3. Pelanggaran HAM merupakan tindakan
pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh
individu maupun oleh institusi negara atau
institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain
tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan
rasional yang menjadi pijakannya.
10. PELANGGARAN HAM BERAT
UU No. 39 Th 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 104 ayat
(1) yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat”
adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang
atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing),
penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau
diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic
diserimination).
Dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia juga disebutkan mengenai jenis-jenis dari
pelanggaran Ham berat sebagaimana dituangkan dalam pasal
7 sampai dengan pasal 9.
- Pasal 7
Pelanggaran hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi dua:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan;
11. Genocide atau Kejahatan Genosida
Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan
tindakan kekerasan (Pasal 8 UUD No.26/2000 Tentang
Pengadilan HAM)
Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur
oleh milisi Janjaweed di Sudan pada tahun
2004
12. • Dalam pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.
13.
14. Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan
yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil seperti
pengusiran penduduk secara paksa,
pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dll
Romusha di Indonesia
15. Dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,
berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara
paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang
melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional;
16. f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
sterilisasi secara paksa atau bentuk bentuk
kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
atau perkumpulan yang didasari persamaan
paham politik, ras, kebangsaan, etnis,budaya,
agama, jenis kelamin atau alas an lain yang telah
di,akui secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid (pemisahan ras yang dilakukan
pemerintah dengan tujuan melindungi hak istimewa
suatu ras/ bangsa)
17.
18. Jenis dari kejahatan perang yakni sebagaimana tertuang
dalam Statuta Roma sebagai berikut:
Article 8: war crimes in particular when committed as part
of a plan or policy or as part of a large scale commission of
such crimes. (kejahatan perang khususnya saat dilakukan
sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau sebagai
bagian dari sebuah komisi skala besar dari kejahatan
tersebut)
Pelanggaran hukum dan kebiasaan serius lainya yang berlaku
dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka yang
ditetapkan hukum internasional
21. Penegakan HAM di Indonesia
• Tujuan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
adalah :
Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa, bagaimana
dan untuk apa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) itu
• Manfaat penegakan hak asasi manusia (HAM) di
Indonesia adalah :
– Dapat memecahkan permasalahan tentang HAM yang
ada di Indonesia.
– Dapat mengetahui sumber hukum tentang penegakan
Hak Asasi Manusia (HAM).
22. Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal
penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Namun masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang
belum terselesaikan dengan baik, banyak pihak yang masih
ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di
Indonesia, dan faktor penyebab kurang ditegakkannya HAM di
Indonesia.
Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok.
Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan
agar warga negara dapat hidup sesuai dengan
kemanusiaannya.
23. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat
mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan
sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban
diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram,
ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun
ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat
pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan
hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi, anti-terorisme,
dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan
secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten.
24. Lembaga Penegakan HAM
a. Komnas HAM
b. Pengadilan HAM
c. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
e. Komisi Nasional Perlindungan Anak
25.
26. 1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam
upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap
negara
hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas
beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini
contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga
memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang
telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban
sipil, wanita dan anak-anak.
27. 2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan
HAM
Antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan
Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan
kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan
telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres
nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti
Kekerasan terhadap perempuan
28. 3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26
tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih
banyak UU yang lain yang belum tersebutkan
menyangkut penegakan hak asasi manusia.
