analisis akan meng-
hasilkan output berupa perumusan sektor dan kawasan strategis yang dijadikan
sebagai dasar perumusan strategi dan skenario pengembangan yang didukung oleh
masukan analisis teknologi dan sosial budaya masyarakat setempat.
Hasil akhir dari kegiatan pekerjaan ini adalah skenario dan rencana pengembangan
kawasan andalan Yogyakarta, di antaranya skenario dan rencana pengembangan :
 Ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat,
 Kawasan,
 SDM dan kelembagaan,
 PSD,
 Teknologi,
serta suatu formulasi tahapan program pengembangan kawasan, yang dapat
dilakukan oleh berbagai aktor pembangunan (swasta, masyarakat dan pemerintah).

B. Proses Penyelesaian Pekerjaan
1. Aspek-aspek yang Dikaji
Adapun aspek-aspek yang akan dikaji dalam pekerjaan ini meliputi :
1- Aspek kebijaksanaan pembangunan dan tata ruang yang, meliputi :
 Repelitada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 Repelitada dati II,
 RTRW Nasional,
 RSTR Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 RUTR dati II,
 RTRW dati II,
 RDTR Kecamatan-Kecamatan di dati II - dati II di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta,
 PJM-P3KT dati II - dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2- Aspek fisik dasar Kawasan Andalan Yogyakarta, yang antara lain meliputi :
 Topografi,
 Geologi,
 Hidrologi,
 Pola penggunaan lahan kawasan.
3- Aspek kependudukan, yang meliputi kondisi :
 Penduduk (jumlah, distribusi, dan pertumbuhan penduduk),
 Struktur kependudukan (umur, agama, mata pencaharian dan tingkat penda-
patan/penghasilan penduduk di kawasan maupun kabupaten).
Selain hal-hal tersebut di atas, perlu juga diketahui aspirasi masyarakat terhadap
hasil yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini.
4- Aspek perekonomian, yang meliputi :
 Basis ekonomi kawasan dan kabupaten,
 Sektor yang menjadi sasaran investasi dari pihak swasta (yang dalam hal ini
perhatian difokuskan kepada peran swasta dalam menunjang pembangunan
ekonomi dan fisik kawasan.
5- Aspek prasarana dan sarana perkotaan, yang meliputi :
 Jalan (transportasi),
 Air bersih,
 Drainase,
 Air limbah,
 Persampahan,
 Perumahan.
Di samping melihat kondisi eksisting (performance dan masalah), dari aspek ini
juga diharapkan dapat diketahui tentang rencana-rencana pembangunan prasa-
rana dan sarana perkotaan tersebut.

6- Aspek pembiayaan, yang difokuskan untuk mengetahui kemampuan daerah
dalam membiayai pembangunan prasarana dan sarana perkotaan. Dari aspek
ini juga diharapkan dapat diketahui tentang besarnya peranserta swasta dalam
pembangunan/pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan.
7- Aspek kelembagaan, baik kelembagaan yang berhubungan langsung dengan
kegiatan operasional penyediaan prasarana dan sarana perkotaan (seperti :
PDAM, PLN, TELKOM, Dinas Kebersihan Kota, Dinas PU Bina Marga dan Cipta
Karya) maupun instansi lainnya yang menunjang pengadaan/penyediaan
prasarana dan sarana kawasan tersebut.
2. Kebutuhan Data
Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan data atau informasi, baik
primer maupun sekunder. Adapun jenis data atau informasi yang dibutuhkan, secara
ringkas meliputi :
1- Wilayah administratif.
2- Fisik dasar :
a- Letak geografis.
b- Luas wilayah.
c- Fisiografis :
1) Topografi.
2) Pulau.
3) Gunung, pegunungan dan puncak gunung.
4) Pantai dan laut :
 Garis pantai.
 Gelombang.
 Kehidupan bawah laut.
 Topografi bawah laut.
d- Klimatologi :
 Keadaan curah hujan.
 Keadaan penyinaran matahari.
 Keadaan suhu udara.
 Keadaan angin.
 Keadaan kelembaban udara.
 Tekanan udara.
 Jenis iklim.
e- Flora dan fauna :
 Flora.
 Fauna.
f- Geologi :
 Daya dukung batuan.
 Potensi bencana alam.
 Potensi bahan galian.
 Potensi air tanah.
g- Hidrologi :
 Sungai.
 Danau dan waduk.
h- Keadaan pemanfaatan lahan kawasan :

 Pola guna lahan.
 Pola pemilikan lahan.
 Pola permukiman.
3- Kependudukan, sosial dan budaya.
4- Perekonomian :
 PDB.
 Ketenagakerjaan.
 Sektor-sektor perekonomian.
 Tingkat pendapatan.
 Tingkat investasi.
5- Sistem perhubungan :
 Perhubungan darat.
 Perhubungan laut dan sungai.
 Perhubungan udara.
6- Prasarana lingkungan :
 Air bersih.
 Persampahan.
 Air limbah.
 Drainase.
 Listrik.
7- Sarana lingkungan :
 Sarana peribadatan.
 Sarana pendidikan.
 Sarana kesehatan.
 Sarana perdagangan.
 Sarana pemerintahan.
 Sarana pariwisata.
8- Pembiayaan pembangunan.
9- Kebijaksanaan pembangunan :
a- Kebijaksanaan pembangunan regional.
b- Kebijaksanaan pembangunan sektoral.
c- Studi-studi :
 Studi-studi yang belum diperdakan.
 Studi-studi yang sudah diperdakan.
3. Proses Pengumpulan Data
Ada 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, yaitu :
 Data primer,
 Data sekunder.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan
wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh
masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan
(survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala
sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk
disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan
peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi
dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut.
Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk

dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei
sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei. Oleh sebab itu, untuk men-
dapatkan data atau informasi yang akurat, maka pelaksanaan survei ini tidak dapat
diselesaikan tanpa kerjasama yang baik antara petugas survei dengan pihak-pihak
yang disurvei (penduduk, instansi terkait di daerah dan instansi pusat).
4. Model Analisis
Dalam melakukan analisis tersebut di atas, digunakan alat bantu (model analisis)
berupa :
a) Model Regresi Linier dan Bunga Berbunga
Merupakan model-model yang biasa digunakan untuk memproyeksikan pen-
duduk. Penentuan model yang digunakan sangat bergantung pada karakteristik
pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun
relatif sama, maka model yang digunakan adalah Regresi Linier. Akan tetapi, jika
laju pertumbuhan penduduk setiap tahun relatif sama, maka model yang
digunakan adalah Bunga Berbunga. Adapun rumus dari kedua model tersebut
adalah sebagai berikut :
(1) Model Regresi Linier
Pt = Po + (t X N), di mana :
Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke-t.
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (awal perhitungan).
t = Jumlah tahun, dihitung dari tahun awal.
N = Pertambahan penduduk rata-rata per tahun.
(2) Model Bunga Berbunga
Pt = Po (1 + R)t
, di mana :
Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke-t.
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (awal perhitungan).
t = Jumlah tahun, dihitung dari tahun awal.
R = Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun.
b) Model Peta Tumpang Tindih (Superimpose Map)
Biasa digunakan untuk menganalisis kondisi spesifik dari suatu daerah berda-
sarkan pertimbangan beberapa peta, seperti : peta toporafi, geologi, hidrologi,
kesesuaian lahan, dan sebagainya. Melalui model ini dapat ditetapkan secara
efektif area yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tingkat akurasi area
yang terpilih sangat bergantung pada skala dan ketelitian peta yang digunakan.
Semakin besar skala dan ketelitian peta, semakin tinggi pula tingkat akurasinya.
c) Model Biaya Manfaat
Adalah model yang biasa digunakan untuk menentukan prioritas penanganan/

pengembangan sistem PSD perkotaan. Dengan model ini setiap program PSD
akan dinilai seberapa besar manfaat yang diperoleh dan biaya yang harus di-
keluarkan dalam pembangunannya. Variabel atau parameter yang digunakan
dalam model ini tidak selalu dalam bentuk mata uang, tetapi dapat juga di-
perluas dengan parameter lain, seperti : jumlah penduduk yang terlayani, luas
daerah yang dapat ditangani permasalahannya melalui pembangunan PSD yang
diperlukan. Perhitungan biaya manfaat dapat dilakukan dengan menggunakan
rumus BCR (Benefit Cost Ratio), yaitu :
BCR = PV Manfaat/ PV Biaya
di mana :
PV = Present Value
d) Standar Perencanaan
Untuk menghitung besarnya kebutuhan air bersih, listrik dan telepon dapat di-
lakukan berdasarkan standar yang biasa digunakan pada perhitungan kebutuh-
an PSD perkotaan di Indonesia. Standar tersebut umumnya menggunakan data
jumlah penduduk, baik saat ini maupun perkiraan di masa mendatang, sebagai
dasar untuk perhitungan kebutuhan.
e) Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan bagian dari Manajemen Strategis. Definisi strategi
secara singkat adalah cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara luas
dapat diartikan sebagai rencana yang disatukan, mencakup banyak hal dan
terpadu, yang menghubungkan keunggulan strategis untuk memanfaatkan
peluang dan menghadapi tantangan lingkungan, dan dirancang untuk
memastikan bahwa tujuan utama dari bidang sasaran yang dihadapi, dapat
dicapai melalui pelaksanaan yang tepat dari suatu organisasi.
Manajemen Strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan science merumuskan,
menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan antar fungsi kegiatan,
sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.
Pengertian ini menghendaki bahwa manajemen seperti pemasaran,
pembiayaan, proses produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan
sistem informasi untuk mencapai pesan keberhasilan organisasi atau dalam
suatu perkotaan adalah menterpadukan functional area secara strategis untuk
mencapai tujuan pembangunan kota.
Pengertian Manajemen Strategis secara umum adalah proses pelaksanaan
manajemen yang sedang berjalan dan menyeluruh, dengan cara merumuskan
dan menerapkan strategi yang efektif, dengan menetapkan arahan yang jelas
antara organisasi dan lingkungannya, serta pencapaian dari tujuan strategis
(Griffin, 1990)
Manajemen Strategis untuk pembangunan kota, secara sederhana dapat
diartikan sebagai suatu pemanfaatan, dalam suatu manajemen perkotaan,
beserta cabang-cabang fungsionalnya, antara lain :

 Manajemen perencanaan tata ruang dan manajemen lahan,
 Manajemen pelayanan dasar perkotaan (infrastruktur),
 Manajemen lingkungan perkotaan,
 Manajemen keuangan perkotaan,
 Manajemen perencanaan dan penganggaran investasi,
untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi suatu kota.
Manajemen Strategis atau sering juga dikenal pada awalnya perencanaan stra-
tegis, merupakan salah satu bentuk perencanaan yang bersifat action oriented,
dengan ciri utama memperhitungkan dua sisi penting, yaitu :
 Faktor eksternal yang sifatnya dinamis, yang akan mempengaruhi per-
kembangan lingkungan,
 Kendala maupun kemampuan internal,
dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, atau menjaga eksistensi akibat
perkembangan di luar yang dinamis tersebut.
SWOT adalah singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan/ken-
dala) dari kondisi internal suatu entity, dan opportunity (peluang) dan threat
(ancaman) yang dihadapi entity dari lingkungan sekitarnya (eksternal). Untuk
manajemen kawasan, entity yang dimaksud adalah kawasan, yang meliputi :
 Lingkungan fisik,
 Infrastruktur,
 Pengguna-pengguna jasa,
 Pemerintah Daerah,
Unsur-unsur lain yang terdapat dalam kawasan itu sendiri.
Analisis SWOT adalah identifikasi secara sistematik dari faktor-faktor di atas.
Tujuan akhir dari Analisis SWOT adalah untuk memilih strategi yang efektif,
untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan dan pemanfaatan peluang, serta
pada saat yang sama meminimalkan pengaruh kelemahan dan ancaman yang
dihadapi. Secara ringkas, pengertian dari faktor-faktor tersebut adalah :
 Strength (kekuatan) adalah keunggulan sumber daya, keterampilan, ke-
mampuan atau aspek internal lainnya, relatif terhadap entity kawasan sejenis.
 Weakness (kelemahan) adalah keterbatasan atau ketidakefisienan dalam
sumber daya, keterampilan, kemampuan atau aspek internal lainnya, yang
menghalangi daya guna yang efektif.
 Opportunity (peluang) adalah situasi yang paling diinginkan dari suatu
lingkungan di luar entity kawasan.
 Threat (ancaman) adalah situasi yang paling tidak diinginkan dari suatu
lingkungan di luar entity kawasan.
(1) Analisis Peluang dan Ancaman Lingkungan
Lingkungan di luar entity/organisasi (dalam hal ini kawasan kawasan/urban
area) merupakan sekumpulan faktor-faktor eksternal. Sebagian besar tak
dapat dikendalikan oleh entity/organisasi, namun akan mempengaruhi
pengambilan keputusan bagi pemilihan dan perumusan dasar-dasar strate-
gi, kebijakan dan taktik yang mengarahkan kegiatan-kegiatan serta proses-
proses internal dan struktur organisasi, untuk entity/organisasi. Faktor-faktor

lingkungan eksternal terdiri atas :
 Faktor politik,
 Faktor ekonomi,
 Faktor sosial,
 Faktor lingkungan fisik,
 Faktor infrastruktur.
Analisis lingkungan dimaksud untuk mencoba menemukenali peluang
(opportunity) yang perlu untuk segera mendapatkan perhatian eksekutif dan
pada saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman (threat) yang
perlu mendapatkan antisipasi. Dalam hal ini, manajemen melakukan iden-
tifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali organisasi, te-
tapi diperkirakan memiliki pengaruh nyata. Usaha pengumpulan dan pene-
mukenalan itu hendaknya dilakukan atas sejumlah variabel secara terbatas
dan tidak terjerumus ke arah analisis yang terlalu jauh, terlalu banyak
variabel dan terlalu kompleks. Analisis ini berusaha mengetahui implikasi
manajerial yang ditimbulkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari
berbagai faktor eksternal yang telah ditemukenali berpengaruh pada pros-
pek organisasi. Dari langkah ini, diharapkan manajemen akan memiliki
gambaran yang lebih jelas dalam menyiapkan strategi yang diperlukan
untuk mengantisipasi implikasi manajerial yang ditimbulkan ileg faktor
lingkungan/eksternal.
(2) Penilaian Kekuatan dan Kelemahan
Analisis kekuatan dan kelemahan kawasan menyangkut segi manajemen
fungsional, serta segi organisasi dan manajemen. Pemahaman yang cermat
terhadap faktor internal organisasi sangat diperlukan untuk menemukenali
dan mengevaluasi keseluruhanvariabel internal, untuk mengetahui kekuat-
an (strength) dan kelemahan (weakness). Atas dasar analisis tersebut,
suatu organisasi dapat mengetahui profil keunggulan strategisnya, agar
dapat mengeksploitasi/memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman
yang ditimbulkan lingkungannya. Untuk keperluan tersebut, ada empat
macam kemungkinan yang dapat ditempuh suatu organisasi, yaitu :
 Memaksimumkan kekuatan untuk secara maksimum memanfaatkan
peluang (maxi-maxi).
 Meminimkan kelemahan untuk dapat memanfaatkan peluang yang
timbul (mini-maxi).
 Memaksimumkan kekuatan untuk meminimkan kelemahan (maxi-mini).
 Meminimkan kelemahan untuk meminimkan ancaman (mini-mini).
Dalam pelaksanaan penilaian faktor-faktor internal, prosedur yang diguna-
kan meliputi :
(a) Tahap Pertama
Dilakukan pengkajian atas faktor-faktor kunci dan operasi organisasi,
serta menargetkan ruang lingkup yang dianggap sentral bagi arah
strategis organisasi untuk penilaian lebih jauh. Faktor-faktor ini disebut

faktor internal strategis (strategic internal factors).
(b) Tahap Kedua
Dilakukan penilaian status organisasi pada faktor-faktor tersebut,
dengan membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi masa yang
lalu. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan apakah status
faktor internal tersebut menjadi lebih baik saat ini, daripada masa lalu,
dan apakah faktor internal strategis ini memberikan situasi yang lebih
menguntungkan atau malah merugikan.
(c) Tahap Ketiga
Dilakukan studi komparatif dengan entity/organisasi sejenis, untuk
menentukan apakah kondisi dari faktor internal strategis ini dapat
dianggap sebagai kekuatan atau kelemahan potensial.
(d) Tahap Keempat
Dalam tahapan ini, manajemen berusaha melakukan ranking dari
faktor-faktor internal strategis, mulai dari yang dianggap berpotensi
paling kuat untuk keunggulan/kelemahan organisasi, sampai dengan
yang potensinya relatif paling lemah. Faktor yang paling kuat
mendapat bobot yang paling tinggi dan sebaliknya yang relatif terlemah
mendapat bobot terendah. Pembobotan ini perlu dilakukan untuk
bahan pemilihan strategi yang akan dijalankan. Selanjutnya dilakukan
penilaian (rating) terhadap tiap-tiap variabel dan mengalikan bobot
dengan rating, sehingga diperoleh jumlah akhir dari nilai tertimbang
dari seluruh variabel.

C. Kegiatan Rinci pada Tiap Langkah Kerja
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengem-
bangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta terdiri atas sejumlah langkah
pendekatan, yakni sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi
Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan
Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta. Langkah-langkah tersebut satu demi satu
akan diuraikan di bawah ini.

Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis
Perekonomian
Wilayah/Kawasan
 PDRB
 Tenaga Kerja
 Potensi Pasar
Demand
of
Development
Perumusan
Sektor & Kawasan
Strategis dan Sistem
Pusat Pelayanan
Strategi & Skenario
Pengembangan
Kawasan Andalan
Yogyakarta
Rencana
Pengembangan
Investasi & KUM
Rencana
Pengembangan
Kawasan &
Lingkungan
Rencana
Pengembangan
SDM &
Kelembagaan
Rencana
Pengembangan
PSD &
Infrastruktur
Kebutuhan
dan
Dukungan PSD
Sosial
Budaya
Masyarakat
Program
Pengembangan
Kawasan
Andalan
Yogyakarta
Pelaksanaan :
 Swasta
 Masyarakat
 Pemerintah
Modal
Kegiatan
Usaha
Masyarakat
Sumber
Daya
Buatan
SDA Teknologi
Sumber
Daya
Manusia
 Kebijaksanaan
Nasional & Daerah
 Nilai Instrumen lain
Perkembangan
Lingkungan Strategis
RTRW
Arahan
Pemanfaatan
Ruang

1. Langkah 1 : Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian
Nilai Instrumen Lain, dan Perkembangan Lingkungan Strategis
Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan
Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor
Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta, sebagai titik tolak perumusan Rencana
Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis
Kawasan Andalan Yogyakarta adalah dilakukannya kajian atas 2 hal. Pertama, Kajian
Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain. Kedua,
Perkembangan Lingkungan Strategis. Secara visual, letak kedua kajian ini dalam
Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan
Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan
Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 2 : Letak Kajian
Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai Instrumen Lain, dan
Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Keseluruhan Langkah-Langkah
Pekerjaan. Sedangkan rincian aktivitas pada langkah pertama ini, dapat diuraikan
sebagai berikut :
Gambar 3. 2 : Letak Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai
Instrumen Lain, dan Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Keseluruhan
Langkah-Langkah Pekerjaan
a) Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai
Instrumen Lain
Sebagai platform untuk kajian ini digunakan dokumen kebijaksanaan :
 GBHN.
 Repelita Nasional dan Repelita Sektoral Nasional.
 Repelitada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Repelitada Sektoral
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Repelita dati II dan Repelita Sektoral dati II.
Aspek kebijaksanaan pembangunan pemerintah diarahkan pada berbagai
kebijaksanaan pembangunan yang telah dihasilkan pemerintah dan berdampak
bagi propinsi yang diteliti. Secara garis besar, ada 2 jenis kebijaksanaan yang
ditelaah, yaitu :
 Kebijaksanaan regional,
 Kebijaksanaan sektoral.
Dalam kajian kebijaksanaan regional, perhatian lebih diarahkan pada arahan
pengembangan yang terkait dengan ruang. Sedangkan dalam kajian kebi-
jaksanaan sektoral, perhatian lebih diarahkan pada arahan pengembangan yang
menyangkut berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pariwisata.

(1) Kebijaksanaan Pembangunan Regional
Data dan informasi kebijaksanaan regional pemerintah, baik dari tingkat na-
sional, propinsi maupun kabupaten yang mengaitkan Propinsi Daerah Isti-
mewa Yogyakarta, yang hendaknya dapat diperoleh, dapat dirinci sebagai
berikut :
 Sistem perwilayahan pembangunan nasional/propinsi/dati II.
 Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pembangunan
na-sional/propinsi/dati II, serta kedudukan Propinsi Daerah Istimewa
Yogya-karta dalam sistem tersebut.
 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya, keca-
matan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang posisi kunci
dalam pembangunan.
(2) Kebijaksanaan Pembangunan Sektoral
Selaras dengan pembagian aspek-aspek pendataan sebagaimana disebut-
kan pada di atas, yaitu :
 Wilayah administrasi,
 Letak geografis,
 Fisik dasar,
 Kependudukan, sosial dan budaya,
 Perekonomian,
 Perhubungan,
 Prasarana lingkungan,
 Sarana lingkungan,
 Kelembagaan pembangunan daerah,
 Pembiayaan pembangunan daerah,
maka, sesungguhnya perhatian atas kebijaksanaan pembangunan sektoral
juga mengikuti hal ini, kecuali untuk hal-hal tertentu, tidak mungkin ada
kebijaksanaan untuk itu. Sebagai contoh, untuk letak geografis, tidak ada
kebijaksanaan pemerintah yang mengatur hal ini.
Data dan informasi kebijaksanaan pembangunan sektoral pemerintah, baik
dari tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten yang mengaitkan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hendaknya dapat diperoleh, dapat
dirinci sebagai berikut :
(a) Wilayah Administrasi
Kebijaksanaan sektoral nasional/propinsi/dati II mengenai pengaturan
lingkup administrasi wilayah-wilayah dalam Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
(b) Fisik Dasar
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan unsur
fisik dasar :
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II pengaturan luas wilayah.

 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan fisio-
grafis.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan klima-
tologi.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan flora
dan fauna.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan geo-
logi.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan hidro-
logi.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan pe-
manfaatan lahan kawasan.
(c) Kependudukan, Sosial dan Budaya
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan kepen-
dudukan, sosial dan budaya :
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan ke-
pendudukan.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan sosial
dan budaya.
(d) Perekonomian
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan pere-
konomian :
a) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang peningkatan
PDB.
b) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang ketenagakerjaan.
c) Sektor-sektor perekonomian :
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembang-
an sektor pariwisata.
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembang-
an sektor perdagangan.
 Dan seterusnya.
d) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang peningkatan pen-
dapatan penduduk.
e) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengaturan in-
vestasi.
(e) Perhubungan
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan
sektor perhubungan, yang mencakup perhubungan darat, udara serta
laut dan sungai, untuk aspek prasarana perhubungan, sarana
perhubungan dan pengaturan perhubungan.
(f) Prasarana Lingkungan
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan pra-

sarana lingkungan :
(i) Air Bersih
air bersih, yang berisi :
 Identifikasi sumber air baku.
 Wilayah pelayanan yang direncanakan.
 Kapasitas prasarana dan sarana air bersih.
 Sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih.
(ii) Persampahan
persampahan, yang berisi :
 Sistem pengolahan sampah.
 Wilayah pelayanan yang direncanakan.
(iii) Air Limbah
air limbah, yang berisi :
 Sistem pengolahan akhir, baik sistem setempat (septic tank)
maupun terpusat (instalasi pengolahan air limbah).
 Wilayah jangkauan pelayanan yang direncanakan.
(iv) Drainase
drainase, yang berisi :
 Sistem jaringan drainase, baik sistem terbuka maupun sistem
tertutup.
 Wilayah jangkauan pelayanan yang direncanakan.
(v) Listrik
jaringan listrik, yang berisi :
 Indikasi sistem jaringan (tegangan tinggi dan ekstra tinggi,
menengah dan rendah)
 Daerah pelayanan.
 Indikasi lokasi gardu-gardu distribusi, depo dan gardu-gardu
induk.
(g) Sarana Lingkungan
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan sa-
rana lingkungan.

(h) Kelembagaan Pembangunan Daerah
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan ke-
lembagaan pembangunan daerah.
(i) Pembiayaan Pembangunan Daerah
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan pem-
biayaan pembangunan daerah.
Dari kajian atas kebijaksanaan pembangunan pemerintah tersebut, hasil yang
diharapkan adalah :
 Kedudukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwilayahan
pembangunan nasional.
 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kecamatan, dan seba-
gainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diarahkan un-
tuk memegang posisi kunci dalam pembangunan.
 Kebijaksanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan pengem-
bangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pemerintah
pusat dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Kebijaksanaan pembangunan propinsi yang menjadi landasan pengem-
bangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
propinsi dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Kebijaksanaan pembangunan dati II yang menjadi landasan pengembangan
pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
dati II dan menyangkut kawasan tertentu dari Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
b) Perkembangan Lingkungan Strategis
(1) Masukan Kajian
Konsultan juga akan menghimpun berbagai masukan baik yang berskala
internasional, nasional, regional, propinsi, maupun skala 5 dati II di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, guna merumuskan :
 Globalisasi ekonomi.
 Kemitraan.
 Desentralisasi.
 Transparansi.
Segenap masukan tersebut dapat berupa studi yang pernah dilakukan, mi-
salnya oleh :
 Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri,
 Ditjen Cipta Karya, Departemen PU,
 Instansi-instansi lainnya,
misalnya untuk hal :
 Kemitraan,

 Transparansi.
Dapat pula berupa peraturan mengenai pelaksanaan desentralisasi. Untuk
globalisasi, maka masukan tersebut berupa kebijaksanaan berskala inter-
nasional, misalnya Kesepakatan AFTA, APEC, NAFTA dan sebagainya. Un-
tuk memantau kemitraan, desentralisasi dan transparansi, Konsultan akan
memantau kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah 4 dati II di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada.
(2) Luaran Kajian
Kajian dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari berbagai masukan di
atas. Khusus untuk melihat peluang kemitraan bagi Propinsi Daerah Istime-
wa Yogyakarta, kajian akan diarahkan pada penemukenalan kemampuan
pengusaha dan masyarakat dari lingkup :
 Nasional,
 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan PSD-PU.
Dari hasil penelaahan tersebut diharap dapat disimpulkan perwatakan rona
perkembangan lingkungan strategis yang diperkirakan dapat mempe-
ngaruhi Kawasan Andalan Yogyakarta, yang berupa :
 Potensi, kendala, peluang dan ancaman yang timbul bagi pengem-
bangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis
Kawasan Andalan Yogyakarta, dari upaya globalisasi.
 Pola-pola kemitraan yang dapat dilaksanakan bagi pengembangan
kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis Kawasan
Andalan Yogyakarta, khususnya berdasarkan potensi yang terdapat pa-
da lingkup nasional, yakni pada skala nasional, Propinsi Daerah Istime-
wa Yogyakarta, serta 5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem-
bangan sektor strategis secara desentralisasi yang dapat dilakukan di
 Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem-
bangan sektor strategis secara desentralisasi secara transparansi yang
dapat dilakukan di Kawasan Andalan Yogyakarta.
2. Langkah 2 : Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, Kajian Nilai
Instrumen Lain, serta Perkembangan Lingkungan Strategis
Selanjutnya, dengan bertolak dari hasil kajian atas pada Langkah 1, yaitu :
 Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen
Lain,
 Perkembangan Lingkungan Strategis,
maka dilakukan kajian atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang. Secara visual
hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 3 : Kajian atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan
Ruang. Sedangkan letak aktivitas ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi
Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan

Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh
Gambar 3. 4 : Letak Kajian Atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang dalam
Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Sedangkan rincian aktivitas pada langkah
kedua ini, dapat diuraikan sebagai berikut :
Gambar 3. 3 : Kajian atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang
 Kebijaksanaan
Nasional & Daerah
 Nilai Instrumen lain
Perkembangan
Lingkungan Strategis
RTRW
Arahan
Pemanfaatan
Ruang
Gambar 3. 4 : Letak Kajian Atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang dalam Keseluruhan
a) Pengkajian RTRW
(1) Masukan Kajian
Konsultan juga akan mencari dan kemudian mengkaji RTRW bagi Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
kemungkinan harus didapat pada skala nasional atau skala Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Luaran Kajian
Kajian dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari RTRW bagi Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, guna memetik arahan apa saja dari RTRW
bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mempengaruhi
pengembangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strate-
gis di Kawasan Andalan Yogyakarta.

(a) Kebijaksanaan Pembangunan Regional
Dari Kajian RTRW ini, pertama, diharapkan dapat ditemukenali kebijak-
sanaan pembangunan regional :
 Sistem perwilayahan pembangunan propinsi/dati II.
 Perwilayahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
 Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pemba-
ngunan nasional/propinsi/dati II.
 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya,
kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang
posisi kunci dalam pembangunan.
(b) Kebijaksanaan Pembangunan Sektoral
Dari Kajian RTRW ini, kedua, diharapkan dapat ditemukenali kebijak-
sanaan pembangunan sektoral :
 Wilayah administrasi,
 Letak geografis,
 Fisik dasar,
 Kependudukan, sosial dan budaya,
 Perekonomian,
 Perhubungan,
 Prasarana lingkungan,
 Sarana lingkungan,
 Kelembagaan pembangunan daerah,
 Pembiayaan pembangunan daerah.
b) Temukenalan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan
(1) Masukan Kajian
Dengan memetik hasil dari :
 Kajian RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Lain,
maka selanjutnya dilakukan upaya penemukenalan arahan pemanfaatan
ruang Kawasan Andalan Yogyakarta yang pernah dirumuskan.
(2) Luaran Kajian
Kajian dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari berbagai masukan
atas :
 Kajian RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Lain,
serta mencari benang merah yang dapat menggambarkan arahan peman-

faatan ruang bagi Kawasan Andalan Yogyakarta, dari berbagai dokumen
pemerintah. Arahan yang hendaknya dapat dipetik meliputi :
 Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 Arahan pengembangan kota-kota.
 Arahan pengembangan sumber daya buatan.
 Arahan program pembangunan.
 Arahan pola pengelolaan.
 Arahan pembiayaan pembangunan.
 Arahan pentahapan pembangunan.
 Arahan pelaku pembangunan yang diharapkan dapat berperan.
3. Langkah 3 : Kajian Demand of Development
Upaya penggalian Demand of Development dilakukan dengan bertolak dari berbagai
arahan yang terdapat pada berbagai dokumen pemerintah. Arahan yang hendaknya
dapat dipetik meliputi :
 Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 Arahan pengembangan kota-kota.
 Arahan pengembangan sumber daya buatan.
 Arahan pengembangan sektor.
 Arahan program pembangunan.
 Arahan pola pengelolaan.
 Arahan pembiayaan pembangunan.
 Arahan pentahapan pembangunan.
 Arahan pelaku pembangunan yang diharapkan dapat berperan.
Setelah berbagai arahan dari berbagai dokumen tersebut diperoleh, maka Konsultan
akan membedahnya dengan menggunakan teknik analisis Tumpang Tindih (Super
Impose) untuk mencari kebutuhan pembangunan apa saja yang perlu diadakan, guna
memenuhi segenap arahan tersebut. Kebutuhan pengembangan yang perlu dijawab
tersebut meliputi :
 Kebutuhan pengembangan sektor,
 Kebutuhan pengembangan kawasan pengembangan,
 Kebutuhan pengembangan sumber daya buatan.
Gambar 3. 5 : Kajian Demand of Development
Demand
of
Development
RTRW
Arahan
Pemanfaatan
Ruang

Gambar 3. 6 : Letak Kajian Demand of Development dalam Keseluruhan Langkah-Langkah
Pekerjaan
Secara visual, letak Kajian Demand of Development ini dalam Gambar 3. 1 : Skema
Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam
Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah
sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 6 : Letak Kajian Demand of Development
dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan.
4. Langkah 4 : Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan
Dalam menyimak keadaan perekonomian, pendataan diarahkan pada lima hal, yaitu
PDB, ketenagakerjaan, sektor-sektor perekonomian, serta tingkat pendapatan.
a) Lingkup Data
(1) Perubahan Struktur
(a) Struktur Permintaan Domestik
Proses pembangunan ekonomi, biasanya diikuti dengan terjadinya
perubahan-perubahan dalam struktur permintaan domestik, struktur
produksi, serta struktur perdagangan internasional. Acapkali, proses
perubahan struktur ini disebut juga dengan proses alokasi. Seperti
halnya proses pembangunan ekonomi itu sendiri, proses alokasi pun
merupakan rangkaian perubahan yang memakan waktu panjang.
Fenomena perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat ada-nya
interaksi antara dua proses yaitu : proses akumulasi dan proses peru-
bahan konsumai masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pen-
dapatan per kapita. Perubahan pola permintaan masyarakat terhadap
barang-barang konsumsi inilah yang kemudian mengubah komposisi
barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.
Pada uraian-uraian berikutnya akan dibahas kerangka teoritis, indi-
kator-indikantor, serta kecenderungan-kecenderungan umum dari tiap-
tiap perubahan struktur di atas.
Dilihat dari sisi permintaan, peningkatan pendapatan dan perkapita
akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran pada porsi
pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi bahan makanan,
porsi pendapatan yang digunakan oleh pihak swasta untuk keperluan
konsumsi, dan bagian pendapatan yang digunakan oleh pemerintah
untuk keperluan serupa. Persisnya, peningkatan pendapatan per-
kapita akan menyebabkan menurunnya bagian pendapatan yang
digunakan untuk menkonsumsi makanan,menurunnya porsi pen-

daptan yang digunakan oleh swasta untuk berkonsumsi dan –
sebaliknya meningkatnya porsi pendapatan yang dipakai oleh
pemerintah untuk keperluan konsumsi.
Penurunan persentase pendapatan untuk keperluan konsumsi bahan
makanan - secara teoritis - diduga disebabkan oleh bekerjanya hukum
Engels. Hukum ini mengatakan bahwa elastisitas permintaan untuk
bahan makanan terhadap perubahan pendapatan, lebih kecil dari pada
satu (inelastis). 1) Dengan demikian, peningkatan pendapatan perkapita
akan menyebabkan permintaan bahan makanan meningkat dengan
persentase persentase peningkatan pendapatan tersebut.
Untuk menjelaskan penurunan porsi pengeluaran konsumsi swasta,
maka landasan terori yang digunakan adalah fungsi konsumsi jangka
pendek yang diperkenalkan oleh Keynes. Menurut terori ini persentase
pendapatan yang digunakan untuk konsumsi oleh golongan
masyarakat berpendapatan tinggi lebih rendah daripada golongan
yang berpendapatan rendah. Konsekwensinya, dengan meningkatkan
pendaptan perkapita, maka proporsi pendapatan yang digunakan
untuk konsumsi menurun. 2)
Berbeda dengan konsumsi swasta, porsi pengeluaran untuk konsumsi
pemerintah justru berdimensi untuk memiliki hubungan yang positif
dengan pendapatan perkapita. Kecenderungan ini dimungkinkan kare-
na peningkatan pendapatan per kapita akan memperluas dan mem-
perbesar basis pajak – biak pajak langsung maupun tidak langsung.
Implikasinya, peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan
penerimaan pemerintah yang berarti pula meningkatkan dana yang
tersedia bagi pemerintah untuk berkonsumsi.
Dari sisi pajak langsung, perluasan basis pajak terjadi karena dengan
makin tingginya pendapatan berkapita maka jumlah penduduk yang
pendapatan dan kekayaannya melewati batas bebas pajak juga akan
bertambah. Selain itu, karena pajak langsung bersifat progresif, maka
meningkatnya pendapatan per kapita akan menambah jumlah pen-
duduk yang dikenakan tingkat pajak lebih tinggi
Perubahan dalam struktur permintaan domestik bisa diamati dengan
cara mengikuti perkembangan dalam indikator-indikator berikut :
 Rasio antara pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan terha-
dap total pengeluaran atau total pendapatan.
 Rasio antara konsumsi swasta terhadap PDB.
 Konsumsi pemerintah terhadap PDB
1) Elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan dirumuskan dengan dQ/dY.Y/Q. Angka Elastitisitas ini
menunjukkan persentase perubahan jumlah permintaan apabila terjadi perubahan pendapatan sebesar satu persn.
2) Perlu dicatat, hal ini tidak akan berarti bahwa acara absolut nilai konsumsi masyarakat berpendapatan tinggi lebih
rendah daripada masyarakat berpendapatan rendah.

Data mengenai rasio amtara pengeluaran untuk konsumsi makanan
terhadap pendapatan dapat diperoleh dari data hasil Survey Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS. Sedangkan data
untuk menghitung dua indikator lainnya adalah data deret berkala
perhitungan pendapatan nasional atas dasar pengeluaran. Dalam
menghitung pendapatan nasional, BPS telah memisahkan komponen
konsumsi atas konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Dengan
demikian kedua indikator tersebut dapat dihitung dengan mudah.
(b) Struktur Produksi
Pada sisi produksi, perubahan struktur produksi yang terjadi pada saat
perekonomian tumbuh biasanya ditunjukkan oleh semakin rendahnya
peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, yang berarti
meningkatnya peran sektor lain di luar pertanian. Dari sisi permintaan,
pergeseran ini dijelaskan oleh setidaknya dua argumen. Pertama,
elastisitas pertanian permintaan terhadap pendapatan dari bahan
pangan bersifat inelastis. 3) Kedua, perkembangan teknologi yang
terjadi selain cenderung menghemat penggunaan bahan baku (baca :
produk primer), juga cenderung untuk menggantikan hasil alam
dengan produk-produk sintesis.
Dari sisi penawaran, transformasi struktur produksi dapat dijelaskan
oleh bergesernya keuntungan komparatif dari sektor pertanian ke
sektor lain di luar pertanian. Pergeseran ini terjadi karena proses
akumulasi mengubah komposisi faktor produksi, yaitu meningkatnya
rasio kapital per tenaga kerja, jumlah tenaga kerja terdidik dan juga
tingkat teknologi yang dikuasai. Implikasi dari perubahan ini adalah
perubahan keuntungan komparatif dari sektor pertanian yang relatif
padat tenaga kerja terampil ke sektor-sektor lainnya yang relatif lebih
padat modal dan tenaga kerja terampil.
Selain perubahan keuntungan komparatif, transpormasi struktur
produksi juga disebabkan oleh pergeseran kegiatan yang semula
masuk pada sektor pertanian ke sektor-sektor di luar pertanian.
Umpamanya saja proses pengolahan padi menjadi beras. Proses yang
semula dikerjakan sendiri oleh para petani dengan cara menumbuuk
ini sekarang diproses dengan huller (mesin penggiling padi), akibatnya
nilai tambah bruto dari kegiatan ini masuk dalam sektor industri.
Proses perubahan struktur dapat diikuti dengan cara mengikuti
perubahan rasio antara :
 NTB (Nilai Tambah Bruto) sektor pertanian terhadap PDB
 Jumlah NTB sektor-sektor non pertanian terhadap PDB
3) Hal ini tidak berarti setiap bahan makanan memiliki tingkat elastitisat yang rendah. Di Indonesia pernyataan
tersebut hanya relavan untuk pemintaan terhadap bahan makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang
tinggi. Sedangkan permintaan bahan makanan seperti daging dan buah-buahan bersifat elastis terhadap perubahan
pendapatan (EDY > 1).

Dengan memanfaatkan data deret berkala, perkembangan rasio-rasio
tersebut akan menunjukkan apakah pertumbuhan pendapatan per
kapita juga akan disertai dengan perubahan struktur yang umumnya
terjadi.
Untuk menghitung rasio-rasio di atas, maka data yang diperlukan
dapat diperoleh dari angka-angka dalam perhitungan pendapatan
nasional menurut lapangan usaha. Dalam perhitungan pendapatan
nasional Indonesia menurut lapangan usaha, BPS membagi sektor
produksi atas 11 lapangan usaha. Namun untuk keperluasan analisis,
lapangan usaha tersebut dapat dikelompokkan lagi ke dalam kelompok
yang lebih bersifat agregatif.
Untuk keperluan tersebut, lapangan usaha dikelompokkan atas :
 Sektor pertanian
 Sektor pertambangan
 Sektor Industri
 Sektor bangunan
 Sektor pengangkutan
 Sektot lainnya (listrik, gas dan air minum, perdagangan, rumah
makan dan hotel, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa
rumah, pemerintah umum dan pertahanan, serta jasa lainnya).
(c) Struktur Industri Manufaktur
Selama proses pertumbuhan ekonomi berlangsung, perubahan
struktur produksi tidak hanya terjadi pada struktur produksi secara
keseluruhan saja. Lebih jauh lagi, pergeseran struktur produksi juga
terjadi di dalam industri manufaktur. Sebagaimana perubahan struk-tur
produksi secara keseluruhan, transpormasi di dalam industri
manufaktur juga merupakan hasil dari interaksi antara perubahan pola
permintaan masyarakat dan perubahan pada pola penawaran barang
dan jasa yang diproduksi. Perubahan pola penawaran itu sendiri
sesungguhnya merupakan hasil dari hubungan yang saling
mempengaruhi antara dua kekuatan, yaitu : perubahan dalam pe-
nawaran faktor produksi dan karakteristik yang dimiliki oleh berbagai
kelompok industri manufactur.
Setidaknya ada dua aspek dasar yang membentuk karakteristik dari
suatu industri manufaktur yang kemudian menjadi sangat berpenga-
ruh pada proses perubahan struktur. Kedua aspek tersebut adalah :
 Tingkat kebutuhan akan tingkat keterampilan tenaga kerja, barang
modal, dan tingkat serta kecepatan perubahan teknologi.
 Pengaruh skala ekonomis terhadap biaya produksi per satuan hari
produksi.
Berdasarkan karakteristik yang dibentuk oleh kedua aspek di atas,
maka industri manufactur dapat dibedakan atas industri berat dan
industri ringan adalah industri yang menghasilkan barang-barang
konsumsi kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya yang tidak

memerlukan tingkat teknologi yang relatif tinggi. Sedangkan dalam
kategori industri berat tercakup industri-industri yang menghasilkan
bahan baku, barang modal dan barang konsumsi tahan lama.
Karakteristik yang melekat pada industri berat adalah kebutuhannya
akan tingkat teknologi yang relatif tinggi dan sangat dinamis
perubahannya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan pengaruh dari
skala ekonomis terhadap biaya produksi, umumnya biaya produksi
kelompok industri berat lebih sensitif jika dibandingkan dengan industri
ringan. Demikian juga bila dilihat dari kebutuhan akan modal dan
tenaga kerja terampil, biasanya industri berat lebih memerlukan tenaga
kerja terampil dan lebih padat model ketimbang industri ringan. 4)
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, interaksi antara tiga kekuatan,
yaitu : permintaan terhadap output sektor industri, proses akumulasi
dan karakteristik dari berbagai kelompok industri, menghasilkan suatu
kecenderungan umum berupa membesarnya kontribusi nilai tambah
industri berat dalam struktur industri manufaktur dansebaliknya
mengecilnya kontribusi nilai tambah industri kecil. Dari sisi permintaan
proses transformasi ini diawali oleh kenaikan permintaan terhadap
barang-barang industri akibat dari peningkatan pendapatan perkapita
masyarakat. Peningkatan permintaan yang juga berarti perluasan
pasar ini memungkinkan industri-industri yang sensitif terhadap skala
produksi (baca : industri berat) untuk berkembang. Dari sisi lawannya,
yaitu penawaran, pergeseran struktur produksi ini terjadi karena
proses akumulasi yang didorong olerh pertumbuhan pendapatan
perkapita memiliki tendensi untuk mempercepat pertumbuhan faktor
produksi modal dan tenaga kerja terlatih dibandingkan tenaga kerja
yang terlatih. Kondisi ini tentu saja memberi peluang pada industri-
industri padat modal dan padat tenga kerja terampil untuk
berkembang.
Untuk mengamati kecenderungan di atas, indikator yang digunakan
adalah rasio antara :
 Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh industri ringan
terhadap nilai tambah bruto seluruh industri manufaktur.
 Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh industri berat
terhadap nilai tambah bruto seluruh sektor industri manufaktur.
Data yang digunakan untuk menghitung indikator-indikator di atas
dapat diperoleh dari tabel input-output dan dari statistik industri besar
dan sedang.
4) United Nation Industries Organization (UNIDO), mengelompokkan undustri-industri dengan nomor ISIC: 21, 32, 33,
342-356 dan 39 dalam kategori industri ringan. Sedangkan industri berat mencakup industri-industri dengan nomor
ISIC : 341, 351-354, 36, 37 dan 38.

(2) Pertumbuhan Ekonomi
(a) Keseluruhan Sektor
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah
balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi tahun ter-
tentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digu-
nakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat
pertumbuhan angka-angka pendapatan nasional, seperti Produk
Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).
Ada dua alasan mengapa angka-angka pendapatan daerah meru-
pakan data dasar yang diperlukan guna menghitung tingkat pertum-
buhan ekonomi. Pertama, tentu saja, karena angka statistik tersebut di
peroleh dengan jalan menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan
oleh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti pening-
katan angka-angka tersebut mencerminkan peningkatan balas jasa.
Kedua, angka-angka pendapatan daerah dihitung atas dasar konsep
aliran (flow concept). Artinya, angka pendapatan daerah hanya men-
cakup nilai produk yang dihasilkan pada periode-periode sebelumnya.
Dengan digunakannya konsep aliran dalam perhitungan angka pen-
dapatan daerah maka jumlah output yang dihasilkan dalam tiap-tiap
periode dapat dibandingkan.
Perlu diperhatikan, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi,
data Pendapatan Daerah yang digunakan adalah data Pendapatan
Daerah atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan data atas
dasar harga konstan, maka pertumbuhan Pendapatan Daerah semata-
mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan pere-
konomian pada periode tertentu. Sebab dengan menggunakan data
Pendapatan Daerah atas dasar harga konstan pengaruh perubahan
harga terhadap nilai Pendapatan Daerah (nilai dasar harga berlaku),
telah dihilangkan.
Lebih jauh, apabila tujuan perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah
untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masya-
rakat, maka pertumbuhan ekonomi seharusnya dihitung dengan data
Pendapatan Daerah per kapita atas dasar harga konstan. Karena
pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat saja terjadi tanpa memberi
dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, akibat dari
tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat
pertumbuhan Pendapatan Daerah.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat
pertumbuhan, dan masing-masing metode tentu saja memiliki kekuat-
an dank kelemahan. Oleh karena itu pemilihan metode perhitungan
pertumbuhan sepenuhnya tergantung pada kebutuhan dan keterba-
tasan-keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan perhitungan ini.
Metode sederhana diformulasikan sebagai berikut :

PDBt - PDB t-1
r (t-1,t) = --------------------- x 100%
PDBt-1
Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi untuk periode yang
lebih panjang – misalkan saja selama tiga tahun – maka tingkat
pertumbuhan per tahun harus dihitung terlebih dahulu dan kemudian
dirata-ratakan dengan cara berikut :
r(t-1-1) + r(t-1+1) + r(t+1 -t+2)
r = ---------------------------------
3
(b) Sektoral
Tingkat pertumbuhan PDB yang dihitung merupakan tingkat pertum-
buhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengetahui lebih lanjut
sumber-sumber pertumbuhan tersebut, dari sisi permintaan, sumber
pertumbuhan PDB dapat berasal dari pertumbuhan permintaan untuk
konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor maupun impor.
Sedangkan dari sisi penawaran, pertumbuhan tersebut bisa disebab-
kan oleh pertumbuhan nilai tambah bruto (NTB) tiap lapangan usaha.
Untuk melakukan perhitungan ini, data yang dibutuhkan adalah data
perhitungan Produk Domestik Bruto yang dihitung baik menurut
pengeluaran maupun lapangan usaha.
(3) Sektor-Sektor Pemerintah
(a) Penerimaan Pemerintah
(i) Penerimaan Pemerintah Terhadap PDB
Salah satu indikator untuk melihat kemampuan pemerintah dalam
mengumpulkan dana, adalah melalui rasio :
Penerimaan Pemerintah
PDB
Semakin tinggi rasionya, semakin besar kemampuan pemerintah
untuk membiayai berbagai barang dan jasa publik.
(ii) Tax Effort
Tax effort menunjukkan kemampuan pemerintah mengumpulkan
dananya melalui pajak. Adapun rumus umum tax effort ini adalah
sebagai berikut :
Penerimaan Pajak
TE = ---------------------------
Basis Pajak

Pada umumnya yang digunakan sebagai proxy untuk basis pajak
dalam penggunaan rumus di atas adalah nilai PDB. Semakin
besar nilai tax effort ini, semakin besar pula kemampuan
pemerintah dalam menjaring dananya melalui pajak.
Nilai tax effort di negara maju umumnya lebih tinggi daripada di
negara berkembang. Ditambah dengan sistem informasi dan
administrasi yang juga jauh lebih baik daripada negara sedang
berkembang, maka tidak mengherankan jika angka tax effort ini
lebih tinggi di negara maju daripada dengan di negara yang
sedang berkembang.
(iii) Proporsi Pajak Langsung Dengan Pajak Tidak
Langsung
Indikator lain yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam
menjaring pajak, adalah proporsi pajak langsung dengan pajak
tidak langsung. Pada umumnya di negara yang sedang
berkembang, penerimaan dari pajak tak langsung, relatif jauh
lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak langsung. Hal
sebaliknya terjadi di negara maju. Keadaan ini tidak dapat
dipisahkan dengan kesiapan administrasi aparat pajak itu sendiri.
Pengumpulan pajak langsung memerlukan informasi dan
kesiapan administrasi yang lebih daripada penarikan pajak tidak
langsung. Keadaan ini yang belum dapat dikembangkan secara
baik di negara yang sedang berkembang. Dengan demikian, di
negara yang sedang berkembang, fungsi pajak lebih cenderung
sebagai sarana untuk mengumpulkan dana, daripada sarana
pemerataan, walaupun sesungguhnya pemerataan merupakan
salah satu tujuan penting.
(b) Pengeluaran Pemerintah
Pada umumnya, pengeluaran pemerintah akan meningkat, sejalan
dengan peningkatan kegiatan ekonomi suatu negara. Keadaan ini
dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner,
yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah
dan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian, peningkatan
pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik
terhadap aktivitas perekonomian. Untuk itu perlu dilihat efisiensi
penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut.
Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah tidaklah mudah. Selain
melihat proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan, juga perlu
dilihat komposisi pengeluarannya. Dengan demikian, efisiensi tidak
dapat dilihat melalui satu indikator tertentu, melainkan dari beberapa
indikator secara bersama-sama. Beberapa indikator yang dapat
digunakan untuk melihat sejauh mana efisiensi pengeluaran
pemerintah ini, antara lain adalah :
 Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

terhadap PDB.
 Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
 Komposisi pengeluaran rutin.
Data mengenai pengeluaran pemerintahj dapat diperoleh dari buku
Nota Keuangan dan RAPBN yang terbit setiap tahun. Sedangkan untuk
angka PDB menurut tahun anggaran dihitung melalui PDB triwulan,
yang diterbitkan BPS.
(4) Tingkat Pendapatan
Pendataan atas unsur tingkat pendapatan diarahkan pada jumlah penduduk
dan perkembangan penerima tiap jenjang tingkat pendapatan di tiap
kecamatan.
(5) Sektor-Sektor Perekonomian
Pendataan atas unsur sektor-sektor perekonomian diarahkan pada :
 Persebaran sektor perekonomian dominan tertentu di dati II - dati II dan
kecamatan-kecamatan tertentu.
 Bentuk-bentuk pemilikan modal dari kegiatan-kegiatan usaha pada tiap-
tiap sektor perekonomian.
 Perwatakan kegiatan masing-masing sektor perekonomian.
 Hubungan rona kegiatan masing-masing sektor perekonomian dengan
wilayah di luar provinsi yang diteliti, baik hubungan yang terbentuk
karena pola demand - supply, maupun hubungan koleksi-distribusi.
 Pola ruang masing-masing sektor perekonomian.
 Kebutuhan dukungan SDM, prasarana lingkungan dan fasilitas
perkotaan bagi keberlangsungan perkembangan sektor perekonomian.
b) Informasi Yang Diharapkan
Temukenalan kinerja aspek perekonomian bagi pengembangan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, misalnya sebagai berikut :
 Tingkat perkembangan perekonomian kawasan.
 Tingkat pendapatan penduduk secara perekonomian, serta dampaknya
dalam kesanggupan berperanserta dalam perekonomian.
 Keberadaan kesenjangan pendapatan.
 Sektor-sektor yang menjadi pemutar roda perekonomian.
 Sektor penyerap tenaga kerja terbesar di tiap kecamatan dan desa dalam
kawasan yang diteliti.
 Pola ruang kegiatan masing-masing sektor perekonomian.
 Kebutuhan yang ada akan SDM, perhubungan, prasarana lingkungan dan
fasilitas perkotaan bagi pemutar roda perekonomian.
 Keberadaan demand/permintaan dari luar kawasan terhadap sediaan yang
dibangkitkan oleh sektor perekonomian.
 Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata.
Secara visual, letak Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan ini dalam Gambar 3. 1 :
Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 7 : Letak Kajian Perekonomian
Wilayah/Kawasan dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan.
Gambar 3. 7 : Letak Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan dalam Keseluruhan Langkah-
Langkah Pekerjaan
5. Langkah 5 : Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat,
Sumber Daya Buatan dan Teknologi
Langkah-langkah Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha Masyarakat, Sumber
Daya Buatan, Teknologi adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 8 : Kajian
SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan
Teknologi. Sedangkan letak Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat,
Sumber Daya Buatan dan Teknologi ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan
Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung
Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta secara visual,
adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 9 : Letak Kajian SDM, SDA, Modal,
Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi dalam
Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Rincian kajian atas berbagai aspek
tersebut, satu demi satu dapat dilihat pada uraian mendatang.
Gambar 3. 8 : Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan
dan Teknologi
Modal
Kegiatan
Usaha
Masyarakat
Sumber
Daya
Buatan
SDA Teknologi
Sumber
Daya
Manusia
Gambar 3. 9 : Letak Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya
Buatan dan Teknologi dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan
a) Kegiatan Kajian SDM
Kajian atas SDM diarahkan pada :
 Jumlah dan perkembangan penduduk, secara keseluruhan Kawasan

Andalan Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk di tiap kecamatan dalam masing-
masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk menurut jenis agama di tiap
kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk menurut jenis kelamin di tiap
Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk menurut tingkat pendidikan di tiap
Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk menurut tingkat pendapatan di tiap
Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk menurut jenis lapangan pekerjaan di
tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Dari hasil kajian atas SDM ini diharapkan dapat dirumuskan gambaran
perwatakan kependudukan secara umum, serta dinamikanya dalam ruang
b) Kegiatan Kajian SDA
(1) Lingkup Kajian
Secara umum aspek fisik dasar meliputi unsur-unsur :
 Letak geografis.
 Luas wilayah
 Keadaan fisiografis.
 Keadaan klimatologi.
 Keadaan flora dan fauna.
 Keadaan geologi.
 Keadaan hidrologi.
 Pemanfaatan lahan.
Secara umum unsur-unsur tersebut akan diuraikan di bawah ini, satu demi
satu.
(a) Letak Geografis
Data aspek ini menjelaskan letak geografis kawasan yang diteliti,
dalam berbagai hal, serta peluang keuntungan dari letak tersebut. Hal-
hal yang perlu disimak dalam data aspek letak geografis dapat ditelaah
di bawah ini.
(i) Letak Geografis Secara Umum
 Letak pada garis lintang dan bujur.
 Letak relatif terhadap wilayah administrasi lain di sekitar.

 Letak relatif terhadap bentuk geologis tertentu.
(ii) Letak Geografis Ditelaah dari Sektor Perdagangan
 Letak relatif terhadap pelabuhan-pelabuhan besar ter-tentu.
 Kedekatan dengan kota-kota pusat perdagangan regional.
 Kedekatan dengan kota-kota pusat perdagangan inter-
nasional.
(iii) Letak Geografis Ditelaah dari Sektor Kepariwisataan
 Kedekatan dengan kota-kota international gateway.
 Kedekatan dengan kota-kota pusat persebaran wisa-tawan
dunia.
 Kedekatan dengan lokasi-lokasi pusat persebaran wisatawan
mancanegara dan nusantara nasional.
 Kedekatan dengan objek dan daya tarik wisata/kawasan yang
sudah lebih dahulu berkembang kepariwisataannya.
(b) Luas Wilayah
Dalam data mengenai luas wilayah, hal-hal yang hendaknya tercakup
meliputi :
 Luas dati II - dati II,
 Luas kecamatan-kecamatan dalam masing-masing dati II di atas,
 Luas desa-desa pada kecamatan-kecamatan dalam masing-masing
dati II di atas,
 Luas danau besar, jika ada.
 Luas pulau-pulau kecil, jika ada.
(c) Fisiografis
Unsur fisiografis secara garis besar meliputi empat hal, yaitu :
 Bentang alam (topografi).
 Pulau.
 Gunung, pegunungan dan puncak gunung.
 Pantai dan laut.
Rincian lingkup data untuk aspek fisiografis adalah sebagai berikut :
(i) Topografi
Data mengenai keadaan bentang alam (topografi) tertuju pada
pola bentang alam dan persebarannya dalam ruang wilayah
kawasan yang ditinjau. Secara umum, data yang hendaknya
diperoleh mencakup :
 Ketinggian muka tanah.
 Kecenderungan tingkat dan arah kemiringan muka tanah.
 Persebaran wilayah yang curam, landai, atau berbukit.

(ii) Pulau
Data mengenai keberadaan pulau ditujukan utamanya pada
pulau-pulau kecil yang terdapat dalam wilayah yang ditinjau. Hal-
hal yang disimak meliputi :
 Persebaran pulau-pulau besar dan kecil.
 Luas pulau-pulau besar dan kecil.
(iii) Gunung, Pegunungan dan Puncak Gunung
Data mengenai gunung, pegunungan dan puncak gunung
diarahkan pada persebaran pegunungan, gunung, puncak-puncak
gunung dan puncak-puncak bersalju di wilayah tersebut. Hal-hal
yang perlu disimak meliputi :
 Persebaran dan ketinggian rata-rata pegunungan.
 Persebaran dan ketinggian rata-rata gunung.
 Persebaran dan ketinggian puncak gunung, serta puncak
gunung bersalju.
(d) Klimatologi
Kajian atas unsur klimatologi diarahkan pada tujuh hal, yaitu :
 Keadaan curah hujan.
 Keadaan penyinaran matahari.
 Keadaan suhu udara.
 Keadaan angin.
 Keadaan kelembaban udara.
 Tekanan udara.
 Jenis iklim.
Butir-butir yang ditelaah dalam menyimak ketujuh hal tersebut, adalah
sebagaimana diuraikan di bawah ini.
(i) Keadaan Curah Hujan
Penelaahan atas keadaan curah hujan diarahkan pada :
 Volume curah hujan (mm) bulanan.
 Jumlah hari hujan bulanan.
 Jumlah bulan kering per tahun.
(ii) Keadaan Penyinaran Matahari
Penelaahan atas keadaan penyinaran matahari diarahkan pada
rata-rata penyinaran matahari (%) bulanan.
(iii) Keadaan Suhu Udara
Penelaahan atas keadaan suhu udara diarahkan pada :
 Suhu udara (oC) minimum bulanan.
 Suhu udara (oC) maksimum bulanan.
 Suhu udara (oC) rata-rata bulanan.

(iv) Keadaan Angin
Penelaahan atas keadaan angin diarahkan pada :
 Arah angin (derajat) bulanan.
 Kecepatan angin (knots) bulanan.
(v) Keadaan Kelembaban Udara
Penelaahan atas keadaan kelembaban udara diarahkan pada
kelembaban nisbi (%) bulanan.
(vi) Tekanan Udara
Penelaahan atas keadaan tekanan udara diarahkan pada tekanan
udara rata-rata (milibar) bulanan.
(vii)Jenis Iklim
Penelaahan atas keadaan jenis iklim diarahkan pada jenis iklim
secara umum bagi kawasan yang diteliti.
(e) Flora dan Fauna
(i) Flora
1] Jenis yang umum ada.
2] Jenis yang khas dan langka
3] Persebaran flora.
4] Keberadaan kawasan konservasi :
 Taman nasional,
 Hutan lindung,
 Suaka alam.
(ii) Fauna
1] Jenis yang umum ada.
2] Jenis yang khas dan langka
3] Persebaran fauna.
4] Keberadaan kawasan konservasi :
 Suaka margasatwa,
 Taman laut.
(f) Geologi
Penghimpunan data aspek geologi diarahkan pada keadaan :
 Daya dukung batuan,
 Potensi bencana alam,
 Potensi bahan galian,
 Potensi air tanah.
Butir-butir yang ditelaah dalam menyimak ketiga hal tersebut, adalah
sebagaimana diuraikan di bawah ini.

(i) Daya Dukung Batuan
Penghimpunan data mengenai daya dukung batuan ditujukan
pada :
 Jenis tanah/soil dan batuan yang ada.
 Persebaran tanah/soil dan batuan tersebut.
 Kesuburan tanah/soil.
 Daya dukung tiap jenis batuan.
 Ragam guna lahan yang sesuai ditumbuhkembangkan pada
batuan di atas.
(ii) Potensi Bencana Alam
Penghimpunan data mengenai potensi bencana alam ditujukan
pada :
 Jenis dan lokasi bencana alam.
 Intensitas, frekuensi dan jumlah korban bencana alam.
(iii) Potensi Bahan Galian
Penghimpunan data mengenai potensi bahan galian ditujukan
pada :
1] Jenis, persebaran, dan kualitas bahan galian.
2] Keadaan pemanfaatan :
 Masih dalam tahap eksplorasi,
 Sudah dieksploitasi,
 Sudah ditinggalkan.
(iv) Potensi Air Tanah
Penghimpunan data mengenai potensi air tanah ditujukan pada :
 Alur air tanah.
 Lokasi sumber air.
 Debit dan kualitas air.
(g) Hidrologi
Penghimpunan data hidrologi diarahkan pada keberadaan sungai,
danau dan waduk, serta peluang pemanfaatan semua itu bagi
pengembangan perekonomian di kawasan yang diteliti. Hal-hal yang
didata meliputi keadaan sungai, danau dan waduk. Dalam ketiga hal
ini, butir-butir yang disimak adalah sebagaimana diuraikan di bawah
ini.
(i) Sungai
1] Panjang, lebar dan kedalamam sungai.
2] Kualitas aliran :
 Kejernihan.
 Kebersihan.

 Perwatakan materi hanyutan.
3] Penggunaan oleh sektor guna lahan,
 Untuk prasarana perhubungan,
 Untuk sumber air bersih
(ii) Danau dan Waduk
Penghimpunan data keadaan danau dan waduk ditujukan pada :
1] Jumlah, luas dan kedalaman.
2] Keadaan pemanfaatan :
 Penyimpan air untuk tenaga listrik,
 Digunakan oleh sektor guna lahan lain,
 Sumber air untuk pengairan sawah,
 Cadangan air pada musim kemarau,
 Pengendali banjir pada musim penghujan.
(h) Pemanfaatan Lahan Kawasan
Pendataan mengenai pemanfaatan lahan diarahkan pada kea-daan
pola guna lahan, pola pemilikan lahan dan pola permukiman.
(i) Pola Guna Lahan
 Jenis guna lahan yang ada.
 Konflik guna lahan yang ada.
 Intensitas guna lahan.
(ii) Pola Pemilikan Lahan
 Jenis dan persebaran pemilikan lahan.
 Konflik yang ada.
(iii) Pola Permukiman
 Sebaran permukiman dalam ruang kawasan yang diteliti.
(2) Informasi Yang Diharapkan
Dari data keadaan fisik dasar tersebut, hal yang diharapkan dapat
diperoleh, yaitu :
(a) Letak Geografis
Contoh dari tinjauan letak geografis ini, adalah sebagai berikut :
 Letak relatif terhadap wilayah administratif lainnya di sekitar.
 Letak relatif terhadap bentuk geologis tertentu.
 Kedekatan dengan pusat perdagangan regional.
 Letak relatif terhadap pelabuhan-pelabuhan besar tertentu.
 Kedekatan dengan kota-kota pusat persebaran wisatawan dunia.
 Kedekatan dengan lokasi-lokasi sumber pasar pariwisata, yang

secara umum sudah diketahui.
 Kedekatan dengan objek dan daya tarik wisata/kawasan yang
sudah lebih dahulu berkembang kepariwisataannya.
(b) Luas Wilayah
 Kondisi keluasan wilayah.
(c) Keadaan Fisiografis
a) Pantai dan laut :
 Kerusakan terumbu karang.
 Spesies yang terancam punah.
 Polusi dari pupuk yang digunakan di daratan.
 Polusi dari buangan.
 Sedimentasi sebagai akibat dari erosi yang terjadi di daratan.
b) Jenis keadaan wilayah yang berupa laut dengan banyak pulau
kecil, sehingga menyulitkan pembangunan.
c) Corak bentang alam yang dipenuhi hutan bakau dan rawa, yang
menyebabkan mahalnya biaya pembangunan.
(d) Keadaan Klimatologi
 Curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan jadual pener-
bangan sering terganggu.
 Curah hujan yang rendah, sehingga menyebabkan kekeringan.
(e) Keadaan Flora dan Fauna
 Kawasan perikanan yang berpotensi untuk usaha komersial
perikanan.
 Ancaman kemusnahan spesies.
(f) Keadaan Geologi
 Lahan subur untuk pertanian.
 Lahan dengan kandungan mineral yang dapat dieksploitasi.
 Bencana alam.
 Upaya eksploitasi bahan galian yang merusak lingkungan.
 Intrusi air laut ke daratan.
(g) Keadaan Hidrologi
a) Sungai :
 Banjir.
 Pendangkalan.
 Penggunaan yang berlebihan (misalnya untuk mengangkut ka-
yu, sebagai prasarana perhubungan sungai, dan sebagainya).
 Polusi air sungai.
 Guna lahan yang berkembang dalam lingkup sungai.

b) Danau dan waduk :
 Banjir.
 Pendangkalan.
 Penggunaan yang berlebihan (misalnya untuk mengangkut ka-
yu, sebagai prasarana perhubungan sungai, dan sebagainya).
 Polusi air danau dan waduk.
 Guna lahan yang berkembang dalam lingkup danau dan wa-
duk.
(h) Pemanfaatan Lahan Kawasan
a) Kinerja aspek pemanfaatan lahan bagi pengembangan pariwisata
kawasan, yang meliputi :
 Kecenderungan perubahan pola guna lahan, yang tidak
selaras dengan potensi geologi yang ada.
 Konflik pemilikan lahan.
 Benturan guna lahan.
b) Aspek pemanfaatan lahan bagi pengembangan pariwisata kawa-
san, yang meliputi :
 Peluang pengalihaannya selaras dengan rencana/peraturan
yang berlaku, dalam rangka pengembangan sektor-sektor per-
ekonomian tertentu.
 Sediaan lahan yang belum terbangun.
c) Kegiatan Kajian Modal
Kajian atas unsur tingkat investasi diarahkan pada :
 Besar,
 Persebaran secara ruang,
 Persebaran secara sektor,
 Asal investasi.
Temukenalan kinerja aspek investasi bagi pengembangan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, misalnya sebagai berikut :
 Kecenderungan besar dan persebaran investasi secara umum pemerintah
dan swasta,
 Kecenderungan besar dan persebaran investasi sektoral pemerintah dan
swasta,
 Kecenderungan persebaran pemilikan usaha swasta, yakni oleh pendatang
atau penduduk lokal.
d) Kegiatan Kajian Kegiatan Usaha Masyarakat
Kajian atas kegiatan usaha masyarakat diarahkan pada pengelolaan berbagai
single business unit dalam perekonomian di Kawasan Andalan Yogyakarta,
yakni apakan dikelola oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Dari kajian ini
hendaknya dapat dipetik kecenderungan pola pengelolaan usaha dan perse-
barannya dalam ruang Kawasan Andalan Yogyakarta.

e) Kegiatan Kajian Sumber Daya Buatan
Kajian atas sumber daya buatan diarahkan untuk meneliti keberadaan, perse-
baran dan tingkat pemanaatan dari dukungan sistem perhubungan, prasarana
lingkungan perumahan dan utilitas umum, serta fasilitas sosial.
(1) Sistem Perhubungan
(a) Lingkup Kajian
Untuk unsur angkutan wisata, rincian data yang harus diperoleh, me-
liputi perhubungan udara, perhubungan laut dan sungai, serta perhu-
bungan darat. Untuk ketiga jenis perhubungan ini, data yang harus
diperoleh meliputi :
 Keadaan sediaan prasarana.
 Keadaan sediaan sarana.
 Keadaan pengelolaan prasarana dan sarana.
(i) Perhubungan Darat
(a) Prasarana Perhubungan Darat
Kajian diarahkan pada aspek kualitas dan tingkat peman-
faatan. Untuk kualitas sediaan prasarana perhubungan, hal-
hal yang dikaji meliputi panjang dan persebaran menurut
klasifikasi, panjang dan persebaran menurut kondisi, dan
panjang dan persebaran menurut pengelola. Sedangkan
untuk kajian diarahkan untuk meneliti tingkat pemanfaatan
prasarana perhubungan dalam bentuk LHR.
(b) Sarana Perhubungan Darat
Kajian keadaan sarana perhubungan darat diarahkan pada :
 Jenis dan kapasitas yang digunakan,
 Kualitas pelayanan.
 Tingkat pemanfaatan sarana.
(ii) Perhubungan Laut dan Sungai
(a) Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai
Kajian keadaan sarana perhubungan data diarahkan pada :
 Nama pelabunan,
 Lokasi pelabuhan,
 Peringkat/kelas pelabuhan,
 Jenis kapal maksimum yang dapat bersandar.
 Tingkat pemanfaatan pelabuhan,
(b) Sarana Perhubungan Laut dan Sungai
Kajian keadaan sarana perhubungan laut dan sungai dia-

rahkan pada :
 Jenis kapal yang bersandar,
 Kualitas pelayanan.
 Tingkat pemanfaatan (load factor),
(c) Pengelolaan Perhubungan Laut dan Sungai
Kajian keadaan pengelolaan perhubungan laut dan sungai
diarahkan pada :
 Pola pergerakan/tempat-tempat yang dihubungi dan ja-
dual layanan kapal,
 Sifat pengelolaan jalur pelayaran, yakni komersial, perin-
tis, atau carteran.
 Pemilikan pelabunan dan kapal,
 Tingkat harga pemanfaatan kapal (harga tiket).
(iii) Perhubungan Udara
(a) Prasarana Perhubungan Udara
Kajian keadaan prasarana perhubungan udara diarahkan
pada :
 Nama bandara,
 Lokasi bandara,
 Peringkat/kelas bandara,
 Jenis pesawatmaksimum yang dapat mendarat.
 Tingkat pemanfaatan bandara,
(b) Sarana Perhubungan Udara
Kajian keadaan sarana perhubungan udara diarahkan pada :
 Jenis pesawat yang beroperasi,
 Kualitas pelayanan,
 Tingkat pemanfaatan pesawat (load factor).
(c) Pengelolaan Perhubungan Udara
Kajian keadaan pengelolaan perhubungan udara di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada :
 Pola pergerakan/tempat-tempat yang dihubungi dan
jadual layanan pesawat,
 Sifat pengelolaan jalur penerbangan : komersial, perintis,
atau carteran.
 Pemilikan bandara dan pesawat,
 Tingkat harga pemanfaatan pesawat (harga tiket).
(b) Keluaran Yang Harus Dihasilkan
Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada dukungan perhu-
bungan ini, meliputi :

 Pola jaringan perhubungan.
 Kota-kota utama yang melayani jaringan perhubungan tersebut.
 Frekuensi penggunaan ruas-ruas pergerakan dalam jaringan
perhubungan.
 Jenis sarana perhubungan yang digunakan pada ruas-ruas
pergerakan dalam jaringan perhubungan.
(2) Prasarana Lingkungan Perumahan dan Utilitas Umum
(a) Lingkup Kajian
(i) Prasarana Lingkungan Perumahan
(a) Air Limbah
Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada pra-sarana
lingkungan perumahan air limbah ini, meliputi :
 Sumber.
 Sifat, luas dan dampak daerah genangan air limbah.
 Volume pembuangan.
 Kondisi sistem jaringan pembuangan yang ada, yang
meliputi saluran primer, saluran sekunder, bangunan
pengolahan, dan waduk penampungan.
 Wilayah jangkauan pelayanan instalasi pembuangan.
 Tingkat pelayanan jaringan pembuangan.
(b) Pembuangan Air Hujan
Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada pra-sarana
lingkungan perumahan pembuangan air hujan ini, meliputi :
 Sumber.
 Sifat, luas dan dampak daerah genangan air hujan.
 Volume pembuangan.
 Kondisi sistem jaringan pembuangan yang ada, yang
meliputi saluran primer, saluran sekunder, dan waduk
penampungan.
 Wilayah jangkauan pelayanan instalasi pembuangan.
(ii) Utilitas Umum
(a) Air Bersih
Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada utilitas
umum pembuangan air bersih ini, meliputi :
 Sumber.
 Jumlah pelanggan.
 Tingkat konsumsi air bersih.
 Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi ba-
ngunan pengambil air, instalasi produksi, pipa transmisi

air bersih utama, pipa transmisi air bersih sekunder, bak
penampung, pipa distribusi utama, pipa distribusi se-
kunder, sambungan rumah, sambungan halaman, kran
umum, dan kran kebakaran.
 Wilayah jangkauan pelayanan jaringan penyediaan.
 Tingkat pelayanan jaringan penyediaan.
 Kebocoran yang ada.
(b) Pembuangan Sampah
umum pembuangan sampah ini, meliputi :
 Sumber dan jenis sampah.
 Volume sampah.
 Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi tem-
pat pembuangan akhir, bangunan pengolahan sampah,
penampungan sementara, dan pabrik kompos.
 Wilayah jangkauan pelayanan jaringan pembuangan.
(c) Jaringan Listrik
umum jaringan listrik ini, meliputi :
 Sumber.
 Kapasitas daya yang dimanfaatkan.
 Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi ba-
ngunan pembangkit, gardu induk ekstra tinggi, gardu in-
duk, saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara
tegangan tinggi, jaringan transmisi menengah, sumber
daya listrik, jarak jaringan listrik, dan penerangan jalan
umum.
 Tingkat pelayanan jaringan.
(d) Jaringan Telepon
umum jaringan telepon ini, meliputi :
 Sumber.
 Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi sta-
siun telepon otomat, saluran primer, rumah kabel, dan sa-
luran sekunder.

(e) Jaringan Gas
umum jaringan gas ini, meliputi :
 Sumber.
 Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi pabrik
gas dan jaringan gas.
Secara umum, gambaran yang hendaknya dapat dipetik dari penela-
ahan layanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya ini, meliputi :
 Pola jaringan layanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya.
 Kota-kota utama yang melayani jaringan layanan PSD-PU dan
prasarana ling-kungan lainnya tersebut.
 Tingkat pelayanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya yang
ada.
 Tingkat kebocoran PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya yang
ada.
(3) Fasilitas Sosial
(a) Lingkup Kajian
Keberadaan fasilitas sosial merupakan salah faktor yang mempenga-
ruhi perkembangan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan atas
berbagai fasilitas sosial yang terdapat di kawasan yang ditelaah. Da-
lam upaya pendataan ini, perlu dirinci apa saja yang termasuk dalam
fasilitas sosial. Salah satu bentuk rincian adalah sebagai berikut :
 Fasilitas pendidikan,
 Fasilitas kesehatan,
 Fasilitas perbelanjaan dan niaga,
 Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum,
 Fasilitas peribadatan,
 Fasilitas rekreasi dan kebudayaan,
 Fasilitas olahraga dan lapangan terbuka,
 Fasilitas pariwisata.
Bagi ke-8 fasilitas sosial ini, kajian yang perlu dilakukan adalah
sebagai berikut di bawah ini :
 Jumlah, persebaran dan perkembangannya menurut jenis/pe-

ringkat.
 Kapasitas dan tingkat pemanfaatan sediaan fasilitas sosial..
 Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial masa mendatang.
Secara umum, gambaran yang hendaknya dapat dipetik dari pene-
laahan sediaan fasilitas sosial ini, meliputi :
a) Pola hirarkhi sediaan fasilitas sosial.
b) Tingkat sediaan fasilitas sosial yang ada.
c) Kebutuhan sediaan fasilitas sosial masa mendatang :
 Perkiraan jumlah pengguna.
 Perkiraan jumlah kebutuhan fasilitas sosial.
f) Kegiatan Kajian Teknologi
Kajian atas komponen teknologi dilakukan dengan menelah ragam dan tingkat
teknologi yang digunakan pada :
 Prasarana dan sarana perekonomian.
 Prasarana dan sarana sistem perhubungan.
 Prasarana dan sarana prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum.
 Prasarana dan sarana fasilitas sosial.
Dari kajian ini diharapkan dapat ditemukan kondisi pengunaan teknologi pada
ke-4 anasir di atas, serta pola persebarannya dalam ruang Kawasan Andalan
Yogyakarta.
6. Langkah 6 : Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem
Pusat Pelayanan
Dengan bertolak dari hasil temukenalan atas Demand of Development, lalu dika-
itkan dengan kajian atas :
 Perekonomian Wilayah/Kawasan;
 SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha Masyarakat, Sumber Daya Buatan,
Teknologi;
maka dilakukan Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis, dan Sistem Pusat
Pelayanan. Secara visual hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 10 : Perumusan Sektor
dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan.

Gambar 3. 10 : Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan
Perekonomian
Wilayah/Kawasan
 PDRB
 Tenaga Kerja
 Potensi Pasar
Demand
of
Development
Perumusan
Sektor & Kawasan
Strategis dan Sistem
Pusat Pelayanan
Modal
Kegiatan
Usaha
Masyarakat
Sumber
Daya
Buatan
SDA Teknologi
Sumber
Daya
Manusia
Gambar 3. 11 : Letak Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat
Pelayanan dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan
Secara visual, letak Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat
Pelayanan ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana
Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis
Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 11 :
Letak Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan
dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan.
a) Perumusan Sektor Strategis
Upaya perumusan sektor strategis dapat dilakukan dengan menelaah :
a- Hasil Kajian Demand of Development, yakni :
 Kebutuhan pengembangan sektor.
b- Hasil Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan, yakni :
 Sektor-sektor yang menjadi pemutar roda perekonomian.
 Sektor penyerap tenaga kerja terbesar di tiap kecamatan dan desa
dalam kawasan yang diteliti.
 Keberadaan demand/permintaan dari luar kawasan terhadap sediaan
yang dibangkitkan oleh sektor perekonomian.

 Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik
wisata.
c- Hasil Kajian SDA, yakni :
d- Hasil Kajian Modal, yakni :
 Kecenderungan besar dan persebaran investasi secara umum
pemerintah dan swasta,
 Kecenderungan besar dan persebaran investasi sektoral pemerintah
dan swasta,
 Kecenderungan persebaran pemilikan usaha swasta, yakni oleh
pendatang atau penduduk lokal.
e- Hasil Kajian Kegiatan Usaha Masyarakat, yakni :
 Kecenderungan pola pengelolaan usaha berbagai single business unit
dalam perekonomian di Kawasan Andalan Yogyakarta.
f- Hasil Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai
Instrumen Lain, yaitu :
 Kebijaksanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan pe-
ngembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Kebijaksanaan pembangunan propinsi yang menjadi landasan pe-
ngembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Kebijaksanaan pembangunan dati II yang menjadi landasan pe-
ngembangan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem-
g- Hasil Kajian Perkembangan Lingkungan Strategis, yakni :
 Potensi, kendala, peluang dan ancaman yang timbul bagi pengem-
bangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis
Kawasan Andalan Yogyakarta, dari upaya globalisasi.
Dengan memadukan berbagai keluaran tersebut dengan menggunakan teknik
Tumpang Tindih (Super Impose), maka dilakukan perumusan sektor strategis
perekonomian yang dapat menumbuhkembangkan Kawasan Andalan Yogya-
karta.
b) Perumusan Kawasan Strategis
Upaya perumusan sektor strategis dapat dilakukan dengan menelaah :
a- Temukenalan sektor strategis di atas.
b- Hasil Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai
Instrumen Lain, yaitu :
 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kecamatan, dan
sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
diarahkan untuk memegang posisi kunci dalam pembangunan.
 Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pe-
merintah pusat dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

merintah propinsi dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogya-
karta.
merintah dati II dan menyangkut kawasan tertentu dari Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
c- Hasil Kajian Perkembangan Lingkungan Strategis, yakni :
 Pola-pola kemitraan yang dapat dilaksanakan bagi pengembangan
kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis Kawasan
Andalan Yogyakarta, khususnya berdasarkan potensi yang terdapat
pada lingkup nasional, yakni pada skala nasional, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, serta 5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
bangan sektor strategis secara transparansi yang dapat dilakukan di
d- Hasil Kajian RTRW, yakni :
 Sistem perwilayahan pembangunan propinsi/dati II.
 Perwilayahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
 Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pembangunan
nasional/propinsi/dati II.
 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya,
kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang
posisi kunci dalam pembangunan.
e- Hasil Kajian Arahan Pemanfaatan Ruang, yakni :
 Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 Arahan pengembangan kota-kota.
f- Hasil Kajian Demand of Development, yakni :
 Kebutuhan pengembangan kawasan pengembangan.
g- Hasil Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan, yakni :
 Pola ruang kegiatan masing-masing sektor perekonomian.
 Keberadaan demand/permintaan dari luar kawasan terhadap sediaan
yang dibangkitkan oleh sektor perekonomian.
 Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik
wisata.
h- Hasil Kajian Modal, yakni :
 Letak relatif terhadap pelabuhan-pelabuhan besar tertentu.
Tumpang Tindih (Super Impose), maka dilakukan penemukenalan kawasan
strategis bagi lokasi sektor strategis perekonomian yang diharapkan dapat
menumbuhkembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta.

c) Perumusan Sistem Pusat Pelayanan
Penentuan sistem pusat pelayanan Kawasan Andalan Yogyakarta, dilakukan
dengan menelaah :
a- Hasil Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai
Instrumen Lain, yakni :
 Kebijaksanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan
pengembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Kebijaksanaan pembangunan propinsi yang menjadi landasan
pengembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Kebijaksanaan pembangunan dati II yang menjadi landasan pengem-
bangan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
b- Hasil Kajian RTRW, yakni :
 Sistem perwilayahan pembangunan propinsi/dati II.
 Perwilayahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
 Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pembangunan
nasional/propinsi/dati II.
 Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya,
kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yog-
yakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang posisi
kunci dalam pembangunan.
c- Hasil Kajian Arahan Pemanfaatan Ruang, yakni :
 Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 Arahan pengembangan kota-kota.
d- Hasil Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan, yakni :
 Pola ruang kegiatan masing-masing sektor perekonomian.
e- Hasil Kajian SDM, yakni :
 Perkembangan persebaran penduduk di tiap kecamatan dalam
masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
f- Hasil Kajian SDA, yakni :
 Distribusi strength dan weakness sumber daya alam dalam ruang
g- Hasil Kajian Modal, yakni :
 Kecenderungan besar dan persebaran investasi secara umum
pemerintah dan swasta,
 Kecenderungan besar dan persebaran investasi sektoral pemerintah
dan swasta,
 Kecenderungan persebaran pemilikan usaha swasta, yakni oleh
pendatang atau penduduk lokal.
h- Hasil Kajian Kegiatan Usaha Masyarakat, yakni :
 Kecenderungan pola pengelolaan usaha berbagai single business unit
dalam perekonomian di Kawasan Andalan Yogyakarta.
i- Hasil Kajian Sumber Daya Buatan, yakni :
 Pola jaringan perhubungan.
 Kota-kota utama yang melayani jaringan perhubungan tersebut.
 Pola jaringan layanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya.
 Kota-kota utama yang melayani jaringan layanan PSD-PU dan

prasarana lingkungan lainnya tersebut.
 Pola hirarkhi sediaan fasilitas sosial.
j- Hasil Kajian Teknologi, yakni :
 Pola persebarannya kondisi pengunaan teknologi pada prasarana dan
sarana perekonomian,
sarana sistem perhubungan,
sarana prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum,
sarana fasilitas sosial.
Tumpang Tindih (Super Impose), maka dilakukan perumusan sistem pusat
pelayanan bagi Kawasan Andalan Yogyakarta.
7. Langkah 7 : Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD
Kajian atas kebutuhan dan dukungan PSD, dilakukan dengan bertitik tolak dari :
 Keluaran hasil Kajian Sumber Daya Buatan, utamanya untuk anasir prasarana
lingkungan perumahan dan utilitas umum.
 Keluaran hasil Kajian Teknologi.
 Proyeksi perkembangan penduduk, sebagai keluaran hasil Kajian SDM, yang
menuntut sediaan prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum.
 Proyeksi perkembangan kegiatan perekonomian penduduk, sebagai keluaran
hasil Kajian Aspek 3 : Perekonomian Wilayah/Kawasan.
Dengan bertolak dari berbagai hal tersebut, maka sebagai keluaran kajian bagian ini,
hendaknya dapat dihasilkan besar kebutuhan dan kebutuhan penyediaan dukungan
PSD.
Gambar 3. 12 : Letak Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD dalam Keseluruhan
Secara visual, letak Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD ini dalam Gambar 3.
1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam
sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 12 : Letak Penentuan Kebutuhan dan
Dukungan PSD dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan.
8. Langkah 8 : Kajian Sosial-Budaya Masyarakat
Kajian atas unsur sosial-budaya diarahkan pada :
 Sejarah wilayah.
 Struktur sosial.

 Sistem nilai.
 Adat istiadat.
 Gaya hidup (life style).
 Pandangan penduduk mengenai kegiatan pembangunan, baik mengenai
pengembangan sektor-sektor pembangunan tertentu seperti pariwisata, industri,
perhubungan dan sebagainya, maupun mengenai penduduk yang bekerja pada
sektor tersebut.
 Nilai-nilai agama.
Keluaran kajian adalah temukenalan kinerja aspek sosial dan budaya, bagi
pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta, yang meliputi :
 Keadaan terbentuknya kebudayaan dan adat-istiadat, khususnya di propinsi
yang diteliti, baik secara nyata maupun menurut cerita rakyat.
 Penerimaan penduduk terhadap kegiatan pembangunan.
 Peluang menjadikan penduduk sebagai subjek/SDM pembangunan.
 Peluang menggali ODTW tertentu, yang bersumber pada keadaan ke-
pendudukan, sosial dan budaya.
Secara visual, letak Kajian Sosial-Budaya Masyarakat ini dalam Gambar 3. 1 : Skema
Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam
sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 13 : Letak Kajian Sosial-Budaya
Masyarakat dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan.
Gambar 3. 13 : Letak Kajian Sosial-Budaya Masyarakat dalam Keseluruhan Langkah-
Langkah Pekerjaan
9. Langkah 9 : Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan
Untuk pekerjaan ini, upaya perumusan strategi dilakukan dengan bertolak dari
keluaran hasil Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis, dan Sistem Pusat
Pelayanan. Keluaran tersebut selanjutnya dikaitkan dengan hasil kajian atas :
 SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha Masyarakat, Sumber Daya Buatan,
Teknologi;
 Kebutuhan dan Dukungan PSD;
 Sosial Budaya Masyarakat;
maka dilakukan perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan
Andalan Yogyakarta. Secara visual hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 14 :
Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta.
Secara visual, letak Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan
Andalan Yogyakarta ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan

Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor
Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh
Gambar 3. 15 : Letak Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan
Andalan Yogyakarta dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan.
Gambar 3. 14 : Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan
Yogyakarta
Strategi & Skenario
Pengembangan
Kawasan Andalan
Yogyakarta
Kebutuhan
dan
Dukungan PSD
Sosial
Budaya
Masyarakat
Modal
Kegiatan
Usaha
Masyarakat
Sumber
Daya
Buatan
SDA Teknologi
Sumber
Daya
Manusia
Gambar 3. 15 : Letak Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan
Yogyakarta dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan
a) Perumusan Strategi Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta
Formulasi strategis meliputi :
 Analisis pengembangan kota dengan menggunakan Model SWOT, untuk
menilai lingkungan dan profil kota.
 Penentuan misi dan tujuan pembangunan kota.
 Analisis dan pemilihan strategi untuk menentukan sasaran jangka
panjang/strategi induk.
(1) Analisis SWOT
SWOT adalah singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemah-

OPTIMASI KAWASAN

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a OPTIMASI KAWASAN

Similar a OPTIMASI KAWASAN (20)

Más de Fitri Indra Wardhono

Más de Fitri Indra Wardhono (20)

OPTIMASI KAWASAN