Dokumen ini membahas tentang demokrasi Pancasila dan perkembangan politik pada masa Orde Baru di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru diawali setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 untuk mengatasi keamanan negara pasca Gerakan 30 September 1965. Masa Orde Baru melaksanakan demokrasi Pancasila dengan musyawarah dan mufakat serta melakukan pemilu berkesinambungan, penyederhanaan partai politik, dan pedoman pengh

1. DEMOKRASI PANCASILA DAN PERKEMBANGAN
POLITIK MASA ORDE BARU
RIFDA NADIFAH
XII IIS - 2

2. PETA KONSEP
KEBIJAKAN EKONOMI
PADA MASA ORDE BARU
KEBIJAKAN POLITIK
PADA MASA ORDE BARU
DEMOKRASI PANCASILA DAN
PERKEMBANGAN POLITIK
EKONOMI MASA ORDE BARU

3. LATAR BELAKANG
Pemerintahan Orde Baru diawali dengan
terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang
dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk
segera mengatasi keamanan negara yang dalam
situasi & kondisi yang tidak konduif akibat dari
Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI.

4. DEMOKRASI PANCASILA MASA ORDE BARU
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
mengutamakan musyawarah & mufakat. Pada masa
awal pemerintahan Orde Baru , Presiden Soeharto
bertekad melaksanakan Pancasila & UUD 1945 secara
murni & konsekuen. Pembangunan di segala bidang
yang direncanakan secara bertahap dirumuskan
melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun ( Repelita )

5. KEBIJAKAN POLITIK PADA
MASA ORDE BARU
1. PEMBUBARAN PKI
Berdasarkan Ketetapan (Tap) MPR No.XXIV/MPRS/1996,
PKI resmi dibubarkan & dinyatakan sebagai organisasi
terlarang di seluruh Indonesia
2. PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
Pemerintah melakukan penyederhanaan & penggabungan
(fusi) partai-partai politik yang ada menjadi partai (PPP, Partai
Demokrasi Indonesia, Partai GOLKAR)

6. 3. PELAKSANAAN PEMILU YANG
BERKESINAMBUNGAN
Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu
yang berkesinambungan sebanyak 6 kali yaitu tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
4. PERAN GANDA / DWIFUNGSI ABRI
Peran Ganda yang dimaksud adalah peran dalam
bidang pertahanan keamanan & sosial-politik-
ekonomi.. Hal ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa ABRI merupakan dinamisator & stabilitator
artinya sebagai dinamisator, militer berperan sangat
aktif sejak perang kemerdekaan, sedangkan arti peran
stabilitator yaitu upaya mencegah perpecahan bangsa
setelah peristiwa G30 S PKI 1965

7. 5. PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA (P-4)
Sejak 1978, pemerintah
menyelenggarakan
penataran P4 bagi seluruh
lapisan masyarakat di
Indonesia. Tujuannya
memberi pemahaman yang
sama tentang Demokrasi
Pancasila
6. PENATAAN POLITIK LUAR
NEGERI INDONESIA
Indonesia kembali
anggota PBB pada 28
September 1966. Indonesia
juga berperan aktif dalam
organisasi regional ataupun
internasional, seperti
OkI,OPEC, APEC,dan ASEAN

8. KEBIJAKAN EKONOMI PADA
MASA ORDE
BARU

9. Pada April 1969, pemerintah menyusun landasan pembangunan
dinamakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ( Repelita )
 Repelita I : Upaya rehabilitasi sarana & prasarana penting,
pengembangan iklim usaha, & investasi
 Repelita II & III : Perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas
nasional, & pemerataan pembangunan dengan penekanan pada
sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah
menjadi bahan baku
 Repelita IV dan V : Pembangunan mulai meningkat ke sektor
industri yang menghasilkan barang – barang ekspor, pengolahan
hasil pertanian, dan industri padat karya serta industri yang
menghasilkan mesin – mesin industri

10. RUNTUHNYA PEMERINTAHAN
MASA ORDE
Runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah krisis moneter tahun
1997. Sejak tahun 1997 kondisi krisis ekonomi terus memburuk
seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.
Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara
kemiskinan rakyat terus meningkat.
Tanggal 20 Mei 1998 situasi negara semakin tidak menentu,
puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan
aksi demontrasi di Gedung MPR/DPR. Mereka menuntut turunnya
Suharto sebagai Presiden RI. Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00
WIB, Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai
presiden RI.

11. TERIMA KASIH
RIFDA NADIFAH
XII IIS - 2