SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 42
Descargar para leer sin conexión
SEJARAH
KETATANEGARAAN
PADA MASA ORDE LAMA
5 JULI 1959-11 MARET 1960
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
DAN PELAKSANAAN
DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kegagalan Merumuskan UUD
baru
2. Jalan buntu kembali ke UUD
1945
Latar Belakang
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
KRONOLOGIS DEKRIT
10 November 1959
Dewan Konstituante bersidang untuk
membuat Undang-undang baru
Gagal
21 Februari 1957
Presiden Soekarno mengajukan
“KOSEPSI PRESIDE”
ISI KONSEPSI
PRESIDEN:
1. Dibentuk “KABINET GOTONG
ROYONG” yang terdiri dari wakil-wakil
semua partai termasuk PKI ditambah
golongan Fungsional (GOLKAR)
2. Dibentuk “DEWAN NASIONAL”
yang beranggotakan wakil-wakil semua
partai DAN GOLONGAN Fungsional dalam
masyarakat
PARTAI-PARTAI YANG MENOLAK
KONSEPSI PRESIDEN;
1. Masyumi
2. Nadatul Ulama
3. PSII
4. Partai Katolik
5. Partai Rakyat Indonesia
ALASAN PENOLAKAN KONSEPSI
PRESIDEN
1. Hak mengubah tata negara secara
radikal ada pada Dewan
Konstituante
2. Secara prinsipial partai-partai
menolak Konsepsi Presiden karena
PKI diikutsertakan dalam
pemerintahan
22 APRIL 1959
Dihadapan Dewan Konstituante
Presiden Soekarno menganjurkan
untuk kembali kepada UUD 1945
30 Mei 1959
Diadakan 3 kali pemungatan suara
HASILNYA ?
Lebih banyak yang memilih kembali
kepada UUD 1945
(tetapi tidak sampai 2/3 suara)
TANGGAL 1 DAN 2 JUNI 1959
Pengambilan suara kembali
diadakan tetapi gagal menghasilkan
keputusan
3 Juni 1959
• Setelah 3 kali pengambilansuara
gagal konstituante mengadakan
reses (istirahat)
• Ternyata itu reses untuk
selamanya
KESIMPULAN :
1. Selama 3 tahun Partai-partai
yang tergabung dalam Dewan
Konstituante hanya berdebat
tidak menentu dan tidak
menghasilkan apa – apa (Tidak
dapat merumuskan UUD Baru)
2. Dewan Konstituante tidak juga
mengambil keputusan untuk
kembali kepada UUD 1945
5 JULI 1959
 Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 75 / 1959
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
PENDUKUNG DEKRIT :
1. Makamah Agung
2. DPR (hasil Pemilu 1955)
3. KSAD
4. Berbagai golongan masyarakat
ISI DEKRIT
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan
tidak berlakunya UUDS 1950
3. Membentuk MPRS dan DPAS
Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)
DEMOKRASI TERPIMPIN
ARTINYA :Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
(Terdapat dalam sila ke IV dari
Pancasila)
OLEH PRESIDEN SOEKARNO:
Demokrasi Terpimpin adalah:
Demokrasi yang dilakukan (dipimpin)
Oleh presiden sendiri yaitu
Presiden Soekarno
TINDAK LANJUT DEKRIT :
1. Pimpinan Nasional TNI-AD
mengeluarkan perintah harian
untuk mengamankan DEKRIT
2. Demokrasi liberal diganti menjadi
Demokrasi terpimpin
3. Presiden membentuk Kabinet baru
dengan nama “KABINET KARYA”
menggantikan Kabinet Djuanda
4. Pembentukan lembaga-lembaga
negara
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA:
(TERCANTUM DALAM UUD’45 MAUPUN
TIDAK)
1. MPR(S)
2. DPA
3. DPR GR (Gotong Royong)
4. Front Nasional
Sebagai Perwujudan Demokrasi Terpimpin
PROGRAM KABINET KARYA
(KERJA)
1. Keamanan dalam Negri
2. Pembebasan Irian
barat
3. Peningkatan sandang
Pangan
TINDAKAN SOEKARNO TERHADAP
ABRI
 TNI dan Polisi disatukan tahun 1946
 Presiden Soekarno melakukan politik
imbangan (Balance of Power) antara
sesama ABRI
 Presiden Soekarno adalah “Panglima
Tertinggi” di dalam ABRI
 Presiden menciptakan kondisi
“Unggul mengungguli, baik antar
angkatan maupun ABRI dengan
partai politik
SEMBOYAN PRESIDEN
SOEKARNO
Politik adalah di atas segala-galanya
Politik adalah “Panglima”
DEMOKRASI TERPIMPIN BANYAK
MENDAPAT TANTANGAN YAITU :
 Mr. Sartono (PNI)
 Mr. Iskaq Tjokroadisuryo (PNI)
 Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)
 Sutomo (Partai Rakyat Indonesia)
TOKOH-TOKOH YANG MENENTANG
SOEKARNO:
Membentuk “LIGA
DEMOKRASI
Pimpinan : Imron Rosyadi
ANGGOTA LIGA DEMOKRASI
1. Nadatul Ulama (NU)
2. Masyumi
3. PSII
4. IPKI
5. Partai Katolik
6. Parkindo
7. Liga Muslim
SETELAH SOEKARNO PULANG DARI LUAR
NEGERI:
 Soekarno Membubarkan Liga
Demokrasi
 Sebagai gantinya, Soekarno
membentuk:
1. FRONT NASIONAL.
2. MUSYAWARAH
PEMBANTU PIMPINAN
REVOLUSI.
FRONT NASIONAL:
 ADALAH:
Suatu organisasi masa yang
memperjuangkan cita-cita proklamasi
dan cita-cita yang terkandung dalam
UUD 1945
Ketua : Presiden Soekarno
MUSYAWARAH PEMBANTU
PIMPINAN REVOLUSI (MPPR)
 Adalah:
Badan pembantu Pemimpin besar
Revolusi dalam mengambil
kebijaksanaan khusuS dan darurat
untuk menyelesaikan revolusi
PADA MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN :
Ada 3 Kekuatan Politik yaitu:
1. Presiden Soekarno
2. Partai Komunis Indonesia (PKI)
3. TNI AD
Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
1. Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis)
digabung
2. Presiden banyak mengangkat wakil-wakil
PKI duduk dalam kursi pemerintahan
3. Ajaran Komunis mendapat kesempatan
berkembang lewat jalur persekolahan
4. TNI yang memberantas PKI justru
mendapat kecaman dari Soekarno
Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
PARA PENDUKUNG PANCASILA
BERUPAYA MENARIK PERHATIAN
SOEKARNO DENGAN CARA:
Membentuk:
1. Barisan Pendukung Soekarno
2. Partai Murba
Pada Masa Demokrasi Terpimpin disepakati
kembali kepada UUD 1945
CONTOH PENYELEWENGAN TERHADAP
UUD’45 :
1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi
(Pimpinan besar Revolusi)
2. MPR ada di bawah Presiden
3. Presiden membubarkan DPR diganti
DPRGR
4. Presiden seumur Hidup
5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang
dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres
No.2 tahun 1959)
Contoh Penyelewengan terhadap
UUD’45 :
6. Pembentukan DPA (Dewan
Pertimbangan Agung)
(Penpres No.3 tahun 1959)
7. Pidato kenegaraan tanggal
17Agustus 1959 berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita” dijadikan
GBHN dengan nama “MANIPOL”
(Manifesto Politik Republik
Indonesia)
(MPRS No. 1/MPRS/1960)
Bidang Politik
Membubarkan DPR hasil pemilu 1955
dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan
membentuk DPR-GR (Gotong Royong)
dengan dasar Penpres no 4/1960
Membubarkan MPR dan
membentuk MPRS dengan dasar
Penetapan Presiden nomor 2
tahun 1959
Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin
dimana presiden terjun langsung
mengatur ekonomi yang terpusat pada
pemerintah pusat, perekonomian
terpusat pada satu tangan
Akibat : Perekonomian lesu bahkan
terjadi inflasi
yang sangat tajam pada
tahun 1965 yang
mencapai 650%
BIDANG EKONOMI
SEBAB KEGAGALAN EKONOMI :
1. Presiden langsung terjun
dan mengatur
perekonomian
2. Tidak ada ukuran yang
obyektif dalam menilai
suatu usaha atau hasil
lain
POLITIK BEBAS AKTIF DIGANTI POLITIK
NEFO OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI
POROS/JAKARTA-PHOM PEN-PEKING)
POLITIK LUAR NEGERI
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Politik Luar Negeri
Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar
antara lain :
A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu :
a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan
lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis
yang neokolonialis dan imperialis ( Nekolim )
b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan baru
yang sedang muncul yakni negara-negara progresif
revolus ioner
B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang
dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging
Forces )
C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )
BENTUK PELAKSANAAN
POLITIK LUAR NEGRI NEFO-
OLDEFO :
1. Hubungan dengan negara barat
menjadi renggang
2. Hubungan dengan Timur menjadi
erat karena Uni Soviet
memberikan kredit pembelian
peralatan militer Modern
3. Berkonfrontasi dengan Malasyia
ALASAN KONFRONTASI DENGAN
MALASYIA
Malasyia membentuk Federasi
(Penggabungan negara bekas
jajahan Inggris)
Oleh Soekarno dianggap
membahayakan negara-negara
NEFO
TANGGAL 3 MEI 1964:
SOEKARNO MENGELUARKAN
DWIKORA :
1. Perhebat ketahanan Revolusi
Indonesia
2. Bantu perjuangan Rakyat
Malaysia untuk membebaskan
diri dari Nekolim Malasyia
DALAM MEWUJUDKAN DWIKORA
DIBENTUK KOMADO SIAGA
PIMPINAN: MARSEKAL OMAR DANI
TUGAS:
MENGIRIMKAN SUKARELAWAN KE
MALASYIA TIMUR DAN BARAT

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaIswi Haniffah
 
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaDian Mardiana
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiNanda Aditasia
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinWarnet Raha
 
Orde Baru Dan Reformasi
Orde Baru Dan Reformasi Orde Baru Dan Reformasi
Orde Baru Dan Reformasi William Sentana
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Ulul Azmi Lomuber Rezqi
 
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruKiki Evi Wahyuliana
 
Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965isti nurhafiyah
 

La actualidad más candente (20)

PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
Ppt teladan para tokoh persatuan
Ppt  teladan para tokoh persatuanPpt  teladan para tokoh persatuan
Ppt teladan para tokoh persatuan
 
G 30 s pki
G 30 s pkiG 30 s pki
G 30 s pki
 
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinPpt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
 
2. sistem kepartaian
2. sistem kepartaian2. sistem kepartaian
2. sistem kepartaian
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di Indonesia
 
Bab III a
Bab III aBab III a
Bab III a
 
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Orde Baru Dan Reformasi
Orde Baru Dan Reformasi Orde Baru Dan Reformasi
Orde Baru Dan Reformasi
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
 
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
 
Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965
 

Similar a Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)

demokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptdemokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptDARIUSDARIUS24
 
demokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptdemokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptpancaparhusip1
 
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKangDeris
 
kelompok6-160302140711.pptx
kelompok6-160302140711.pptxkelompok6-160302140711.pptx
kelompok6-160302140711.pptxpancaparhusip1
 
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxAinulYaqin971158
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iisriyandi djoeweri
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...inka -chan
 
Indonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruIndonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruAlfian Akatsuki
 
DEMOKRASI TERPIMPIM.pptx
DEMOKRASI TERPIMPIM.pptxDEMOKRASI TERPIMPIM.pptx
DEMOKRASI TERPIMPIM.pptxRahmatsArifan1
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
 

Similar a Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama) (20)

demokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptdemokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.ppt
 
demokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptdemokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.ppt
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
kelompok 4-sejarah indo.pptx
kelompok 4-sejarah indo.pptxkelompok 4-sejarah indo.pptx
kelompok 4-sejarah indo.pptx
 
Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959
 
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
 
kelompok6-160302140711.pptx
kelompok6-160302140711.pptxkelompok6-160302140711.pptx
kelompok6-160302140711.pptx
 
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptxKD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
KD 3.4 Demokrasi Terpimpin.pptx
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester ii
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin (2)
Makalah demokrasi terpimpin (2)Makalah demokrasi terpimpin (2)
Makalah demokrasi terpimpin (2)
 
Indonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruIndonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baru
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
DEMOKRASI TERPIMPIM.pptx
DEMOKRASI TERPIMPIM.pptxDEMOKRASI TERPIMPIM.pptx
DEMOKRASI TERPIMPIM.pptx
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 

Más de Yunus Moershal

Más de Yunus Moershal (9)

Ruang lingkup agama
Ruang lingkup agamaRuang lingkup agama
Ruang lingkup agama
 
Ruang Lingkup Agama
Ruang Lingkup AgamaRuang Lingkup Agama
Ruang Lingkup Agama
 
Makna aqidah
Makna aqidahMakna aqidah
Makna aqidah
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Ilmu Negara (*)
Ilmu Negara (*)Ilmu Negara (*)
Ilmu Negara (*)
 
Ilmu Negara
Ilmu NegaraIlmu Negara
Ilmu Negara
 
Sejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
Sejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa IndonesiaSejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
Sejarah Singkat, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
 
Sejarah Bahasa Indonesia
Sejarah Bahasa IndonesiaSejarah Bahasa Indonesia
Sejarah Bahasa Indonesia
 
1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn
 

Demokrasi terpimpin 1959 s/d 1966 (Orde Lama)

  • 1. SEJARAH KETATANEGARAAN PADA MASA ORDE LAMA 5 JULI 1959-11 MARET 1960
  • 2. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
  • 3. 1. Kegagalan Merumuskan UUD baru 2. Jalan buntu kembali ke UUD 1945 Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  • 4. KRONOLOGIS DEKRIT 10 November 1959 Dewan Konstituante bersidang untuk membuat Undang-undang baru Gagal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan “KOSEPSI PRESIDE”
  • 5. ISI KONSEPSI PRESIDEN: 1. Dibentuk “KABINET GOTONG ROYONG” yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan Fungsional (GOLKAR) 2. Dibentuk “DEWAN NASIONAL” yang beranggotakan wakil-wakil semua partai DAN GOLONGAN Fungsional dalam masyarakat
  • 6. PARTAI-PARTAI YANG MENOLAK KONSEPSI PRESIDEN; 1. Masyumi 2. Nadatul Ulama 3. PSII 4. Partai Katolik 5. Partai Rakyat Indonesia
  • 7. ALASAN PENOLAKAN KONSEPSI PRESIDEN 1. Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante 2. Secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan
  • 8. 22 APRIL 1959 Dihadapan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 30 Mei 1959 Diadakan 3 kali pemungatan suara
  • 9. HASILNYA ? Lebih banyak yang memilih kembali kepada UUD 1945 (tetapi tidak sampai 2/3 suara)
  • 10. TANGGAL 1 DAN 2 JUNI 1959 Pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal menghasilkan keputusan 3 Juni 1959 • Setelah 3 kali pengambilansuara gagal konstituante mengadakan reses (istirahat) • Ternyata itu reses untuk selamanya
  • 11. KESIMPULAN : 1. Selama 3 tahun Partai-partai yang tergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa – apa (Tidak dapat merumuskan UUD Baru) 2. Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan untuk kembali kepada UUD 1945
  • 12. 5 JULI 1959  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 / 1959 DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
  • 13. PENDUKUNG DEKRIT : 1. Makamah Agung 2. DPR (hasil Pemilu 1955) 3. KSAD 4. Berbagai golongan masyarakat
  • 14. ISI DEKRIT 1. Pembubaran Konstituante 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 3. Membentuk MPRS dan DPAS
  • 16. DEMOKRASI TERPIMPIN ARTINYA :Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Terdapat dalam sila ke IV dari Pancasila)
  • 17. OLEH PRESIDEN SOEKARNO: Demokrasi Terpimpin adalah: Demokrasi yang dilakukan (dipimpin) Oleh presiden sendiri yaitu Presiden Soekarno
  • 18. TINDAK LANJUT DEKRIT : 1. Pimpinan Nasional TNI-AD mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan DEKRIT 2. Demokrasi liberal diganti menjadi Demokrasi terpimpin 3. Presiden membentuk Kabinet baru dengan nama “KABINET KARYA” menggantikan Kabinet Djuanda 4. Pembentukan lembaga-lembaga negara
  • 19. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA: (TERCANTUM DALAM UUD’45 MAUPUN TIDAK) 1. MPR(S) 2. DPA 3. DPR GR (Gotong Royong) 4. Front Nasional Sebagai Perwujudan Demokrasi Terpimpin
  • 20. PROGRAM KABINET KARYA (KERJA) 1. Keamanan dalam Negri 2. Pembebasan Irian barat 3. Peningkatan sandang Pangan
  • 21. TINDAKAN SOEKARNO TERHADAP ABRI  TNI dan Polisi disatukan tahun 1946  Presiden Soekarno melakukan politik imbangan (Balance of Power) antara sesama ABRI  Presiden Soekarno adalah “Panglima Tertinggi” di dalam ABRI  Presiden menciptakan kondisi “Unggul mengungguli, baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik
  • 22. SEMBOYAN PRESIDEN SOEKARNO Politik adalah di atas segala-galanya Politik adalah “Panglima”
  • 23. DEMOKRASI TERPIMPIN BANYAK MENDAPAT TANTANGAN YAITU :  Mr. Sartono (PNI)  Mr. Iskaq Tjokroadisuryo (PNI)  Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)  Sutomo (Partai Rakyat Indonesia)
  • 24. TOKOH-TOKOH YANG MENENTANG SOEKARNO: Membentuk “LIGA DEMOKRASI Pimpinan : Imron Rosyadi
  • 25. ANGGOTA LIGA DEMOKRASI 1. Nadatul Ulama (NU) 2. Masyumi 3. PSII 4. IPKI 5. Partai Katolik 6. Parkindo 7. Liga Muslim
  • 26. SETELAH SOEKARNO PULANG DARI LUAR NEGERI:  Soekarno Membubarkan Liga Demokrasi  Sebagai gantinya, Soekarno membentuk: 1. FRONT NASIONAL. 2. MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI.
  • 27. FRONT NASIONAL:  ADALAH: Suatu organisasi masa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 Ketua : Presiden Soekarno
  • 28. MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI (MPPR)  Adalah: Badan pembantu Pemimpin besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusuS dan darurat untuk menyelesaikan revolusi
  • 29. PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN : Ada 3 Kekuatan Politik yaitu: 1. Presiden Soekarno 2. Partai Komunis Indonesia (PKI) 3. TNI AD Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
  • 30. 1. Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) digabung 2. Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan 3. Ajaran Komunis mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan 4. TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
  • 31. PARA PENDUKUNG PANCASILA BERUPAYA MENARIK PERHATIAN SOEKARNO DENGAN CARA: Membentuk: 1. Barisan Pendukung Soekarno 2. Partai Murba Pada Masa Demokrasi Terpimpin disepakati kembali kepada UUD 1945
  • 32. CONTOH PENYELEWENGAN TERHADAP UUD’45 : 1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi (Pimpinan besar Revolusi) 2. MPR ada di bawah Presiden 3. Presiden membubarkan DPR diganti DPRGR 4. Presiden seumur Hidup 5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres No.2 tahun 1959)
  • 33. Contoh Penyelewengan terhadap UUD’45 : 6. Pembentukan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) (Penpres No.3 tahun 1959) 7. Pidato kenegaraan tanggal 17Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan GBHN dengan nama “MANIPOL” (Manifesto Politik Republik Indonesia) (MPRS No. 1/MPRS/1960)
  • 34. Bidang Politik Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan membentuk DPR-GR (Gotong Royong) dengan dasar Penpres no 4/1960 Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959
  • 35. Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan Akibat : Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650% BIDANG EKONOMI
  • 36. SEBAB KEGAGALAN EKONOMI : 1. Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian 2. Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain
  • 37. POLITIK BEBAS AKTIF DIGANTI POLITIK NEFO OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI POROS/JAKARTA-PHOM PEN-PEKING) POLITIK LUAR NEGERI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
  • 38. Politik Luar Negeri Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar antara lain : A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu : a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis ( Nekolim ) b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolus ioner B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging Forces ) C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )
  • 39. BENTUK PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGRI NEFO- OLDEFO : 1. Hubungan dengan negara barat menjadi renggang 2. Hubungan dengan Timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer Modern 3. Berkonfrontasi dengan Malasyia
  • 40. ALASAN KONFRONTASI DENGAN MALASYIA Malasyia membentuk Federasi (Penggabungan negara bekas jajahan Inggris) Oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara NEFO
  • 41. TANGGAL 3 MEI 1964: SOEKARNO MENGELUARKAN DWIKORA : 1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia 2. Bantu perjuangan Rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malasyia
  • 42. DALAM MEWUJUDKAN DWIKORA DIBENTUK KOMADO SIAGA PIMPINAN: MARSEKAL OMAR DANI TUGAS: MENGIRIMKAN SUKARELAWAN KE MALASYIA TIMUR DAN BARAT