Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
1. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
Tugas
Hukum Administrasi Negara
A. Pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi
Negara
1. Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara mempunyai 2 arti, yaitu :
a) Dalam arti luas : meliputi juga Hukum Administrasi Negara(yang mencakup Hukum Tata
Pemerintahan) atau Hukum Tata Usaha Negara.
b) Dalam arti sempit : dalam bahasa Prancis disebut Droit Constituonnel atau Verfassungsrecht
(bahada Jerman), bahasa Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi
staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas).
Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah
hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum
Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah
“Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum
Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.
Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli:
J.H.A Logemann
Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van
Indonesia”,Logemann mengatakan bahwa Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur
organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die
gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip,
als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi,
sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara
merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain
maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi
jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie.
Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum
atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu
menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan
2. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta
menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.
Scholten
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.
Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ
dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
Van der Pot
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang
diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan
dengan individu yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu
didalam suatu Negara, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat
dinamis.
Apeldoorn
Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas
kekuasaannya. Hukum Tata Negara diistilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah
untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum
administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.
Wade and Phillips
Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936, Hukum Tata
Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan
antara alat pelengkap negara itu.
Paton George Whitecross
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya
,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of
Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of
distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state.
A.V.Dicey
Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “, Dicey
mengatakan : “as the term is used in England, appears to include all rules in directly or
indirectly affect to distribution or exercise of the souvereign power inthe state “. Hukum Tata
Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian
kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
3. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
J. Maurice Duverger
Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan
fungsi- fungsi politik suatu lembaga nagara.
Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H.
Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa Hukum Tata
Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk
pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan
maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya
mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan
akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari
masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang,
tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.
J.R. Stellinga
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat
perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.
Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai
sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli
mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya:
1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang
berada di ranah hukum public
2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup
kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi
mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ
negara dengan warga Negara
3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet
atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga
pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan
sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi)
4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam
keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in
beweging)
4. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan :
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari negara
atau yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan
dengan organisasi negara tersebut, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal
dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.
Hukum Tata Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur tentang pembentukan
badan-badan kenegaraan atau alat-alat kelengkapan Negara dan mengatur kekuasaan baik yang
ada di pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Contohnya adalah UUD’45, UU daerah dan
peraturan perundangan lainnya.
2. Pengertian Hukum Administrasi Negara
Istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan untuk menyebutkan bagian atau cabang
hukum yang di Nederland dinamakan “Administratief Recht”, “Droit Administratif” di Prancis,
“Administrative Law” di Inggris dan di Amerika Serikat, dan “Verwaltungsrecht” di Jerman.Di
Negara Indonesia terdapat pula istilah-istilah “Hukum Tata Usaha Negara” dan “Hukum Tata
Pemerintahan” guna memaksudkan cabang ilmu Hukum Administrasi Negara.
Pemakaiaan istilah administratiefrecht lebih tepat diterjemahkan dengan “Hukum
Administrasi Negara” karena Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum
yang mengatur administrasi (hubungan antar warga Negara dan pemerintahannya) gabungan
petugas secara structural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai
bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislative, yudikatif
dan ataulembaga pemerintahan daerah yang otonomi.
Di Indonesia, pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas terdiri atas tiga unsur
yaitu hukum Tata Pemerintahan (hukum mengenai aktivitas-aktivitas eksekutif / kekuasaan untuk
melaksanakan UU), hukum Administrasi Negara dalam arti sempit (hukum Tata Pengurusan
Rumah Tangga Negara baik ektern msupun intern), hukum Tata Usaha Negara (hukum yang
mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, pencatatan sipil dan nikah, talak dan rujuk,
publikasi penerbitan-penerbitan Negara).
Berikut definisi-definisi Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli:
J.M Baron de Gerando
Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.
5. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
Prof.Mr.J.Oppen Hein
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan
oleh alat perlengkapan Negara jika menjalankan kekuasaannya.Jadi pada dasarnya megatur
Negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging).
Prof.Mr.R.Kranenburg
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hokum yang mengatur
komposisi dan wewenang dari alat-alat perlengkapan badan-badan hokum public, misalnya ;
UU Kepegawaian, UU Wajib Militer, UU Sosial, UU Perumahan, UU Provinsi, UU
Pembentukan Daerah Otonom, dan perundangan lainnya.
Prof.Djokosutono,S.H.
Hukum Administrasi Negara adalah sebagai hukum mengenai hubungan antara pejabat-pejabat
Negara satu sama lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan
warga maasyarakat.
Prof.Kusmadi Pudjosewojo
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara
bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas,
atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.
Drs.E,Utrecht,S.H.
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan
administrasi Negara, menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan
para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.
Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa :
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang membentuk suatu
aturan hukum yang konkrit yaitu suatu tindakan yang memilki konsekuensi hukum yang langsung
dirasakan oleh badan badan hukum atau individu-individu masyarakat. Contohnya seperti : UU
kepegawaian, UU lalu lintas, UU perumahan, dan peraturan perundangan lainnya.
Hukum Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai rangkaian aturan-aturan hukum
yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.
6. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara (HTN) dengan
Hukum Administrasi Negara (HAN)
1. Persamaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara dan Hukum Administrasi Negara
bersama-sama merupakan Hukum Negara.
Asas-asas dan kaidah-kaidah dari Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi
berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara. Karena di dalam Hukum Tata Negara /
Kontitusi Negara terdapat pokok bahasan mengenai Legislasi, Yusikasi, Eksaminasi dan
Administrasi. Pembahasan mengenai administrasi secara terperinci diusahakan oleh Hukum
Administrasi Negara.
Yang menjadi obyek ilmu HukumTata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah sama,
yakni Negara dengan segala alat-alat perlengkapannya.
Prof.Mr.WG.Vegting dalam bukunya “het Algemeen Nederland Administratiefrecht I, 1954”
mengemukakan bahwa Staats-en administratiefrecht hebben een gemeenschappelijkmgebeid
van te bestuderen regelen, die achter bij de ene studie anders benaderd worden dan bij de
andere.
(Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara mempelajari suatu bidang peraturan
yang sama, tetapi cara pendekatan yang digunakan berbeda antara bidang pelajaran yang satu
dan penggunaan pelajaran lainnya).
2. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi
Negara
N
o.
Perbedaan antara
Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
(HTN)
Hukum Administrasi Negara
(HAN)
1.
Mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental
yakni tentang dasar-dasar dari Negara dan
menyangkut langsung setiap warga Negara.
Contoh: Presiden mengangkat Menteri.
Menitikberatkan pada hal-hal teknis
saja,yang selama ini kita tidak
berkepentingan karena hanya penting
bagi spesialis. Contoh: masyarakat
menuntut transparansi Negara.
7. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
2.
Sekumpulan peraturan hukum yang membentuk
alat-alat perlengkapan Negara dan aturan-aturan
yang memberi wewenang pada alat-alat
perlengkapan Negara serat memberikan tugas
pekerjaan pemerintah modern antara beberapa
alat perlengkapan. Artinya HTN
mempersoalkan Negara dalam keadaan
diam(berhenti).(Oppenheim)
Sekumpulan peraturan hukum yang
mengikat alat-alat perlengkapan yang
tinggi dan yang rendah dalam rangka
alat-alat perlengkapan menggunkan
wewenang yang telah ditetapkan oleh
Hukum Tata Negara. Dalam hal ini
Hukum Administrasi Negara
merupakan aturan-aturan mengenai
Negara dalam keadaan
bergerak.(Oppenheim)
3 Mempelajari anatomi (bagian) Negara.
(Mr.Van Praag).
Mempelajari Phisiologi Negara. (Mr.
Van Praag)
4
Hukum Tata Negara sebagai genus. Artinya,
dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita
memfokuskan pada konstitusi Negara sebagai
keseluruhan. Hukum yang mengatur tentang
negara, yaitu antara lain dasar pendirian,
struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga
negara, hubungan hukum (hak dan
kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan
warga negara dan lebih mengacu kepada fungsi
konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh
suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan
pemerintah.
Hukum Administrasi Negara
merupakan bagian dari Hukum Tata
Negara. Hukum Administrasi Negara
sebagai spesies. Artinya dalam
membahas Hukum Administrasi
Negara, kita menitikberatkan perhatian
kita secara khas kepada administrasi
saja dari Negara, hukum yang mengatur
tata pelaksanaan pemerintah dalam
menjalankan tugasnya.
5
Menurut Baglir Manan, sumber Hukum Tata
Negara Sumber/asal muasal dari HTN berasal
dari hukum tertulis/tidak tertulis
1. Sumber hukum Materiil : sumber hukum
yang menentukan isi kaidah HTN, meliputi
dasar dan pandangan hidup (Pancasila)
Sumber Hukum Administrasi Negara
dibedakan menjadi dua yaitu : Sumber
Idiil dan sumber-sumber faktual.
Sumber idiil HAN : sumber yang
terletak pada wewenang yang ada pada
negara . Timbulnya HAN tergantung
8. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
kekuatan politik yang berpengaruh pada saat
merumuskan kaidah HTN (Konstitusi)
2. Sumber Hukum Formil berupa :
Undang-Undang Dasar 1945 :
a) Ketetapan MPR
b) Undang-Undang / Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.
c) Peraturan Pemerintah
d) Keputusan Presiden
e) Peraturan pelaksana lainnya
Konvensi/kebiasaan praktek ketatanegaraan
Yurisprudensi ketatanegaraan
Perjanjian/traktat ketatanegaraan
Doktrin/ajaran ketatanegaraan
pada cita-cita yang ada pada suatu
kelompok penguasa tersebut seperti
Pancasila.
Sumber-sumber faktual HAN terdiri
dari :
a. Undang-Undang (tercantum dalam
Undang-undang No. 10 tahun 2004,
HAN tertulis)
b. Praktek Administrasi Negara (HAN
yang merupakan hukum kebiasaan)
c. Yurisprudensi
d. Pendapat para ahli hukum
administrasi negara (doktrin)
6
Menurut C.Van Vollenhoven, HTN meliputi :
Staatsrecht (material-Hukum Tata Negara)
a. Bestuur (Pemerintahan)
b. Rechtspraak (Peradilan)
c. Politie (Kepolisian)
d. Regeling (Perundang-undangan)
Menurut C.Van Vollenhoven, HAN
terbagi menjadi :
a. Bestuurrecht (hukum pemerintahan)
b. Justitierecht (hukum peradilan)
yang terdiri dari hukum tata negara
formal/peradilan tata negara, hukum
acara perdata, hukum administrasi
formal/peradilan administrasi
negara, hukum acara pidana.
c. Politierecht (hukum kepolisian)
d. Regelaarsrecht (hukum proses
perundang-undangan)
7
Fungsi dari HTN yaitu:
a. mengadakan badan-badan kenegaraan,
b. memberi wewenang pada badan-badan itu,
c. membagi pekerjaan pemerintah,
Fungsi dari HAN yaitu:
a. Mengatur hubungan-hubungan
dalam masyarakat
b. Mengkoordinasikan kepentingan-
9. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
d. memberikan bagian-bagian itu kepada
masing-masing badan tersebut
kepentingan dalam masyarakat
c. Menjaga agar pelaksanaan
administrasi negara berjalan
sebagaimana mestinya
d. Melibatkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan
e. Menciptakan peraturan – peraturan
yang berupa ketentuan – ketentuan
abstrak yang berlaku umum.
f. Menciptakan ketentuan – ketentuan
yang berupa ketentuan konkrit untuk
subyek tertentu, di bidang :
Bestuur, yang berbentuk :
perijinan, pembebanan, penentuan
status atau kedudukan,
pembuktian, pemilikan dalam
penggandaan dan pemeliharaan
perlengkapan administrasi.
Politie, mencakup proses
pencegahan dan penindakan.
Rechtspraak, mencakup proses
pengadilan, arbitrase, konsiliasi
dan mediasi.
8
Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah
struktur umum dari negara sebagai organisasi,
yaitu:
Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi),
Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau
Republik),
Sistem Pemerintahan (Presidentil,
Parlementer, Monarki absolute),
Corak Pemerintahan (Diktator Praktis,
Prajudi Atmosudirdjo (1994:61)
mengemukakan bahwa untuk keperluan
studi ilmiah, maka ruang lingkup atau
lapangan hukum administrasi negara
meliputi:
Hukum tentang dasar-dasar dan
prinsip-prinsip umum daripada
administrasi Negara
Hukum tentang organisasi dari
10. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
Nasionalis, Liberal, Demokrasi),
Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara
(Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara
dan hubungan antara pusat dan daerah),
Garis-garis besar tentang organisasi
pelaksana (peradilan, pemerintahan,
perundangan),
Wilayah Negara (darat, laut, udara),
Hubungan antara rakyat dengan Negara
(abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat
sebagai perorangan/ golongan, cara-cara
pelaksanaan hak dan menjamin hak dan
sebagainya),
Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak
ketatanegaraan (hak politik, sistem
perwakilan,Pemilihan Umum, referendum,
sistem kepartaian/ penyampaian pendapat
secara tertulis dan lisan),
Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan
Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum,
hubungan Pncasila dengan cara hidup
mengatur masyarakat, sosial, ekonomi,
budaya dan berbagai paham yang ada
dalam masyarakat,
Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara
(Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional,
Lambang, Bendera dan sebagainya ).
administrasi Negara
Hukum tentang aktivitas-aktivitas
dari Administrasi Negara, terutama
yang bersifat yuridis
Hukum tentang sarana-sarana dari
Administrasi Negara, terutama
mengenai Kepegawaian Negara dan
Keuangan Negara
Hukum Administrasi Pemerintahan
Daerah atau Wilayah dibagi menjadi
: Hukum Administrasi Kepegawaian,
Hukum Administrasi Keuangan,
HukumAdministrasi Materiil
Hukum tentang Peradilan
Administrasi Negara
9
Hukum Tata Negara mempelajari :
1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan
suatu Negara
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu
3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat
Hukum Administrasi Negara
mempelajari:
1.Bagaimana mengisi jabatan dalam
organisasi tersebut,
2.Bagaimana berlangsungnya
11. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya
4. Fungsi jabatan-jabatan itu
5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu
6. Hubungan antara jabatan-jabatan
7. Dalam batas-batas manakah organ-organ
kenegaraan dapat melakukan tugasnya.
pelaksanaan tugas dari jabatan
tersebut,
3.Bagaimana pemberian pelayanan dari
pemerintah kepada masyarakat.
4.Sifat bentuk dan akibat hukum yang
timbul karena perbuatan hukum
istimewa yang dilakukan oleh para
pejabat dalam melaksanakan
tugasnya.
DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo,Prajudi. 1988. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan.Jakarta: Ghalila
Indonesia
Djamali, R. Abdoel. 1993. Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta : PT. Grafindo Persada
Hadisoeprapto, Hartono. 2006. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Hadjon,Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.
http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil.2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum
Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945
hingga kini, Ed. rev. 2., cet. 1. Jakarta :Rineka Cipta.
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil 1997.Modul Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama.
Jakarta:PT.Pradnya Paramita
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil. 2009. Latihan Ujian: Hukum Tata Negara Indonesia (Untuk
Perguruan Tinggi). Jakarta : Sinar Grafika
Mustafa, Bachsan. 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.
Ridwan HR.2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta