Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya

1. DRAFT KERANGKA ACUAN PENGUKURAN CAPAIAN TARGET 100–0–100 SKALA KELURAHAN/DESA DAN KAWASAN
Hari Prasetyo Control and Analysis Program Implementation Specialist Tim Advisory – NCEP Urban
Gagasan awal untuk melengkapi Draft Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan, DJCK Kementerian PU – 20 September 2014

2. PENGANTAR
•Pembangunan di bidang Cipta Karya melalui pendekatan pemberdayaan mampu menumbuhkan partisipasi, keswadayaan dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil kegiatan dengan kwalitas bangunan yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan ini kedepan akan terus dilanjutkan melalui dua bentuk program, yaitu Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan
•Pelaksanaan ke dua program di atas disamping harus mampu memenuhi indikator kinerja pemberdayaan, juga di arahkan untuk mendukung tercapaianya target 100-0-100 sesuai arahan RPJMN 2015 – 2019 bidang Cipta karya. Sekaligus mendukung tercapainya tujuan ke 7-D MDGs pada akhir tahun 2015 dan SDGs tahun 2020
•Untuk menunjang kelancaran perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengendalian program, diperlukan tata cara pengukuran capaian target 100-0-100, dimana progress ketercapaian indikator dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program dan penyusunan/revisi aplikasi MIS
•Basis pengukuran kinerja capaian 100-0-100 dilakukan pada tingkat Kelurahan/Desa atau kawasan, karena lokus program ada pada Kelurahan/desa, dengan asumsi keberhasilan capaian di level Kel/Desa akan berkontribusi kepada capaian kinerja di level atasnya (Kab/Kota dan seterusnya)

3. RUJUKAN
Rujukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Pengukuran Capaian Target 100-0-100 pada tingkat Kelurahan/Desa atau Lingkngan/Kawasan adalah :
1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tanggal 24 Pebruari 2014 *)
2.Panduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014
*) Dengan memodifikasi pengukuran kinerja (SPM) di level Kab/Kota ke level Kelurahan/desa dan atau lingkungan/kawasan

4. AKSES AIR MUNUM

5. Definisi Operasional
•Penyediaan air minum aman adalah Sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi
•Air minum terlindungi/aman adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindungi tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindungi
•Penyelenggara penyediaan air minum dapat berasal dari BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun Kelompok Masyarakat
Target Capaian
Target pencapaian kinerja program akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada akhir tahun 2019 adalah 100 %

6. Cara Mengukur
Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap total masyarakat di suatu wilayah (misalnya Kelurahan/Desa)
Akses Air Minum
=
Masyarakat terlayani (jiwa)
Jumlah Total Masyarakat (jiwa)
x
100 %
Dalam konteks Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan akses air minum dapat diukur dengan dua cara, yaitu (1) tingkat pelayanan program (affirmative) : akses masyarakat miskin terlayani terhadap total masyarakat miskin di Kelurahan/Desa; (2) tingkat kelurahan/Desa : akses masyarakat terlayani terhadap total masyarakat Kelurahan/Desa

7. Contoh Perhitungan
Kelurahan/Desa Patrang, Kec. Patrang Jember Jawa Timur, pada bulan ke-n tahun Y memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.400 jiwa, warga miskin sebanyak 750 jiwa. Total warga yang memiliki akses air minum aman sebanyak 3.000 jiwa (miskin dan non miskin). Warga miskin yang terlayani akses air minum aman sebanyak 650 jiwa.
Kinerja akses air minum pada bulan ke-n tahun Y :
Akses Air Minum Warga Miskin
=
650
750
x
100 %
=
86,7 %
Akses Air Minum Warga Kel/desa
=
3.000
3.400
x
100 %
=
88,2 %

8. Kebutuhan Data Program
Kebutuhan data untuk mengukur kinerja akses air minum aman, sekurang-kurangnya :
1.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)
2.Jumlah Penduduk miskin Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)
3.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum ≥ 60 liter/org/hari (jiwa & KK)
4.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum < 60 liter/org/hari (jiwa & KK)
5.Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum ≥ 60 liter/org/hari (jiwa & KK)
6.Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum < 60 liter/org/hari (jiwa & KK)
7.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa mendapat akses air minum aman (jiwa dan KK)
8.Jumlah penduduk miskin mendapat akses air minum aman (jiwa dan KK)
9.Jumlah jenis sumber air minum di Kelurahan/Desa (Leding, keran umum, sumur tertutup & aman, mata air, sumur terbuka & tidak aman)
10.dll
Note : Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin (jiwa & KK) setiap tahun harus dilakukan pemutakhiran (update)

9. PERMUKIMAN KUMUH

10. Pengantar
•Terdapat 2 indikator untuk mengukur tingkat kekumuhan, yaitu indikator yang dikeluarkan oleh (1) BPS dan (2) Kementerian Pekerjaan Umum
•BPS menggunakan indikator kondisi rumah dan ketersediaan utilitasnya, sehingga mengarah pada kondisi rumah kumuh (satuannya unit rumah tangga kumuh = rumah tidak layak huni). Sedang Kementerian PU disamping menggunakan indikator kondisi rumah juga memasukkan indikator fisik permukiman (satuanya luas)
•Indikator Rumah Kumuh (RTLH) menurut BPS :
1
Luas lantai per kapita < 7,2 m2
5
Atap dari daun atau lainnya
2
Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan tinja < 10 m
6
Dinding dari bambu atau lainnya
3
Tidak ada fasilitas BAB (Buang Air Besar)
7
Jenis lantai tanah
4
Tidak ada tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik
8
Sumber penerangan bukan listrik
(sumber Kemenpera, 2014)

11. •Kriteria dan Indikator permukiman kumuh menurut Kementerian PU :
Sumber : Panduan Pelaksanaan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, Dit Bangkim DJCK, 2014
NO
KRITERIA
INDIKATOR
1
Kondisi bangunan hunian
1. Keteraturan bangunan hunian
2. Kepadatan bangunan hunian
3. Kelayakan bangunan hunian
2
Kondisi aksesibilitas lingkungan
1. Jangkauan jaringan jalan
2. Kualitas jaringan jalan
3
Kondisi draenase lingkungan
1. Kejadian genangan
4
Kondisi pelayanan air minum
1. Kualitas sumber air minum/baku
2. Kecukupan pelayanan air minum
5
Kondisi pengelolaan air limbah
1. Prasarana sanitasi lingkungan
6
Kondisi pengelolaan persampahan
1. Pengelolaan persampahan lingkungan
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, kegiatanya perlu menjangkau 6 kriteria dan 11 indikator di atas

12. Definisi Operasional
•Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
•Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014 , dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut
Target Capaian
Target kinerja program adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kelurahan/ Desa menjadi 0 % pada akhir tahun 2019

13. Cara Mengukur
Kinerja penanganan permukiman kumuh adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kelurahan/Desa B hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kab/Kota A atau Kelurahan/Desa B
Kawasan Kumuh
=
Permukiman kumuh tertangani (ha)
Permukiman kumuh Penetapan Bupati/Walikota (ha)
x
100 %
Dalam konteks Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan, kinerja penanganan permukiman kumuh dapat diukur dengan dua cara, yaitu (1) tingkat pelayanan program (affirmative) : Proporsi permukiman kumuh tertangani terhadap permukiman kumuh kawasan prioritas atau RTPLP (2) tingkat kelurahan/Desa : Proporsi permukiman kumuh tertangani terhadap permukiman kumuh Kelurahan/desa

14. Contoh Perhitungan
Berdasarkan penetapatan Bupati/Walikota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, luas permukiman kumuh seluas 450 Ha. Kelurahan/Desa Y di Kab/Kota A, memiliki luas permukiman kumuh seluas 25 Ha dan Kawasan prioritas (RTPLP) di Kel/Desa Y Kab/Kota A memiliki luas kawasan kumuh seluas 9 Ha. Setelah dilakukan kegiatan penataan lingkungan permukiman, mampu menangani luas kawasan permukiman kumuh di kawasan prioritas seluas 8,5 Ha. Kinerja penanganan permukiman kumuh diukur sebagai berikut :
Kinerja penanganan Permukiman kumuh di kawasan prioritas
=
8,5
9
x
100 %
=
94,4 %
Kinerja Penanganan Permukiman Kumuh di Kel/Desa Y
=
8,5
25
x
100 %
=
34 %

15. Kebutuhan Data Program
Kebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan permukiman kumuh, sekurang- kurangnya :
1.Luas kawasan permukiman kumuh berdasar penetapatan Bupati/Walikota :
a)Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan peta kawasan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota, kemudian dicari luasan kawasan permukiman kumuh tingkat :
b)Kelurahan/Desa, dan
c)Kawasan prioritas (RTPLP)
2.Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani oleh program (harus masuk dalam kinerja penanganan permukiman kumuh penetapan Bupati/Walikota tahun berikutnya-ter-update)
3.Kepadatan bangunan (tinggi – sedang - rendah) sebelum dan setelah penanganan
4.Legalitas bangunan rumah (bersertifikat – belum bersertifikat) serta IMB (ada – tidak ada) sebelum dan setelah penanganan
5.Kondisi bangunan rumah (luas lantai hunian, daya tahan bangunan) sebelum dan setelah penanganan
6.Aksesibilitas (jaringan jalan dan kualitas jalan) sebelum dan setelah penanganan

16. Kebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan permukiman kumuh, sekurang- kurangnya (lanjutan) :
7.Kondisi draenase (sebelum dan setelah penanganan) :
•Ketinggian terjadinya genangan (cm); Lama terjadinya genangan (jam); Frekwensi terjadinya genangan dalam 1 tahun (kali)
8.Jumlah sumber air minum (Leding, Bor , sumur dan lain-lain) sebelum dan setelah penanganan
9.Kualitas air minum (baik-buruk) sebelum dan setelah penanganan
10.Kecukupan air minum (aman – tidak aman) sebelum dan setelah penanganan
11.Jenis jamban rumah tangga (leher angsa – cubluk) sebelum dan setelah penanganan
12.Pembuangan air limbah rumah tangga (septik tank pribadi/komunal – sungai/lainnya) sebelum dan setelah penanganan
13.Sarana persampahan (ada TPA-tanpa TPA) sebelum dan setelah penanganan
14.Pengangkutan sampah (ada sarana – tidak ada) sebelum dan setelah penanganan
15.Frekwensi pengangkutan sampah (minimal 2 kali seminggu – atau lainnya) sebelum dan setelah penanganan
16.dll

17. SANITASI

18. Definisi Operasional
•Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/draenase serta sampah
•Sasaran penyediaan sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan (akses) sanitasi (air limbah, persampahan dan draenase) permukiman
•Air Limbah Permukiman :
a)Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman
b)Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota
c)Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja

19. •Pengelolaan sampah :
a)Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah
b)Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
c)Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
d)Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Reuse- Reduce-Recycle atau 3 R)
e)Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhi
f)Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)
g)Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut dari lingkungan permukiman

20. •Draenase :
a)Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima
b)Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat
c)Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup
d)Prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain selokan/saluran drainase, gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, sumur resapan, pompa, pintu air, dan kolam/waduk
e)Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan oleh air hujan > 30 cm selama lebih dari 2 jam
f)Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat

21. Target Capaian
Target pencapaian kinerja program terhadap akses masyarakat terhadap sanitasi layak pada akhir tahun 2019 adalah 100 %
Cara Mengukur
Kinerja penanganan air limbah permukiman adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik MCK Rumah Tangga/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah – SPAL Terpusat) terhadap jumlah total penduduk Kel/Desa
Kinerja Penanganan air limbah permukiman
=
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
Total jumlah penduduk Kel/desa (jiwa)
x
100 %
a) Air Limbah Permukiman :

22. Di Kelurahan/Desa Y memiliki jumlah penduduk 5.200 jiwa (1.300 KK) . Yang terlayani penanganan air limbah permukiman untuk tangki septic (MCK rumah tangga) sebanyak 2.150 jiwa (540 KK); MCK Komunal sebanyak 500 jiwa (125 KK); SPAL sebanyak 1.000 jiwa (250 KK) Kinerja pelayanan air limbah permukiman :
Air Limbah Permukiman :
Pelayanan air limbah permukiman Kel/Desa Y (jiwa)
=
(2.500 + 500 + 1.000)
5.200
x
100 %
=
76,9 %
Pelayanan air limbah permukiman Kel/Desa Y (KK)
=
(540 + 125 + 250)
1.300
x
100 %
=
70,4 %
Contoh Perhitungan

23. Cara Mengukur
Kinerja penanganan pengangkutan sampah permukiman adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk penduduk Kel/Desa
Kinerja Pengangkutan sampah permukiman
=
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
Total jumlah penduduk Kel/desa (jiwa)
x
100 %
b) Pengelolaan Pengangkutan Sampah :
Jumlah penduduk terlayani = (C x D x E x 1000) / F
C = kapasitas gerobak (m3/unit) D = jumlah ritasi (frekwensi) pengangkutan per hari (kali/hari) E = jumlah gerobak (unit) F = timbunan sampah (liter/jiwa/hari) 1000 = konversi dari liter sampah ke meter cubic sampah (SNI)

24. Di Kelurahan/Desa Y memiliki jumlah penduduk 5.200 jiwa (1.300 KK) dan memiliki sarana penanganan sampah 1 unit (terdiri dari 5 buah gerobak dan 1 buah bangunan TPA). Kapasitas angkut gerobak 1 m3 dengan jumlah ritasi 1 kali/hari dengan asumsi jumlah timbunan sampah 2,2 liter/jiwa/hari (menurut SNI di perkotaan sebesar 2,65 liter/jiwa/hari) Kinerja pengangkutan sampah permukiman :
Penanganan Pengangkutan Sampah Permukiman :
Contoh Perhitungan
Kinerja Pengangkutan sampah permukiman di Kel/Desa Y
=
4.545
5.200
x
100 %
=
87,4 %
Jumlah penduduk terlayani = (1 m3 x 2 kali/hari x 5 gerobak x 1000) / 2,2 = 4.545 jiwa

25. Cara Mengukur
•Kinerja penanganan sistem draenase Kelurahan/Desa adalah persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem draenase sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan lebih dari 2 kali dalam satu tahun
•Kinerja pengelolaan draenase permukiman dibedakan menjadi dua, yaitu (1) kinerja pelayanan dan (2) kinerja pengurangan luas genangan
Kinerja pelayanan draenase permukiman
=
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
Total jumlah penduduk Kel/desa (jiwa)
x
100 %
c) Pengelolaan Draenase Permukiman :
Kinerja pengurangan luas genangan
=
Luas daerah masih tergenang (ha)
Luas daerah rawan genangan di Kel/desa (ha)
x
100 %
Note : Luas daerah rawan genangan dapat diperoleh di Dinas Ke-PU-an setempat

26. Di Kelurahan/Desa Y memiliki kawasan rawan genangan seluas 15 Ha. Setelah dilakukan pembangunan/perbaikan sistem draenase seluas 5 Ha masih mengalami genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dengan frekwensi genangan 4 kali setahun. Penerima manfaat dari upaya perbaikan sistem draenase sebanyak 2.000 jiwa (500 KK). Jumlah pendudk Kelurahan/Desa pada saat pengukuran kinerja sebanyak 5.200 jiwa (1.300 KK) Kinerja pengelolaa draenase permukiman :
Pengelolaan Draenase Permukiman :
Contoh Perhitungan
Kinerja Pelayanan Draenase permukiman di Kel/Desa Y
=
2.000 jiwa
5.200 jiwa
x
100 %
=
38,5 %
Kinerja Pengurangan luas genangan permukiman di Kel/Desa Y
=
(15 – 5) ha
15 ha
x
100 %
=
66,7 %

27. Kebutuhan Data Program
Kebutuhan data untuk mengukur kinerja penanganan sistem draenase permukiman, sekurang-kurangnya :
1.Jumlah dan penerima manfaat MCK rumah tangga (jiwa dan KK) sebelum dan sesudah penanganan
2.Jumlah dan penerima manfaat MCK komunal (jiwa dan KK) sebelum dan sesudah penanganan
3.Jumlah dan penerima manfaat SPAL(jiwa dan KK) sebelum dan sesudah penanganan
4.Jumlah penduduk Kelurahan/Desa (jiwa dan KK)
5.Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkut sampah (jenis, unit dan volume)
6.Ritasi atau frekwensi pengangkutan sampah ( kali/hari)
7.Rerata timbunan sampah (liter/jiwa/hari)
8.Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengangkutan sampah (jiwa) sebelum dan sesudah penanganan
9.Jenis dan volume bangunan draenase
10.Jumlah penduduk terlayani oleh perbaikan sistem draenase (jiwa) sebelum dan sesudah penanganan
11.Luas daerah rawan genangan (ha)
12.Luas daerah yang masih mengalami genangan (ha) sebelum dan sesudah penanganan

28. KASIH
TERIMA