Materi Kuliah Perekonomian Indonesia

2. Menurut UU No. 25 Tahun 2007
 Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.
 Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia
yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak
asing.
 Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.

3. Menurut UU No. 25 Tahun 2007
 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.
 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.
 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

4.  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 menciptakan lapangan kerja;
 meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
nasional;
 meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional;
 mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi
riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Bidang usaha yang tertutup secara penguasaan penuh:
 pelabuhan-pelabuhan;
 produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 telekomunikasi;
 pelayaran;
 penerbangan;
 air minum;
 kereta api umum;
 pembangkitan tenaga atom;
 mass media.
Bidang usaha yang dilarang bagi PMA produksi senjata, mesiu,
alat peledak, dan peralatan perang

6.  Masuknya modal baru untuk pembangunan
 Menambah devisa negara
 Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya
pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan
 Penyerapan tenaga kerja
 Berpengalaman di bidang teknologi
 Manajemen yang baik
 Berpengalaman dalam perdagangan internasional
(ekspor-impor)
 Menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai
bahan baku
 Permintaan terhadap Fluktuasi bunga bank dan valas
 Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah

7. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam
UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, maka
yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”,
harus memenuhi beberapa unsur berikut:
 Merupakan kegiatan menanam modal
 Untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia
 Dilakukan oleh penanam modal asing,
 Menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negeri.

8. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri,
adalah sebagian dari total utang suatu negara
yang diperoleh dari para kreditur di luar negara
tersebut. Penerima utang luar negeri dapat
berupa pemerintah, perusahaan, atau
perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang
yang diperoleh
dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau
lembaga keuangan internasional
seperti IMF dan Bank Dunia.

9.  Pinjaman luar negeri Indonesia dibedakan dalam 2 kelo
mpok besar, yaitu pinjaman luar negeri yang diterima
pemerintah (public debt) dan pinjaman luar negeri yang
diterima swasta (private debt).
 Dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri
dibedakan ke dalam pinjaman multilateral, pinjaman
bilateral dan pinjaman sindikasi.
 Sedangkan dilihat dari segi persyaratan pinjaman,
dibedakan dalam pinjaman lunak (concessional loan),
purchase installment sale agreement dan pinjaman
komersial (commercial loan).

10. Arus modal dari
negara maju ke
NSB
Yang tidak harus
dibayar kembali
Bantuan
pembangunan
Yang harus
dibayar kembali
Pemerintah
Pinjaman kredit
Pembiayaan dari
proyek
pembangunan
Swasta
Investasi
langsung
Investasi
portofolio
Kredit ekspor

11. Sumber pembiayaan
Pengerahan modal
dalam negeri
Ekspor
Tabungan suka rela
masyarakat
Tabungan
pemerintah
Pengerahan modal
luar negeri
Bantuan luar negeri
Investasi asing

12.  Bantuan utang luar negeri justru akan memperlambat pertumbuhan yang erat
kaitannya dengan adanya substitusi terhadap investasi dan tabungan luar
negeri, serta membesarnya defisit neraca pembayaran Negara. Apalagi jika
mengingat bahwa Indonesia masih termasuk Negara berkembang yang
memang memerlukan banyak modal.
 Memperlebar kesenjangan standar hidup masyarakat antara orang yang kaya
dengan orang yang miskin di Negara dunia ketiga (Negara berkembang),
seperti Indonesia. Yang mana, orang yang kaya semakin kaya dan gelamor,
sedangkan orang yang miskin semakin miskin dan terpuruk kualitas ekonomi
hidupnya.
 Menghambat pertumbuhan dengan semakin terkurasnya tabungan Negara dan
buruknya pendapatan yang diperoleh Negara sendiri.
 Memperlebar kesenjangan tabungan dan devisa Negara yang ada, serta
menciptakan kesenjangan lainnya, seperti kesenjangan antara kota dan desa
yang biasanya tampak dengan berbedanya laju pembangunan atau
kesenjangan antara sector modern dan tradisional.
 Menciptakan kaum birokrat yang korup, mematikan inisiatif, dan menciptakan
mental pengemis bagi Negara penerimanya. Sebagaimana telah terbukti di
Indonesia sendiri, di mana banyak sekali pihak-pihak atau individu yang
melakukan korupsi. Bahkan tidak di kalangan pemerintah saja, namun sudah
menjalar ke kalangan masyarakat umum dan juga banyaknya pengemis di
kalangan masyarakat bawah.

13.  Resiko kesinambungan fiskal, di mana utang yang besar biasanya berpotensi
untuk membahayakan kesinambungan anggaran pemerintah dalam mengelola
Negara.
 Resiko nilai tukar, di mana resiko nilai mata uang yang juga berubah-ubah
setiap waktu berpotensi untuk memberikan tambahan beban pembayaran
terhadap utang luar negeri yang dilakukan. Apalagi bila nilai tukar rupiah
sedang menurun.
 Resiko perubahan tingkat bunga, di mana tingkat bunga yang semakin tinggi
akan semakin memberatkan Negara peminjam. Sedemikian sehingga biaya
pembayaran hutang akan semakin tinggi.
 Resiko pembiayaan kembali (refinancing), di mana volume utang Negara yang
sudah jatuh tempo harus dilunasi. Sedemikiam sehingga volume yang cukup
besar dapat mengakibatkan timbulnya resiko berupa lebih tingginya biaya dari
peminjaman baru yang akan dilakukan.
 Resiko operasional, di mana pengelolaan utang luar negeri memiliki resiko
kegagalan jika operasional pengelolaannya sehari-hari tidak dilakukan dengan
baik. Entah dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi sumber daya
kelembagaannya, seperti system informasi manajemen, kelengkapan prosedur
operasi baku (SOP), dan lain-lain.

14.  Pembangunan infrastruktur bagi negara
berkembang
 Menutupi kekurangan anggaran
 Utang luar negeri sama halnya dengan
modal pembangunan
 Menjalin hubungan bilateral
 Bentuk pengakuan negara lain