2. HUKUM PERDATA
RANGKAIAN ATURAN-ATURAN HUKUM
YANG MENGATUR HUBUNGAN-
HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG
YANG SATU DENGAN YANG LAIN DALAM
MASYARAKAT

3. HUKUM DAGANG
ATURAN-ATURAN HUKUM YANG
MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN
HUKUM ANTARA ORANG YANG SATU
DENGAN YANG LAIN, KHUSUSNYA DALAM
BIDANG PERNIAGAAN

4. HUBUNGAN KEDUANYA ADALAH HUBUNGAN
ANTARA HUKUM UMUM DAN HUKUM KHUSUS
PASAL 1 KUHD:
“LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”

5. SUMBER
HUKUM PERDATA:
KUH PERDATA (BW)
HUKUM DAGANG:
KUH DAGANG (WvK)

6. HUKUM PERDATA LUAS:
HUKUM PERDATA SEMPIT + HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA SEMPIT:
HUKUM PERDATA LUAS – HUKUM DAGANG

7. PLURALISME - DUALISME
PLURALISME – DUALISME HUKUM (PERDATA)
DI INDONESIA BERMULA DARI
DIBERLAKUKANNYA
PASAL 163 DAN PASAL 131 IS

8. PLURALISME, KARENA BERLAKU BEBERAPA HUKUM
PERDATA
DUALISME, TERHADAP 1 RAKYAT INDONESIA PADA
DASARNYA DIBERLAKUKAN 2 HUKUM, YAITU HUKUM ADAT DAN
HUKUM TERTULIS

9. PASAL 163 IS MENGADAKAN PEMBEDAAN GOLONGAN
PENDUDUK MENJADI 3 GOLONGAN: EROPA, BUMIPUTERA, TIMUR
ASING
PASAL 131 IS MEMBERLAKUKAN HUKUM PERDATA BAGI
GOLONGAN-GOLONGAN PENDUDUK SECARA BERBEDA-BEDA

10. SEHINGGA BERLAKU:
1. HUKUM PERDATA BARAT
2. HUKUM PERDATA TIMUR ASING
3. HUKUM PERDATA ADAT BUMIPUTERA
4. FANTASIERECHT, HUKUM PERDATA ADAT
CIPTAAN BELANDA

11. PELAKSANAAN PASAL 131 IS
(KETENTUAN S. 1917 – 12)
TENTANG PENUNDUKAN DIRI

12. 1. PENUNDUKAN DIRI UNTUK SELURUHNYA
2. PENUNDUKAN DIRI UNTUK SEBAGIAN
3. PENUNDUKAN DIRI UNTUK PERBUATAN
TERTENTU
4. PENUNDUKAN DIRI SECARA ANGGAPAN/
DIAM-DIAM

14. PEMBAGIAN MENURUT
ILMU PENGETAHUAN HUKUM
1. HUKUM PERORANGAN (PERSONENRECHT)
2. HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)
3. HUKUM HARTA KEKAYAAN (VERMOGENSRECHT)
4. HUKUM WARIS (ERFRECHT)

15. PEMBAGIAN MENURUT SISTEMATIKA BW
1. BUKU I PERIHAL ORANG (VAN PERSONEN)
2. BUKU II PERIHAL BENDA (VAN ZAKEN)
3. BUKU III PERIHAL PERIKATAN (VAN
VERBINTENISSEN)
4. BUKU IV PERIHAL PEMBUKTIAN DAN
DALUWARSA (VAN BEWIJS EN VERJARING)

16. TENTANG ORANG
ORANG (BADAN PRIBADI) ADALAH SUBYEK
HUKUM (SUBJECTUM JURIS) DI DALAM HUKUM
ATAU PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN
ADA 2, YAITU:
1. MANUSIA (NATURLIJKE PERSOON)
2. BADAN HUKUM (RECHTPERSOON)

17. MANUSIA (Naturlijke Persoon)
• SEJAK LAHIR SAMPAI MENINGGAL DUNIA
PASAL 2 BW:
“ ANAK DALAM KANDUNGAN, DIANGGAP
TELAH LAHIR, BILA KEPENTINGAN SI ANAK
MENGHENDAKI ”

18. BADAN HUKUM (Rechtpersoon)
ORANG YANG DITETAPKAN OLEH HUKUM
SEBAGAI SUBYEK HUKUM, SEHINGGA
DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM
SEPERTI HALNYA MANUSIA

19. TIDAK SEMUA ORANG DAPAT BERTINDAK
SENDIRI DALAM MELAKSANAKAN HAK-HAKNYA
PASAL 1330 BW (TIDAK CAKAP HUKUM)
1. ORANG YANG BELUM DEWASA
(Minderjarig)
2. ORANG YANG TERGANGGU JIWANYA
3. PEREMPUAN BERSUAMI

20. TENTANG KEBENDAAN
BUKU II KUHPERDATA TENTANG
HUKUM KEBENDAAN,
MENGGUNAKAN “SISTEM TERTUTUP” YAITU
ORANG TIDAK DIPERKENANKAN MENCIPTAKAN
HAK KEBENDAAN LAIN, SELAIN APA YANG
SUDAH ADA DALAM BUKU II TERSEBUT

21. BENDA
APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN HAK
SESEORANG
HAK KEBENDAAN
HAK YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG
BERUPA KEKUASAAN LANGSUNG ATAS
SUATU BENDA YANG DAPAT
DIPERTAHANKAN KEPADA SETIAP ORANG

22. HAK KEBENDAAN, ADA 2:
1. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERI
KENIKMATAN
2. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERI
JAMINAN

23. TENTANG PERIKATAN
BUKU III KUHPERDATA TENTANG
PERIKATAN

24. PERIKATAN
SUATU PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA 2
ORANG/PIHAK, DIMANA PIHAK YANG 1
(KREDITUR) BERHAK MENUNTUT SATU HAL DARI
PIHAK LAIN (DEBITUR) YANG BERKEWAJIBAN
MEMENUHI TUNTUTAN ITU

25. HAK KREDITUR DAN KEWAJIBAN
DEBITUR DISEBUT PRESTATIE
(PASAL 1234 BW)
1. MEMBERI SESUATU
2. BERBUAT SESUATU
3. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN/SESUATU

26. SAHNYA PERIKATAN
(PASAL 1320 BW)
1. SEPAKAT
2. CAKAP HUKUM
3. ADANYA HAL/OBYEK TERTENTU
4. KAUSA YANG HALAL

28. HUKUM WARIS MENGATUR:
1. SIAPA YANG TERGOLONG AHLI WARIS
2. PENGGOLONGAN AHLI WARIS DAN URUTANNYA DI
ANTARA MEREKA
3. BERAPA BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS
4. APA SAJA YANG DAPAT DIPESANKAN SESEORANG
BILA MENINGGAL DAN BATAS KEKUASAAN
SESEORANG UNTUK MEMBUAT WASIAT