Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial ini berisi berbagai turunan Permenlhk 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial. Dokumen ini dirangkum oleh BPSKL Wilayah Sumatera dan didistribusikan melalui Media Sosial.
Usulan Sitasi:
BPSKL Wilayah Sumatera. 2017. Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial. BPSKL Wil. Sumatera, Dirjen PSKL, KemenLHK. Jakarta
153. -24-
LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN
NOMOR :
TANGGAL :
A. PENERBITAN IUPHHK-HTR OLEH DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK.
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT
(IUPHHK-HTR) KEPADA TANHUT/KTH/GAPOKTAN/KOPTANHUT ..........…. SELUAS ± …. (……) HEKTAR
PADA KAWASAN HUTAN …........ DI DESA ..... KECAMATAN …… KABUPATEN ……. PROVINSI ……..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: …… Tanggal:…… TANHUT/Ketua
KTH/GAPOKTAN/KOPTANHUT….. mengajukan Permohonan
IUPHHK-HTR pada kawasan hutan produksi.... seluas ±.....(...)
hektar di Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten ..... Provinsi .....
b. bahwa hasil verifikasi administrasi dan teknis sesuai berita acara
tim teknis nomor:.... tanggal:.... telah memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas.
c. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016
tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian
IUPHHK-HTR;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
kepada TANHUT/KTH/GAPOKTAN/KOPTANHUT seluas ± .... (....)
Hektar pada kawasan hutan produksi ..... di Desa ..... Kecamatan
..... Kabupaten .... Provinsi............
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL152
154. -25-
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan
Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan
Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana
Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi
Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR) KEPADA
TANHUT/KTH/GAPOKTAN/KOPTANHUT ..........…. SELUAS ± …. (……)
HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN …........ DI DESA ..... KECAMATAN ……
KABUPATEN ……. PROVINSI ……..
KESATU :
TANHUT/KELOMPOK TANI
HUTAN/GAPOKTAN/KOPTANHUT
KEDUA : Letak dan batas Areal IUPHHK-HTR adalah sebagaimana tergambar
pada peta lampiran Keputusan ini.
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL 153
155. -26-
KETIGA : Pemberian areal kerja IUPHHK-HTR dengan ketentuan
1. IUPHHK-HTR tidak dapat diwariskan
2. IUPHHK-HTR bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan
hutan
3. IUPHHK-HTR dilarang dipindahtangankan,
4. IUPHHK-HTR tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan
hutan
5. IUPHHK-HTR dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar
rencana usaha pemanfaatan
6. IUPHHK-HTR tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
7. Dilarang menanam sawit di areal IUPHHK-HTR
8. Tidak melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan
fungsi kawasan hutan
KEEMPAT : IUPHHK-HTR meliputi:
1. Izin usaha pemanfaatan kawasan,
2. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu,
3. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
4. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu*)
KELIMA : Pemegang IUPHHK-HTR berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan
pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak
oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KETIGA
pada areal IUPHHK-HTR;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam
areal IUPHHK-HTR ;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HTR serta
penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan
usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan
rencana kerja tahunan;
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk
lainnya;
9. mendapatkan pinjaman dana bergulir sesuai ketentuan;
10. bimbingan dan penyuluhan teknis; dan
11. mengikuti pendidikan dan latihan serta peluang mendirikan
industri dan memperoleh fasilitasi pemasaran hasil hutan.
KEENAM : Pemegang IUPHHK-HTR berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan,
4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak
atau izin;
5. melakukan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan
pemanenan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL154
156. -27-
Tembusan kepada Yth :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Gubernur Provinsi .....
4. Bupati .....
5. Dan seterusnya
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR :
TANGGAL :
A. DAFTAR NAMA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN
TANAMAN RAKYAT DESA …… KECAMATAN …… KABUPATEN …… PROVINSI ……
No. NAMA DESA KECAMATAN
1
2
3
.....................
......................
....................dst
An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN
NAMA LENGKAP
NIP.
KETUJUH : IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun
dan dievaluasi setiap 5 tahun.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …..............
An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NAMA LENGKAP
NIP.
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL 155
157. -28-
B. PETA AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
RAKYAT
B. PENERBITAN IUPHHK-HTR OLEH GUBERNUR
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI .....................
Nomor : ...............................
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT
(IUPHHK-HTR) KEPADA TANHUT/KELOMPOK TANI HUTAN/GAPOKTAN/KOPTANHUT ..........….
SELUAS ± …. (……) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN …........ DI DESA ..... KECAMATAN ……
KABUPATEN ……. PROVINSI ……
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI ....,
Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Surat Nomor: …… Tanggal:……
TANHUT/Ketua KTH/GAPOKTAN/KOPTANHUT….. mengajukan
Permohonan IUPHHK-HTR pada kawasan hutan produksi.... seluas
±......(....) hektar di Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten ..... Provinsi
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL156
158. -29-
.....
b. bahwa hasil verifikasi administrasi dan teknis sesuai berita acara
tim teknis nomor:.... tanggal:.... telah memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas.
c. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang
Pemberian IUPHHK-HTR;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c, perlu diterbitkan keputusan Gubernur Provinsi
...... tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada
TANHUT/KTH/GAPOKTAN/KOPTANHUT seluas ± .... (....) Hektar
pada kawasan hutan produksi ..... di Desa ..... Kecamatan .....
Kabupaten .... Provinsi............
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan
Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL 157
159. -30-
P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan
Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana
Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi
Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI .... TENTANG PEMBERIAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
RAKYAT (IUPHHK-HTR) KEPADA TANHUT/KELOMPOK TANI
HUTAN/GAPOKTAN/KOPTANHUT ..........…. SELUAS ± …. (……) HEKTAR
PADA KAWASAN HUTAN …........ DI DESA ..... KECAMATAN ……
KABUPATEN ……. PROVINSI ……
KESATU :
TANHUT/KELOMPOK TANI
HUTAN/GAPOKTAN/KOPTANHUT
KEDUA Letak dan batas Areal IUPHHK-HTR sebagaimana tergambar pada peta
lampiran Keputusan Gubernur ini.
KETIGA : Pemberian areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
dengan ketentuan Pemberian areal kerja IUPHHK-HTR sebagaimana
dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan
1. IUPHHK-HTR tidak dapat diwariskan
2. IUPHHK-HTR bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan
hutan
3. IUPHHK-HTR dilarang dipindahtangankan,
4. IUPHHK-HTR tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan
hutan
5. IUPHHK-HTR dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar
rencana usaha pemanfaatan
6. IUPHHK-HTR tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya
7. Dilarang menanam sawit di areal IUPHHK-HTR
8. Tidak melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan
fungsi kawasan hutan
KEEMPAT : IUPHHK-HTR meliputi:
1. Izin usaha pemanfaatan kawasan,
2. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
3. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
4. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu*)
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL158
160. -31-
Tembusan kepada Yth:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Bupati .....
4. Dan seterusnya
KELIMA : Pemegang IUPHHK-HTR berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran
lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KETIGA pada
areal IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal ;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam
areal IUPHHK-HTR ;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HTR serta
penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan
usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan
rencana kerja tahunan; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk
lainnya.
KEENAM : Pemegang IUPHHK-HTR berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau
izin;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan
KETUJUH : IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima)
tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ….
Pada tanggal ….
GUBERNUR PROVINSI................
NAMA LENGKAP
NIP.
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL 159
161. -32-
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI…...................
NOMOR :
TANGGAL :
A. DAFTAR NAMA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN
TANAMAN RAKYAT DESA …… KECAMATAN …… KABUPATEN …… PROVINSI ……
No. NAMA DESA KECAMATAN
1
2
3
.....................
......................
....................dst
GUBERNUR PROVINSI ...................
NAMA LENGKAP
NIP.
B. PETA AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL,
HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002
KUMPULAN PERATURAN PERHUTANAN SOSIAL160