SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
AKUNTANSI PASCA TAX AMNESTY
PSAK 70
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
RUANG LINGKUP
Memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun
pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Tax
Amnesty
Memandu wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty,
agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi
dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di
kemudian hari
Secara Khusus Pernyataan ini mengatur perlakuan
akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan
pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak .
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
DEFINISI
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
• aset yang timbul dari pengampunan pajak
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan
Pajak.
Aset pengampunan pajak
• nilai aset berdasarkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak.
Biaya perolehan aset
pengampunan pajak
• liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan
aset pengampunan pajak.
Liabilitas
pengampunan pajak
• penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap
aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur
dalam UU Pengampunan Pajak.
Pengampunan pajak
• surat yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan sebagai bukti pemberian
pengampunan pajak.
Surat Keterangan
Pengampunan Pajak
(Surat Keterangan)
• surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk mengungkapkan aset, liabilitas,
nilai aset neto, serta penghitungan dan
pembayaran uang tebusan..
Surat Pernyataan
Harta untuk
Pengampunan Pajak
(Surat Pernyataan
Harta)
• sejumlah uang yang dibayarkan ke kas
negara untuk mendapatkan
pengampunan pajak.
Uang tebusan
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
DEFINISI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Diterbitkan Surat
Keterangan
Pengampunan Pajak
TIDAKDISYARATK
AN
SAK ?
Diakui sebagai Aset dan
Liabillitas Pengampunan
Pajak
Tidak diakui sebagai Aset
dan Liabillitas
Pengampunan Pajak
YA
Mengukur, Manyajikan dan
mengungkapkan aset dan
liabillitas pengampunan pajak
Aset dan liabillitas Liabillitas
• Diukur sebesar biaya perolehan, merupakan
deemed cost dan sebagai dasar untuk
melakukan pengukuran.
• Diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk
menyerahkan kas dalam menyelesaikan
kewajiban yang berkaitan langsung dengan
perolehan aset
ENTITAS
a. mengakui selisih antara aset pengampunan pajak
dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam
pos tambahan modal disetor . Jumlah tersebut
tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi
maupun direklasifikasi ke saldo laba.
b. mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam
laba rugi pada periode Surat Keterangan
disampaikan.
ENTITAS
c. melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset
pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi
pada periode Surat Keterangan disampaikan
sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat
hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim
atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak
tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum
dikompensasi, dan provisi pajak sebelum
menerapkan Pernyataan ini.
d. diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk
mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar
sesuai dengan SAK pada tanggal Surat
Keterangan.
ENTITAS
e. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar
pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya
perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak
yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam
saldo tambahan modal disetor. Nilai hasil
pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi
entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran
setelah pengakuan awal .
ENTITAS
f. Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan
pajak mengakibatkan entitas memperoleh
pengendalian atas investee sesuai PSAK 65:
Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas
disyaratkan untuk, selama periode pengukuran
kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak pada tanggal Surat
Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai
setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017.
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan
liabilitas pengampunan pajak mengacu pada
SAK yang relevan, termasuk, namun tidak
terbatas pada :
(a) Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13:
Properti Investasi.
(b) Persediaan, sesuai dengan PSAK 14:
Persediaan.
(c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi
pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
(d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.
(e) Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19:
Aset Takberwujud.
(f) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55:
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
PENGHENTIAN PENGAKUAN
• Entitas menerapkan kriteria penghentian
pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas
pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan
dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan
liabilitas tersebut.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
PENYAJIAN
• disajikan secara terpisah dari aset dan
liabilitas lainnya dalam laporan posisi
keuangan.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Entitas memiliki informasi yang
memadai untuk melakukan pemisahan
klasifikasi tersebut.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut
bersifat arbitrer, maka aset dan liabilitas
pengampunan pajak sebagai bagian dari aset
tidak lancar dan liabilitas jangka panjang
disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Aset dan liabilitas
pengampunan pajak
• Entitas mereklasifikasi, yang sebelumnya
disajikan ke dalam pos aset dan liabilitas serupa,
ketika:
• entitas mengukur kembali aset dan liabilitas
pengampunan pajak entitas memperoleh
pengendalian atas investee
• entitas memperoleh pengendalian atas investee
Aset dan liabillitas
pengampunan pajak
• Entitas menyajikan kembali laporan
keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika
tanggal laporan keuangan tersebut adalah
setelah tanggal Surat Keterangan.
• Entitas tidak melakukan saling hapus
antara aset dan liabilitas pengampunan
pajak.
Aset dan liabillitas
pengampunan pajak
PENYAJIAN
PENGUNGKAPAN
• Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya,
tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai
aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan,
serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.
• Entitas menggunakan pertimbangannya dalam
mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta
rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak
signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan
informasi yang relevan dan andal.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
KETENTUAN TRANSISI
• Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan ,
jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan
paragraf 06 .
• Entitas menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini
secara prospektif, jika entitas memilih kebijakan akuntansi
sesuai dengan paragraf 07.Laporan keuangan untuk
periode sebelum tanggal efektif Pernyataan ini tidak perlu
disajikan kembali.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
TANGGAL EFEKTIF
• Pernyataan ini berlaku sejak tanggal pengesahan
UU Pengampunan Pajak.
AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015PPA FEUI
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Sri Apriyanti Husain
 
Psak 66 pengaturan bersama 170202015
Psak 66 pengaturan bersama 170202015Psak 66 pengaturan bersama 170202015
Psak 66 pengaturan bersama 170202015PPA FEUI
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Aset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptx
Aset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptxAset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptx
Aset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptxSIMONFATINASA
 
2 pelaporan dan analisis keuangan
2 pelaporan dan analisis keuangan2 pelaporan dan analisis keuangan
2 pelaporan dan analisis keuanganreidjen raden
 
6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasireidjen raden
 
Cash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan Keuangan
Cash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan KeuanganCash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan Keuangan
Cash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan KeuanganBudianto Budie
 
Pengenalan teori Akuntansi
Pengenalan teori AkuntansiPengenalan teori Akuntansi
Pengenalan teori AkuntansiEkal Kurniawan
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganadaaje
 
Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)
Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)
Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)rohima _yesung
 
Pengauditan siklus jasa personalia
Pengauditan siklus jasa personaliaPengauditan siklus jasa personalia
Pengauditan siklus jasa personaliaDina Nurmariyani
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPerum Perumnas
 

La actualidad más candente (20)

Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Psak 66 pengaturan bersama 170202015
Psak 66 pengaturan bersama 170202015Psak 66 pengaturan bersama 170202015
Psak 66 pengaturan bersama 170202015
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Aset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptx
Aset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptxAset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptx
Aset Tetap PSAK 16 Kelompok 7 .pptx
 
Kel.10
Kel.10Kel.10
Kel.10
 
2 pelaporan dan analisis keuangan
2 pelaporan dan analisis keuangan2 pelaporan dan analisis keuangan
2 pelaporan dan analisis keuangan
 
6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi
 
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
 
Cash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan Keuangan
Cash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan KeuanganCash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan Keuangan
Cash Basis vs Accrual Basis_Analisis Laporan Keuangan
 
Pengenalan teori Akuntansi
Pengenalan teori AkuntansiPengenalan teori Akuntansi
Pengenalan teori Akuntansi
 
Rerangka konseptual sak (kdpplk)
Rerangka konseptual sak (kdpplk)Rerangka konseptual sak (kdpplk)
Rerangka konseptual sak (kdpplk)
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
 
Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)
Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)
Investasi dalam sekuritas saham dan sekuritas utang (C-17 INTERMEDIATE 2)
 
Analisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasiAnalisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasi
 
Pengauditan siklus jasa personalia
Pengauditan siklus jasa personaliaPengauditan siklus jasa personalia
Pengauditan siklus jasa personalia
 
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBANTEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
 

Destacado

Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Prie Yono
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyGodang Panjaitan
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuPatricia Njoto
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajakomni sukses
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskalguest841855
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeAsep suryadi
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Yuswadi Mulya
 
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]forum_dosen
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 forum_dosen
 
Pajak spt badan
Pajak   spt badan Pajak   spt badan
Pajak spt badan Yan Chen
 
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilPembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilrobertlambey
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)KhairilJaa
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph uploadharsela
 
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaTax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaDeny Zaenal Faizin
 
Pajak kel.7 3 akt bab 22
Pajak kel.7 3 akt  bab 22Pajak kel.7 3 akt  bab 22
Pajak kel.7 3 akt bab 22Emilia Wati
 
Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004John Wilson
 

Destacado (20)

Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
 
Pembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatanPembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatan
 
Presentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax AmnestyPresentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax Amnesty
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
 
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
 
Pajak spt badan
Pajak   spt badan Pajak   spt badan
Pajak spt badan
 
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilPembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph upload
 
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan SwastaTax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta
 
Pajak kel.7 3 akt bab 22
Pajak kel.7 3 akt  bab 22Pajak kel.7 3 akt  bab 22
Pajak kel.7 3 akt bab 22
 
Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004Tactical Pistol and Carbine Course 2004
Tactical Pistol and Carbine Course 2004
 

Similar a Akuntansi Aset dan Liabilitas Tax Amnesty

Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdfpadlah1984
 
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptxAkuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptxBagusPrasetyo85
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015PPA FEUI
 
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxPSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxtempehienak3
 
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGAkt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGnoval dwi ridzkiana
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAngga Septiawan
 
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...noval dwi ridzkiana
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanchuichoco
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptxEllaYolla
 
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14ganda1988
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46TANTO CHANDRA
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46TANTO CHANDRA
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxgaluhvindriarso1
 
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAkuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangEva Hadi Yanii
 
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangEva Hadi Yanii
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxsafiraaa0024
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri Yanti
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangIndri Yanti
 

Similar a Akuntansi Aset dan Liabilitas Tax Amnesty (20)

Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
 
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptxAkuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
Akuntansi-Pajak-Penghasilan-dan-Pencatatan-transaksi.pptx
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
 
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptxPSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
PSAK 46 PAJAK KELOMPOK 5 UNIV WP SBY.pptx
 
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANGAkt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
Akt Pajak,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, ISTITUT STIAMI TANGERANG
 
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMIAkt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
Akt_Pajak,Angga Septiawan,Suryanih,PSAK46,STIAMI
 
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
AKT_PAJAK,Noval Dwi Ridzkiana,Suryanih,PSAK 46, institut ilmu sosial dan mana...
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilanPErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
PErnyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx
 
Psak 46
Psak 46Psak 46
Psak 46
 
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14Sektor publik internasional standar akuntansi 14
Sektor publik internasional standar akuntansi 14
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK 46
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI, PSAK46
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
 
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAkuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
Akuntansi Pajak, Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
 
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI TangerangAKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Eva Hadi Yani, Suryanih, PSAK 46, STIAMI Tangerang
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
 
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMIIndri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
Indri,yanti,Psak 46 tentang pajak penangguhan-Suryani,STIAMI
 
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus TangerangAKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
AKT_Pajak,indri,suryani,PSAK46,STIAMI Kampus Tangerang
 

Último

Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 

Último (16)

Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 

Akuntansi Aset dan Liabilitas Tax Amnesty

  • 1. AKUNTANSI PASCA TAX AMNESTY PSAK 70 AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 2. RUANG LINGKUP Memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Tax Amnesty Memandu wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari Secara Khusus Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak . AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 3. DEFINISI AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK • aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Aset pengampunan pajak • nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak • liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Liabilitas pengampunan pajak • penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak
  • 4. • surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) • surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan Harta) • sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Uang tebusan AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK DEFINISI
  • 5. KEBIJAKAN AKUNTANSI Diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak TIDAKDISYARATK AN SAK ? Diakui sebagai Aset dan Liabillitas Pengampunan Pajak Tidak diakui sebagai Aset dan Liabillitas Pengampunan Pajak YA Mengukur, Manyajikan dan mengungkapkan aset dan liabillitas pengampunan pajak
  • 6. Aset dan liabillitas Liabillitas • Diukur sebesar biaya perolehan, merupakan deemed cost dan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. • Diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas dalam menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset ENTITAS a. mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor . Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. b. mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.
  • 7. ENTITAS c. melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan Pernyataan ini. d. diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan.
  • 8. ENTITAS e. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Nilai hasil pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal .
  • 9. ENTITAS f. Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas investee sesuai PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas disyaratkan untuk, selama periode pengukuran kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal Surat Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
  • 10. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL (lanjutan) Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, termasuk, namun tidak terbatas pada : (a) Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi. (b) Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan. (c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. (d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap. (e) Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud. (f) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 11. PENGHENTIAN PENGAKUAN • Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 12. PENYAJIAN • disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas pengampunan pajak • Entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Aset dan liabilitas pengampunan pajak • Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas pengampunan pajak
  • 13. • Entitas mereklasifikasi, yang sebelumnya disajikan ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, ketika: • entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak entitas memperoleh pengendalian atas investee • entitas memperoleh pengendalian atas investee Aset dan liabillitas pengampunan pajak • Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika tanggal laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan. • Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak. Aset dan liabillitas pengampunan pajak PENYAJIAN
  • 14. PENGUNGKAPAN • Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. • Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 15. KETENTUAN TRANSISI • Entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan , jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 06 . • Entitas menerapkan persyaratan dalam Pernyataan ini secara prospektif, jika entitas memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 07.Laporan keuangan untuk periode sebelum tanggal efektif Pernyataan ini tidak perlu disajikan kembali. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
  • 16. TANGGAL EFEKTIF • Pernyataan ini berlaku sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak. AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK