UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) disahkan oleh DPR pada Desember 2010. UU PKP diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan perumahan dan meningkatkan program di sektor tersebut. UU PKP mengatur penegasan politik hukum nasional di bidang perumahan dan sistem perumahan sebagai kesatuan yang terdiri atas berbagai aspek.

1. EDISI 3 TAHUN 2010
Pertemuan Anggota Biro
Hari Habitat 2010
‘Menuju Kota dan APMCHUD
(Asia Pacific Ministerial Conference
Kehidupan Lebih Baik’ on Housing and Urban Development)
Bali, 29-30 November 2010
Undang-Undang Perumahan
dan Kawasan Permukiman

2. Selamat bertemu kembali pembaca kami yang setia. Sepan-
Pelindung : jang bulan September sampai pertengahan Desember 2010,
Menteri Negara Perumahan Rakyat banyak peristiwa penting dan besar terkait dengan pemba-
ngunan perumahan di Indonesia dan luar negeri. Semisal
Penasehat Redaksi: puncak acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Haper-
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat nas), yang walaupun sebenarnya Hapernas jatuh pada tang-
gal 25 Agustus 2010 namun perayaan puncaknya baru pada
Penanggungjawab: tanggal 22 September 2010. Hal paling penting dari puncak
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran perayaan tersebut adalah diluncurkannya logo baru Kemen-
Kementerian Perumahan Rakyat terian Perumahan Rakyat. Semoga keberadaan logo baru
ini akan menghadirkan semangat baru, ide baru, komitmen
Redaksi : terbarukan tidak hanya bagi seluruh jajaran pegawai Kemen-
Eko Suhendratma, S.Si., MA terian Perumahan Rakyat tetapi juga pemangku kepentingan
Udi Indriyonoto lainnya. Pada saat bersamaan juga diumumkan pemenang
penghargaan Adiupaya Puritama, yaitu penghargaan yang
Penyunting dan Penyelaras Naskah : diberikan kepada pemerintah, swasta, dan perorangan yang
Jeffry, S Kom berjasa pada pembangunan perumahan di Indonesia. Mudah-
Tri Pudji Astuti, M.Si. mudahan penghargaan ini berdampak pada percepatan pem-
bangunan perumahan dan permukiman di Indonesia.
Reporter : Di penghujung tahun ada satu lagi peristiwa yang cukup pen-
Ristyan Mega Putra, S.Sos.
anggota Biro APMCHUD (
Desain dan Produksi : ) yang terdiri dari 7 negara yang
Akbar Pandu Pratamalistya, S.Sos.
diketuai oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso
Monoarfa. Pertemuan ini menjadi penting dan bermakna
Bagian Administrasi : khususnya bagi Indonesia, karena saat ini Indonesia menjadi
Fenty Meilisya Syafril
Nurul Prihatin ketua. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebesar-
Devi Ismiyanti besarnya.
Walaupun telah berulangkali diperingati tetapi kami selalu
Bagian Distribusi : tidak bosan-bosannya berupaya mengingatkan bahwa pada
Ruby Marchelinus hari Senin minggu pertama bulan Oktober setiap tahun diper-
Pustika Chandra Kasih, S.Sos. ingati Hari Habitat Dunia, yang tahun ini jatuh pada tanggal
Sri Rahmi Purnamasari, S.Sos.
4 Oktober. Habitat, secara sederhananya adalah rumah, ma-
nusia dan lingkungan. Diperingati setiap tahun untuk meng-
Alamat Redaksi Inforum: ingatkan kita semua bahwa banyak masalah yang dihadapi
Bagian Humas dan Protokol dan jawabannya tergantung dari sikap kita. Mulai dari permu-
Kementerian Perumahan Rakyat
Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 kiman kumuh, kekurangan air-sanitasi-listrik, polusi udara,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemanasan global dan seterusnya. Tahun ini Hari Habitat ber-
Telp/Fax : (021) 724687 tema atau diterjemahkan menjadi Menuju
Email : inforum@gmail.com Kota dan Kehidupan Lebih Baik. Diharapkan berangkat dari
Website : www.kemenpera.go.id rumah yang layak, akan terbentuk kota dan kehidupan lebih
-
Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bi- masuk penghuninya. Keluarga sejahtera berawal dari rumah
dang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/ yang layak.
foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah Semua hal tersebut tidak luput dari perhatian . Ha-
ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12.
rapannya, dapat berperan sebagai salah satu sumber
Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait informasi dan pengetahuan sehingga pada akhirnya menjadi
bidang perumahan rakyat ke email inforum@gmail.com bagian dari pengelolaan pengetahuan ( )
atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id perumahan dan permukiman di Indonesia.
Foto cover depan: Humas Kemenpera Selamat membaca.
2

3. Edisi 3
Tahun 2010
Isu Hijau Hari Perumahan Nasional
Saat ini, masalah pembangunan sering dikaitkan dengan Setiap tahun Hari Perumahan Nasional selalu diperingati.
isu berkelanjutan atau hijau. Kita sudah sering melihat, Meski mengusung judul nasional, sepertinya gaung dari
ada beberapa majalah yang mengetengahkan arsitektur peringatan ini hanya ada di pusat saja. Masyarakat luas,
atau perancangan hijau namun skalanya sangat mikro termasuk di daerah menjadi kurang mengerti makna dan
yaitu pada rumah atau bangunan individu. Sementara itu, tujuan dari adanya peringatan ini. Saya berharap per-
terkait pembangunan perumahan dan permukiman, se- ingatan Hari Perumahan Nasional tidak menjadi sekedar
pertinya isu hijau ini kurang diangkat, termasuk di majalah upacara seremonial belaka. Tetapi betul betul dipahami
ini. maknanya terutama oleh pemerintah di daerah.
Semoga ke depannya dapat mengetengahkan in- Angga – Surabaya
formasi terkait pembangunan perumahan dan permu-
kiman yang hijau dan ramah lingkungan.
Tyas – Yogyakarta Berlangganan
Sepertinya belum banyak majalah di Indonesia yang secara
khusus membahas mengenai kebijakan pembangunan pe-
- rumahan. Kebanyakan majalah yang terbit lebih fokus pada
. Kehadiran mestinya dapat memberikan
angin segar dan dapat menjadi media alternatif.
Sayangnya, majalah Inforum ini agak sulit diperoleh. Ba-
gaimana caranya berlangganan majalah Inforum?.
Ketut Rudi – Denpasar
Tulisan Mahasiswa -
Yth. Redaksi Inforum, -
Saya adalah mahasiswa tingkat akhir di jurusan perenca-
naan wilayah dan kota dan saat ini saya sedang menyusun
skripsi yang mengangkat topik terkait evaluasi kebijakan
pembangunan perumahan 1:3:6. Banyak rekan saya di
kampus yang juga menulis skripsi dengan topik terkait Tambahan Halaman
perumahan, sayangnya tulisan-tulisan tersebut jarang di-
publikasikan secara luas. Yth. Redaksi
Apakah majalah Inforum memungkinkan untuk mener- Saya belum lama menjadi pembaca . Itu pun tidak
bitkan tulisan-tulisan dari mahasiswa? Atau menge- sengaja membaca di salah satu ruang tunggu kementerian
tengahkan abstraksi atau bahkan ringkasan hasil peneli- di Jakarta. Isinya cukup menarik tetapi sebaiknya juga me-
tian, skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa. muat tentang pembangunan perumahan skala masyarakat.
Kalau memang memungkinkan sebaiknya ditambah saja
Anjar – Bandung
jumlah halamannya.
Rudy K. – Depok
-
-
3

4. Wawancara Khusus Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA.
Dari Redaksi 02
Semua Memiliki Visi yang Sama Surat Pembaca 03
Bagaimana Masyarakat Bisa Sejahtera
Berbicara tentang Revisi Undang- Daftar Isi 04
Undang No. 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman
yang telah selesai dilaksanakan Laporan Utama 06
pada akhir Desember 2010
tentang sudah terpenuhi atau
Wawancara Khusus 16
undang-undang baru ini. Inforum Wacana 20
berkesempatan berbincang dengan
Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. Staf
Ahli Menteri Negara Perumahan Liputan Utama 25
Rakyat bidang Otonomi Daerah
16 Panja RUU Perkim Kemenpera.
Liputan 32
Intermezzo 36
6 20 Pengelolaan Pengetahuan 37
Fakta 44
Praktek Unggulan 45
Galeri Foto 48
Laporan Utama
Selamat Datang Undang-
Agenda 49
Undang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Wacana
Akhir tahun 2010 mungkin membawa Menyambut Kelahiran UU PKP: 32
angin segar bagi perkembangan Undang-Undang Perumahan dan Liputan
perumahan di Indonesia. DPR
Kawasan Permukiman
melakukan revisi terhadap UU No.
4 Tahun 1992. UU Perumahan dan
Secara umum muatan UU PKP
Kawasan Permukiman diharapkan
mampu menjawab berbagai persoalan dibandingkan UU PP, tapi apakah
yang kini ada di tengah-tengah amanat yang terdapat dalam UU PKP
masyarakat.
yang ada?
Hari Habitat 2010 - Menuju Kota dan Kehidupan Lebih Baik 25
Tahun 2010 ini Hari Habitat
Liputan Utama memfokuskan temanya untuk Menpera Ajak BUMN untuk Sukseskan
membuat kota menjadi tempat Program Perumahan Rakyat
Badan Usaha Milik Negara BUMN
baik. Di Indonesia Hari Habitat diharapkan dapat ikut serta dalam
menyukseskan program perumahan
rakyat baik melalui program Fasilitas
tapi bermakna. Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) maupun melalui program Cor-
porate Social Responsibility (CSR)-nya.
4

5. Edisi 3
Tahun 2010
Intermezzo 36
Tips Renovasi Rumah
dengan Hemat
37
Info Buku
Kilas Balik Perumahan
Rakyat 1900 - 2000
39 Info Regulasi 45 Praktek Unggulan
Peraturan Presiden No. 54 Tahun SOLO
2010 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Memberdayakan Sektor
Informal, Mengelola
Pedagang Kaki Lima
42 Info Situs
www.kemenpera.go.id
49 Agenda
Hari Habitat Dunia: Meningkatkan Kepedu-
lian Bersama untuk Masa Depan Habitat
World Habitat Day
5

6. Laporan Utama
Sumber foto: Humas Kemenpera
Selamat Datang
Undang-Undang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
A
khirnya pemangku DPR RI tersebut di Gedung Nusan- perti Indonesia.
kepentingan atau seti- tara II DPR, mengatakan perumahan
Pertama, perumahan dan kawasan
daknya pemerintah dan kawasan permukiman merupa-
kini dapat bernafas kan penegasan politik hukum nasio-
satu kesatuan sistem yang terdiri atas
lega. Undang-Undang nal di bidang perumahan dan ka-
pembinaan, penyelenggaraan peru-
tentang Perumahan dan Kawasan wasan permukiman.
mahan, penyelenggaraan kawasan
Permukiman (UU PKP) akhirnya Lebih lanjut, Menpera menambah- permukiman, pemeliharaan dan per-
disahkan oleh DPR dalam Rapat kan, pemerintah dalam hal ini mem- baikan, peningkatan kualitas terhadap
Paripurna DPR RI pada tanggal 17 berikan apresiasi yang setinggi-ting- perumahan kumuh dan permukiman
Desember 2010. ginya kepada DPR RI yang telah kumuh, penyediaan tanah, penda-
Menteri Negara Perumahan Rakyat mengambil inisatif dan menyelesai- naan dan pembiayaan, dan peran
(Menpera), Suharso Monoarfa, pada kan RUU tentang Perumahan dan serta masyarakat.
kesempatan saat menyampaikan Kawasan Permukiman ini.
Penyelenggaraan perumahan meru-
Pendapat Akhir Presiden terhadap Dalam UU ini, ungkap Menpera, pakan tanggung jawab negara, dan
RancanganUndang-Undang (RUU) setidaknya ada beberapa hal penting pembinaannya dilaksanakan oleh
tentang Perumahan dan Kawasan yang diharapkan dapat mendorong pemerintah dan pemerintah daerah,
Permukiman dalam Rapat Paripurna peningkatan program di sektor pro- katanya.
6

7. Edisi 3
Tahun 2010
Kedua, adanya pembagian tugas dan kondisi yang melatar belakangi kela- garaan PKP, disertai perlunya peme-
wewenang pemerintah dalam melak- hirannya. Pada saat undang-undang rintah lebih berperan dalam menye-
sanakan pembinaan penyelenggaraan perkim (lama) diundangkan, era oto- diakan dan memberikan kemudahan
perumahan dan kawasan permukim- nomi daerah belum dimulai sehingga dan bantuan bagi masyarakat. Bahkan
an sepenuhnya mengacu kepada oto- perumahan belum merupakan urus- juga mencantumkan pengakuan ter-
nomi daerah dan kemandirian daerah an wajib pemerintah daerah. UUD jadinya kondisi masyarakat yang sulit
serta pembagian dan pemisahan tahun 1945 juga belum diamande- memperoleh rumah yang layak dan
fungsi regulator dan operator. men. Selain itu, kondisi perumahan terjangkau sebagai akibat kurangnya
dan termasuk juga perkotaan belum perhatian kepada kepentingan MBR.
Ketiga, pemenuhan kebutuhan ru-
serumit saat ini.
mah sebagai kebutuhan dasar manu- Melengkapi banyaknya materi baru,
sia Indonesia dilaksanakan melalui Pembangunan perumahan yang te- beberapa istilah baru terkait juga
penyelenggaraan perumahan yang lah menjadi urusan wajib pemerin- diperkenalkan, yang tidak terdapat
melibatkan pemerintah, pemerintah tah daerah sebagaimana tercantum dalam undang undang lama seperti
daerah dan/atau badan hukum serta dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 perumahan dan kawasan permukim-
peran serta masyarakat. tentang Pembagian Urusan Peme- an, hirarki penanganan (rumah, pe-
rintahan antara Pemerintah, Peme- rumahan, kawasan permukiman,
UU ini diorientasikan dalam rangka
rintahan Daerah Provinsi, dan Pe- lingkungan hunian, permukiman),
menjamin kepastian bermukim yang
merintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan perumahan dan ka-
menjamin hak setiap warga negara
kemudian menjadikan materi tentang wasan permukiman, kategori rumah
untuk menempati, menikmati, dan
tugas dan wewenang dibahas secara (rumah komersial, swadaya, umum,
atau memiliki rumah yang layak da-
rinci untuk masing-masing tingkatan khusus, negara), permukiman ku-
lam lingkungan yang sehat, aman, se-
pemerintahan mulai dari Pemerintah, muh, perumahan kumuh, pendana-
rasi dan teratur, tandasnya.
pemerintah propinsi dan pemerintah an, pembiayaan, penyelenggara (seti-
Undang-Undang tentang Perumahan kabupaten/kota. Materi tugas dan ap orang, badan hukum, pemerintah
dan Kawasan Permukiman ini secara wewenang tercantum dalam satu bab pusat, pemerintah daerah, menteri),
keseluruhan mencerminkan adanya khusus dan 7 pasal. dan MBR.
keberpihakan yang kuat sekaligus
Tidak sebagaimana lazimnya pada Hal yang baru dan paling mendasar
memberikan kepastian bermukim
bagian Menimbang yang bersifat adalah ditetapkannya lingkup peng-
terhadap masyarakat berpenghasilan
normatif, pada UU PKP selain hal aturan penyelenggaraan PKP. Pene-
rendah, ujar Menpera.
normatif juga mencantumkan pe- tapan lingkup pengaturan ini bahkan
Untuk memastikan ketersediaan ru- negasan tentang rumah sebagai ke- secara rinci dalam 11 bab dan 142
mah bagi MBR, imbuh Menpera, butuhan dasar dan berperan strategis pasal, sehingga dapat dikatakan isi
dirinya juga berharap badan hukum dalam pembentukan watak bangsa. undang undang ini adalah tentang
yang melakukan pembangunan peru- Selain itu, dicantumkan juga negara penyelenggaraan perumahan dan ka-
mahan wajib mewujudkan peruma- bertanggungjawab dalam penyeleng- wasan permukiman. Penjelasan lebih
han dengan hunian berimbang. mendalam tentang materi undang
Materi Baru dalam UU Perumah- undang pada bagian lain edisi ini.
an dan Kawasan Permukian Hal paling utama yang terlihat berbe-
Undang Undang PKP terdiri dari 18 da, bahwa UU PKP secara jelas men-
bab dan 167 pasal, yang menunjuk- cantumkan ruang lingkup penyeleng-
kan cukup banyaknya materi yang di- garaan perumahan yaitu pembinaan,
cakup. Berbeda dengan Undang Un- tugas dan wewenang, penyeleng-
dang Nomor 4 Tahun 1992 tentang garaan perumahan dan kawasan per-
Perumahan dan Permukiman yang mukiman itu sendiri, pemeliharaan
relatif lebih ringkas, hanya terdiri dari dan perbaikan, pencegahan dan
10 bab dan 42 pasal. peningkatan kualitas terhadap peru-
mahan kumuh dan permukiman ku-
Perbedaan utama dari UU Perumah- muh, penyediaan tanah, pendanaan
an dan Kawasan Permukiman (UU dan pembiayaan, hak dan kewajiban,
PKP) dengan pendahulunya adalah serta peran masyarakat. Keseluruhan
7

8. Laporan Utama
lingkup penyelenggaraan ini dirinci Selain itu, UU PKP juga menga- tanggal 12 Februari 2010. Komisi
dalam bab tersendiri. manatkan penyusunan undang-un- V DPR-RI juga melakukan kegiatan
dang rumah susun dan undang-un- diskusi dengan Sekretaris Kemente-
Hal baru lainnya yang terlihat sig-
dang tabungan perumahan. rian Perumahan Rakyat, civitas aka-
demika dari fakultas hukum, jurusan
dengan era otonomi daerah, peran Walaupun banyak yang menyoroti
teknik sipil, jurusan teknik lingkung-
Pemerintah, pemerintah propinsi bahwa penulisan UU PKP masih
an, fakultas teknik arsitektur Institut
dan pemerintah kabupaten/kota kurang tertata, tetapi masih jauh le-
Teknologi Bandung dan Universitas
diatur secara jelas; (ii) mencantum- bih baik dibanding UU Perkim. Da-
Padjajaran, Dirjen Cipta Karya Ke-
kan peraturan pelaksanaan tidak lam UU PKP, pengkategorian bab
menterian Pekerjaan Umum, Ketua
hanya dalam bentuk peraturan pe- dan pasal sudah lebih baik
Umum DPP REI, Direktur Utama
merintah dan keputusan menteri
Pelibatan Pemangku Bank Tabungan Negara, Ketua
tetapi bahkan peraturan daerah; (iii)
Kepentingan Umum APERSI, Ketua Umum IAP,
walaupun masalah kekumuhan da-
Kritik yang juga banyak didengung- dan Ketua Umum MP3I; (iii) Diskusi
lam UU Perkim telah tercantum,
kan adalah kurangnya keterlibatan Kelompok Terfokus yang diseleng-
namun UU PKP lebih maju karena
pemangku kepentingan dalam proses garakan Kemenpera dengan meng-
juga memasukkan ide pencegahan
penyusunan. Kritik ini tidak sepenuh- undang para pakar pada tanggal 22
kekumuhan; (iv) pemisahan penda-
nya benar dengan mempertimbang- Februari 2010. Kegiatan tersebut
naan dan pembiayaan. Pengenalan
kan telah diselenggarakannya kegi- dihadiri oleh perguruan tinggi, pe-
materi sistem pembiayaan terkait
atan jaring pendapat ( ). mangku kepentingan perumahan dan
dengan telah diluncurkannya Fasili-
Walaupun mungkin belum sebanyak instansi pemerintah. Dari perguruan
tas Likuditas Pembiayaan Perumahan
yang diinginkan tetapi paling tidak tinggi dihadiri oleh wakil Universitas
(FLPP); (v) pengaturan penghunian
tercatat 3 (tiga) kali jaring pendapat Andalas, UGM, ITB. Pemangku ke-
oleh orang asing telah terakomodasi,
yaitu (i) Jaring Pendapat Komisi V pentingan perumahan diwakili oleh
walaupun termasuk salah satu pasal
DPR RI yang berlangsung di Medan BTN, Perum Perumnas, DPP REI,
yang cukup kontroversial; (vi) terkait
dan Makassar pada tanggal 7 dan 9 DPP APERSI, MP3I, Ikatan Arsitek
dengan peran serta masyarakat, ter-
Februari 2010. Dewan Perwakilan Indonesia, dan Ikatan Ahli Peren-
lihat lebih maju dengan menjelaskan
Rakyat Republik Indonesia mengi- cana. Pihak Pemerintah terdiri dari
secara rinci bentuk peran serta terse-
rimkan 2 (dua) tim yang terdiri dari Kementerian Perumahan Rakyat, Ba-
but. Termasuk adanya keleluasaan
14 orang anggota untuk melakukan dan Pertanahan Nasional, Kemente-
membentuk forum pengembangan
Jaring Pendapat ke Provinsi Sumatera rian Dalam Negeri, dan Kementerian
perumahan dan kawasan permukim-
Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pekerjaan Umum.
an, yang fungsi dan unsurnya diatur
khusus dalam 2 ayat tersendiri; (vii) Jaring pendapat ini ditujukan untuk Selain itu, tidak terhitung kegiatan
penerapan larangan yang bersifat me- menyerap aspirasi atas RUU tersebut diskusi berskala lebih kecil seperti
nyeluruh yang mencakup masyarakat, dari seluruh pemangku kepentingan misalnya yang diselenggarakan oleh
pejabat pemerintah, dan pelaku lain- terkait di Provinsi tersebut; (ii) Dis- Forum Wartawan Perumahan Rakyat
nya; (viii) sanksi yang lebih rinci, ter- kusi Kelompok Terfokus Interdep (Forwapera), seperti misalnya Dis-
masuk sanksi administratif. dengan Komisi V DPR RI pada kusi “Penguatan Lembaga Peruma-
han untuk Penyediaan Perumahan
Bagi MBR: Kajian RUU Perumahan
dan Permukiman” di Jakarta, pada
Desember 2010, dan diskusi “Mem-
bedah RUU Perkim dalam Menjawab
Tantangan Pembangunan Perumah-
an ke Depan” pada Oktober 2010.
Tidak Ada Gading
yang Tak Retak
Terlepas dari kelengkapan materi
yang tercakup dalam UU PKP, masih
terdapat kritik yang ditujukan pada
8

9. Edisi 3
Tahun 2010
Sumber foto: Humas Kemenpera
keberadaan undang-undang ini. Kri- Padahal, mayoritas kebutuhan peru- masyarakat yang menolak relokasi
tik paling tajam terutama menyang- mahan di Indonesia dipenuhi sendiri atau penggusuran. Padahal relokasi
kut prosesnya yang dianggap kurang oleh masyarakat. Walaupun jika di- dilakukan berdasar alasan yang jelas,
melibatkan pemangku kepentingan. simak, dalam UU PKP Pasal 15 ayat demi kepentingan umum, yang telah
Walaupun sebenarnya kegiatan jaring p dinyatakan bahwa pemerintah ka- di atur dalam undang undang. Se-
pendapat telah dilaksanakan pada be- bupaten/kota dalam melaksanakan hingga sanksi tersebut harusnya dili-
berapa kesempatan. pembinaan mempunyai tugas salah hat sebagai upaya penegakan hukum
Menyangkut isinya, kritikan utama satunya memberikan pendamping- tanpa pandang bulu.
adalah kesulitan memahami materi an bagi orang perseorangan yang
Sepertinya justru masalah utama da-
dalam waktu singkat terutama karena melakukan pembangunan rumah
lam penyusunan undang undang ini
keterkaitan antarbab dan antarpasal swadaya
adalah tidak terjalin komunikasi yang
kurang terlihat. Disarankan agar Dilain pihak, para pengembang me- memadai diantara pemangku kepen-
dibuatkan semacam pemetaan dalam nyatakan banyak ancaman baik pi- tingan sehingga banyak kritik yang
bentuk bagan berdasarkan kategori dana maupun denda bagi pengem- disampaikan pada dasarnya telah
materi sehingga keterkaitan antarbab bang jika melanggar ketentuan yang terakomodasi atau sebagian terako-
antarpasal dapat terlihat jelas. berlaku. Mestinya yang diberi sanksi modasi.
Terkait dengan kepedulian pada adalah penghambat, bukan semata-
Kembali lagi bahwa tidak satu apapun
MBR, dikatakan bahwa undang-un- mata para pengembang. Kritik ini
yang sempurna di dunia ini. Demiki-
dang ini masih kurang memberi per- juga kurang jelas mengacu kepada
an pula halnya dengan Undang-Un-
hatian. Walaupun sebenarnya kalau siapa. Walaupun demikian, dalam
dang PKP. Jika terdapat kekurangan,
dicermati bahkan pasal-pasal yang pasal yang mengatur sanksi, semua
hal tersebut dapat disempurnakan
menyangkut MBR terkesan banyak pemangku kepentingan baik pejabat,
melalui jalur yang disediakan untuk
sekali. Bahkan pada semua bab terda- perorangan, maupun badan hukum
itu. Apakah melalui ke
pat pasal yang terkait tentang MBR. yang melanggar larangan yang ter-
Mahkamah Konstitusi, atau penyem-
cantum dalam undang undang akan
Bagi kelompok pelaku pembangun- purnaan melalui Peraturan Pemerin-
dikenai sanksi baik administratif
an perumahan swadaya, substansi tah atau peraturan pelaksanaan lain-
maupun pidana.
undang-undang dinilai cenderung nya yang akan segera disusun.
berpihak kepada pengembang kare- Ada pula yang menyatakan substansi
Pekerjaan Rumah
na UU tersebut gagal mengatur se- UU berpotensi menimbulkan krimi-
cara jelas tentang perlindungan dan nalisasi terhadap masyarakat. Ini Terselesaikannya undang-undang ini
pemberdayaan perumahan swadaya. antara lain terkait adanya sanksi bagi bukan akhir dari pekerjaan buat
9

10. Laporan Utama
pemerintah dan pemangku kepen- netapkan (i) kebijakan dan strategi
tingan lainnya tetapi bahkan masih nasional; (ii) kebijakan nasional ten-
menunggu banyak pekerjaan rumah. Kewajiban lainnya tang pendayagunaan dan peman-
Dalam undang-undang diamanatkan terkait peran faatan hasil rekayasa teknologi; (iii)
dilakukannya penyusunan peraturan kebijakan nasional tentang penye-
perundang-undangan, yang meliputi masyarakat adalah diaan kasiba dan lisiba. Pemerintah
(i) 2 (dua) undang-undang yaitu un- membentuk forum propinsi menindaklanjuti dengan
dang undang tentang rumah susun pengembangan PKP menyusun kebijakan dan strategi di
dan undang undang tabungan peru- tingkat propinsi. Kemudian peme-
mahan; (ii) 5 (lima) peraturan peme- di setiap tingkatan rintah kabupaten/kota menyusun
rintah; (iii) 5 (lima) peraturan daerah; pemerintahan. dan melaksanakannya. Khusus di
dan (iv) 3 (tiga) peraturan menteri. propinsi dan kabupaten/kota, pe-
Terkecuali penyusunan undang-un- merintah setempat sesuai dengan
dang, jangka waktu yang diberikan narnya perencanaan PKP telah tera- tingkatannya ditugaskan menyusun
undang undang untuk memenuhi komodasi dalam RPJP dan RPJM, rencana pembangunan dan pengem-
pekerjaan rumah tersebut hanya se- termasuk rencana tahunan. Namun bangan perumahan dan kawasan
tahun sejak undang undang ini ber- yang perlu mendapat perhatian ada- permukiman pada lintas kabupaten/
laku. Jadi bisa dibayangkan betapa lah sejauhmana perencanaan PKP di kota dan kabupaten/kota yang men-
sibuknya pemerintah nantinya. tingkat propinsi dan kabupaten/kota jadi pengganti Rencana Pembangun-
telah terakomodasi dalam RPJP dan an dan Pengembangan Perumahan
Selain pekerjaan rumah tersebut di
RPJM daerah. Atau bahkan mungkin dan Permukiman di Daerah (RP4D).
atas, terdapat beberapa pekerjaan
perencanaannya PKP nya sendiri be-
rumah yang tidak ditetapkan jangka Kewajiban lainnya terkait peran
lum tersedia. Ini yang akan menjadi
waktunya tetapi tentunya juga sebaik- masyarakat adalah membentuk fo-
pekerjaan rumah besar dengan mem-
nya diselesaikan dalam waktu dekat. rum pengembangan PKP di setiap
pertimbangkan terdapat lebih dari
Berdasar pasal 7 dikatakan perenca- tingkatan pemerintahan. Pada saat
500 propinsi dan kabupaten/kota.
naan perumahan dan kawasan per- ini di tingkat nasional sedang dalam
mukiman termuat dan ditetapkan Beberapa tugas Pemerintah lainnya proses pembentukan Kelompok
dalam RPJP, RPJM, dan rencana ta- menyangkut pembinaan di bidang Kerja Perumahan yang dapat men-
hunan. Pada tingkat nasional, sebe- PKP adalah merumuskan dan me- jadi embrio forum tersebut.
Dalam rangka menjaga kualitas pe-
nyelenggaraan pembangunan PKP,
pemerintah juga ditugaskan untuk
-
pada perorangan atau badan penye-
lenggara pembangunan PKP.
Terakhir tentunya merupakan kegi-
atan yang tak terpisahkan dari ke-
beradaan UU PKP adalah sosialisasi
Undang-Undang PKP kepada selu-
ruh pemangku kepentingan baik di
tingkat nasional, provinsi, dan kabu-
paten/kota, baik pemerintah mau-
pun non pemerintah.
Masih panjang perjalanan sebelum
kemudian UU PKP benar-benar
terlaksana di lapangan. Apapun itu,
semuanya dimulai dari langkah kecil.
Dimulai saat ini agar tidak kehilangan
momentum (OM).
10

11. Edisi 3
Tahun 2010
Membedah
Undang Undang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
U ndang Undang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
terdiri dari 18 bab dan 167
pasal, namun tulisan berikut ini tidak
akan menyajikan secara keseluruhan
perikehidupan dan penghidupan; (iv)
adalah bagian dari
kawasan permukiman yang terdiri
atas lebih dari satu satuan permukim-
an; (v) adalah bagian
diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus; (xii)
adalah rumah yang dimiliki negara
dan berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembinaan
isi undang undang tetapi hanya isu dari lingkungan hunian yang terdiri keluarga serta penunjang pelaksana-
yang dianggap penting saja. atas lebih dari satu satuan perumah- an tugas pejabat dan/atau pegawai
an yang mempunyai prasarana, sa- negeri; (xiii) adalah
rana, utilitas umum, serta mempu- permukiman yang tidak layak huni
Dalam UU PKP banyak diperkenal- nyai penunjang kegiatan fungsi lain karena ketidakteraturan bangunan,
kan istilah baru, diantaranya adalah (i) di kawasan perkotaan atau kawasan tingkat kepadatan bangunan yang
ada- perdesaan; (vi) - tinggi, dan kualitas bangunan serta
lah satu kesatuan sistem yang terdiri adalah sarana dan prasarana yang tidak me-
atas pembinaan, penyelenggaraan pe- kegiatan perencanaan, pembangunan, menuhi syarat; (xiv)
rumahan, penyelenggaraan kawasan pemanfaatan, dan pengendalian, ter- adalah perumahan yang mengalami
permukiman, pemeliharaan dan per- masuk di dalamnya pengembangan penurunan kualitas fungsi sebagai
baikan, pencegahan dan peningkatan kelembagaan, pendanaan dan sistem tempat hunian; (xv) adalah
kualitas terhadap perumahan kumuh pembiayaan, serta peran masyarakat penyediaan sumber daya keuangan
dan permukiman kumuh, penyediaan yang terkoordinasi dan terpadu; (vii) yang berasal dari anggaran penda-
tanah, pendanaan dan sistem pembi- adalah bangunan gedung yang patan dan belanja negara, anggaran
ayaan, serta peran masyarakat; (ii) - berfungsi sebagai tempat tinggal yang pendapatan dan belanja daerah, dan/
adalah kumpulan rumah se- layak huni, sarana pembinaan kelu- atau sumber dana lain yang dibelan-
bagai bagian dari permukiman, baik arga, cerminan harkat dan martabat jakan untuk penyelenggaraan peru-
perkotaan maupun perdesaan, yang penghuninya, serta aset bagi pemi- mahan dan kawasan permukiman
dilengkapi dengan prasarana, sarana, liknya; (viii) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan
dan utilitas umum sebagai hasil upaya rumah yang diselenggarakan dengan perundang-undangan; (xvi) -
pemenuhan rumah yang layak huni; tujuan mendapatkan keuntungan; adalah setiap penerimaan yang
(iii) adalah bagian (ix) adalah rumah yang perlu dibayar kembali dan/atau seti-
dari lingkungan hidup di luar ka- dibangun atas prakarsa dan upaya ap pengeluaran yang akan diterima
wasan lindung, baik berupa kawasan masyarakat; (x) adalah kembali untuk kepentingan penye-
perkotaan maupun perdesaan, yang rumah yang diselenggarakan untuk lenggaraan perumahan dan kawasan
berfungsi sebagai lingkungan tempat memenuhi kebutuhan rumah bagi permukiman baik yang berasal dari
tinggal atau lingkungan hunian dan masyarakat berpenghasilan rendah; dana masyarakat, tabungan perumah-
tempat kegiatan yang mendukung (xi) adalah rumah yang an, maupun sumber dana lainnya.
11

12. Laporan Utama
Bagian Menimbang yang Tidak hanya menjadi ‘ ’ pemerintah Tugas yang terkait langsung dengan
Normatif terlihat jelas dalam bagian asas dan terwujudnya perumahan MBR ada-
Kemajuan lain yang terlihat jelas ada- tujuan. Sebagaimana tercantum pada lah mengalokasikan dana dan/atau
lah adanya keberanian pihak peme- salah satu tujuannya yaitu “member- biaya pembangunan dan memfasili-
rintah untuk mencantumkan dalam dayakan para pemangku kepentingan tasi penyediaan PKP. Secara umum
bagian menimbang beberapa hal bidang pembangunan perumahan tugas pemerintah provinsi sama de-
prinsip yaitu (i) setiap orang berhak dan kawasan permukiman”. Semen- ngan pemerintah. Perbedaannya ha-
hidup sejahtera lahir dan batin, ber- tara salah satu asasnya adalah kemi- nya pemerintah provinsi ditugaskan
tempat tinggal dan mendapatkan traan. Hal ini akan semakin jelas menyusun rencana pembangunan
lingkungan hidup yang baik dan se- dalam bab terkait penyelenggaraan dan pengembangan perumahan
hat, yang merupakan kebutuhan perumahan dan kawasan permu- dan kawasan permukiman tingkat
dasar manusia; (ii) hunian yang layak kiman (Bab III sampai Bab XII), provinsi. Rencana ini dikenal sebagai
berperan dalam pembentukan watak khususnya pada Bab XI tentang Hak Rencana Pembangunan dan Pengem-
serta kepribadian bangsa; (iii) negara dan Kewajiban dan Bab XII tentang bangan Perumahan dan Permukiman
bertanggungjawab menyelenggara- Peran Masyarakat. Terkait hak dan di Daerah (RP4D). Tugas pemerintah
kan perumahan dan kawasan permu- kewajiban digunakan frasa ‘setiap kabupaten/kota sedikit berbeda, le-
kiman sehingga tercapai kondisi pada orang’ berhak dan berkewajiban dan bih bersifat operasional, seperti mem-
item (i); (iv) pemerintah perlu lebih seterusnya. Sementara terkait peran berikan pendampingan bagi orang
berperan dalam menyediakan dan masyarakat dikatakan bahwa penye- perseorangan yang melakukan pem-
memberikan kemudahan dan ban- lenggaraan perumahan dan kawasan bangunan rumah swadaya dan me-
tuan; (v) pertumbuhan dan pemba- perrmukiman dilakukan oleh peme- netapkan lokasi Kasiba dan Lisiba.
ngunan wilayah kurang memperhati- rintah dan pemerintah daerah dengan Wewenang yang diberikan kepada pe-
kan keseimbangan bagi kepentingan melibatkan peran masyarakat berupa merintah diantaranya adalah menyu-
MBR sehingga masyarakat sulit memberi masukan dalam tahapan sun dan menetapkan norma, stan-
memperoleh rumah yang layak dan penyusunan rencana, pelaksanaan dar, pedoman dan kriteria (NSPK),
terjangkau. Keseluruhan hal yang ter- pembangunan, pemanfaatan, peme- menyusun dan menyediakan basis
cantum dalam bagian menimbang te- liharaan dan perbaikan, dan pengen- data, menyusun dan menyempurna-
lah menunjukkan bahwa roh undang- dalian. Bahkan lebih jauh lagi keter- kan peraturan peundang-undangan,
undang ini sudah sejalan dengan libatan masyarakat diwadahi melalui memberdayakan pemangku kepen-
UUD Negara Republik Indonesia forum pengembangan perumahan tingan, melakukan koordinasi, mem-
1945 hasil amandemen, dan Undang dan kawasan permukiman yang ang- fasilitasi kemitraan, melakukan evalu-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten- gotanya baik dari pemerintah mau- asi, memfasilitasi peningkatan kualitas
tang Hak Asasi Manusia, yang me- pun pemangku kepentingan lainnya. perumahan dan permukiman kumuh.
negaskan rumah sebagai kebutuhan Penegasan Fungsi dan Wewe- Secara umum wewenang pemerintah
dasar bahkan bagian dari hak asasi nang propinsi dan pemerintah kabupaten/
manusia. Termasuk juga, pengakuan kota tidak berbeda kecuali bahwa pe-
bahwa rumah tidak hanya terkait as- UU PKP secara tegas membedakan merintah provinsi dan pemerintah
tugas dan wewenang dari setiap ting- kabupaten/kota mengoordinasikan
an watak bangsa. Hal yang paling katan pemerintahan. Hal ini sesuai pencadangan atau penyediaan tanah
mendasar adalah adanya pengakuan dengan nuansa era otonomi. Dian- pada daerahnya masing-masing. Se-
bahwa negara bertanggungjawab dan tara beragamnya tugas pemerintah, cara khusus, pemerintah kabupaten/
pemerintah perlu lebih berperan da- tugas merumuskan, menetapkan dan kota menyediakan prasarana dan
lam penyelenggaran perumahan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan sarana bagi MBR, dan menetapkan
kawasan permukiman. Tentunya pe- strategi nasional menjadi yang paling lokasi perumahn dan permukiman
nyebutan secara implisit ‘kelalaian’ krusial. Tugas lainnya yang relatif kumuh
pemerintah sehingga masyarakat ke-
Masyarakat Berpendapatan Ren-
sulitan memperoleh rumah yang layak
keahlian kepada orang atau badan dah (MBR) Tidak Terabaikan
dan terjangkau patut diapresiasi.
hukum. Terkait peningkatan kuali- Sebagaimana sering didengungkan
PKP Bukan Hanya Tanggung tas SDM dan penyelenggaraan PKP, bahwa masih sekitar 8 juta rumah
Jawab Pemerintah
pemerintah bertugas menyelenggara- tangga di Indonesia yang belum me-
Ide bahwa penyelenggaran perumah- kan pendidikan dan pelatihan serta nempati rumah layak huni (2010).
an dan kawasan permukiman bukan penelitian dan pengembangan PKP. Walaupun tidak tersedia data yang
12

13. Edisi 3
Tahun 2010
valid, tetapi sewajarnya jika kemu- Anatomi bukan hanya sekedar penanganan
dian sebagian terbesar dari jumlah Undang Undang Perumahan perumahan dan permukiman ku-
dan Kawasan Permukiman
tersebut adalah MBR. Hal ini disa- muh tetapi juga termasuk pencegah-
dari sepenuhnya oleh penyusun un- Undang undang ini terdiri dari annya.
dang-undang ini, sehingga terlihat 18 bab dan 167 pasal.
Turut ditetapkan juga kriteria keku-
jelas keberpihakan terhadap MBR. Bab I Ketentuan Umum muhan yaitu (i) ketidakteraturan dan
Ini juga sekaligus menjawab kritik- Bab II Azas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan
kepadatan bangunan yang tinggi; (ii)
an dan kekhawatiran dari banyak Bab III Pembinaan
Bab IV Tugas dan Wewenang ketidaklengkapan prasarana, sarana,
orang. Bab V Penyelenggaraan Perumahan dan utilitas umum; (iii) penurunan
Bab VI Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Dimulai dengan penegasan ten- Bab VII Pemeliharaan dan Perbaikan
kualitas rumah, perumahan, dan
tang tugas pemerintah, pemerintah Bab VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman, serta prasarana, sarana
propinsi, pemerintah kabupaten/ terhadap Perumahan kumuh dan dan utilitas umum; dan (iv) pem-
kota untuk mengalokasikan dana Permukiman Kumuh bangunan rumah, perumahan, dan
Bab IX Penyediaan Tanah
dan/atau biaya pembangunan untuk Bab X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan permukiman yang tidak sesuai de-
mendukung terwujudnya perumahan Bab XI Hak dan Kewajiban ngan rencana tata ruang wilayah.
bagi MBR; memfasilitasi penyediaan Bab XII Peran Masyarakat
Bab XIII Larangan Terkait pencegahan kekumuhan, di-
perumahan dan permukiman bagi Bab XIV Penyelesaian Sengketa laksanakan melalui pengawasan dan
masyarakat, terutama bagi MBR. pengendalian dan pemberdayaan
Sementara pemerintah kabupaten/ Bab XVI Ketentuan Pidana
masyarakat. Hal yang menarik ada-
Bab XVII Ketentuan Peralihan
kota memperoleh wewenang untuk Bab XVIII Ketentuan Penutup lah dilibatkannya masyarakat dalam
mencadangkan/menyediakan tanah pencegahan kekumuhan melalui
untuk pembangunan perumahan upaya pemberdayaan berupa pen-
bagi MBR yang kemudian dikoordi- Terkait pembiayaan, badan hukum dampingan dan pelayanan informasi.
nasikan oleh pemerintah propinsi. yang ditugasi wajib menjamin ke- Bentuk pendampingan berupa pem-
Perijinan pun termasuk yang dimu- tersediaan dana murah jangka pan- bimbingan, penyuluhan, dan bantuan
dahkan, sehingga ketika kemudian jang, kemudahan dalam mendapat- teknis untuk mewujudkan kesadaran
ada badan hukum yang mengajukan kan akses kredit, dan keterjangkauan masyarakat dalam mencegah tumbuh
perijinan bagi pembangunan peru- dalam membangun, memperbaiki, berkembangnya perumahan kumuh
mahan MBR, menjadi kewajiban bagi dan memiliki rumah. Pemerintah dan dan permukiman kumuh. Sementara
pemerintah daerah memberi kemu- pemerintah daerah sendiri memberi- pelayanan informasi dalam bentuk
dahan. kan kemudahan dan/atau bantuan pemberitaan hal-hal terkait upaya
pembiayaan untuk pembangunan pencegahan perumahan kumuh dan
Dalam pasal 54 ayat (1) secara tegas dan perolehan rumah umum dan ru- permukiman kumuh, meliputi ren-
dinyatakan bahwa pemerintah wajib mah swadaya bagi MBR. cana tata ruang, perizinan, standar
memenuhi kebutuhan rumah bagi
Kekumuhan Mendapat Perhatian perumahan dan permukiman.
MBR. Walaupun ini tidak berarti
pemerintah membangunkan lang- Sebagaimana disadari oleh semua Terkait dengan kegiatan peremajaan
sung tetapi pemerintah dapat mem- pihak bahwa masalah kekumuhan dan permukiman kembali, masyarakat
beri kemudahan dan/atau bantuan merupakan salah satu tantangan terdampak diberi tempat penam-
pembangunan dan perolehan rumah yang perlu dihadapi oleh pemerin- pungan sementara, dan keseluruhan
bagi MBR berupa subsidi perolehan tah. Sampai saat ini tercatat luasan prosesnya melibatkan masyarakat.
rumah, stimulan rumah swadaya, in- permukiman kumuh telah mencapai Pengenalan Sistem Pembiayaan
sentif perpajakan, perijinan, asuransi 57.000 ha. Hal ini disadari betul oleh
dan penjaminan, penyediaan tanah, para pihak penyusun undang-undang Beberapa hal penting yang tercantum
ini. Dimulai dengan penetapan pihak terkait pendanaan dan pembiayaan
sarana dan utilitas. Secara khusus juga yang bertanggungjawab terhadap hal diantaranya adalah (i) sumber pen-
dinyatakan bahwa pemerintah dan/ ini. Sebagaimana dinyatakan pada danaan berasal dari APBN, APBD
atau pemerintah daerah wajib mem- pasal 94 ayat 2 bahwa pencegahan dan sumber lain yang dimungkinkan
berikan kemudahan pembangunan dan peningkatan kualitas terhadap peraturan; (ii) prinsip pembiayaan
dan perolehan perumahan melalui perumahan kumuh dan permukiman baik berdasarkan prinsip konvensio-
program perencanaan pembangun- kumuh wajib dilakukan oleh Peme- nal atau prinsip syariah melalui pembi-
an perumahan secara bertahap dan rintah, pemerintah daerah, dan/atau ayaan primer dan sekunder perumah-
berkelanjutan. setiap orang. Terlihat jelas bahwa an; (iii) lembaga pembiayaan dapat
13

14. Laporan Utama
dibentuk baik oleh pemerintah mau- perumahan dan kawasan permukim- annya, melakukan pembangunan,
pun pemerintah daerah; (iv) badan an, meningkatkan peran dan peng- memperoleh informasi, memper-
hukum pembiayaan yang terkait ru- awasan masyarakat, memberikan oleh manfaat, memperoleh peng-
mah umum dan swadaya diwajibkan masukan kepada Pemerintah; dan/ gantian yang layak atas kerugian
dapat menjamin ketersediaan dana atau melakukan peran arbitrase dan yang dialami secara langsung, dan
murah jangka panjang, kemudahan mediasi di bidang penyelenggaraan mengajukan gugatan perwakilan ke
akses bagi MBR, keterjangkauan da- perumahan dan kawasan permukim- pengadilan terhadap hal yang meru-
lam membangun, memperbaiki atau an. Anggotanya terdiri dari unsur gikan masyarakat. Sementara kewa-
memiliki rumah; (v) pemupukan dana pemerintah, asosiasi perusahaan jibannya adalah menjaga keamanan,
dapat berasal dari dana masyarakat, penyelenggara PKP, asosiasi profesi ketertiban, kebersihan, dan kesehat-
dana tabungan perumahan atau dana penyelenggara PKP, asosiasi peru- an; turut mencegah terjadinya hal
lainnya; (vi) secara khusus dicantum- sahaan barang dan jasa mitra usaha yang merugikan dan membahayakan
kan tentang pemberian kemudahan penyelenggara PKP, pakar di bidang kepentingan orang lain dan/atau ke-
dan/atau bantuan pembiayaan un- PKP; dan/atau lembaga swadaya pentingan umum; menjaga dan me-
tuk pembangunan dan perolehan masyarakat dan/atau yang mewakili melihara prasarana, sarana dan utili-
rumah umum dan rumah swadaya konsumen yang berkaitan dengan tas; dan mengawasi pemanfaatan dan
bagi MBR. Walaupun patut diingat penyelenggaraan PKP. berfungsinya PSU. Menyimak hak
bahwa sesuai dengan prinsip pembi- dan kewajiban ini, terlihat jelas bahwa
ayaan, dana yang diterima oleh MBR penyelenggaraan PKP menjadi tang-
harus dikembalikan lagi. Bagian ini Penyelenggaraan gung jawab tidak hanya pemerintah
menjadi payung pelaksanaan Fasili- tetapi setiap orang.
perumahan dan kawasan
tas Likuiditas Pembiayaan Perumah- Larangan dan Sanksi
an. permukiman dilakukan
oleh pemerintah dan Pengaturan tentang larangan men-
Keterlibatan Masyarakat Menjadi
Suatu Keniscayaan pemerintah daerah cakup semua pihak baik perorangan,
dengan melibatkan peran badan hukum termasuk juga pejabat
Keterlibatan masyarakat secara tegas pemerintah. Secara umum, hal yang
dinyatakan merupakan bagian dari
masyarakat. dilarang adalah tindakan yang ber-
ruang lingkup penyelenggaraan pe- tentangan dengan aturan penyeleng-
rumahan dan kawasan permukiman garaan PKP. Sebagai contoh, pejabat
(Pasal 4). Sebagai penegasan, secara Terkait penanganan kumuh, pene- dilarang mengeluarkan izin pemba-
khusus disiapkan bab tersendiri ten- tapan lokasi perumahan kumuh dan ngunan rumah, perumahan, dan/
tang peran masyarakat (Bab XII). permukiman kumuh wajib didahu- atau permukiman yang tidak sesuai
Penyelenggaraan perumahan dan ka- lui proses pendataan yang dilakukan dengan fungsi dan pemanfaatan ru-
wasan permukiman dilakukan oleh oleh pemerintah daerah dengan me- ang. Hal yang menarik, keberpihak-
pemerintah dan pemerintah daerah libatkan peran masyarakat. Pada saat an pada MBR bahkan mengakibat-
dengan melibatkan peran masyarakat. penanganan kumuh seperti perema- kan larangan menjual kaveling tanah
Bentuk keterlibatan tersebut adalah jaan pun dilakukan oleh Pemerintah matang tanpa rumah kepada badan
dengan memberikan masukan dalam dan pemerintah daerah sesuai dengan hukum dapat dikecualikan ketika me-
penyusunan rencana pembangunan, kewenangannya dengan melibatkan nyangkut pembangunan perumahan
pelaksanaan pembangunan, peman- peran masyarakat. Termasuk lokasi untuk MBR.
faatan, pemeliharaan dan perbaikan, yang akan ditentukan sebagai tempat Sanksi terhadap pelanggaran terse-
dan/atau pengendalian penyeleng- untuk pemukiman kembali ditetap- but berupa sanksi administratif mu-
garaan perumahan dan kawasan per- lai dari sekedar peringatan tertulis,
kan oleh pemerintah daerah dengan
mukiman. pencabutan izin, sampai penutupan
melibatkan peran masyarakat.
Bahkan kemudian keterlibatan lokasi. Sementara sanksi pidana mulai
Dimana Ada Hak Di Situ Ada
masyarakat diwadahi dalam forum dari paling ringan berupa denda Rp.
Kewajiban
pengembangan perumahan dan 50 juta sampai paling besar Rp. 50
kawasan permukiman, yang ber- Hak dan kewajiban pun telah diatur Miliar. Bentuk pidana penjara bahkan
fungsi menampung dan menyalur- dalam UU PKP. Adapun hak setiap sampai 5 tahun. Melihat sanksi yang
kan aspirasi masyarakat, membahas orang adalah menempati, menikmati diterapkan, terlihat bahwa pemerin-
dan merumuskan pemikiran arah dan/atau memiliki/memperoleh ru- tah serius dalam menangani penye-
pengembangan penyelenggaraan mah yang layak termasuk lingkung- lenggaraan PKP (OM).
14

15. Edisi 3
Tahun 2010
Catatan Kontroversi RUU PKP
M
eski pemerintah dan DPR atau masyarakat yang kurang mam-
menyatakan bahwa RUU Per- pu.
kim sudah komprehensif dan
Daya beli konsumen Indonesia
mengakomodir masyarakat berpenda-
terbatas, terutama masyarakat ka-
patan rendah (MBR), terdapat beberapa
langan menengah ke bawah. Pe-
penolakan yang keras dari berbagai ka-
luang pengembang untuk menjual
langan terkait substansi dari RUU PKP
pun akan berkurang karena pasal
(kini UU). Penolakan datang antara lain
tersebut.
dari akademisi dan pegiat perumahan
yang menuntut agar RUU ini dimatang- -
kan dulu substansinya sebelum disah- lai cenderung berpihak kepada
kan. pengembang karena UU tersebut
gagal mengatur secara jelas tentang
Hal-hal yang menjadi aspek yang diperdebatkan antara perlindungan dan pemberdayaan perumahan swadaya.
lain adalah mengenai: (1) Tidak dimuatnya sistem pe- Padahal, mayoritas kebutuhan perumahan di Indone-
nyediaan rumah yang menjamin tujuan merumahkan sia dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Dilain pihak, para
rakyat secara adil dan layak tercapai; (2) RUU Perkim pengembang menyatakan banyak ancaman baik pidana
- maupun denda bagi pengembang jika melanggar keten-
mahan berbasis komunitas; (3) Adanya pasal kriminal-
isasi bagi pelaku perumahan swadaya informal, dan (4) penghambat, bukan semata-mata para pengembang.
pembahasan. Keempat hal ini merupakan kajian yang
terhadap masyarakat. Ini antara lain terkait adanya
dilakukan oleh ahli dari ITB, UI, Untar dan pegiat Per- sanksi bagi masyarakat yang menolak relokasi atau
kim-HAM. penggusuran.
Beberapa pernyataan dalam undang-undang ini
secara resmi, Inforum juga mencatat beberapa kri- mengambang sehingga pengaturannya harus ditafsir-
kan sendiri dari pasal-pasal yang ada. Misalnya tentang
pernyataan di media massa, maupun dalam diskusi jenis perumahan, kecuali rumah khusus dan rumah
yang secara khusus membahas rancangan undang-un- -
dang ini. Diantaranya adalah: aturannya. Juga pernyataan tentang luas minimum 36
membangun lebih kecil ataukah menjadi sasaran pe-
- ningkatan kualitas, masih perlu dijabarkan lebih lanjut.
pasal-pasal dalam RUU tersebut belum mengakomo- menyatakan bahwa penulisan UU ini masih kurang baik
dasi masalah perumahan secara keseluruhan dan ter- sehingga agak sulit untuk memahami dengan baik.
integrasi. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami
- keseluruhan materi undang-undang ini.
kan bahwa badan usaha atau perorangan dilarang un- Apapun, langkah telah diayun. Lebih baik bergerak ke
tuk menjual kavling tanah kosong. Ketentuan ini diang- depan dengan membenahi undang-undang ini sambil
gap akan merugikan pengembang dan juga konsumen jalan (LNP/OM).
15

16. Wawancara Khusus
Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. - Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Otonomi Daerah selaku Ketua Panitia Kerja RUU
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kemenpera.
Semua Memiliki Visi yang Sama Bagaimana
Masyarakat Bisa Sejahtera
B erbicara tentang revisi Undang-Undang No. 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukim-
an yang telah selesai dilaksanakan pada akhir
Desember 2010 tidak terlepas dari perdebatan tentang
sudah terpenuhi atau tidaknya aspirasi masyarakat dalam
kita harus seperti apa. Jadi tidak hanya merevisi saja tapi
harus ada visi kita ke depan perumahan itu kita idealkan
seperti apa? Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran ke
depan inilah yang lebih mewarnai undang-undang ini.
Jadi kalau agak lama masalahnya adalah demikian, RUU
undang-undang baru ini. berkesempatan berbin- ini diformulasikan atau diusulkan dengan
cang dengan Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. Staf Ahli kondisi nasional yang berbeda dengan UU No. 4 Tahun
Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Otonomi 1992. UU No. 4 Tahun 1992 mempunyai
Daerah yang juga bertindak sebagai Ketua Panja RUU kondisi ekonomi nasional yang lebih baik, bantuan luar
Perkim Kemenpera untuk mengetahui lebih dalam ba- negeri untuk perumahan juga ada, sehingga pada saat itu
gaimana proses lahirnya Undang-undang Perumahan dan kondisi perumahan di Indonesia sedang . Artinya
Kawasan Permukiman yang baru ini. industri perumahan berjalan dengan cepat sementara
masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik,
pada waktu itu dan s -nya itu seperti bola
salju bagus sekali, tetapi pada saat krisis terjadi sebuah
titik balik sehingga kondisi perumahan dan permukiman
menuju titik nadir yang terendah atau istilah teknisnya
.
RUU ini inisiatif DPR. ...
Oleh sebab itu pemikiran pada saat kita merumuskan
pada intinya kita ingin kondisi
undang-undang, agar jangan sampai kita mengulangi
perumahan dan permukiman ke
kesalahan-kesalahan di masa lalu, karena itulah diskusinya
depan seperti yang kita cita-
menjadi panjang. Tapi sebenarnya waktu yang dibutuh-
citakan bersama, artinya
kan tidak begitu lama sebenarnya, karena kita meng-
mempunyai suatu
gunakan 2 masa persidangan. Dua masa persidangan ini
idealisme ke depan
selesai sampai dengan 90% yang 10% terakhir adalah
Sumber foto: BPA
masa persidangan ke-3, jadi sebetulnya tidak terlalu
lama. Menurut penilaian saya pribadi ini tergolong cepat
karena dimulai pada awal tahun 2010 dan disahkan
oleh paripurna pada tahun 2010 akhir. Hanya pemba-
hasannya sangat intensif. Hampir setiap pembahasan
setiap bulannya berlangsung hingga malam hari
bahkan di belakang hari berlangsung hingga subuh.
Karena memang masalahnya cukup berat. Dan
undang-undang yang baru ini
jauh lebih komprehensif dari
pada undang-undang yang
lama. Dalam undang-undang
yang lama permukiman hanya
berbicara soal KASIBA, yang
sekarang tidak, subtansi yang
16

17. Edisi 3
Tahun 2010
lebih luas, pembiayaan lebih luas, pengadaan tanah lebih pat tertampung mereka akan merasa diacuhkan, padahal
luas, jadi memang -nya pengaturan ke depan ini kalau mereka mau melihat benang merahnya, sebenarnya
adalah lebih luas. kasus-kasus yang ada memiliki sebuah benang merah
sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan misalnya
-
ternyata yang perlu dinormalkan adalah yang ini. Jadi
bahasanya saja yang tidak sama, bahasa norma kita
Saya kira dalam menanggapi adanya inisiatif kita ber- harus menormakan semua yang ada, tapi sebetulnya kita
terima kasih sekali pada DPR. Ada beberapa keuntungan menampung semua aspirasi mereka. Jadi kalau ada yang
jika ini merupakan inisiatif DPR. Kalau ini inisiatif DPR, merasa kurang terwadahi ya mungkin itu hanya perasaan
berarti dalam pembahasan tidak ada fraksi, pandangan saja. Tapi dalam prosesnya kita sudah melibatkan pakar,
umum terhadap konsep dari RUU tidak dibagi ke dalam masyarakat hingga birokrat. Bahkan karena ini dimulai
fraksi, meskipun fraksi-fraksi itu dari DPR, DPR yang mulai
diberikan hak juga. Kalau inisia- mendekati birokrat.
m
tornya datang dari pemerintah
itu biasanya lama dalam proses
interdep. saat ini interdep- ... yang dulu tidak
nya langsung kita tangani dalam ada adalah pasal-
menyusun DIM atau Daftar In- pasal tentang
ventarisasi Masalah sesuai dengan larangan. Ada banyak masalah-masalah
A
aspirasi sektor. Itu relatif lebih perumahan yang tidak bisa terse-
p
cepat, hanya menyusun DIM, kita lesaikan dengan undang-undang
le
tidak diskusi lagi. lama. Undang-undang lama
la
tidak mengatur masalah pembiayaan, masalah pengadaan
tanah di undang-undang yang baru hal ini diatur, bah-
kan tentang peran serta masyarakat ada 1 bab tersendiri.
Saya kira ini hanya masalah komunikasi saja. Proses Kalau dulu hanya sedikit. Peran dari pemerintah harus
ini sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004, DPR memfasilitas ini. Jadi bukannya pemerintah lalu memba-
sudah melakukan yang namanya uji publik. Uji publiknya ngun rumah, tidak demikan, peran pemerintah tetap saja
dilakukan di Makassar, Medan, dan Jakarta. Pada saat uji menjadi fasilitator, dan yang dulu tidak ada adalah pasal-
publik, Pemerintah Daerah, DPRD, dan yang pasal tentang larangan. Pasal-pasal larangan ini berfungsi
ada di wilayah-wilayah itu diundang. Sehingga kalau itu melindungi masyarakat agar bermukim atau bertempat
dikatakan kurang terbuka, menurut saya sudah terbuka,
karena saya ikut dalam beberapa kali uji publik tersebut.
Bahkan pada saat uji publik dilakukan di Jakarta kita
mengundang beberapa pakar. Pakar tersebut beberapa
kali kita undang untuk memberikan masukan-masukan
dan kemudian masukan-masukan tersebut kita rangkum
dan kemudian kita rumuskan bersama dengan Tim Ahli
DPR dan proses ini tidak hanya sekali tapi kita lakukan
berulang kali. Tidak hanya pakar, kita juga meminta
masukan dari LSM. Hanya dalam proses meminta penda-
pat dari ‘kelompok-kelompok’ masyarakat kita lumayan
sulit menyimpulkan apa yang dimaui oleh masyarakat
karena beberapa pendapat yang dikemukankan sering
kali mengambil contoh dari kasus. Misalnya kasus ini
begini…kasus itu begitu. Padahal kita sebenarnya ingin
melihat sebenarnya kasus-kasus tersebut jika ditarik suatu
benang merah ada apa sih?
kalau mereka merasa kasus-kasus mereka tidak da-
17

18. Wawancara Khusus
tinggal di daerah yang berbahaya. Misalnya daerah dekat
sutet, itu kita larang agar masyarakat tidak membuat
Untuk isu yang paling dalam pengambilan keputus-
rumah di situ, atau di daerah yang miring atau berpotensi
annya sampai di detik-detik terakhir adalah masalah
longsor maka undang-undang itu mencegah, seperti-
pengaturan kepemilikan orang asing. Jadi kita berharap
nya memang kejam tapi sebenarnya ini adalah upaya
dengan orang asing dapat memiliki rumah bukan tanah
melindungi masyarakat. Undang-undang yang dulu juga
itu menjadikan perdebatan yang sangat-sangat . Kalau
penekanannya adalah Pembangunan Skala Besar atau
ada orang asing yang ingin membeli rumah harapan-
KASIBA, jadi UU yang lama pasal 17 sampai dengan 24
nya adalah pengembang akan membangun rumah yang
mengaturnya hanya KASIBA saja. Nah yang baru KA-
mampu dibeli masyarakat. Jadi silahkan ambil dari
SIBA itu hanya sebagian kecil saja. Dan kita jamin ke de-
orang asing, hasil itulah
pan nanti tidak boleh ada rumah
yang kemudian digunakan sebagai
y
yang dibangun tanpa memenuhi
subsidi untuk masyarakat Indo-
s
syarat, sehingga kita yakin ke
nesia. Jadi kita tidak merugikan
n
depan rumah yang dibangun itu ... perumahan ini pengembang sebenarnya. Tetapi
p
memenuhi syarat, syarat lingkung- adalah bagian di a satu konsep tentang ta-
ada
an maupun syarat konstruksinya dalam pembangunan n bahwa tanah itu tidak bisa
nah,
ataupun kesehatannya. perkotaan. dipisahkan antara rumah dan ba-
d
Kalau mengenai perubahan
nama begini, sebelumnya kalimat pertanahan adalah begitu, jadi
p
perumahan dan permukiman itu a perlekatan di undang-undang
asas
seolah-olah bahwa perumahan dan permukiman itu tidak pertanahan bahwa di atas tanah selama itu digunakan
terkait dengan yang namanya pembangunan perko- adalah masih bagian dari tanah.
taan atau . Aspirasi yang sekarang baik
Lalu muncul kekhawatiran jika orang asing boleh memi-
pemerintah maupun DPR, sebetulnya perumahan yang
liki bangunan dengan sendirinya secara otomatis memi-
sekarang berkembang ini cenderung untuk membentuk
liki tanah, maka kedaulatan kita akan terampas. Misalnya
kota yang tidak teratur. Ada pemisahan rumah adalah
ada suatu komplek perumahan yang dimiliki orang asing
rumah dan kota adalah kota. Sekarang kita mempunyai
itu dijaga sedemikian rupa orang Indonesia tidak boleh
pemikiran ke depan perumahan ini adalah bagian di
masuk, itu namanya kedaulatan kita terampas. Perdebat-
dalam pembangunan perkotaan. Jadi mestinya kalau
an tentang ini lama sekali, akhirnya diambil kompromi
dalam bahasa Inggris .
dihilangkan kata ‘memiliki’ menjadi ‘orang asing dapat
Masalahnya sekarang pada saat kita ,
memiliki rumah dengan hak sewa’, sehingga kekhawatir-
ini sesuatu yang baru. Pada saat penyesuaian dengan
an soal kedaulatan kita terampas di negara sendiri dapat
undang-undang terutama yang terkait dengan penataan
dihilangkan. Ini yang sangat , yang lain relatif antara
ruang, harmonisasinya adalah -nya tetap
DPR dan pemerintah cepat penyatuannya. Sampai detik
-nya diganti dengan yang namanya kawasan
terakhir masih alot sehingga perlu adanya konsultasi de-
permukiman. kawasan permukiman ini kalau boleh
ngan fraksi dan Bapak Menteri pun harus berkonsultasi
saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah
dengan Presiden.
. Dan itu bisa berbentuk perko-
taan atau bisa berbentuk perdesaan. perumahan itu
adalah bagian dari perkotaan atau bagian dari perdesaan.
Sehingga secara terstruktur antara perumahan kemudian ini kesenjangan antara yang mencari rumah de-
perkotaan terjalin menjadi satu. Oleh sebab itu kalau mau ngan rumah yang tersedia. Rumah yang tersedia jum-
bagus sebenarnya , tapi lalu lahnya kurang dari pada orang yang mencari rumah,
diterjemahkan ke bahasa Indonesia, -nya Peruma- kesenjangan ini kita sebut . Kita samakan dulu
han, -nya karena kita harus harmonisasi persepsinya. Untuk itu, kita harus mengejar membangun
dengan undang-undang lain maka komprominya menjadi lebih cepat lagi dari pada laju pertumbuhan kebutuhan.
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan rumah tidak Selama ini intervensi pemerintah baru terbatas kepada
boleh lepas dari pembangunan perkotaan. pemberian kredit kepemilikan rumah. Dulu bahkan basis
18

19. Edisi 3
Tahun 2010
hukumnya tidak ada, semua hanya berdasarkan Pera- Ketiga, menyusun Peraturan Daerah untuk melaksana-
turan Menteri (PERMEN), sekarang sudah diberikan kan undang-undang ini dan itu semua memerlukan
dasar dalam undang-undang ini, pemerintah memberikan sosialisasi. sosialisasi yang dimaksud salah satunya
kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang adalah memberikan penjabaran tentang pasal-pasal yang
disebut dengan rumah umum, karena rumah umum itu berkaitan dengan pidana. Sosialisasi juga harus sampai
adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuh- ke penegak hukum. Selain ini, pararel mengerjakan PP,
an Masyarakat Berpenghasilan Rendah. kita sudah membentuk kelompok-kelompok kerja. Dari
20 amanah itu, sementara kita kelompokkan menjadi 5
Harapannya kemudahan-kemudahan yang diberikan
kelompok. Bisa saja nantinya ter- menjadi 3. Justru
pemerintah dapat berupa subsidi di dalam pembiayaan,
sekarang dari masyarakat yang tidak tertampung
dapat berupa stimulan, dapat berupa sarana prasarana
dalam undang-undang, kita masukan ke dalam PP. Dalam
umum. Bahkan ke depan kita berharap Pemerintah
penyusunan RPP nanti, kita akan melakukan penjaring-
Daerah menyediakan tanah, dengan itu bisa an pendapat dari masyarakat, sehingga yang kurang
dikurangi sehingga kita dapat menekan di biaya detail dari undang-undang dapat masuk ke dalam RPP,
produksi. Di lain pihak, kita juga memberikan, dan seka- harapannya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
rang sudah jalan, masyarakat diberikan semacam pinjam- undang-undang ini menjadi lebih baik.
an. Jadi satu -nya kemudian masyarakat diberi-
kan kemampuan untuk membelinya dengan pinjaman
melalui dana yang namanya FLPP. Harapannya ke depan
nanti pemenuhan rumah bisa lebih cepat dari yang Saya belajar berkompromi. Kenapa? Karena terkadang
sekarang. Pembangunan rumah swadaya juga diberikan pemikiran saya sangat-sangat akademis. Pada level pe-
stimulan, terkadang memang pemerintah sedikit neliti logika saya berjalan, tetapi pada saat saya berbicara
terhadap masyarakat, ternyata berdasarkan pengalaman saya dengan orang-orang politis, aspirasi lebih kuat. Kom-
masyarakat untuk pembangunan rumah swadaya promi inilah yang menurut saya sangat menarik, kadang-
lebih besar dari pada pemerintah. Di undang-undang kadang orang akademis berkata ‘bagaimana sih ini orang
yang lama Rumah Swadaya belum terakomodir, yang politisi, ini kok begini-begini…begini-begini…mestinya
sekarang ada. Dengan berbagai cara bersama peran pe- hitungannya begini’ orang politis akan bilang ‘nanti dulu
merintah dan masyarakat, harapannya laju pertumbuhan itu hitungan ya hitungan tapi nanti dulu ada hal yang
kebutuhan dengan laju penyediaan akan bisa sejalan. lain’. Nah itulah pentingnya dan disitulah pertemuan
antara aspirasi dan akademis, negosiasi keduanya sangat
menarik dan itu sangat . Itu pengalaman yang sangat
menarik buat saya, di situlah seninya. Saya bangga bisa
ikut berproses di dalamnya. Saya terharu sekali karena se-
Yang pertama, kita harus menyusun Rencana Pera- mua memiliki visi yang sama bagaimana masyarakat bisa
turan Pemerintah atau RPP, karena dalam UU itu ada sejahtera melalui undang-undang ini. Itu yang membuat
20 amanah RPP yang harus diselesaikan dalam waktu 1 saya berkesan karena itu merupakan suatu perjuangan
tahun. Kedua, membentuk kelembagaan dalam 2 tahun. yang buat saya sangat mulia.
19

20. Wacana
Menyambut kehadiran UU PKP:
Undang-Undang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Oleh:
Tjuk Kuswartojo
Pemerhati perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup.
T
amat sudah riwayat UU nama kompleksnya daripada nama rut oleh reformasi. PP tentang Ka-
Nomor 4 Tahun 1992 kotanya. Orang lebih merasa seba- siba diterbitkan tahun 1999, tujuh
tentang Per umahan gai warga Kemang Pratama daripada tahun setelah terbitnya UU PP. Pera-
dan Permukiman (UU warga Bekasi, sebagai misal. turan Pemerintah Nomor 80 Tahun
PP) yang bakal digan- 1999 tentang Kasiba dan Lisiba yang
Pada waktu itu para penggagas UU
tikan oleh UU PKP. Penderitaan Berdiri Sendiri (BS), yang ditanda ta-
PP juga risau karena meskipun ada
UU PP, yang terkatung-katung se- ngani oleh Presiden Habibie tersebut,
pembatasan pengembangan 300 hek-
lama lebih dari 18 tahun akhirnya di- mengakomodasi semangat desentra-
tar, ternyata pihak swasta berhasil
akhiri dengan diterimanya RUU PKP lisasi dan pengendalian tanah, tetapi
mengorganisasikan diri untuk me-
oleh sidang pleno DPR tanggal 17 kurang memperhatikan kelemahan
nguasai sampai 6.000 hektar. Dari sisi
Desember 2010 yang baru saja ber- institusional yang ada. Realita bahwa
pengembangan kota perkembangan
lalu. Meski diprotes, didesak untuk puluhan permukiman skala besar te-
permukiman skala besar ini memang
ditunda dan diancam dengan lah digarap badan usaha swasta de-
lebih baik ketimbang pembangunan
, realitanya toh RUU PKP jauh ngan sikap komersialnya juga tidak
inkremental, tetapi karena sifat ko-
lebih maju daripada UU PP. mendapat perhatian. Karena itu PP
mersialnya pembangunan ini justru
Kasiba Lisiba BS ini tidak pernah
UU PP mengatur perumahan ala menimbulkan kantong kemewahan
bisa diimplementasikan. PP ini hanya
kadarnya karena pada waktu itu pe- yang mempertajam segregasi sosial.
melengkapi ketidak efektifan UU
mikiran terkonsentrasi pada kawasan Komersialisasi tempat tinggal ini me-
Nomor 4 Tahun 1992.
siap bangun (Kasiba) sebagai upaya nyebabkan rumah hanya diperuntuk-
untuk mencegah perkembangan per- kan bagi yang mampu beli dan bukan
mukiman yang terfragmentasi dan untuk yang butuh rumah. Hal inilah
sepotong-sepotong. Pada awal ta- yang menginspirasi adanya kawasan
hun 90an pembangunan perumahan siap bangun yang dikendalikan pe-
dengan luas cuma beberapa hektar merintah yang dituangkan dalam
tumbuh dengan pesat dan marak UU PP.
terutama di sekitar Jakarta. Walau-
Semangat mengatur
pun apabila dijumlah luas yang te-
Kasiba ini tidak su-
lah mencapai skala kota, tetapi tidak
berwujud sebagai suatu kota. Ham-
paran luas yang mencapai ratuasan
hektar hanya membuahkan kum-
pulan kompleks perumahan yang
-
gunaan tanah, prasarana dan juga
gagal membangun suatu kesatuan
sosial perkotaan. Kondisi acak kini
makin tampak nyata sehingga untuk
mencari rumah di kawasan tersebut
seperti mencari jarum di jerami. Jati
diri masyarakat lebih ditentukan oleh
20