Dokumen ini berisi tentang rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) tahun 2015 di Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. RKP Desa ini disusun berdasarkan RPJM Desa untuk periode 2010-2015 dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan di desa. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka kebijakan keuangan desa untuk tahun 2015

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA )
TAHUN 2015 DESA KEDUNGJARAN
PENJABARAN RPJMDes
TAHUN 2010 - 2015
DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Alamat : Jl Raya. Bojong– Sragi Km 02 No.03 Pekalongan 51155
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA )
TAHUN 2015 DESA KEDUNGJARAN
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
Menimbang : a. Bahwa Pemerintah desa wajib menyusun dokumen
Perancanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja
Pembangunan Desa ( RKP Desa ) yang merupakan
penjabaran RPJM Des
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang RKP Desa
Mengingat : 1
2
3
4
5
6
7
Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 );
Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Kauangan
anatar Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor
26,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD
tanggal 31 Maret 2010 tentang petunjuk Teknis Perencanaan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 tahun 2010 tentang
Penjabaran Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010

3. MUMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
:
:
:
:
:
Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Kerja Pembangunan
Desa ( RKP-Des ) tahun 2015 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan.
RKP Desa tahun 2015 disusun berdasarkan RPJM Desa 5 ( lima )
tahunan forum Musrenbang Desa.
RKP Desa tahun 2015 merupakan bahan baku rencana kegiatan
pembangunan di desa
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.
Ditetapkan di : Kedungjaran
Pada tanggal : 5 Februari 2014
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
DAFTAR ISI

4. BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
PENGANTAR
A. Pendahuluan
B. Dasar hukum
C. Tujuan manfaat
D. Visi dan Misi Desa
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Kebijakan Pendapat Desa
B. Kebijakan Belanja Desa
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes
C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Desa
B. Prioritas Program dan skala kecamatan / Kabupaten
C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor
PENUTUP
BAB I

5. PENGANTAR
A. Pendahuluan
Bahwa berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang merupakan Penganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah satuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas yuridis, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau yang dibentuk
dalam system Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indinesia tahun 1945. Landasan Pemikiran
dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 dan 64, serta sesuai Peraturan Daerah kabupaten
Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah, maka
disetiap desa diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah
Desa ( RPJM Des ) untuk jangka waktu 5 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan
desa ( RKP Des ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten
secara partisipasi dan transparan.
RKP desa adalah Rencana Kerja Pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1
tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa merupakan Dokumen
perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD
sebagai lembaga yang bertanggungjawab didesa. Dan selanjutnya dimasukan dalam APBDes
tahun anggaran bersangkutan.
B. Landasan hukum
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah.
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-
undangan
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Propinsi sebagi daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
C. Tujuan dan manfaat
1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut
 Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
berkekuatan hukum tetap.
 Sebagai dasar / pedoman kagiatan pelaksanaan pembangunan di desa
 Sebagai dasar penyususunan Peraturan Des tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja desa (APB Desa )
2. Manfaat
 Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Desa
 Sebagai pedoman dan acuan pembangunan didesa
 Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa
D. Visi dan Misi
A. Visi
Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa
yang bertujuan pelaksanaan pembangnan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi
masyarakat sehingga secara bertahap desa Kedungjaran dapat mengalami kemajuan. Untuk itu
dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ;
“Mewujudkan Desa yang Madani, Mandiri dan Informatif dalam melaksanakan
Pembangunan disegala bidang dengan dibarengi Transparansi Kebijakan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban dengan menciptakan Desa Informatif yang didukung

7. pemanfaatan sarana Komunikasi dan Tekhnologi IT untuk kehidupan masyarakat yang
adil makmur dalam arti yang sebenar-benarnya “
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk
memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungjaran,
baik secara individu maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu 5
tahun kedepan desa kedungjaran akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi
semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.
C. Misi
1. Menciptakan Pelayanan Pemerintahan berbasis Tekhnologi IT hingga tercapai
pelayanan yang cepat dan tepat serta mewujudkan Desa Informatif dengan membentuk
basis informasi masyarakat berbentuk website, radio komunitas dan media cetak desa.
2. Merevitalisasi sarana Pengairan hingga dicapai 1 tahun 3 kali masa tanam dengan
menerapkan Sistem Program Pertanian Mandiri.
3. Memperbaiki dan menciptakan sarana prasarana desa berupa Jalan Desa dan Gang
penghubung antar wilayah di dalam desa untuk memudahkan transportasi warga dan
pengangkutan hasil produksi tani dan UKM.
4. Menciptakan peluang usaha kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk bantuan
informasi permodalan dan kemudahan perizinan serta pelatihan untuk usaha kecil
menengah seperti Konfeksi, Usaha Warung dan Kerajinan Makanan Kreatif.
5. Meningkatkan kapasitas dan kwalitas Layanan Pengadaan Air bersih dari rumah
kerumah.
6. Meningkatkan kwalitas layanan Kesehatan Desa berbentuk Polindes yang diharapkan
bisa bersinergy dengan BPJS dan menambah jam pelayanan.
7. Meningkatkan Kwalitas Layanan Posyandu dengan mengembangkan pelayanan
penimbangan dan Pengamatan warga Usia Lanjut.
BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka pemyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan
desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata
usahaan,pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-
undangan yang berlaku, salah satunya peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang

8. Pedoman Pengelolaan Keuanagan Desa. Dan mencerminkan keberpihakan terhadap
kebutuhan riil masyarakat,setiap tahunnya Pemrintahan Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Des ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari
lokakarya desa, konsultasi publik dengan rapat umum BPD sehingga mendapatkan hasil yang
singkron dari pendapatan,belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai
dengan 31 Desember.
A.Pendapatan Desa
Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber
pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi ,
Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.
Adapaun pendapatan desa tahun 2015 sebesar Rp. 1.257.188.000 M (Satu milyar dua
ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari :
URAIAN JUMLAH ( Rp )
A. Pendapatan Asli Desa 244.220.000
1. Hasil usaha Desa
2. Hasil kekayaan Desa
3. Hasil swadaya dan partisipasi
4. Hasil gotong royong
5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2.000.000
171.960.000
10.000.000
40.160.000
20.100.000
B. Dana perimbangan 56.075.000
1. Upah pungut PBB
2. Alokasi Dana Desa
3.500.000
52.575.000
C. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1.256.893.000
1. Bantuan keuangan dari pemerintahan
2. Propinsi (Bali deso mbangun desa )
3. Bantuan kearsipan
4. Penerimaan TPAPD ( Pem kab )
5. PN.PM.MD
950.000.000
40.000.000
2.000.000
4.893.250
260.000.000
Jumlah perkiraan pendapatan 1.557.188.000
Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2015 adalah Rp.
1.557.188.000,- ( Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan
ribu rupiah ).yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana Anggaran Belanja ( RAB ) dan
Rencana Anggaran Kegiatan ( R AK ) yang menjadi dasar APB Des tahun 2013.

9. Pada intinya bahwa RKP Desa ini menampung semua potensi pendapatan yang
masuk ke desa baik yang memalui rekening Desa ataupun tidak melalui rekening Desa.
C. Belanja Desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh
desa. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 terdiri belanja langsung dan
belanja tidak langsung. Pada prinsipnya penyusunan RKP harus berimbang antara pendapatan
dengan Belanja desa sehingga jumlah tidak ada selisih.
Pola pembelanjaan dalam RKP desa ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan
APB Des sehingga jumlah yang ada dalam RKPDesa dan yang masuk APBDes sama, berikut
pola belanjanya :
a. Pola Belanja dalam RKP Des tahun 2015
URAIAN JUMLAH ( Rp )
A. Belanja langsung
 Operasional Pemerintah Desa
 Pembangunan Fisik
 Pembangunan Ekonomi
 Pembangunan Sosial Budaya
1.421.750.000
14.500.000
877.000.000
280.000.000
250.250.000
B. Belanja Tidak lansung
 Gaji Pegawai / Penghasilan tetap
 Belanja Bantuan Keuanagan
 Belanja Tunjangan
 Belanja Bantuan Sosial
 Belanja tidak terduga
135.438.000
105.250.000
5.000.000
2.882.000
12.120.000
10.186.000
Jumlah perkiraan belanja 1.557.188.000
BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat
kecamatan,kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan
semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber
penyebab masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif. Ketidakcermatan
indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan

10. menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya
akan terjadi in-efisiensi anggaran.
Dalam menyusunan RKP Desa tahun 2015 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai
berikut :
A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
B. Berdasarkan RPJM Des
C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
D. Berdasarkan analisa keadaan darurat.
A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap
kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Des tahun
2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015.
Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RKP Desa tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
1. Kegiatan yang biayai oleh Pemerintah Daerah ( DPU )
 Keberhasilan Dilaksanakannya Perbaikan Sarana Prasarana Jalan
Desa poros Kedungjaran – Purworejo dan Lingkar Selatan Dusun III -
IV
 Permasalahannya Pengerjaan yang bersamaan dengan datangnya
musim penghujan dan Banjir mengakibatkan Jalan yang baru saja
diaspal kembali rusak parah.
2. Kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten ( Azas Proposional / ADD )
 Keberhasilan Pavingisasi jalan dusun III.
 Permasalahan Dana yang ada tidak mencukupi dan kurangnya
swadaya masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak
mencapai dengan sasaran yang dituju.
3. Kegiatan yang dibiayai dari APBDes
 Keberhasilannya Pelaksanaan Perbaikan Drainase Pembuangan air
di perbatasan dusun I dan II serta Pembangunan Jembatan Gang
Penghubung dari jalan desa ke wilayah pemukiman di dusun IV.
 Hambatannya minimnya kas desa sehingga belum dapat untuk
memaksimalkan kegiatan yang ada dan Pembangunan masih
setengah jadi
B. Berdasarkan RPJM Des

11. Berdasarkan Peraturan desa Kedungjaran Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJM Des
tahun 2011-2015, ada beberapa prioritas pembangunan tahun 2015. Ada beberapa pekerjaan
di desa Kedungjaran yang perlu segera di selesaikan antara lain
1. 15 dibidang Pengembangan Fisik
2. 2 dibidang pembangunan Ekonomi
3. 4 dibidang pembangunan social budaya.
Akan tetapi dari semuanya belum terlaksana semuanya.
C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
RKP desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses
penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah,mulai evaluasi
rencana kerja kecamatan dan ataupun evaluasi pelaksaan RKP daerah tahun sebelumnya serta
prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa
benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah,
maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi
tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan
sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu
didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan
masyarakat.
D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang
muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebablain yang apabila tidak
segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah
mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa , antara lain :
1. Belum adanya Gedung Balaidesa yang syah secara hukum adalah milik
Pemerintah Desa.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga
mengganggu aktifitas kerja para perangkat desa yang mengakibatkan kurang
atau lambannya pelayanan kepada masyarakat.
3. Jalan lintas desa di dusun IV yang apabila pada musim hujan longsor karena
letak jalan tersebut dipinggir Sungai sehingga menyempit yang mengakibatkan
kendaraan tidak bisa lewat dan sangat mengganggu transportasi yang ada.

12. 4. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan
genangan air yang memadai sehingga bila musim hujan terjadi banjir yang
berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan.
5. Masih banyaknya warga yang belum mendapatkan sarana air bersih sehingga
kesulitan akan air bersih terutama pada musim kemarau.
6. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam,
dan untuk darurat diperlukan Diesel dengan kapasitas mencukupi guna
mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 102 Ha.
7. Pavingisasi Jalur dalam desa ( Gang ) untuk memudahkan transportasi warga
dan pengangkutan hasil Produksi Pertanian dan UKM dari warga.
8. Perbaikan akan kerusakan pasca banjir terhadap sarana prasarana Jalan Desa.
BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Arah kebijakan / prioritas program pembangunan desa Kedungjaran yang tersusun
dalam RKP Des tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan
sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif
untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti ,Pendidikan , Kesehatan ,
pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung
dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang
sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan
anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempuyai sumber daya.
Rumusan prioritas program pembangunan desa Kedungjaran secara rinci
dikelompokan sebagi berikut :
No Bidang & Kegiatan Tujuan Anggaran Lokasi
1 Pengembangan Wilayah
1.1 Pekerjaan Umum
1.1.1
Revitalisasi Jalan dan
Tanggul Pinggir Kali sragi
1. Melancarkan mobilitas
dan Tranportasi Warga
2. Mencegah Luapan air
Kali Sragi
1.500.000.000
Dusun IV
Rt 13/06
1.1.2
Pengadaan 2 (dua) unit
Diesel Kapasitas Besar
( 32 PK )
Mengatasi kekurangan air
untuk pertanian
64.000.000
1.1.3 Balai Desa Memberi kepastian Hukum 500.000.000 Desa

13. atas Kebutuhan Kantor
Pelayanan Pemerintah Desa
1.1.4
Perbaikan Aspal Pasca
Banjir
Memperbaiki kerusakan
sarana Jalan Desa yang
rusak parah pasca banjir
untuk memperlancar
Transportasi dan mobilitas
warga baik untuk
kepentingan pribadi maupun
ekonomi.
40.000.000
Dusun II-
III-IV
1.1.5 Jalan Usaha Tani
Memperlancar Akses
Tranportasi dan
Pengangkutan hasil
Pertanian
100.000.000
Dusun I
EX RAM
& Bimas
1.1.6 Pavingisasi
Memperlancar Akses
Tranportasi dan
Pengangkutan hasil UKM
20.000.000
Dusun II
RT 005
RW 003
1.1.7 Perbaikan Drainase
Memperlancar arus air
pembuangan Limbah
Rumah tangga dan
Genangan bila terjadi Hujan
dari Dusun II dan Dusun III
130.000.000
Dusun I
1.1.8
Jalan Lingkar Utara dan
Pembuatan Talud
Memperlancar Akses
Tranportasi dan
Pengangkutan hasil UKM
325.000.000
Dusun I
dan Dusun
II
1.1.9
Drainase kanan kiri jalan
desa
Memperlancar aliran air
pada saat hujan dan ketika
banjir
200.000.000
Dusun III
dan Dusun
IV
1.1.10
Pembuatan Sumur Air
Dalam dan Menaranya
Menambah layanan
BPSPAM terhadap warga
yg belum terlayani sarana
air bersih
300.000.000
Desa
1.1.11 Pengaspalan jalan
Memperlancar akses
transportasi dan
Pengangkutan Produksi
UKM
40.000.000
Dusun I
1.1.12
Pavingisasi gang desa dan
drainase kecil
Memperlancar akses
transportasi dan aliran air
pada saat hujan
120.000.000
Dusun I,
Dusun II,
Dusun III,
Dusun IV

14. 1.1.13
Pembuatan jalan tembus
ke lapangan
Memperlancar akses
transportasi pertanian
10.000.000
Dusun I
1.1.14 Penerangan jalan
Menciptakan Kenyamanan
dan keamanan bagi para
pengguna jalan
10.000.000
Dusun I,
Dusun II,
Dusun III,
Dusun IV
1.1.15
Pembuatan Sodetan
(gorong-gorong) jalan raya
Sragi-Bojong
Memperlancar aliran air
pada saat terjadi Genangan
air ( banjir ) di selatan jalan
raya kea rah utara jalan raya
dan mempercepat surutnya
air
110.000.000
Dusun I
II Bidang Ekonomi
2.1 Pertanian
2.1.1 Pengadaan kios tani
Memudahkan petani dalam
memperoleh kebutuhan
pertanian
150.000.000
Dusun I
2.2 PKK
2.2.1 Pengadaan warung PKK
Memberi kemudahan bagi
anggota untuk memasarkan
hasil UKM
150.000.000
Dusun II
III Sosial dan Budaya
3.1 Karang Taruna
3.1.1 Pembuatan studio musik
Memberi wadah bagi
generasi muda dalam
menyalurkan bakat musik
30.000.000
Dusun III
3.1.2
Revitalisasi lapangan bola
dan pembuatan sarana
olahraga
Memberi wadah bagi
generasi muda dalam
menyalurkan bakat olahraga
kedepan bisa dikembangkan
pembuatan SSB
300.000.000
Dusun I
3.1.3 Pengadaan radio desa
Mengembangkan kreatifitas
anak muda dan memberikan
informasi tentang desa
25.000.000
Dusun II
3.2 PKK
3.2.1
Pengadaan pelatihan-
pelatihan
Memberikan bekal
ketrampilan kepada
pemuda-pemudi dan ibu-ibu
7.500.000
Dusun I,
Dusun II,
Dusun III,
Dusun IV
B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten

15. Prioritas program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten merupakan program
dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kedungjaran,
tetapi pemerintah desa belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan
1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk melaksanakan
2. Ketersedian sumber daya desa tidak tersedia baik SDM maupun prasarana
pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan
( Musrenbangcam ) oleh delegasi desa Kedungjaran secara partisifatif pada forum
musrenbangdes dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain
1. Bidang Pengembangan Wilayah
a. Revitalisasi Jalan dan Tanggul Pinggir Kali sragi
b. Pengadaan 2 unit Diesel Kapasitas Besar ( 32 PK )
c. Balai Desa
d. Perbaikan Aspal Pasca Banjir
e. Jalan Usaha Tani
f. Pavingisasi
g. Penambahan Sumur Air Dalam dan Menaranya
h. Jalan Lingkar Utara dan Pembuatan Talud
i. Drainase kanan kiri jalan desa
j. Pengaspalan jalan
k. Pavingisasi gang desa dan drainase kecil
l. Pembuatan jalan tembus ke lapangan
m. Penerangan jalan
n. Pembuatan sodetan (gorong-gorong) jalan raya Sragi-Bojong
2. Bidang Ekonomi
a. Pengadaan kios tani
b. Pengadaan warung PKK
3. Bidang Sosial & Budaya
a. Pembuatan studio music
b. Revitalisasi lapangan bola dan pembuatan sarana olahraga
c. Pengadaan pelatihan-pelatihan
C. Pagu Anggaran Sementara
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan
pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber pada desa yang
berasal dari :

16. 1. Hasil lelang tanah kas desa
2. Dana ADD
3. Bantuan Pemerintah ( Pemerintah Pusat,Propinsi ataupun Pemerintahan
Kabupaten )
Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP desa tahun
2015 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksaan forum Musrenbangdes. RKP Desa. Hasil
kesepakatan tersebut sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung ( Rutin ) sebesar 70 % dari total belanja desa
2. belanja Langsung ( pembangunan ) sebesar 30 % dari total belanja desa yang terbagi
menjadi
 Bidang pengembangan wilayah sebesar 55 % dari total belanja langsung
 Bidang pengembangan ekonomi sebesar 25 % dari total belanja langsung
 Bidang social & Budaya sebesar 20 % dari total belanja langsung
Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut,diharapkan Visi dan Misi desa
terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan memalui pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran
belanja dalam RKP desa tahun 2015 tercantum dalam keputusan Kepala Desa ini.
BAB V
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh
sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang saling bekerja sama
membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari
perencaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama
lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang irformasi bagi masyarakat yang
memadai.
Diharapkan penyususnan RKP desa yang benar-benar partisifatif dan kebutuhan riil
masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa
selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka
diharapkan dalam proses penyusunan APB desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara
proposional.
Ditetapkan di : Kedungjaran
Pada tanggal : 5 Februari 2014
Kepala Desa Kedungjaran

17. S A R I D J O
BERITA ACARA
Nomor : 029/2013/II/2014
Pada hari Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas
yang di mulai dari jam delapan tiga puluh malam sampai jam sebelas tiga puluh malam
WIB yang bertempat di Sekretariat Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi kabupatenj
Pekalongan telah diadakan rapat dalam rangka membahas :
1. Rencana Pembangunan tahun 2014

18. 2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang
Kecamatan tahun 2015.
Rapat dihadiri Kepala desa beserta Perangkat Desa, Tim Monitor dari Kecamatan
Sragi, BPD, LPMD, PKK, karang Taruna, Rt dan Rw serta Tokoh Masyarakat sebagaimana
daftar hadir terlampir.
Dalam rapat desa tersebut telah diperoleh kata sepakat atas pokok-pokok pembicaraan oleh
peserta rapat sehingga dapat menetapkan :
1. Rencana Pembangunan tahun 2014
2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang
Kecamatan tahun 2015.
Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Dibuat di : Kedungjaran
Tanggal : 29 Januari 2014
Kepala Desa Kedungjaran
S A R I D J O

19. METRIK RENCANA KERJA DESA KEDUNGJARAN
TAHUN 2014
Desa : Kedungjaran
Kecamatan : Sragi
No Uraian Kegiatan
Lokasi
Dusun
RT/RT
Volume Tujuan/Manfaat
Sumber Biaya Yang direncanakan
Jumlah (RP) KetSwadaya
(Rp)
ADD (Rp)
APBD Kab.
(Rp)
APBD Prop.
(Rp)
APBN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6+7+8+9+10) 12
1
Perbaikan Aspal Paska
Banjir
Desa 1.500 M2
Memperlancar LALIN - - - 64.000.000 - 64.000.000
2 Pengaspalan jalan gang Rt 2 & 4 900 M2
Memperlancar LALIN - - - 150.000.000 - 150.000.000
3
Pemasangan
Penerangan Jalan-jalan
Desa 50 Unit
Menjaga keamanan &
kenyamanan warga
- - 10.000.000 - - 10.000.000
4 Pengadaan Kios Tani Desa 1 Unit
Mempermudah kebutuhan
Pertanian
- - 150.000.000 - - 150.000.000
5
Revitalisasi Lap.Bola
dan Pembuatan sarana
olah raga
Dusun I 2 unit
Memberikan wadah
Pemuda dalam penyaluran
bakat
- - - 300.000.000 - 300.000.000
6
Pembuatan Studio
Musik
Desa 1 Unit
Memberikan wadah
Pemuda dalam penyaluran
bakat bernusik
- - - 30.000.000 - 30.000.000
7 Pengadaan Radio Desa Desa 1 Kegiatan
Mengembangkan
Kreatifitas Pemuda dalam
memberikan Informasi
- - - 25.000.000 - 25.000.000
8
Pembuatan Sumur Air
Dalam dan Menara
Desa 1 Kegiatan
Menambah layanan air
bersih ke warga
- - - 300.000.000 - 300.000.000
9
Pengadaan Pelatihan-
Pelatihan
Desa 1 Kegiatan
Memberikan bekal
ketrampilan Pemuda-
Pemudi dan kaum Ibu
- - - 10.000.000 - 10.000.000
Kedungjaran, 10 Februari 2014
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O

20. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2014
Desa : Kedungjaran
Kecamatan : Sragi
No
SKPD yang
dituju
Uraian kegiatan
Lokasi
RT/RW
Volume Tujuan/manfaat
Sumber Biaya Yang direncanakan
Jumlah (RP) KetSwadaya
(Rp)
ADD (Rp)
APBD Kab.
(Rp)
APBD Prop.
(Rp)
APBN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11=(6+7+8+9+1
0)
12
1
Dinas
Pertanian
Pengadaan 2
Unit Diesel
Kapasitas besar
Desa 2 Unit Mengairi sawah - - - 64.000.000 - 64.000.000
2
DPU
Bina Karya
Pembangunan
Balai Desa
Desa 1 Unit Pelayanan Masyarakat 5.000.000 30.000.000 70.000.000 100.000.000 300.000.000 505.000.000
3 DPU Pavingisasi Dusun II 1,5 x 100 M
Memperlancar
pedagang kecil
- - 20.000.000 - - 20.000.000
4 DPU
Perbaikan
Drainase
Dusun I 630 M3
Melancarkan arus air di
musim hujan untuk
menghidari banjir
1.000.000 - - - 130.000.000 131.000.000
5 DPU
Jalan Linghkar
Utara dan
Pembuatan
talud
Dusun I &
II
2.250 M2
Memperlancar akses
transportasi hasil
pertanian
100.000.000 250.000.000 - 350.000.000
6 DPU
Pengaspalan
Jalan
Dusun IV 1000 M2
Memperlancar akses
transportasi dan
Pengangkutan produk
UKM
- - - 40.000.000 - 40.000.000
7
Dinas
Pertanian
Perbaikan Jalan
Usaha Tani
Dusun I 2,5x1500 M
Memperlancar hasil
panen
- - 100.000.000 - - 100.000.000
8 DPU
Revitalisasi
Jalan dan
Tanggul sungai
Dusun IV 2.700 M3
Memperlancar
mobilitas dan
transprotasi warga dan
penanggulangan luapan
air kali Sragi
- - - - 1.500.000.000 1.500.000.000
Kedungjaran, 10 Februari 2014
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O