bahan Sosialisasi UU NOmor 1 Tahun 2011 dalam bentuk materi tayangan penjelasan UU dalam format power point. Dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi undang-undang tersebut

1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

2. Pranata
Han-Kam
LINGKUNGAN
Pranata Pranata
TUGAS
Sos-Bud Ek-Keu
Instansi/
PemProv/PemKot/
Departemen Mitra
PemKab
LINGKUNGAN
INTERNAL
PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN
Lembaga Donor Dunia Usaha/
Internasional Struktur Swasta
Sumber Daya
Kultur
Konsumen Asosiasi Profesi
Pranata Pranata
Masyarakat/LSM
Politik-Hukum Tekno-LH
LINGKUNGAN
KEMASYARAKATAN
2 2

3. POLA PIKIR UU NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ASAS LANDASAN HUKUM
1. Kesejahteraan; UNDANG UNDANG TERKAIT, al;
LANDASAN 2. Keadilan dan pemerataan; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C
3. Kenasionalan; ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat
4. Keefisienan dan kemanfaatan; (2), dan ayat (4), pasal 33 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Filosofis 5. Keterjangkauan dan kemudahan; (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat 2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
6. Kemandirian dan kebersamaan;
•Pancasila diterjemahkan (2), dan ayat (3) Undang- 3. UU No. 4 Thn 1996 tentang Hak Tanggungan
7. Kemitraan;
dalam tata hukum yang Undang Dasar Negara Republik Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
8. Keserasian dan Keseimbangan;
bertujuan untuk 9. Keterpaduan
Indonesia Tahun 1945 Berkaitan Dengan Rumah;
mememajukan 10. Kesehatan 4. UU No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan
kesejahteraan umum, 11. Kelestarian dan keberlanjutan; dan Konsumen;
mencerdaskan kehidupan 12. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 5. UU No 18 Thn 1999 tentang Jasa Konstruksi;
bangsa, dan ikut keteraturan 6. UU No 39 Thn 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
melaksanakan ketertiban 7. UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
dunia yang berdasarkan 8. UU No 28 Thn 2002 tentang Bangunan Gedung;
LATAR BELAKANG kemerdekaan,
9. UU No 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air;
perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Hal ini 10. UU No 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan
1. Peraturan per-uu-an Daerah;
tentang perumahan dan diwujudkan dalam Prinsip
memenuhi kebutuhan 11. UU No 33 Thn 2004 tentang Perimbangan
permukiman, yang ada Penyelenggaraan SUBJEK OBJEK
rumah yang layak dan Keuangan Pemerintah Pusat & Pemerintah
belum sesuai dengan daerah;
paradigma baru terjangkau dalam pembangunan
lingkungan yang aman, 1. Pemerintah 1. Rumah; 12. UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- OTDA perumahan perlu
sehat, serasi dan teratur diarahakan untuk
- Pusat - Daerah 2. Perumahan; 13. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
- Pemberdayaan Ruang;
serta berkelanjutan. mengoptimalkan
2. Masyarakat 3. Permukiman;
Masyarakat 14. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
b. Yuridis peran dan - Orang/ perorangan 4. Lingkungan Hunian; dan
- Kesetaraan dan - Kelompok organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
•Muatan materi pontensi 5. Kawasan Permukiman.
Keterbukaan
merupakan amanah masyarakat - BU. Berbadan HK
2. Masih belum adanya termasuk swasta
UUDNRI Thn 1945 Pasal - Badan Usaha
pembagian peran (role dalam
28H dan pembentukan 3. Lembaga
sharing) dan peran harus dengan Undang- mempercepat
stakeholders bidang pencapaian
Undang
perkim, sasaran
b. Sosiologis
3. Belum mantapnya sistim pembangunan
pembiayaan dan •Pelibatan Pemerintah/
perumahan dan
pembangunan perkim Pemerintah Daerah dan SASARAN
permukiman SUBSTANSI
serta mekanisme pola stakeholder dalam
bantuan yang efisien pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni dan - Bab I Ketentuan Umum 1. Memberikan kepastian Hukum dalam
bagi masyarakat penyelenggaraan perumahan dan kawasan
berpenghasilan rendah terjangkau dalam - Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
lingkungan yang aman, - Bab III Pembinaan permukiman;
4. Belum mantapnya sistim
sehat, serasi dan teratur Mainstream
penyediaan rumah yang - Bab IV Tugas dan Wewenang 2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah
serta berkelanjutan Pengaturan Revisi
bertumpu pada swadaya - Bab V Penyelenggaraan Perumahan serta penyebaran penduduk yang proporsional
UU 4/92
masyarakat - Bab VI Penyelenggaraan Kawasan Permukiman melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan
5. Belum berkembangnya kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang
-Memberikan - Bab VII Pemeliharaan dan Perbaikan
untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan,
rusunawa dan rusunami peluang
Tantangan - Bab VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap terutama MBR;
di perkotaan. kesempatan baru
Pembangunan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
6. Belum mantapnya Perumahan yang seluas- 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber
kelembagaan yang - Bab IX Penyediaan Tanah
luasnya kepada daya alam bagi pembangunan perumahan dengan
melakukan sertifikasi, - Bab X Pendanaan dan Pembiayaan
• Tingginya Backlog dunia usaha/swasta tetap memperhatikan kelestarian fungsi
kualifikasi, regestrasi rumah layak huni 9 dan masyarakat - Bab XI Hak dan Kewajiban lingkungan, baik di kawssan perkotaan maupun
baik untuk orang atau juta pada tahun 2007 sebagai pelaku - Bab XII Peran Masyarakat kawasan perdesaan;
badan • Pertumbuhan utama - Bab XIII Larangan 4. Memberdayakan para pemangku kepentingan
7. Belum adanya kebutuhan rumah pembangunan - Bab XIV Penyelesaian Sengketa bidang pembangunan perumahan dan kawasan
pembagian kewenangan tahunan 800 ribu unit/ perumahan sesuai - Bab XV Sanksi Administratif permukiman;
yang jelas antara tahun, dengan azas dan
pemerintah pusat dan - Bab XVI Ketentuan Pidana
• Luas kawasan tujuan 5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi,
daerah permukiman kumuh, penyelenggaraan - Bab XVII Ketentuan Peralihan sosial, dan budaya; dan
8. Pergeseran peran • Belum mantapnya pembangunan - Bab XVIII Ketentuan Penutup
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni
pemerintah, dunia usaha pengaturan kepastian perumahan melalui dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,
dan masyarakat dalam hukum dalam pengembangan aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
pembangunan bermukim sistem insentif berkelanjutan.
perumahan dan • Otonomi daerah dan -Memperkuat peran LINGKUNGAN STRATEGIS
permukiman penyelenggaraan yang pemerintah dalam
9. Belum adanya larangan terdesentralisasi pembinaan dan 1. KETERSEDIAAN PERANGKAT PERATURAN
pembangunan pengawasan 2. KESADARAN PELAKU PEMBANGUNAN
10. Perlu pengaturan sistim 3. KELEMBAGAAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
pembiayaan 4. KETERSEDIAAN PERANGKAT HUKUM

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
General
BAB I BAB II BAB III
KETENTUAN UMUM ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN
Main Substance BAB IV
BAB V
PENYELENGGARAAN
BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
TUGAS DAN WEWENANG
PERUMAHAN PERMUKIMAN
BAB VIII
BAB VII PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN BAB X
PEMELIHARAAN DAN BAB IX
KUALITAS TERHADAP PENDANAAN DAN
PERBAIKAN PERUMAHAN KUMUH DAN PENYEDIAAN TANAH
PERMUKIMAN KUMUH
PEMBIAYAAN
Supporting Element
BAB XI BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PERAN MASYARAKAT
Law Enforcement
BAB XIII BAB XIV BAB XV BAB XVI
LARANGAN PENYELESAIAN SENGKETA SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PIDANA
Additional Regulation
BAB XVII BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan
kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
 bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan
terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
di seluruh wilayah Indonesia;
 bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi
masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan
satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan
sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan
dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
(LANJUTAN)
 bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang
kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan
masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan
kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak
dan terjangkau;
 bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur
sehingga perlu diganti;

7. BAB I
KETENTUAN UMUM
 Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan
perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah,
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni.
 Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

8. BAB I KETENTUAN UMUM
(LANJUTAN)
 Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan
permukiman.
 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.
 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya
pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi
dan terpadu.

9. BAB I KETENTUAN UMUM
(LANJUTAN)
 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat
dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.
 Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan
upaya masyarakat.
 Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus.
 Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

10. BAB I KETENTUAN UMUM
(LANJUTAN)
 Permukiman kumuh adalah permukiman yang
tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan
prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 Perumahan kumuh adalah perumahan yang
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai
tempat hunian.

11. LANDASAN HUKUM TUJUAN
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), a. memberikan kepastian hukum dalam
Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;
(4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat
b. mendukung penataan dan
(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- pengembangan wilayah serta
Undang Dasar Negara Republik penyebaran penduduk yang
Indonesia Tahun 1945 proporsional melalui pertumbuhan
lingkungan hunian dan kawasan
permukiman sesuai dengan tata ruang
untuk mewujudkan keseimbangan
kepentingan, terutama bagi MBR;
ASAS c. meningkatkan daya guna dan hasil
guna sumber daya alam bagi
a. kesejahteraan;
pembangunan perumahan dengan
b. keadilan dan pemerataan;
c. kenasionalan; tetap memperhatikan kelestarian fungsi
d. keefisienan dan kemanfaatan; lingkungan, baik di kawasan perkotaan
e. keterjangkauan dan kemudahan; maupun kawasan perdesaan;
f. kemandirian dan kebersamaan; d. memberdayakan para pemangku
g.kemitraan; kepentingan bidang pembangunan
h.keserasian dan keseimbangan;
perumahan dan kawasan permukiman;
i. keterpaduan;
j. kesehatan; e. menunjang pembangunan di bidang
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. f. menjamin terwujudnya rumah yang
layak huni dan terjangkau dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi,
teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan.

12. BAB III
PEMBINAAN
PEMBINAAN
Negara bertanggung jawab atas
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman yang
pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah. MELIPUTI
PERENCANAAN;
PENGATURAN;
PENGENDALIAN; DAN
PENGAWASAN
DILAKUKAN OLEH
TINGKAT PUSAT OLEH MENTERI
TINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNUR
TINGKAT KABUPATEN KOTA OLEH
BUPATI/WALIKOTA
DILAKUKAN DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH

13. BAB III PEMBINAAN
(LANJUTAN)
PERENCANAAN
1. Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari
rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.
2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
dengan melibatkan peran masyarakat.
3. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang
dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan
jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah,
dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat provinsi.
5. Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

14. BAB III PEMBINAAN
(LANJUTAN)
1. PENYEDIAAN TANAH;
2. PEMBANGUNAN;
PENGATURAN 3. PEMANFAATAN;
4. PEMELIHARAAN; DAN
5. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
1. RUMAH;
2. PERUMAHAN;
PENGENDALIAN 3. PERMUKIMAN;
4. LINGKUNGAN HUNIAN; DAN
5. KAWASAN PERMUKIMAN.
1. PEMANTAUAN;
PENGAWASAN 2. EVALUASI;
3. KOREKSI.
DILAKUKAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

15. BAB IV
M TUGAS DAN WEWENANG
A
BAB V
I
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
N
BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
S
U BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
B
S BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
T DAN PERMUKIMAN KUMUH
A BAB XI
N PENYEDIAAN TANAH
C BAB X
E PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

16. Pemerintah melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan
PEMERINTAH perumahan dan kawasan
permukiman mempunyai tugas dan
wewenang
TUGAS DAN 1. PEMERINTAH;
2. PEMERINTAH PROVINSI;
WEWENANG : 3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

17. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG
(LANJUTAN)
1. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN
TUGAS STRATEGI NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
PEMERINTAH 2. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NASIONAL
TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL
REKAYASA TEKNOLOGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NASIONAL
TENTANG PENYEDIAAN KASIBA DAN LISIBA;
4. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
5. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
PENYEDIAAN RUMAH DAN PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN HUNIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
6. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA
PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA
PERUMAHAN BAGI MBR;
7. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI MBR;
8. MEMFASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PADA TINGKAT NASIONAL.
9. MELAKUKAN DAN MENDORONG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

18. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG
(LANJUTAN)
TUGAS PEMERINTAH
PROVINSI
1. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT
PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL;
2. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PROVINSI TENTANG
PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGI DI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN
PADA KEBIJAKAN NASIONAL;
3. Merumuskan Dan MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN KASIBA DAN LISIBA
LINTAS KABUPATEN/KOTA;
4. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PADA
TINGKAT PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
6. MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA;
7. MEMFASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
8. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK
MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR;
9. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAGI
MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI MBR; DAN
10. MEMFASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT
PROVINSI.

19. 1. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI;
2. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA
STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL
REKAYASA TEKNOLOGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
4. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI TERHADAP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MELAKSANAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH
LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN
SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL YANG AMAN BAGI KESEHATAN;
6. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
7. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
8. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA;
9. MELAKSANAKAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN;
10. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN
NASIONAL;
11. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
12. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI DI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
13. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG
TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR;
14. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA
BAGI MBR;
15. MENETAPKAN LOKASI KASIBA DAN LISIBA; DAN
16. MEMBERIKAN PENDAMPINGAN BAGI ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA.

20. WEWENANG PEMERINTAH
1. MENYUSUN DAN MENETAPKAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA RUMAH, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG LAYAK, SEHAT DAN AMAN;
2. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
4. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PADA TINGKAT NASIONAL;
5. MELAKSANAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM DALAM BERMUKIM;
6. MENGOORDINASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH LINGKUNGAN
SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI
DAN KEARIFAN LOKAL;
7. MENGOORDINASIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
8. MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT NASIONAL;
9. MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
10. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
11. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
12. MEMFASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN; DAN
13. MEMFASILITASI KERJA SAMA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

21. WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI
1. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PADA TINGKAT PROVINSI;
2. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
3. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
4. MELAKSANAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM DALAM BERMUKIM;
5. MENGOORDINASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH
LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN
SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL;
6. MENGOORDINASIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
7. MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
8. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH PADA TINGKAT PROVINSI;
9. MENGOORDINASIKAN PENCADANGAN ATAU PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MBR PADA TINGKAT PROVINSI;
10. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN
NASIONAL; DAN
11. MEMFASILITASI KERJA SAMA PADA TINGKAT PROVINSI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN
BADAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

22. WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
2. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA BERSAMA DPRD;
3. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
4. MELAKSANAKAN SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
5. MENCADANGKAN ATAU MENYEDIAKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MBR;
6. MENYEDIAKAN PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI
MBR PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
7. MEMFASILITASI KERJA SAMA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN BADAN HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
8. MENETAPKAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; DAN
9. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

23. BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Perencanaan
Penyelenggaraan Rumah
Perumahan
dan Perumahan untuk
memenuhi kebutuhan
Pemerintah, Pembangunan
dasar manusia Bagi Perumahan
Pemda dan
Peningkatan Dan Perataan
Masyarakat
Kesra Pemanfaatan
Perumahan
Mencakup rumah atau
perumahan beserta PSU
Perorangan Pengendalian
dan Badan Perumahan
Dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Hukum
Daerah, Dan/Atau Setiap
Orang
Jenis Perumahan
1. rumah komersial; 3. rumah swadaya
persyaratan administratif, 2. rumah umum; 4. rumah khusus; dan
teknis, dan ekologis 5. rumah negara.

24. BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
(LANJUTAN)
1. perencanaan perumahan;
PENYELENGGARAAN 2. pembangunan perumahan;
PERUMAHAN 3. pemanfaatan perumahan;
4. pengendalian perumahan.
RUMAH PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM
JENIS :
• rumah komersial
• rumah umum;
• rumah swadaya;
• rumah khusus;
• rumah negara.
BENTUK :
• rumah tunggal;
• rumah deret; LUAS MINIMUM 36M2
• rumah susun.

25. BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
(LANJUTAN)
PERENCANAAN Meliputi :
PRASARANA, SARANA a. Rencana penyediaan
DAN UTILITAS UMUM kaveling tanah untuk
perumahan sebagai bagian
dari permukiman; dan
b. Rencana kelengkapan
prasarana, sarana dan utilitas
umum perumahan

26. DAPAT DILAKUKAN OLEH
PEMBANGUNAN SETIAP ORANG, PEMERINTAH,
PERUMAHAN DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH
PEMBANGUNAN RUMAH
DAN PSU
HUNIAN
PENINGKATAN KUALITAS BERIMBANG*
PERUMAHAN
• TEKNOLOGI & RANCANGAN BANGUN RAMAH
LINGKUNGAN
• INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DALAM NEGERI
YANG MEMENUHI SNI
• KEARIFAN LOKAL YANG AMAN BAGI KESEHATAN
1. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan
rencana, rancangan, dan perizinan.
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi
persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian;
dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus
diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

27. BADAN HUKUM WAJIB MEWUJUDKAN HUNIAN BERIMBANG
RUMAH SEDERHANA RUMAH UMUM DIKECUALIKAN
RUMAH MENENGAH
RUMAH MEWAH
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM SKALA BESAR WAJIB
MEWUJUDKAN HUNIAN BERIMBANG DALAM SATU HAMPARAN
PEMBANGUNAN TIDAK DALAM SATU HAMPARAN HARUS DILAKSANAKAN
DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM HAL PEMBANGUNAN RUMAH UMUM, HARUS
MEMPUNYAI AKSES MENUJU PUSAT PELAYANAN ATAU TEMPAT
KERJA

28. PEMBANGUNAN RUMAH DAPAT DILAKUKAN OLEH
SETIAP ORANG, PEMERINTAH,
RUMAH DERET DAN/ATAU PEMERINTAH
RUMAH TUNGGAL DAERAH
RUMAH SUSUN
DAPAT MENUGASI 1. rumah umum,
ATAU MEMBENTUK rumah khusus,
LEMBAGA/BADAN rumah negara;
YANG MENANGANI 2. menyediakan
PEMBANGUNAN tanah bagi
PERUMAHAN DAN perumahan; dan
PERMUKIMAN 3. melakukan
koordinasi dalam
proses perizinan
dan pemastian
• BERDASARKAN TIPOLOGI, EKOLOGI, BUDAYA, kelayakan
DINAMIKA EKONOMI PADA TIAP DAERAH hunian.
• MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KESELAMATAN
DAN
KEAMANAN.
• DILAKUKAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA
RUANG
WILAYAH.
• DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG, PEMERINTAH,
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH.

29. P P
E E
M R
PEMANFAATAN
RUMAH A U
N M
F A
PEMANFAATAN PSU A H
A A
PEMANFAATAN T N
FUNGSI HUNIAN
PERUMAHAN A
PELESTARIAN
RUMAH, N
PERUMAHAN, SERTA
PRASARANA DAN
SARANA
PERUMAHAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN.

30. P
E
M
A
PEMANFAATAN RUMAH N
F
Ketentuan A
dapat digunakan selain digunakan mengenai A
sebagai kegiatan untuk fungsi pemanfaatan
usaha secara hunian harus rumah T
terbatas tanpa memastikan sebagaimana A
membahayakan terpeliharanya dimaksud pada
dan tidak perumahan dan ayat (1) diatur N
mengganggu lingkungan dengan
fungsi hunian. hunian. peraturan
daerah. R
U
M
A
H

31. P
E
1. Setiap orang berhak untuk bertempat N
tinggal atau menghuni rumah.
2. Hak untuk menghuni rumah sebagaimana G
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a) hak milik; atau H
b) sewa atau bukan dengan cara sewa.
U
Orang asing dapat menghuni atau
N
menempati rumah dengan cara hak sewa
atau hak pakai.
I
A
N

32. P P
E E
PENGENDALIAN PERUMAHAN DIMULAI DARI TAHAP:
1. PERENCANAAN; N R
2. PEMBANGUNAN;
3. PEMANFAATAN. G U
E M
PENGENDALIAN PERUMAHAN DILAKSANAKAN
N A
OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH D H
DAERAH DALAM BENTUK:
1. PERIZINAN; A A
2. PENERTIBAN; DAN/ATAU
3. PENATAAN. L N
I
A
N

33. KEMUDAHAN PEROLEHAN
DAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MBR
KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
DAERAH
a. SUBSIDI PEROLEHAN RUMAH; ORANG PERSEORANGAN
b. STIMULAN RUMAH SWADAYA; YANG MEMILIKI RUMAH
UMUM DENGAN
c. INSENTIF PERPAJAKAN SESUAI KEMUDAHAN YANG
DENGAN KETENTUAN DIBERIKAN PEMERINTAH ATAU
PERATURAN PERUNDANG- PEMERINTAH DAERAH HANYA
DAPAT MENYEWAKAN
UNDANGAN DI BIDANG
DAN/ATAU MENGALIHKAN
PERPAJAKAN; KEPEMILIKANNYA ATAS
d. PERIZINAN; RUMAH KEPADA PIHAK LAIN,
e. ASURANSI DAN PENJAMINAN; DALAM HAL:
A. PEWARISAN;
f. PENYEDIAAN TANAH; B. PENGHUNIAN
g. SERTIFIKASI TANAH; DAN/ATAU SETELAH JANGKA
h. PRASARANA, SARANA, DAN WAKTU PALING SEDIKIT 5
(LIMA) TAHUN; ATAU
UTILITAS UMUM.
C. PINDAH TEMPAT
TINGGAL KARENA
TINGKAT SOSIAL
EKONOMI YANG LEBIH

34. BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1. PERENCANAA
N
2. PEMBANGUNA
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
N
3. PEMANFAATA
MEWUJUDKAN WILAYAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI N
DILAKUKAN
LINGKUNGAN HUNIAN DAN TEMPAT KEGIATAN YANG 4. PENGENDALIA
MENDUKUNG PERIKEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN YANG MELALUI:
TERENCANA, MENYELURUH, TERPADU, DAN 1. N
PENGEMBANGA
BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG. N YANG TELAH
ADA;
2. PEMBANGUNAN
MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS TEMPAT TINGGAL BARU; ATAU
YANG LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, 3. PEMBANGUNAN
SERASI, DAN TERATUR SERTA MENJAMIN KEPASTIAN KEMBALI.
BERMUKIM.

35. BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
MENJAGA FUNGSI RUMAH
PERUMAHAN DAN PRASARANA, SARANA, DAN
KAWASAN PERMUKIMAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN,
YANG DAPAT BERFUNGSI PERMUKIMAN, LINGKUNGAN
SECARA BAIK DAN HUNIAN DAN KAWASAN
BERKELANJUTAN UNTUK PERMUKIMAN
KEPENTINGAN
PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP ORANG
PERORANGAN.
DILAKUKAN OLEH: RUMAH
1. SETIAP ORANG
2. PEMERINTAH, DAN/ATAU
3. PEMERINTAH DAERAH PSU

36. BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN PADA PRINSIP
MENINGKATKAN MUTU KEPASTIAN BERMUKIM YANG
KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MENJAMIN HAK SETIAP WARGA
MASYARAKAT PENGHUNI NEGARA UNTUK MENEMPATI,
DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI
TEMPAT TINGGAL.
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH BARU
SERTA UNTUK MENJAGA DAN
1. PENCEGAHAN
MENINGKATKAN KUALITAS DAN
2. PENINGKATAN KUALITAS
FUNGSI PERUMAHAN DAN
a. PENETAPAN LOKASI
PERMUKIMAN.
b. PEMUGARAN
c. PEREMAJAAN
d. PEMUKIMAN KEMBALI
DILAKUKAN OLEH SETIAP e. PENGELOLAAN
ORANG, PEMERINTAH,
DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH

37. BAB IX
PENYEDIAAN TANAH
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPANNYA DI
DALAM RTRW YANG YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
MELALUI:
1. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI
NEGARA;
2. KONSOLIDASI TANAH OLEH PEMILIK TANAH;
3. PERALIHAN ATAU PELEPASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMILIK TANAH;
4. PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN TANAH BARANG MILIK NEGARA ATAU
MILIK DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
5. PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR; DAN/ATAU
6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

38. BAB X
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
SISTEM
PENDANAAN PEMBIAYAAN
DAN/ATAU
LEMBAGA
APBN APBD
SUMBER DANA LAINNYA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PEMBIAYAAN
DIMAKSUDKAN UNTUK MEMASTIKAN PENGERAHAN &
KETERSEDIAAN DANA DAN DANA MURAH PEMUPUKAN DANA
JANGKA PANJANG YANG BERKELANJUTAN
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH,
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, SERTA PEMANFAATAN SUMBER
BIAYA
LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN.
DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP
KEMUDAHAN ATAU
KONVENSIONAL DAN SYARIAH MELALUI: BANTUAN PEMBIAYAAN
1. PEMBIAYAAN PRIMER PERUMAHAN
2. PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

39. S
U
P
P
O
R
BAB XI
T HAK DAN KEWAJIBAN
I
N
G
BAB XII
E
PERAN SERTA MASYARAKAT
L
E
M
E
N
T

40. KEWAJIBAN
1. MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KESEHATAN DI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. TURUT MENCEGAH TERJADINYA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
SETIAP KAWASAN PERMUKIMAN YANG MERUGIKAN DAN MEMBAHAYAKAN
KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN/ATAU KEPENTINGAN UMUM;
ORANG 3. MENJAGA DAN MEMELIHARA PRASARANA LINGKUNGAN, SARANA
LINGKUNGAN, DAN UTILITAS UMUM YANG BERADA DI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN; DAN
4. MENGAWASI PEMANFAATAN DAN BERFUNGSINYA PRASARANA, SARANA, DAN
HAK UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
1. MENEMPATI, MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI/MEMPEROLEH RUMAH YANG
LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR;
2. MELAKUKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MEMPEROLEH INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
4. MEMPEROLEH MANFAAT DARI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MEMPEROLEH PENGGANTIAN YANG IAYAK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI
SECARA LANGSUNG SEBAGAI AKIBAT PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN; DAN
6. MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KE PENGADILAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG
MERUGIKAN MASYARAKAT.

41. PERAN MASYARAKAT
1. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. PEMANFAATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
4. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
DAN/ATAU
5. PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
1. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT;
MEMBENTUK FORUM FUNGSI DAN TUGAS
2. MEMBAHAS DAN MERUMUSKAN
PEMIKIRAN ARAH PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
1. INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT DALAM BIDANG 3. MENINGKATKAN PERAN DAN
PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PENGAWASAN MASYARAKAT;
2. ASOSIASI PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN 4. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA
KAWASAN PERMUKIMAN; PEMERINTAH; DAN/ATAU
3. ASOSIASI PROFESI PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MELAKUKAN PERAN ARBITRASE DAN
4. ASOSIASI PERUSAHAAN BARANG DAN JASA MITRA USAHA MEDIASI DI BIDANG PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PERUMAHAN DAN KAWASAN
5. PAKAR DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PERMUKIMAN.
DAN/ATAU
6. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN/ATAU YANG MEWAKILI
KONSUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

42. BAB XIV BAB XV BAB XVI
BAB XIII
PENYELESAIAN SANKSI KETENTUAN
LARANGAN
SENGKETA ADMINISTRATIF PIDANA

43. PASAL 134
 SETIAP ORANG DILARANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, YANG TIDAK MEMBANGUN PERUMAHAN SESUAI DENGAN
KRITERIA, SPESIFIKASI, PERSYARATAN, PRASANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
YANG DIPERJANJIKAN.
PASAL 135
 SETIAP ORANG DILARANG MENYEWAKAN ATAU MENGALIHKAN
KEPEMILIKANNYA ATAS RUMAH UMUM KEPADA PIHAK LAIN.
PASAL 136
 SETIAP ORANG DILARANG MENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HUNIAN ATAU
KASIBA YANG TIDAK MEMISAHKAN LINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA
MENJADI SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA.
PASAL 137
 SETIAP ORANG DILARANG MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
ATAU LISIBA YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAHNYA.

44. PASAL 138
 BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL, RUMAH DERET,
DAN/ATAU RUMAH SUSUN DILARANG MELAKUKAN SERAH TERIMA DAN/ATAU MENARIK
DANA LEBIH DARI 80% (DELAPAN PULUH PERSEN) DARI PEMBELI, SEBELUM MEMENUHI
PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45.
PASAL 139
 SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI LUAR
KAWASAN YANG KHUSUS DIPERUNTUKKAN BAGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
PASAL 140
 SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN, PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
TEMPAT YANG BERPOTENSI DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG ATAUPUN
ORANG.
PASAL 141
 SETIAP PEJABAT DILARANG MENGELUARKAN IZIN PEMBANGUNAN RUMAH, PERUMAHAN,
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI DAN PEMANFAATAN
RUANG.

45. PASAL 142
 SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU MENGHALANG-HALANGI
KEGIATAN PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU
PERMUKIMAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT
SETEMPAT.
PASAL 143
 SETIAP ORANG DILARANG MENGINVESTASIKAN DANA DARI PEMUPUKAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN SELAIN UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
PASAL 144
 BADAN HUKUM YANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DILARANG MENGALIHFUNGSIKAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI LUAR FUNGSINYA.

46. PASAL 145
 BADAN HUKUM YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAH
LINGKUNGAN HUNIAN ATAU LISIBA, DILARANG MENJUAL SATUAN
PERMUKIMAN.
 ORANG PERSEORANGAN DILARANG MEMBANGUN LISIBA.
PASAL 146
 BADAN HUKUM YANG MEMBANGUN LISIBA DILARANG MENJUAL KAVELING
TANAH MATANG TANPA RUMAH.
 DALAM HAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNTUK MBR DENGAN KAVELING
TANAH MATANG UKURAN KECIL, LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAPAT DIKECUALIKAN.

47. PASAL 147
 PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERUMAHAN TERLEBIH DAHULU
DIUPAYAKAN BERDASARKAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
PASAL 148
 DALAM HAL PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, PIHAK YANG DIRUGIKAN DAPAT MENGGUGAT
MELALUI PENGADILAN YANG BERADA DI LINGKUNGAN PENGADILAN UMUM
ATAU DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN PILIHAN SUKARELA PARA PIHAK
YANG BERSENGKETA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.
 PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DILAKUKAN MELALUI ARBITRASE, KONSULTASI, NEGOSIASI,
MEDIASI, KONSILISIASI, DAN/ATAU PENILAIAN AHLI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) TIDAK MENGHILANGKAN TANGGUNG JAWAB PIDANA.

48. PASAL 149
 GUGATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 148 AYAT (1)
ATAS PELANGGARAN DAPAT DILAKUKAN OLEH:
A. ORANG PERSEORANGAN;
B. BADAN HUKUM;
C. MASYARAKAT; DAN/ATAU
D. PEMERINTAH DAN/ATAU INSTANSI TERKAIT.

49.  PERINGATAN TERTULIS;
 PEMBATASAN KEGIATAN PEMBANGUNAN;
 PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU TETAP PADA PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN;
 PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU PENGHENTIAN TETAP PADA PENGELOLAAN
PERUMAHAN;
 PENGUASAAN SEMENTARA OLEH PEMERINTAH (DISEGEL);
 KEWAJIBAN MEMBONGKAR SENDIRI BANGUNAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU;
 PEMBATASAN KEGIATAN USAHA;
 PEMBEKUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
 PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
 PEMBEKUAN/PENCABUTAN SURAT BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH;
 PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN RUMAH;
 PEMBEKUAN IZIN USAHA;
 PENCABUTAN IZIN USAHA;
 PENGAWASAN;
 PEMBATALAN IZIN;
 KEWAJIBAN PEMULIHAN FUNGSI LAHAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU;
 PENCABUTAN INSENTIF;
 PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF; DAN/ATAU
 PENUTUPAN LOKASI.

50. PASAL 151
SETIAP ORANG DILARANG
MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, YANG TIDAK MEMBANGUN PIDANA DENDA
PERUMAHAN SESUAI DENGAN KRITERIA, RP.5,000,000,000
SPESIFIKASI, PERSYARATAN, PRASANA, SARANA, (LIMA MILYAR RUPIAH
DAN UTILITAS UMUM YANG DIPERJANJIKAN.
PIDANA TAMBAHAN BERUPA
MEMBANGUN KEMBALI
PERUMAHAN SESUAI DENGAN
KRITERIA, SPESIFIKASI,
PERSYARATAN, SARANA,
PRASARANA, DAN UTILITAS
UMUM YANG DIPERJANJIKAN

51. PASAL 152
SETIAP ORANG DILARANG MENYEWAKAN ATAU
MENGALIHKAN KEPEMILIKANNYA ATAS RUMAH
UMUM KEPADA PIHAK LAIN. PIDANA DENDA RP.50,000,000
(LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
PASAL 153
SETIAP ORANG DILARANG
MENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HUNIAN
ATAU KASIBA YANG TIDAK MEMISAHKAN
LINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA MENJADI
SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU PIDANA DENDA
LISIBA. RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PENCABUTAN IZIN

52. PASAL 154
SETIAP ORANG DILARANG MENJUAL SATUAN PIDANA DENDA
LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA YANG RP.5,000,000,000
BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS (LIMA MILYAR RUPIAH)
TANAHNYA.
PASAL 155
BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PIDANA DENDA
PEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL, RUMAH RP.1,000,000,000
DERET, DAN/ATAU RUMAH SUSUN DILARANG (SATU MILYAR RUPIAH)
MELAKUKAN SERAH TERIMA DAN/ATAU
MENARIK DANA LEBIH DARI 80% (DELAPAN ATAU
PULUH PERSEN) DARI PEMBELI, SEBELUM
MEMENUHI PERSYARATAN PIDANA KURUNGAN
1 (SATU) TAHUN

53. PASAL 156
SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN
PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
LUAR KAWASAN YANG KHUSUS PIDANA DENDA
DIPERUNTUKKAN BAGI PERUMAHAN DAN RP.2,000,000,000
PERMUKIMAN. (DUA MILYAR RUPIAH)
ATAU
PIDANA KURUNGAN
PASAL 157 2 (DUA) TAHUN
SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN,
PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
TEMPAT YANG BERPOTENSI DAPAT PIDANA DENDA RP.50,000,000
MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
ATAUPUN ORANG.
ATAU
PIDANA KURUNGAN
1 (SATU) TAHUN

54. PASAL 158
SETIAP PEJABAT DILARANG MENGELUARKAN
IZIN PEMBANGUNAN RUMAH, PERUMAHAN,
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI PIDANA DENDA
DENGAN FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUANG. RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
ATAU
PIDANA KURUNGAN
5 (LIMA) TAHUN
PASAL 159
SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU
MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN
PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN, PIDANA DENDA
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TELAH RP.100,000,000
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU (SERATUS JUTA RUPIAH)
PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI ATAU
KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT
SETEMPAT PIDANA KURUNGAN
1 (SATU) TAHUN

55. PASAL 160
SETIAP ORANG DILARANG MENGINVESTASIKAN
DANA DARI PEMUPUKAN DANA TABUNGAN
PERUMAHAN SELAIN UNTUK PEMBIAYAAN PIDANA DENDA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN RP.5,000,000,000
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (LIMA MILYAR RUPIAH)
ATAU
PIDANA KURUNGAN
5 (LIMA) TAHUN
PASAL 161
SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU PIDANA DENDA
MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN RP.500,000,000
PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN, (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TELAH
ATAU
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI PIDANA TAMBAHAN BERUPA
KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT PEMBONGKARAN LISIBA YANG
SETEMPAT BIAYANYA DITANGGUNG OLEH
PELAKU

56. PASAL 162
BADAN HUKUM YANG:
1. MENGALIH FUNGSIKAN SARANA DAN
PRASARANA DAN UTILITAS UMUM DILUAR
FUNGSINYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 144;
2. MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN HUNIAN PIDANA DENDA
ATAU LISIBA SEBAGAIMANA DIMAKSUD RP.5,000,000,000
DALAM PASAL 145 AYAT (1); ATAU (LIMA MILYAR RUPIAH)
3. MEMBANGUN LISIBA YANG MENJUAL
KAVELING TANAH MATANG TANPA RUMAH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
146 AYAT (1).
4. SELAIN PIDANA BAGI BADAN HUKUM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1),
PENGURUS BADAN HUKUM DAPAT DIJATUHI
PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA
PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN.

57. PASAL 162
DALAM HAL PERBUATAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 151 AYAT (1), PASAL
152, PASAL 153, PASAL 154, PASAL 155, PASAL
156, PASAL 157, PASAL 160, DAN PASAL 161
DILAKUKAN OLEH BADAN
HUKUM, MAKA SELAIN PIDANA
PENJARA DAN DENDA
TERHADAP PENGURUSNYA,
PIDANA DAPAT DIJATUHKAN
TERHADAP BADAN HUKUM
BERUPA PIDANA DENDA
DENGAN PEMBERATAN 3
(TIGA) KALI DARI PIDANA
DENDA TERHADAP ORANG.

58. ADDITIONAL REGULATION

59. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1992 TENTANG PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN, DAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN LAINNYA
MENGENAI PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN, MASIH TETAP BERLAKU
SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN ATAU
BELUM DIGANTI DENGAN PERATURAN
PELAKSANAAN YANG BARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI.

60. PERATURAN PELAKSANAAN YANG
DITENTUKAN DALAM UNDANG-
UNDANG INI HARUS DITETAPKAN 1
(SATU) TAHUN SEJAK UNDANG-
UNDANG INI DIUNDANGKAN
SEMUA KELEMBAGAAN YANG PERLU
DIBENTUK ATAU YANG PERLU DI
TINGKATKAN STATUSNYA SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI
SUDAH TERBENTUK PALING LAMA 2 (DUA)
TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI
DIUNDANGKAN