disampaikan oleh Gunsairi (Bappenas), 2013.

1. Prosedur Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dan Swasta
(Perpres 56/2011 dan Permen PPN 3/2012)

2. Jenis infrastruktur dalam Perpres 67/2005 jo 13/2010 jo 56/2011
2

3. 3
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama
• Rencana Pengadaan
Badan Usaha
PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA
Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK)/BAPPENAS
PJPK, KKPPI, PPRF, BUPI,
BKPM, BAPPENAS, BPN
PJPK, PPRF, BUPI, BKPM,
BAPPENAS, KLH
PJPK, KKPPI, BKPM, BAPPENAS, Kementerian
Keuangan (PPRF), BUPI, BPN, KLH
Kajian
Kesiapan
Proyek
Kerjasama
PROSES PENGADAAN TANAH
Konsultasi Publik:
Penyebarluasan Informasi
Konsultasi Publik:
Interaksi Konsultatif
Konsultasi Publik:
Penjajakan Minat Pasar
Proses Permohonan Kebutuhan
Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Penyelesaian
Prastudi Kelayakan
Kajian Awal
Prastudi
Kelayakan
Proyek
Kerjasama
Output:
Dokumen Penyiapan Proyek
Kerjasama
Identifikasi
dan
Pemilihan
Proyek
Kerjasama
Konfirmasi/Persetujuan
Pemberian Dukungan
Pemerintah dan/atau
Jaminan Pemerintah
Output:
Daftar Prioritas Proyek
Dokumen Studi Pendahuluan
Output:
Dok. Perjanjian
Kerjasama
Dok. Pejaminan &
Dok. Regress
• Penyiapan
Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama
• Pelaksanaan
Pengadaan BU
Perencanaan
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Output:
Perolehan
Pembiayaan;
Kontrak EPC;
Kontrak
Operasi
Output
Dokumen Prastudi
Kelayakan
Penetapan
Prioritas
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Output:
Laporan
Berkala
Pelaksanaan
Manajemen PK
TAHAP I:
PERENCANAAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP II:
PENYIAPAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP III:
TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA
TAHAP IV:
MANAJEMEN PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / PJPK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / BU
Proses alokasi, pencairan,
pengawasan & pemantauan
Pemberian Dukungan Pemerintah
dan/atau pemantauan & evaluasi
pelaksanaan Perjanjian Penjaminan &
Perjanjian Regress

4. Perencanaan
Proyek Kerjasama
Penyiapan
Proyek
Kerjasama
Transaksi Proyek
Kerjasama
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama
(MPPK)
1. Identifikasi
dan
Pemilihan
1. Penyiapan
Kajian
Awal
PraStudi
Kelayakan
Dokumen
Outline
Business
Case
1.Penyelesaian
Kajian Akhir
Pra-SK (Final
Business
Case)
2.Rancangan
Rencana
Pengadaan.
Dokumen
Prastudi
Kelayakan
1. Perencanaan
MPPK
• Pembentukan
Unit
Manajemen
• Penyusunan
Rencana Kerja
DILAKSANAKAN OLEH MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK)
1. Perencanaan
Pengadaan
2. Pelaksanaan
Pengadaan
3. Penandatanganan
Perjanjian
Kerjasama
Dokumen Perjanjian
Kerjasama
Dokumen Perjanjian
Penjaminan
Dokumen Perjanjian
Regress
2. Penetapan
Prioritas
Dokumen
Studi
Pendahuluan
2. Penyiapan
Kajian
Kesiapan
Dokumen
Penyiapan
Proyek
Kerjasama
2. Pelaksanaan
MPPK
• Tahap Pra-
Konstruksi
• Tahap
Konstruksi
• Tahap
Operasi
Dokumen
Laporan
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Prakarsa PJPK
(Solicited Project)
4

5. Tahap Persetujuan sebagai Badan
Usaha Pemrakarsa
Tahap Pengadaan Badan USaha
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama atas Prakarsa
Badan Usaha (Unsolicited Project)
Langkah 1
• 1A :Penyiapan Dokumen Konsep Proyek &
Kualifikasi calon pemrakarsa (CP)
• 1B: PJPK mengevaluasi Dokumen Konsep Proyek
• 1C: PJPK menerbitkan surat persetujuan bagi CP
utk melanjutkan penyiapan prastudi kelayakan
Langkah 2
• 2A: CP melaksanakan penyelesaian prastudi
kelayakan
• 2B: PJPK mengevaluasi secara mendalam
Dokumen Prastudi Kelayakan
• 2C: PJPK menerbitkan suarat persetujuan bagi
CP utk melanjutkan penyiapan studi kelayakan
Langkah 3
• 3A: CP melaksanakan penyelesaian Dokumen
Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyar:atan
Prakualifikasi
• 3B: PJPK mengevaluasi secara mendalam
Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen
Pemenuhan Persyaratan Prakualifikasi
• 3C: PJPK menetapkan CP sbg badan usaha
pemrakarsa (BUP) dan menetapkan kompensasi
bagi BUP
Langkah
4
• 4: PJPK menyiapkan Rencana Pengadaan Badan Usaha
secara kompetitif dan terbuka
Langkah
5
• 5A: Pernyataan Minat (EOI)
• 5B: BU menyampaikan pernyataan minat
Langkah
6
• 6A: Prakualifikasi (RfP)
• 6B: BU mengikuti prakualifikasi
Langkah
7
• 7A: Permintaan penawaran
• 7B: BU yg lolos prakualifikasi & BUP memasukkan
penawaran
Langkah
8
• 8A: Permintaan penawaran
• 8B: Penyampaian & Evaluasi Dokumen Penawaran
Langkah
9
•9A: Penetapan Pemenang - Opsi Bonus Nilai
•9B: Penetapan Pemenang – Opsi Right to Match
Langkah
10
•10: Penetapan Pemenang
Langkah
11
•11: Penyiapan & Penandatanganan perjanjian
Kerjasama
5

6. Badan Usaha Mengajukan
Minat Terhadap Usulan
Proyek (LoI)
Membalas Surat
Persetujuan Membuat
Dokumen Pra-fs
Persetujuan Melanjutkan
Pembuatan Dokumen FS
Penetapan Nilai Kompensasi
Penetapan Sebagai
Pemrakarsa
dan Penawaran Bentuk
Kompensasi
Penyempurnaan Substansi
Dokumen Pra FS
Evaluasi Terhadap Substansi
FS Dan Kelengkapannya
Pemilihan Bentuk
Kompensasi
Tim
Independen
1
8
2
6
5
Tender
Mereview Kesesuaian
Kriteria Unsolicited dan
Substansi Dokumen Pra-FS
4
Mengajukan Dokumen Pra FS
Kriteria (Pasal 10 Perpres 56/2011):
1. Tidak termasuk dalam rencana induk
pada sektor yang bersangkutan
2. Kesesuaian lokasi proyek dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah
3. Terintegrasikan secara teknis dengan
rencana induk pada sektor yang
bersangkutan
4. Keterkaitan antar sektor infrastruktur
dan antar wilayah
5. Layak secara ekonomi dan finansial
6. Tidak memerlukan Dukungan
Pemerintah yang berupa kontribusi
fiskal dalam bentuk finansial
Mengajukan Dokumen FS
dan Kelengkapannya
Menyempurnakan Dokumen
FS dan Kelengkapannya
3
10
9
7
11 12
13
o Rencana bentuk kerjasama
o Rencana pembiayaan proyek
dan sumber dana
o Rencana penawaran kerjasama
mencakup jadwal, proses dan
cara penilaian
Prosedur Pelaksanaan Unsolicited Project
6

7. Identifikasi & Pemilihan
Proyek Kerjasama
Penetapan
Prioritas Proyek
Kerjasama
Dokumen Studi
Pendahuluan
1.Analisis Kebutuhan
a.Termasuk dalam rencana dan program
pembangunan Pemerintah
b.Memiliki dasar pemikiran tehnis &
ekonomi
c.mendapat dukungan dari pemangku
kepentingan
2.Kriteria Kepatuhan :
a.Kesesuaian dengan RPJM Nasional/
daerah & rencana strategis sektor
infrastruktur
b.Kesesuaian lokasi dengan RTRW
c.keterkaitan antar sektor infrastruktur
dan antar wilayah
3.Kriteria Faktor Penentu Manfaat
Keterlibatan Swasta
a.Investasi modal besar yang
memerlukan pengelolaan resiko
b.Swasta memiliki keahlian dalam
pelaksanaan yang dapat memberikan
nilai manfaat uang
c.Pelayanan yang memungkinkan
diswastakan agar efektif,
pemerataan, dan akuntabilitas dpt
terjamin selama periode proyek
d.Teknologi dan aspek lain pada sektor
terkait relatif stabil dan tidak rentan
terhadap perubahan
e.Terdapat insentif yang kuat untuk
sektor swasta
1. Penyaringan menggunakan metode Analisis
Multi Kriteria:
a. kejelasan deskripsi Proyek Kerjasama;
b. hambatan untuk memperoleh akses
terhadap sumber daya utama bagi
pelaksanaan Proyek Kerjasama;
c. kejelasan hasil keluaran Proyek
Kerjasama;
d. dampak sosial dan lingkungan yang
mampu untuk dikelola dan dikendalikan;
e. potensi permintaan yang berkelanjutan;
f. potensi kemudahan pengadaan tanah dan
pemukiman kembali;
g. tingkat kemampuan pemerintah untuk
memberikan dukungan pemerintah;
h. kesiapan aspek kelembagaan; dan
i. Proyek Kerjasama masuk dalam prioritas
strategis dan/atau perencanaan
pemerintah.
2. Dari hasil evaluasi Dokumen Studi
Pendahuluan, Proyek Kerjasama dinyatakan
tidak memenuhi persyaratan sebagai prioritas
proyek yang akan dikerjasamakan apabila
tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan,
kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan
badan usaha serta mendapat skor yang
rendah dalam penetapan prioritas yang
dilakukan melalui AMK.
3. Proyek Kerjasama yang memenuhi
persyaratan sebagai prioritas proyek yang
akan dikerjasamakan dimasukkan dalam
Daftar Prioritas Proyek.
• Latar belakang Proyek Kerjasama
• Deskripsi Proyek Kerjasama, yang
mencakup sekurangnya landasan
hukum, kondisi Proyek Kerjasama saat
ini, dan permasalahan, kebutuhan
infrastruktur
• Manfaat Proyek Kerjasama,yang
mencakup sekurangnya konsep
Proyek Kerjasama, potensi untiuk
dikerjasamakan, layak teknis, layak
ekonomis, potensi dan hambatan
lingkungan, hasil konsultasi publik,
serta kebutuhan manajemen proyek
• Lingkup pekerjaan dan metode
pemilihan pengadaan.
• identifikasi perkiraan lokasi dan
kebutuhan luas tanah.
Perencanaan Proyek Kerjasama
7

8. Penyiapan Kajian
Awal Pra-studi
Kelayakan
Penyiapan
Kesiapan
Dokumen
Penyiapan
Proyek
Kerjasama
1.Kajian Hukum & Kelembagaan
a.Analisis Peraturan perundang undangan
b.Analisis Kelembagaan
2.Kajian Teknis
a. Analisis Teknis
b.Penyiapan Tapak
c.Rancang Bangun Awal
d.Lingkup Proyek Kerjasama
e.Spesifikasi Keluaran
3.Kajian Kelayakan Proyek
a.Analisis Biaya dan Manfaat Sosial
b.Analisis Pasar
c.Analisis Keuangan
d.Analisis Risiko
e.Analisis Struktur Tarif
4.Kajian Lingkungan dan Sosial
a.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek yang
wajib AMDAL
b.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek wajib
UKL-UPL
c.Analisis Sosial
d.Rencana pengadaan tanah dan pemukiman
kembali
5.Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan
Infrastruktur
6.Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan
Pemerintah
1.Kajian kesiapan dilakukan oleh PJPK.
2.Kajian Kesiapan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan dengan
memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.persetujuan para pemegang kepentingan
mengenai konsep Proyek Kerjasama;
b.permohonan untuk memperoleh
persetujuan prinsip Dukungan
Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah, dalam hal diperlukan;
c.Tim Pengelola Proyek Kerjasama telah
dibentuk, disahkan dan berfungsi sesuai
dengan peran dan tanggungjawab yang
telah ditentukan; dan
d.penyusunan rancangan anggaran serta
rencana jadwal pelaksanaan kesiapan
tapak/tanah, pemukiman kembali,
kepatuhan lingkungan hidup serta
penyelesaian permasalahan hukum.
3.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi
Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan
bahwa Proyek Kerjasama tersebut layak
secara teknis, ekonomi dan finansial, maka
proyek tersebut dilanjutkan ke tahap
Transaksi Proyek Kerjasama.
4.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi
Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan
bahwa Proyek Kerjasama tersebut tidak
layak secara teknis, ekonomi dan finansial,
maka PJPK dapat mempertimbangkan
proyek tersebut sebagai non Proyek
Kerjasama.
1.Dokumen Penyiapan Proyek
Kerjasama terdiri dari :
a.Laporan Kajian Awal Prastudi
Kelayakan; dan
b.Laporan Kesiapan Proyek
Kerjasama.
2.Dokumen Penyiapan Proyek
Kerjasama sekurang-kurangnya
menggambarkan mengenai:
a.Kelayakan proyek terkait dengan
analisa biaya dan risiko;
b.Kelayakan manfaat sosial,
ketertarikan pasar;
c.Kebutuhan Dukungan dan/atau
Jaminan Pemerintah; dan
d.Analisis mengenai dampak
lingkungan dan sosial, serta
rencana pengadaan tanah dan
program pemukiman kembali.
Penyiapan Proyek Kerjasama
8

9. Penyelesaian Pra-FS
Pengadaan Badan
Usaha
Dokumen
Transaksi
Proyek
Kerjasama
1.Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
a.persetujuan pemegang kepentingan
mengenai Proyek Kerjasama;
b.pemutakhiran dan konfirmasi Kajian Awal
Prastudi Kelayakan;
c.konfirmasi kesiapan Proyek Kerjasama;
d.konfirmasi mengenai ketertarikan pasar;
e.penetapan struktur tarif;
f. konfirmasi mengenai ketersediaan
anggaran untuk pengadaan tanah; dan
g.penetapan mekanisme pelaksanaan
Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah serta struktur pembiayaan.
2.Penyiapan rencana Pengadaan Badan Usaha
a.Rancangan rencana pengadaan Badan
Usaha
b.Rancangan Ketentuan Perjanjian
Kerjasama (term sheets)
3.PJPK mengadakan penjajakan minat pasar
untuk memperoleh masukan dan mengetahui
minat para calon investor terhadap Proyek
Kerjasama yang akan ditawarkan dan
membuat daftar calon investor yang
diindikasikan berminat pada Proyek
Kerjasama.
1.Rencana Pengadaan Badan Usaha (BU)
a.Pembentukan Panitia Pengadaan BU
b.Penyusunan jadwal pengadaan BU
c.Penjajakan Minat
d.Perhitungan HPS
e.Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama
f. Penyusunan Dokumen Pengadaan
2.Pelaksanaan Pengadaan BU
a.Pengumuman Prakualifikasi dan pengadaan
b.Prakualifikasi
c.Penyusunan daftar peserta,penyampaian
undangan & pengambilan dokumen
pengadaan
d.Penjelasan Pengadaan
e.Penyampaian Dokumen penawaran
f. Pembukaan Dokumen penawaran
g.Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU
h.Pembuatan Berita Acara hasil pengadaan.
i. Penetapan Pemenang
j. penetapan penawar tunggal
k. Pengumuman pemenang penetapan
penawar tunggal
l. Sanggahan Peserta
m.Penerbitan surat penetapan pemegang
penetapan
n.Penerbitan surat penetapan penawar
tunggal
3.Penyiapan Penanda-tanganan Perjanjian
Kerjasama
a.Pembentukan BU
b.Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
1.Dokumen Pra-Studi Kelayakan
2.Dokumen Pelelangan Umum
3.Dokumen Perjanjian Kerjasama
4.Dokumen Perjanjian Penjaminan
5.Dokumen Perjanjian Regres.
Transaksi Proyek Kerjasama
9

10. Perencanaan
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Manajemen
Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Dokumen / Laporan
Pelaksanaan Manajemen
Perjanjian Kerjasama
1. Pembentukan unit
manajemen pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama.
2. Penyusunan Rencana Kerja
3. Penyusunan rencana
Manajemen
4. Persiapan peningkatan
kapasitas anggota Unit
Manajemen.
1. Prakonstruksi, sejak penanda
tanganan perjanjian s/d
perolehan pembiayaan (financial
close)
2. Konstruksi, sejak dimulai
konstruksi s/d Perjanjian
Kerjasama beroperasi secara
komersial
3. Operasi komersial, sejak
Perjanjian Kerjasama beroperasi
komersial s/d berakhirnya jangka
waktu kerjasama
4. Berakhirnya Perjanjian
Kerjasama
Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan
Usaha kepada PJPK:
1.Pada masa pra konstruksi meliputi:
a.rencana terperinci pelaksanaan Proyek Kerjasama
termasuk Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering
Design);
b.seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani
oleh Badan Usaha dengan pihak ketiga meliputi
perjanjian perancangan, penyediaan dan
pembangunan (engineering procurement construction
contract) atau perjanjian pengoperasian dan
pemeliharaan (operation and maintenance contract);
c.laporan administrasi;
d.laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam
kaitannya dengan upaya Badan Usaha untuk mencapai
perolehan pembiayaan (financial close); dan
e.persetujuan pemutakhiran Izin Lingkungan.
2.Pada masa konstruksi meliputi:
a.laporan administrasi;
b.laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan
laporan tahunan dan/atau laporan khusus);
c.laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan
dan/atau laporan khusus); dan
d.laporan keuangan tahunan.
3.Pada masa operasi meliputi:
a.laporan administrasi;
b.laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan
dan/ atau laporan khusus); dan
c.laporan keuangan tahunan.
4.Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama meliputi:
a.laporan keuangan tahunan terakhir;
b.laporan penilaian aset;
c.berita acara pemeriksaan aset; dan
d.berita acara pengalihan aset
Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
10

11. 11
PPP
Project
Agreement
PUBLIC Sector
PRIVATE Sector
Government
Project
Team
PPP Co.
Consortium SPV
(Special Purpose
Vehicle)
Advisors to
Agency
Advice
Advisors &
Consultants
to the SPV
Debt
ProvidersDebt Finance
Equity
Partners
Equity Finance
Design &
Construct
Contractor
Facilities
Manager,
Operator
Advice
Due
Diligence
Design Team
& Architect
Specialist
Operator
Services
Government
Authority
Sponsor
Struktur Umum Proyek KPS
11

12. Tahapan dalam Siklus
KPS
Indikasi Komponen Kebutuhan Anggaran Pemerintah
Perencanaan Proyek
Kerjasama
• Biaya Konsultasi Publik
• Biaya Pelaksanaan dan Penyusunan Studi Pendahuluan
Penyiapan
Proyek
Kerjasama
Kajian Awal
Pra-Studi
Kelayakan
• Biaya Penyusunan Outline Business Case (OBC)
• Biaya Penyusunan AMDAL
• Biaya Penysunan LARAP dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Kajian
Kesiapan
• Biaya Penyusunan Kajian Kesiapan
Transaksi
Proyek
Kerjasama
Kajian
Akhir Pra-
Studi
Kelayakan
• Biaya Penyusunan Dokumen Pra-studi Kelayakan
• Biaya Market Sounding
• Biaya Pengadaan Tanah
• Biaya Pemukiman Kembali
Pengadaan
Badan
Usaha
Biaya Transaksi (Pengadaan Badan Usaha):
• Penyusunan Dokumen Tender
• Biaya Persiapan dan Pelaksanaan EOI, Prakualifikasi, RFP, Negosiaisi dan Finalisasi
Perjanjian Kerjasama
Manajemen Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama
• Biaya Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan
• Biaya Pemantauan Pelaksanaan Proyek (Pra-konstruksi, Konstruksi, Operasi Komersial
dan Berakhirnya Proyek KPS)
• Biaya Penilaian dan Pengalihan Aset
Indikasi Komponen Biaya Penyiapan dan Transaksi
Proyek Kerjasama
12

13. Layak Secara Ekonomi tetapi
Tidak Layak Secara Finansial
Layak Secara Ekonomi dan
Finansial Marjinal
Layak Secara Ekonomi dan
Finansial
Pemerintah
Swasta
Pemerintah Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi
1
2
3
Hybrid Financing
PPP Dengan Dukungan
Pemerintah
PPP Reguler
Skema Alternatif Pembiayan Proyek KPS
Skema PembiayaanKelayakan Proyek
13

14.  PJPK melaksanakan Penyiapan Proyek Kerjasama setelah
melakukan identifikasi, pemilihan dan penetapan prioritas Proyek
Kerjasama.
 Penyiapan Proyek Kerjasama bertujuan untuk memastikan
kesanggupan PJPK untuk melaksanakan Proyek Kerjasama,
pengalihan risiko dari PJPK kepada Badan Usaha telah dikaji
secara seksama dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 Tahap Penyiapan Kerjasama Proyek Kerjasama:
o Penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan
o Penyiapan Kajian Kesiapan
 Biaya yang timbul dalam penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan
dan Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama dapat dibebankan kepada
pemenang lelang oleh PJPK. Dalam hal biaya sebagaimana
dimaksud dibebankan kepada pemenang lelang, maka pemenang
lelang dapat memperhitungkan beban tersebut sebagai salah satu
komponen biaya Proyek Kerjasama
14
Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama

15. Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama
15

16. Kategori Risiko KPS
16

17. Publik vs Privatisasi
PUBLIC
Sector
Delivery
PRIVATE
Sector
Delivery
Bangun &
Kelola oleh
Publik
Manajemen
Kontrak
Kontrak
O & M
BOOT
BOT
Bangun
Serah
(Turnkey)
Kerjasama
Operasional
Divestasi
Merger &
Akusisi
Bentuk Kerjasama
17

18. APBN/D KPS
Tujuan Pengadaan Aset Pengadaan investor utk melakukan
penyediaan infrastruktur
Jangka Waktu
Pelaksanaan
Jangka Pendek (rata-rata kontrak disain
dan konstruksi antara 2-4 thn)
Jangka Panjang (karena merupakan
perpaduan antara rancang, bangun,
pembiayaan dan pemeliharaan proyek
kerjasama)
Spesifikasi Input-based Output-based Performance
Alokasi Risiko Risiko ditanggung oleh Pemerintah Risiko ditanggung oleh pihak yang
dianggap paling mampu menanggung
Risiko Disain dan
konstruksi
Risiko ditanggung oleh Pemerintah;
tergantung pada jangka waktu konstruksi
dan cost overruns
Risiko ditanggung oleh Swasta;
Tanggung Jawab
pengoperasian
Risiko ditanggung oleh Pemerintah Risiko ditanggung oleh Swasta;
Administrasi kontrak Multiple Contracts Kontrak tunggal
Berakhirnya kontrak,
transfer aset
Tidak dispesifikasikan Adanya pengaturan mengenai transfer of
assets
Perbedaan Pengadaan Proyek KPS – APBN/D
18

19. TERIMA KASIH