Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“ ”
D
isusun Oleh :
David Adi Nugroho (08)
Dhian Safitri (10)
Eza Putri Novitasari (14)
K...
KATA PENGANTAR
Pertama - tama kami panjatkan Puja & Puji syukur atas rahmat & ridho Allah
SWT, karena tanpa rahmat & ridho...
DAFTAR ISI
Halaman Judul.....................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMasalah
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tol...
inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menulis makalah (papers) ini, selain
sebagai pemenuhan tugas sistem polit...
BAB II PEMBAHASAN
2.1 PengertianPemilu
Menurut teori demokrasi klasik, pemilu merupakan suatu Pengganti Tahta
Kekuasaan se...
2.2 Tujuan Pemilu
Secara umum, tujuan diselenggarkannya Pemilihan Umum (Pemilu) adalah
untuk memilih wakil rakyat dan waki...
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pemilu berlandaskan Panca...
Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih d...
 the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai
landasan untuk menentukan pemenang pemilu. hal ini d...
Pemilu menghasilkan 27 partai dan satu perorangan berjumlah total kursi
257 buah.
Namun stabilitas politik yang sangat dih...
dengan daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara
langsung kepada calon yang dipilih. Dan pada tahu...
2.4.5 Pelaksanaan & Penyeleggaraan Pemilu di Indonesia
Pemilu 1995
Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum per...
Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua
Partai Politik dan satu Golongan Karya.
Pemilu 1...
ini dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan
DORD, Pemilu 2004 juga memilih Dewan Perwakilan da...
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan
tolak ukur demokrasi. P...
pemerintah membuat pembenahan misalnya pendidikan dan pemberian
informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 1 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 2 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 3 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 4 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 5 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 6 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 7 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 8 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 9 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 10 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 11 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 12 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 13 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 14 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 15 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 16 Makalah Pemilihan Umum (PEMILU) Slide 17
Upcoming SlideShare
Makalah pemilu di indonesia
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

19 Likes

Share

Download to read offline

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Download to read offline

menjelaskan secara lengkap tentang pemilihan umum atau pemilu. Tugas ini merupakan tugas kelas X SMKN 7 Semarang, tugas PPKn.
Semoga bermanfaat.

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

  1. 1. TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “ ” D isusun Oleh : David Adi Nugroho (08) Dhian Safitri (10) Eza Putri Novitasari (14) Kurnia Widi Sutisna (20) SMK NEGERI 7 (STM PEMBANGUNAN) SEMARANG
  2. 2. KATA PENGANTAR Pertama - tama kami panjatkan Puja & Puji syukur atas rahmat & ridho Allah SWT, karena tanpa rahmat & ridhoNya, kita tidak dapat menyelesaikan tugas Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bpk. HasanudinSPd, sekalu pengampu Pendidikan Kewarganegaraan yang membimbing kami dalam pengerjaan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman – teman kami yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data - data dalam pembuatan tugas laporan ini. Dalam makalah ini kami sedikit menjelaskan tentang pemilu, tentunya pemilu yang ada di Indonesia. Mungkin dalam pembuatan tugas laporan ini terdapat kesalahan data, bahasa, pengetikan dan lainnya yang belum kami ketahui, kesalahan tersebut murni dari kelompok 8 dan kami mohon maaf sebesar – besarnya atas kesalahan kami. Saran maupun kritikan dari teman –teman maupun Bapak guru akan kami terima dan akan kami jadikan pembelajaran agar bisa menyempurnakan makalah ini. Semarang, 4 Desember 2013 ttd Kelompok 8
  3. 3. DAFTAR ISI Halaman Judul.................................................................................................. i Kata Pengantar ................................................................................................. ii Daftar Isi .......................................................................................................... iii BAB I Pendahuluan ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Penulisan Makalah............................................................ 1 1.2 Tujuan Penulisan Laporan ......................................................................... 2 1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................... 2 BAB II Pembahasan......................................................................................... 3 2.1 Pengertian Pemilu ...................................................................................... 3 2.2 Tujuan Pemilu............................................................................................ 4 2.3 Manfaat Pemilu ......................................................................................... 4 2.4 Pemilu di Indonesia.................................................................................... 4 2.4.1 Sejarah Pemilu di Indonesia........................................................ 4 2.4.2 Landasan Hukum Pemilu di Indonesia ....................................... 5 2.4.3 Sistem Pemilu di Indonesia ........................................................ 5 2.4.4 Asas – Asas Pemilu di Indonesia ............................................... 9 2.4.5 Pelaksanaan & Penyelenggaraan pemilu di Indonesia ............... 10 BAB III Penutup 3.1 Kesimpulan ................................................................................................ 13 3.2 Saran........................................................................................................... 13 3.3 Sumber – Sumber ...................................................................................... 14
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar BelakangMasalah Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan walaupun tidak begitu akurat, partisipasi dan kebebasan masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum (PEMILU) tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Di banyak negara berkembang beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang diindahkan. Seperti Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 67 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya dapat mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.pada pokok masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinaan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator. Pemilihan umum juga menunjukkan seberapa besar partisipasi politik masyarakat, terutama di negara berkembang. Kebanyakan negara ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil- tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Integritas nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas terhadap negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Di beberapa negara berkembang partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari mereka sendiri, masih terbatas. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu , dapat terjadi dua hal yaitu “anomi” atau justru “ revolusi”. Maka melalui pemilihan umum yang sering didefenisikan sebagai “ pesta kedaulatan rakyat”, masyarakat dapat secara aktif menyuarakan aspirasi mereka baik itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan partai, ataupun “menitipkan” dan “mempercayakan” aspirasi mereka pada salah satu partai peserta PEMILU yang dianggap dapat memenuhi , serta menjalankan aspirasi masyarakat tyang telah dipercayakan pada partai tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan juga sebagai demokrasi yang sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan politik juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politikdalam proses pemilihan umum. Hal
  5. 5. inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menulis makalah (papers) ini, selain sebagai pemenuhan tugas sistem politik indonesia. Dalam perkembangan kehidupan politiknya, indonesia selalu berusaha memperbaharui sistem pemlihan umumbaik itu dengan mengadopsi sistem yang ada di dunia barat ( walaupun tidak semuanya bekerja efektif di dalam negeri kita) untuk mencapai stabilitas nasional dan politik. 1.2 Rumusan Masalah 1) Apakah yang dimaksud dengan Pemilihan Umum ? 2) Apa Manfaat dan Fungsi Pemilihan Umum ? 3) Bagaimanakah jalannya sistem pemilihan umum di Indonesia ? 4) Apa asas dan landasan hukum pemilihan umum ? 1.3 Tujuan Pembuatan Makalah 1. Mengetahui tentang pengertian, manfaat dan fungsi Pemilihan Umum (Pemilu) 2. Mengetauhi tentang Landasan Dasar pemilu di Indonesia 3. Mengetahui asas – asas pemilu di Indonesia 4. Mengetahui tentang sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia 5. Mengetahui bagaimana sistem dan jalannya pemilu di Indonesia
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN 2.1 PengertianPemilu Menurut teori demokrasi klasik, pemilu merupakan suatu Pengganti Tahta Kekuasaan sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan Umum ini diselenggarakan di negara yang berbentuk Republik seperti halnya Indonesia. Berikut beberapa pernyataan beberapa para ahli mengenai pemilu :  Secara Umum (Wikipedia) Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang - orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Jika suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam wakru-waktu tertentu.  Bagir Manan Pemilhan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang diingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.  Anonim (Tidak Diketahui) Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
  7. 7. 2.2 Tujuan Pemilu Secara umum, tujuan diselenggarkannya Pemilihan Umum (Pemilu) adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Selain itu pemilu juga bertujuan sebagai pelaksanaan dari HAM politik. 2.3 Manfaat Pemilu Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu,sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar - benar mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena : a. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. b. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. c. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. d. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. 2.4 Pemiludi Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk Republik yang dimana dalam negara Republik ini terdapat suatu pesta demokrasi yang biasa dikenal Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu atau singkatan Pemilihan Umum di Indonesia Ini diadakan setiap lima (5) tahun sekali. Berikut penjalasan yang lebih tentang Pemilu di Indonesia. 2.4.1 Sejarah Pemiludi Indonesia Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas
  8. 8. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada awalnya Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada 2002 pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan dalam agenda Pemilu. Pilpres sebagai salah satu dari Pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Istilah Pemilu di Indonesia lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pada era reformasi berkembang asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung makna bahwa pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sedangkan asas adil mengandung makna perlakuan yang sama atau adil terhadap peserta Pemilu dan pemilih. Tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil berlaku untuk pemilih ataupun peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu. Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun ke Tahun Sepanjang sejarah berdirinya NKRI, telah diselenggarakan 10 kali Pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009. Pemilu tersebut diselenggarakan sesuai dengan UUD 1945 yaitu: Pasal 18 (3): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihanumum. Pasal 19 (1): AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 22C (1): Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; (2) Anggota Dewan
  9. 9. Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari seperti jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 2.4.2 Landasan Hukum Pemiludi Indonesia 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila ke empat Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan. 2. Landasa Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat dalam ;  Pembukaan UUD 1945 alenia 4  Batang tubuh pasal 1 ayat 2  Pasal 22E UUD 1945  Penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara 3. Landasa Operasional, yaitu Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa ketetapan MPRS / MPR, serta peraturan perundang - undangan lainnya. 2.4.3 Sistem Pemiludi Indonesia A. Pengertian Sistem Pemilihan Umum Sistem Pemilihan Umum adalah metode yang mengatur dan memungkin warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah ( mentransformasi ) suara ke kursi dilembaga perwakilan. Mereka sendiri maksudnya yang memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas yang sama. B. Sistem Pemilu di Indonesia Pemilu memiliki berbagai macam sistem, tetapi ada dua sistem yang merupakan prinsip dalam pemilu di Indonesia dan sistem ini termasuk dari sistem pemilihan mekanis . Sistem tersebut adalah: 1. Sistem perwakilan distrik ( satu daerah memilih satu wakil ) Didalanm sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak, sistem distrik memiliki variasi, yakni :  firs past the post : sistem yang menggunakan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenagnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
  10. 10.  the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas.  the alternative vote : sama seperti firs past the post bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.  block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon- calon yang ada. 2. Sistem perwakilan proposional (satu daerah memilih beberapa wakil ) Sistem perwakilan proposional ialah sistem, di mana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Sistem ini juga disebut perwakilan berimbang atau multi member constituenty. ada dua macam sitem di dalam sitem proporsional, yakni ;  list proportional representation : disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.  the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kota. C. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia Sampai tahun 2009 bangsa indonesia sudah sepuluh kali pemilihan umum diselenggarakan, yaitu dari tahun 1955, 1971,1977, 1982, 1992, 1997, 2004 dan terakhir 2009. semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah dilaksanakan juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. 1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959) Pada masa ini pemilu dilaksanakan oleh kabinet Baharuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilu ini pemungutan suara dilakukan dua kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota DPR pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang digunakan pada masa ini adalah sistem proporsional. Dalam pelaksanaannya berlangsung dengan khidmat dan sangat demokratis tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai kampanye berjalan seru.
  11. 11. Pemilu menghasilkan 27 partai dan satu perorangan berjumlah total kursi 257 buah. Namun stabilitas politik yang sangat diharapkan dari pemilu tidak terwujud. Kabinet Ali (I dan II) yang memerintah selama dua tahun dan yang terdiri atas koalisi tiga besar: Masyumi, PNI, dan NU ternyata tidak kompak dalam menghadapi beberapa persoalan terutama yang terkait dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir. 2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada bulan November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10 buah saja. Di zaman Demokrasi Terpimpin tidak diadakan pemilihan umum. 3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998) Setelah runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, masyarakat menaruh harapan untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokrati dan stabil. Usaha yang dilakukan untuk mencapai harapan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang masih baru bagi bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari seminar tersebut menyatakan bahwa sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan harapan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam usaha meraih kursi dalam suatu distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan membawa stabilitas politik dan pemerintah akan lebih berdaya untuk melaksanakan kebijakan- kebijakannya, terutama di bidang ekonomi. Karena gagal menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto mulai mengadakan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengadakan fusi diantara partai-partai, mengelompokkan partai-partai dalam tiga golongan yaitu Golongan Spiritual (PPP), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Pemilihan umum tahun1977 diselenggarakan dengan menyertakan tiga partai, dalam perolehan suara terbanyak Golkar selalu memenangkannya. 4. Zaman Reformasi (1998- 2009) Ada satu lembaga baru di dalam lembaga legislatife, yaitu DPD ( dewan perwakilan daerah ). Untuk itu pemilihan umum anggota DPD digunakan Sistem Distrik tetapi dengan wakil banyak ( 4 kursi untuk setiap propinsi). Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan system proposional
  12. 12. dengan daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dan pada tahun 2004, untuk pertama kalinya diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bukan melalui MPR lagi. 2.4.4 Asas Asas Pemiludi Indonesia Meskipun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Pemilu ke Pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar. Secara umum, asas-asas dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut yg biasa dikenal “LUBER JUDIL”. a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. b) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. c) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuarani dan kepentingannya. d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. e) Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. f) Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.
  13. 13. 2.4.5 Pelaksanaan & Penyeleggaraan Pemilu di Indonesia Pemilu 1995 Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1971 Pemilihan Umum pertama sejak orde baru atau Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka, yakni Pemilu 1971 diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni 9 partai politik dan satu Golongan Karya. Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya adalah UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan PR, DPR dan DPRD. Pemilu 1977 Pemilu 1977 diselenggarkan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 4 tahun1975 tentang Pemilihan Umum pengganti UU No. 15 tahun 1969, dan UU No. 5 tahun 1975 pengganti UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan PR, DPR dan DPRD. Selain kedua UU tersebut, Pemilu 1977 juga menggunakan UU No. 3 tahun 1975 tentangv Partai Politik dan Golongan karya. Berdasarkan ketiga UU itulah diselenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 3
  14. 14. Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua Partai Politik dan satu Golongan Karya. Pemilu 1982 Dengan UU No. 2 tahun 1980 pengganti UU No. 4 tahun 1975 tentang Pemilihan Umum, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umumnya yang keempat pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu 1987 Dengan UU No. 1 tahun 1985 penggantinUU No. 2 tahun 1980, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum yang kelima tahun 1987. Pemungutan suara Pemilu 1987 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu 1992 Mengingat UU No. 1 yahun 1985 ini dianggap masih sesuai dengan perkebangan politik Orde Baru, tahun 1992 diselenggarakan Pemilu keenam di Indonesia berdasarkan paying hokum yang sama dengan paying hokum Pemilu sebelumnya. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilu 1997 Dengan paying hokum (undang-undang Pemilu) yang sama dengan Pemilun sebelumnya, Indonesia kembalinmenyelenggarakan Pemilu yang ketujuh. Pemilu 1999 Pemilihan Umum 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suaranya dilaksanakan pada taggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 Partai dengan berlandaskan UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Ubdang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilu 1999 ini disebut oleh banyak kalangan sebagai Pemilu paling Demokratis setelah Pemilu 1955. Cara pembagian kursi hasil Pemilu kali ini tetap menggunakan system proporsional dengan mengikuti Varian Roget. Dalam system ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder. Pemilu 2004 Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 1999. Hal
  15. 15. ini dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan DORD, Pemilu 2004 juga memilih Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah. Pada Pemilu ini, yang terpilih adalah pasangan calon (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden). Bukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara terpisah. Pemilu 2009 Sama halnya dengan Pemilihan Umum 2004, Pemilihan Umum 2009 juga dibagi menjadi tiga tahapan. a. Tahap pertama merupakan Pemilihan Umum yang ditujuan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, atau biasa disebut Pemilu Legislatif 2009. Pemilu ini diikuti oleh 38 partai yang memenuhi criteria untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum 2009. Pemilu ini diselenggarakan secara serentak di hamper seluruh wilayah Indonesia pada Tanggal 9 April 2009, yang seharusnya dijadwalkan berlangsung tanggal 5 April 2009. b. Tahap kedua atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. c. Tahap ketiga atau Pemilu Presidan dan Wakil Presiden tahap puturan kedua adalah babak terakir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua, belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% (bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua. Akan tetapi apabila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada taggal 8 September 2009.
  16. 16. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur demokrasi. Pemilu yang terbuka, bebas berpendapat dan bebas berserikat mencerminkan demokrasi walaupun tidak beguitu akurat. Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam sistem pemilu dengan berbagai variasi, tetapi umumnya berkisdar pada dua prinsip pokok, yaitu : sistem distrik dan sistem proprosional. Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Dari pemilu terdahulu hingga sekarang dapat diketahui bahwa adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia . sejak awal pemerintahan yaitu demokrasi parlementer, terpimpin, pancasila dan reformasi, dalam kurun waktu itulah Indonesia telah banyak mengalami transformasi politik dan sistem pemilu. Melihat fenomena politik Indonesia, sistem pemilihan umum proprosinal tertutup memang lebih menguntungkan , tetapi harus diikuti dengan transparansi terhadap publik kalau tidak akan menimbulkan oligarki pemerintahan. Pada akhirnya konsilidasi partai politik dan sistem pemilihan umum sudsah berjalan denganm baik. Akan tetapi, itu belum berarti kehidupan kepartaian Indonesia juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah kelemahan yang bisa diinventarisir dari kepartaian kita adalah rekrutmen politik, kemandirian secara pendanaan, kohesivitas internal,dan kepemimpinan. 3.2 Saran Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan politik Indonesia semakin kompleks. Diharapkan dengan semakin banyaknya pengalaman dan perkembangan politik Indonesia dapat menciptakan stabilitas nasional. Tugas pembangunan kehidupan politik pada masa yang akan datang bukan hanya tugas partai politik saja, tetapi semua elemen pemerintahan dan tidak ketinggalan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi mengembangkan perpolitikan di Indonesia. Manejemen dan kepemimpinan juga haruis terus ditingkatkan, ongkos politik yang tidak terlalu mahal dan transparansi terhadap publik harus dekembangkan dan ditumbuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar stabilitas nasional dan politik kita semakin kokoh Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan sebaik-baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat dan sebaiknya
  17. 17. pemerintah membuat pembenahan misalnya pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. Bagi partai politik, hendaknnya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakatdan tidak melakukan praktek money politic. Bagi masyarakat, supaya tidak mau menerima praktek money politic yang dilakukan oleh partai politik, agar tidak menyesal untuk kedepannya dan tidak golput dalam pemilihan dan juga harus peka terhadap partai politik. Bagi praja, seharusnya praja lebih peduli terhadap informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat menularkan ilmu yang didapat kepada orang-orang yang disekitarnya yang belum mengerti tentang pemilu. 3.3 Sumber – Sumber http://ormitamedia.com/sejarah-dan-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia.html http://kopiapung.blogspot.com/2013/07/makalah-pemilihan-umum.html http://hennidamanik.blogspot.com/2012/11/sistem-pemilu-di-indonesia.html http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66 http://simplenews05.blogspot.com/2013/08/landasan-hukum-pemilihan-umum- pemilu.html http://priankarara.blogspot.com/2013/03/pengertian-pemilu.html http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia- sistem.html
  • safratuljannah

    Nov. 1, 2021
  • KimAlay

    Oct. 28, 2021
  • AfwahAsrorumaula

    Nov. 22, 2020
  • FarrelAlthajJovian

    Aug. 13, 2020
  • MianggiVanyantari

    Mar. 19, 2020
  • WindaWin3

    Nov. 12, 2019
  • SriPunia

    Oct. 20, 2019
  • FirmanKw1

    May. 8, 2019
  • NovianaNoviana4

    Apr. 17, 2019
  • IlhamAlfarisi4

    Feb. 10, 2019
  • haeeulgunawan

    Feb. 7, 2019
  • rizkasya

    Dec. 13, 2018
  • AydaAlsyahara

    Nov. 7, 2018
  • khaerulumam29

    Sep. 25, 2018
  • aldialfiansyah2

    Sep. 19, 2018
  • bocahip

    Apr. 10, 2018
  • MuhamadSodik2

    May. 11, 2017
  • lintangolivia

    Mar. 19, 2017
  • lambertusdendegau

    Nov. 1, 2016

menjelaskan secara lengkap tentang pemilihan umum atau pemilu. Tugas ini merupakan tugas kelas X SMKN 7 Semarang, tugas PPKn. Semoga bermanfaat.

Views

Total views

79,282

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,139

Actions

Downloads

638

Shares

0

Comments

0

Likes

19

×