Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.

1. TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“ ”
D
isusun Oleh :
David Adi Nugroho (08)
Dhian Safitri (10)
Eza Putri Novitasari (14)
Kurnia Widi Sutisna (20)
SMK NEGERI 7 (STM PEMBANGUNAN)
SEMARANG

2. KATA PENGANTAR
Pertama - tama kami panjatkan Puja & Puji syukur atas rahmat & ridho Allah
SWT, karena tanpa rahmat & ridhoNya, kita tidak dapat menyelesaikan tugas
Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan baik dan selesai tepat waktu.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bpk. HasanudinSPd, sekalu
pengampu Pendidikan Kewarganegaraan yang membimbing kami dalam
pengerjaan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman –
teman kami yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data - data
dalam pembuatan tugas laporan ini.
Dalam makalah ini kami sedikit menjelaskan tentang pemilu, tentunya pemilu
yang ada di Indonesia. Mungkin dalam pembuatan tugas laporan ini terdapat
kesalahan data, bahasa, pengetikan dan lainnya yang belum kami ketahui,
kesalahan tersebut murni dari kelompok 8 dan kami mohon maaf sebesar –
besarnya atas kesalahan kami. Saran maupun kritikan dari teman –teman
maupun Bapak guru akan kami terima dan akan kami jadikan pembelajaran agar
bisa menyempurnakan makalah ini.
Semarang, 4 Desember 2013
ttd
Kelompok 8

3. DAFTAR ISI
Halaman Judul.................................................................................................. i
Kata Pengantar ................................................................................................. ii
Daftar Isi .......................................................................................................... iii
BAB I Pendahuluan ......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Penulisan Makalah............................................................ 1
1.2 Tujuan Penulisan Laporan ......................................................................... 2
1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................... 2
BAB II Pembahasan......................................................................................... 3
2.1 Pengertian Pemilu ...................................................................................... 3
2.2 Tujuan Pemilu............................................................................................ 4
2.3 Manfaat Pemilu ......................................................................................... 4
2.4 Pemilu di Indonesia.................................................................................... 4
2.4.1 Sejarah Pemilu di Indonesia........................................................ 4
2.4.2 Landasan Hukum Pemilu di Indonesia ....................................... 5
2.4.3 Sistem Pemilu di Indonesia ........................................................ 5
2.4.4 Asas – Asas Pemilu di Indonesia ............................................... 9
2.4.5 Pelaksanaan & Penyelenggaraan pemilu di Indonesia ............... 10
BAB III Penutup
3.1 Kesimpulan ................................................................................................ 13
3.2 Saran........................................................................................................... 13
3.3 Sumber – Sumber ...................................................................................... 14

4. BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMasalah
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak
ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam
suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,
dianggap mencerminkan walaupun tidak begitu akurat, partisipasi dan kebebasan
masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum (PEMILU) tidak
merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa
kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan
partai, lobbying, dan sebagainya.
Di banyak negara berkembang beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia
barat kurang diindahkan. Seperti Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia
telah mengalami pasang surut. Selama 67 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata
masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka
ragam pola budayanya dapat mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping
membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.pada pokok masalah ini
berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinaan cukup kuat
untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi
rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator.
Pemilihan umum juga menunjukkan seberapa besar partisipasi politik masyarakat,
terutama di negara berkembang. Kebanyakan negara ini ingin cepat mengadakan
pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-
tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya
masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh
perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Integritas nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas terhadap negara
diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.
Di beberapa negara berkembang partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari
mereka sendiri, masih terbatas. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah
menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi
mengalami jalan buntu , dapat terjadi dua hal yaitu “anomi” atau justru “ revolusi”. Maka
melalui pemilihan umum yang sering didefenisikan sebagai “ pesta kedaulatan rakyat”,
masyarakat dapat secara aktif menyuarakan aspirasi mereka baik itu ikut berpartisipasi
dalam kegiatan partai, ataupun “menitipkan” dan “mempercayakan” aspirasi mereka
pada salah satu partai peserta PEMILU yang dianggap dapat memenuhi , serta
menjalankan aspirasi masyarakat tyang telah dipercayakan pada partai tersebut.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan juga sebagai demokrasi yang
sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan politik
juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politikdalam proses pemilihan umum. Hal

5. inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menulis makalah (papers) ini, selain
sebagai pemenuhan tugas sistem politik indonesia. Dalam perkembangan kehidupan
politiknya, indonesia selalu berusaha memperbaharui sistem pemlihan umumbaik itu
dengan mengadopsi sistem yang ada di dunia barat ( walaupun tidak semuanya bekerja
efektif di dalam negeri kita) untuk mencapai stabilitas nasional dan politik.
1.2 Rumusan Masalah
1) Apakah yang dimaksud dengan Pemilihan Umum ?
2) Apa Manfaat dan Fungsi Pemilihan Umum ?
3) Bagaimanakah jalannya sistem pemilihan umum di Indonesia ?
4) Apa asas dan landasan hukum pemilihan umum ?
1.3 Tujuan Pembuatan Makalah
1. Mengetahui tentang pengertian, manfaat dan fungsi Pemilihan Umum
(Pemilu)
2. Mengetauhi tentang Landasan Dasar pemilu di Indonesia
3. Mengetahui asas – asas pemilu di Indonesia
4. Mengetahui tentang sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia
5. Mengetahui bagaimana sistem dan jalannya pemilu di Indonesia

6. BAB II PEMBAHASAN
2.1 PengertianPemilu
Menurut teori demokrasi klasik, pemilu merupakan suatu Pengganti Tahta
Kekuasaan sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi
kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang
pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan Umum ini
diselenggarakan di negara yang berbentuk Republik seperti halnya Indonesia.
Berikut beberapa pernyataan beberapa para ahli mengenai pemilu :
 Secara Umum (Wikipedia)
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang - orang untuk
mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil
rakyat. Jika suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara
demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam wakru-waktu
tertentu.
 Bagir Manan
Pemilhan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali
merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan
langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah
semua calon yang diingin duduk sebagai penyelenggara negara dan
pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak
rakyat.
 Anonim (Tidak Diketahui)
Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya
sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara
sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana
untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam
menjalankan pemerintahan.

7. 2.2 Tujuan Pemilu
Secara umum, tujuan diselenggarkannya Pemilihan Umum (Pemilu) adalah
untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan
yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Selain itu pemilu juga bertujuan
sebagai pelaksanaan dari HAM politik.
2.3 Manfaat Pemilu
Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di
tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam
penyelenggaraan negara. Oleh karena itu,sistem dan penyelenggaraan pemilu
selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas
penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar - benar mewujudkan
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan Pemilu sangatlah
penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :
a. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
b. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara
konstitusional.
c. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh
legitimasi.
d. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses
politik.
2.4 Pemiludi Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk Republik yang dimana
dalam negara Republik ini terdapat suatu pesta demokrasi yang biasa dikenal
Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu atau singkatan Pemilihan Umum di
Indonesia Ini diadakan setiap lima (5) tahun sekali. Berikut penjalasan yang
lebih tentang Pemilu di Indonesia.
2.4.1 Sejarah Pemiludi Indonesia
Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana
dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas

8. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejarah dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada awalnya Pemilu di Indonesia
bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semula
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga
tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada
2002 pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan
dalam agenda Pemilu.
Pilpres sebagai salah satu dari Pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada
tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga
dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Istilah Pemilu di
Indonesia lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan
wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.
Pada era reformasi berkembang asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari
“Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung makna bahwa pemilihan umum harus
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai
dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk
menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
Sedangkan asas adil mengandung makna perlakuan yang sama atau adil
terhadap peserta Pemilu dan pemilih. Tidak ada pengistimewaan ataupun
diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil berlaku
untuk pemilih ataupun peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu.
Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun ke Tahun
Sepanjang sejarah berdirinya NKRI, telah diselenggarakan 10 kali Pemilu
anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
1997, 1999, 2004, dan 2009. Pemilu tersebut diselenggarakan sesuai dengan
UUD 1945 yaitu:
Pasal 18 (3): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihanumum. Pasal 19 (1): AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dipilih
melalui pemilihan umum. Pasal 22C (1): Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; (2) Anggota Dewan

9. Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari seperti jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.
2.4.2 Landasan Hukum Pemiludi Indonesia
1. Landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila ke empat Kerakyatan yang
dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan.
2. Landasa Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat dalam ;
 Pembukaan UUD 1945 alenia 4
 Batang tubuh pasal 1 ayat 2
 Pasal 22E UUD 1945
 Penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara
3. Landasa Operasional, yaitu Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa
ketetapan MPRS / MPR, serta peraturan perundang - undangan lainnya.
2.4.3 Sistem Pemiludi Indonesia
A. Pengertian Sistem Pemilihan Umum
Sistem Pemilihan Umum adalah metode yang mengatur dan memungkin
warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode
berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah ( mentransformasi )
suara ke kursi dilembaga perwakilan. Mereka sendiri maksudnya yang
memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas
yang sama.
B. Sistem Pemilu di Indonesia
Pemilu memiliki berbagai macam sistem, tetapi ada dua sistem yang merupakan
prinsip dalam pemilu di Indonesia dan sistem ini termasuk dari sistem pemilihan
mekanis . Sistem tersebut adalah:
1. Sistem perwakilan distrik ( satu daerah memilih satu wakil )
Didalanm sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal
atas dasar suara terbanyak, sistem distrik memiliki variasi, yakni :
 firs past the post : sistem yang menggunakan single memberdistrict dan
pemilihan yang berpusat pada calon, pemenagnya adalah calon yang
memiliki suara terbanyak.

10.  the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai
landasan untuk menentukan pemenang pemilu. hal ini dilakukan untuk
menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas.
 the alternative vote : sama seperti firs past the post bedanya para
pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui
penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
 block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon
yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-
calon yang ada.
2. Sistem perwakilan proposional (satu daerah memilih beberapa wakil )
Sistem perwakilan proposional ialah sistem, di mana kursi-kursi di
lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik,
disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang
diperoleh tiap-tiap partai politik. Sistem ini juga disebut perwakilan
berimbang atau multi member constituenty. ada dua macam sitem di dalam
sitem proporsional, yakni ;
 list proportional representation : disini partai-partai peserta pemilu
menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih
partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
 the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk
menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan
kota.
C. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia
Sampai tahun 2009 bangsa indonesia sudah sepuluh kali pemilihan umum
diselenggarakan, yaitu dari tahun 1955, 1971,1977, 1982, 1992, 1997, 2004
dan terakhir 2009. semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan
dalam situasi yang vacuum, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang
turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah
dilaksanakan juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem
pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.
1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Pada masa ini pemilu dilaksanakan oleh kabinet Baharuddin Harahap
pada tahun 1955. Pada pemilu ini pemungutan suara dilakukan dua kali
yaitu yang pertama untuk memilih anggota DPR pada bulan September dan
yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember.
Sistem yang digunakan pada masa ini adalah sistem proporsional.
Dalam pelaksanaannya berlangsung dengan khidmat dan sangat
demokratis tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha dari
pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai kampanye berjalan seru.

11. Pemilu menghasilkan 27 partai dan satu perorangan berjumlah total kursi
257 buah.
Namun stabilitas politik yang sangat diharapkan dari pemilu tidak
terwujud. Kabinet Ali (I dan II) yang memerintah selama dua tahun dan yang
terdiri atas koalisi tiga besar: Masyumi, PNI, dan NU ternyata tidak kompak
dalam menghadapi beberapa persoalan terutama yang terkait dengan
konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir.
2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada bulan November 1945
tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi
jumlah partai menjadi 10 buah saja. Di zaman Demokrasi Terpimpin tidak
diadakan pemilihan umum.
3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)
Setelah runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter,
masyarakat menaruh harapan untuk dapat mendirikan suatu sistem politik
yang demokrati dan stabil. Usaha yang dilakukan untuk mencapai harapan
tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan
tentang sistem distrik yang masih baru bagi bangsa Indonesia.
Pendapat yang dihasilkan dari seminar tersebut menyatakan bahwa
sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah tanpa
paksaan, dengan harapan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan
untuk bekerjasama dalam usaha meraih kursi dalam suatu distrik.
Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan membawa stabilitas
politik dan pemerintah akan lebih berdaya untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakannya, terutama di bidang ekonomi.
Karena gagal menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan
umum, Presiden Soeharto mulai mengadakan beberapa tindakan untuk
menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dilakukan adalah
mengadakan fusi diantara partai-partai, mengelompokkan partai-partai
dalam tiga golongan yaitu Golongan Spiritual (PPP), Golongan Nasional
(PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Pemilihan umum tahun1977
diselenggarakan dengan menyertakan tiga partai, dalam perolehan suara
terbanyak Golkar selalu memenangkannya.
4. Zaman Reformasi (1998- 2009)
Ada satu lembaga baru di dalam lembaga legislatife, yaitu DPD ( dewan
perwakilan daerah ). Untuk itu pemilihan umum anggota DPD digunakan
Sistem Distrik tetapi dengan wakil banyak ( 4 kursi untuk setiap propinsi).
Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan system proposional

12. dengan daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara
langsung kepada calon yang dipilih. Dan pada tahun 2004, untuk pertama
kalinya diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung,
bukan melalui MPR lagi.
2.4.4 Asas Asas Pemiludi Indonesia
Meskipun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari
Pemilu ke Pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata
tidak bersifat mendasar. Secara umum, asas-asas dari Pemilu ke Pemilu di
Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut yg biasa dikenal “LUBER JUDIL”.
a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara.
b) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan
yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi
semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
c) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga
dapat memilih sesuai kehendak hati nuarani dan kepentingannya.
d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh
orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
e) Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu,
pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
f) Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama,
serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

13. 2.4.5 Pelaksanaan & Penyeleggaraan Pemilu di Indonesia
Pemilu 1995
Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia
dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu
Indonesia yang paling demokratis.
Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang
kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam
keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka
yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu
akhirnya pun berlangsung aman.
Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante.
Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi
Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil
golongan minoritas yang diangkat pemerintah.
Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat
pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri
Burhanuddin Harahap.
Pemilu 1971
Pemilihan Umum pertama sejak orde baru atau Pemilu kedua sejak Indonesia
merdeka, yakni Pemilu 1971 diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP),
yakni 9 partai politik dan satu Golongan Karya. Undang-undang yang menjadi
landasan hukumnya adalah UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan
UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan PR, DPR dan DPRD.
Pemilu 1977
Pemilu 1977 diselenggarkan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.
4 tahun1975 tentang Pemilihan Umum pengganti UU No. 15 tahun 1969, dan UU
No. 5 tahun 1975 pengganti UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan PR, DPR dan DPRD. Selain kedua UU tersebut, Pemilu 1977 juga
menggunakan UU No. 3 tahun 1975 tentangv Partai Politik dan Golongan karya.
Berdasarkan ketiga UU itulah diselenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 3

14. Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua
Partai Politik dan satu Golongan Karya.
Pemilu 1982
Dengan UU No. 2 tahun 1980 pengganti UU No. 4 tahun 1975 tentang
Pemilihan Umum, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umumnya
yang keempat pada tanggal 4 Mei 1982.
Pemilu 1987
Dengan UU No. 1 tahun 1985 penggantinUU No. 2 tahun 1980, Indonesia
menyelenggarakan Pemilihan Umum yang kelima tahun 1987. Pemungutan
suara Pemilu 1987 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.
Pemilu 1992
Mengingat UU No. 1 yahun 1985 ini dianggap masih sesuai dengan
perkebangan politik Orde Baru, tahun 1992 diselenggarakan Pemilu keenam di
Indonesia berdasarkan paying hokum yang sama dengan paying hokum Pemilu
sebelumnya. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9
Juni 1992.
Pemilu 1997
Dengan paying hokum (undang-undang Pemilu) yang sama dengan Pemilun
sebelumnya, Indonesia kembalinmenyelenggarakan Pemilu yang ketujuh.
Pemilu 1999
Pemilihan Umum 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
Pemungutan suaranya dilaksanakan pada taggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti
oleh 48 Partai dengan berlandaskan UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
dan Ubdang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilu 1999 ini
disebut oleh banyak kalangan sebagai Pemilu paling Demokratis setelah Pemilu
1955. Cara pembagian kursi hasil Pemilu kali ini tetap menggunakan system
proporsional dengan mengikuti Varian Roget. Dalam system ini, sebuah partai
memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah
pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.
Pemilu 2004
Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 1999. Hal

15. ini dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan
DORD, Pemilu 2004 juga memilih Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan memilih
Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah. Pada Pemilu ini,
yang terpilih adalah pasangan calon (pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden). Bukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara terpisah.
Pemilu 2009
Sama halnya dengan Pemilihan Umum 2004, Pemilihan Umum 2009 juga
dibagi menjadi tiga tahapan.
a. Tahap pertama merupakan Pemilihan Umum yang ditujuan untuk memilih
anggota DPR, DPD dan DPRD, atau biasa disebut Pemilu Legislatif 2009.
Pemilu ini diikuti oleh 38 partai yang memenuhi criteria untuk ikut serta
dalam Pemilihan Umum 2009. Pemilu ini diselenggarakan secara serentak di
hamper seluruh wilayah Indonesia pada Tanggal 9 April 2009, yang
seharusnya dijadwalkan berlangsung tanggal 5 April 2009.
b. Tahap kedua atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama
adalah untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009.
c. Tahap ketiga atau Pemilu Presidan dan Wakil Presiden tahap puturan kedua
adalah babak terakir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua,
belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% (bila
keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara
terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua. Akan
tetapi apabila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan
calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut
akan langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tahap ketiga
ini dilaksanakan pada taggal 8 September 2009.

16. BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan
tolak ukur demokrasi. Pemilu yang terbuka, bebas berpendapat dan bebas
berserikat mencerminkan demokrasi walaupun tidak beguitu akurat. Pemilihan
umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan
politik tertentu. Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam sistem pemilu
dengan berbagai variasi, tetapi umumnya berkisdar pada dua prinsip pokok,
yaitu : sistem distrik dan sistem proprosional.
Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mengalami pasang surut dalam
sistem pemilu. Dari pemilu terdahulu hingga sekarang dapat diketahui bahwa
adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk
Indonesia . sejak awal pemerintahan yaitu demokrasi parlementer, terpimpin,
pancasila dan reformasi, dalam kurun waktu itulah Indonesia telah banyak
mengalami transformasi politik dan sistem pemilu.
Melihat fenomena politik Indonesia, sistem pemilihan umum proprosinal
tertutup memang lebih menguntungkan , tetapi harus diikuti dengan
transparansi terhadap publik kalau tidak akan menimbulkan oligarki
pemerintahan.
Pada akhirnya konsilidasi partai politik dan sistem pemilihan umum sudsah
berjalan denganm baik. Akan tetapi, itu belum berarti kehidupan kepartaian
Indonesia juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah
kelemahan yang bisa diinventarisir dari kepartaian kita adalah rekrutmen
politik, kemandirian secara pendanaan, kohesivitas internal,dan kepemimpinan.
3.2 Saran
Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan politik
Indonesia semakin kompleks. Diharapkan dengan semakin banyaknya
pengalaman dan perkembangan politik Indonesia dapat menciptakan stabilitas
nasional. Tugas pembangunan kehidupan politik pada masa yang akan datang
bukan hanya tugas partai politik saja, tetapi semua elemen pemerintahan dan
tidak ketinggalan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi mengembangkan
perpolitikan di Indonesia. Manejemen dan kepemimpinan juga haruis terus
ditingkatkan, ongkos politik yang tidak terlalu mahal dan transparansi terhadap
publik harus dekembangkan dan ditumbuhkan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara agar stabilitas nasional dan politik kita semakin kokoh
Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan
sebaik-baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan
sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat dan sebaiknya

17. pemerintah membuat pembenahan misalnya pendidikan dan pemberian
informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih.
Bagi partai politik, hendaknnya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang
berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan
pendidikan politik kepada masyarakatdan tidak melakukan praktek money
politic.
Bagi masyarakat, supaya tidak mau menerima praktek money politic yang
dilakukan oleh partai politik, agar tidak menyesal untuk kedepannya dan tidak
golput dalam pemilihan dan juga harus peka terhadap partai politik.
Bagi praja, seharusnya praja lebih peduli terhadap informasi terkait dengan
perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan
pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat menularkan ilmu
yang didapat kepada orang-orang yang disekitarnya yang belum mengerti
tentang pemilu.
3.3 Sumber – Sumber
http://ormitamedia.com/sejarah-dan-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia.html
http://kopiapung.blogspot.com/2013/07/makalah-pemilihan-umum.html
http://hennidamanik.blogspot.com/2012/11/sistem-pemilu-di-indonesia.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66
http://simplenews05.blogspot.com/2013/08/landasan-hukum-pemilihan-umum-
pemilu.html
http://priankarara.blogspot.com/2013/03/pengertian-pemilu.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-
sistem.html