KUMPULAN MAKALAH MATERI KULIAH HUKUM DAGANG ILMU HUKUM UIN JAKARTA

1. 0
HUKUM DAGANG
(Berdasarkan Kumpulan Makalah Ilmu Hukum 3C)
Dosen Pembimbing: Dr. Djawahir Hejazziey, SH, MA, MH.
Penyusun: Ilmu Hukum 3 C
Penyunting: Andrea Sukmadilaga
Pencetakan: Zahid Ahsan
Buku ini dikhususkan kepada mahasiswa/I Ilmu Hukum 3 C
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
2015

2. 1
KATA PENGANTAR
ِ‫يم‬ ِ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ‫ن‬ َٰ‫م‬ْ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ ‫ه‬‫اَّلل‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬
Assalamu’alaikum wr. wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt., atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan dan
merapihkan buku ini sehingga dapat dibaca oleh kalangan mahasiswa/I ataupun dosen .
Buku ini merupakan kumpulan makalah dari kelompok pemakalah kelas Ilmu Hukum
3C. Penyusun menyadari bahwa didalam terciptanya dan rapihnya buku ini berkat
bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan dosen pembimbing yakni Bapak
Djawahir Hejazziey serta pihak-pihak lain yang telah membantu. dalam kesempatan ini
penyusun menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang membantu dalam pembuatan buku ini. Penyusunan buku ini guna
memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang dan sebagai penambah wawasan bagi yang
membaca. Urgensi pokok dari adanya buku ini yakni untuk menambah ilmu pengetahuan
kepada kalangan mahasiswa/I mengenai seluk-beluk Hukum Dagang sampai pada
akarnya sehingga dapat melakukan praktek dalam hal perdagangan.
Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan buku ini masih jauh dari
kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penyusun telah
berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat
selesai dengan baik dan oleh karenanya, pemakalah dengan rendah hati dan dengan
tangan terbuka menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.
Penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.
Wabillahi Taufik wal Hidayah
Wasslamu’alaikum wr. Wb.
Ciputat, 10 Oktober 2015
Penyusun

3. 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………1
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………...2
BAB I SEJARAH & PENGERTIAN HUKUM DAGANG SERTA HUBUNGAN
ANTARA HUKUM DAGANG DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA………………………………………………………………………………..3
BAB II SUBJEK ATAU PELAKU DALAM HUKUM DAGANG DAN PERANTARA
DALAM DUNIA PERUSAHAAN……………………………………………………..15
BAB III BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA (
Persekutuan Perdata, Perusahaan Perseorangan, PT, Fa, CV, Koperasi, BUMN,
Perusahaan Kelompok )…………………………………………………………………36
BAB IV MASALAH PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LISING,
PERBANKAN…………………………………………………………………………..67
BAB V PASAR MODAL DAN INVESTASI…………………………………………110
BAB VI SURAT BERHARGA………………………………………………………..159
BAB VII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, ANTI MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA……………………………………………………….............182
BAB VIII HUKUM PENGANGKUTAN……………………………………………..223
BAB IX HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
HUTANG………………………………………………………………………………251
BAB X ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERDAGANGAN……………………………………………………………………..278

4. 3
BAB I
SEJARAH & PENGERTIAN HUKUM DAGANG SERTA HUBUNGAN ANTARA
K.U.H. DAGANG DENGAN K.U.H PERDATA
Oleh :
Khoirunisa, Nurfajrina Sastiya, Mia Arlitawati
A. Pengertian Hukum Dagang
Hukum dagang terdiri dari dua kata: hukum dan dagang. Hukum adalah aturan-
aturan atau batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan sosial yang
bersifat memaksa.dagang atau perniagaan adalah suatu pekerjaan menukar benda
dengan benda yang lainnya dengan bermaksud mendapat keuntungan. Dagang atau
niaga adalah suatu pekerjaan dan usaha menukar suatu benda dengan benda lain
bermaksud mendapat keuntungan.
Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut
melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur
hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam
lapangan perdagangan1
Mungkin pembentuk UU beranggapan rumusan atau definifi Hukum Dagang
diserahkan pada pendapat atau Doktrin dari para Sarjana. Untuk makna hukum dagang,
berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarajana (ahli),
yaitu sebagai berikut :
1. Ahmad ihsan
Hukum dagang merupakan pengaturan rmasalah perdagangan yang timbul
diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagangan.
2. Purwo sucipto
Hukum perikatan yang timbul dalam perusahaan.
3. CST. Kansil
1Zainal Asikin, hukumdagang,hal.1

5. 4
Hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah
manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian
laba.
4. Sunariyati Hartono
Hukum ekonomi keseluruhan keputusan yang mengatur kegiatan perekonomian.
5. Munir Fuadi
Segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industry,
atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau kegiatan tukar menukar
barang.
6. Ridwan Halim
Hukum dagang ialah hukum yang mengatur hubungan satu pihak dengan pihak
lain yang berkenaan dengan urusan dagang.
7. Andi Hamzah
Hukum dagang ialah keseluruhan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas
perdagangan seperti yang diatur dalam WvK dan beberapa perundang-undangan
tambahan.
8. Fockema Andreae
Hukum dagang adalah keseluruhan hukum mengenai perusahaan lalu lintas
perdagangan, sejauh mana diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang dan
beberapa undang-undang tambahan.
9. Tirtaamijaya
Hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.
10. Van Kan
Hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata, yaitu suatu tambahan
yang mengatur hal-hal khusus.2
Dahulu sebelum tahun 1934 istilah dan pengertian pedagang serta perbuatan
perniagaan diatur dalam pasal 2-5 KUHD, namun hal itu telah dihapus melaui UU 2 juli
1934 (stb. Nomor 347 Tahun 1934) yang mulai berlaku 1 januari 1935, yang menentukan
bahwa seluruh tittle 1 buku I W.v.K hal tersebut dihapus dan digantikan dengan istilah
“perusahaan” dan “perbuatan perusaahaan”.Walaupun di dalam KUHD dipergunakan
2Ibid.,hal.2

6. 5
istilah “perusahaan”,namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran resmi
(penafsiran autentik). Sebab itu perlu dipahami maksud dari perusahaan itu.
Mengenai pengertian perusahaan ini dalam ilmu hukum dagang terdapat beberapa
pendapat, yang penting diantaranya ialah :
Perumusan dari pemerintah Belanda: Minister van justitie Netherlands di dalam
memorie jawaban kepada parlemen di Netherlands memenafsirkan pengertian itu sebagai
berikut: Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan
bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terang serta di dalam kedudukan
tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.” Definisi yang diberikan Menteri
Kehakiman ini sebenarnya agak berkelebihan(terlampau luas) oleh karena memuat juga
mereka yang sebenarnya tidak menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan
pekerjaan sedangkan dalam rancangan undang-undang dibedakan antara perusahaan dan
pekerjaan.
Molengraaf berpendapat, bahwa pengertian perusahaan yang dipakai oleh
undang-undang tahun 1934/347 adalah pengertian ekonomis. Beliau memberikan
perusahaan sebagai berikut: “barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-menerus
bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau
menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.” Definisi
Molengraff ini adalah sesuai dengan perumusan Menteri Kehakiman Belanda, definisi
mana disetujui pula oleh Prof. Sukardono.3
Inti Hukum Dagang
Antara lain :
1. Pedagang
2. Perbuatan dagang
3. Perikatan dagang
Alasan pasal 2 s/d 5 KUHD dicabut :
1. Pengertian barang pada pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak,
sehingga jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada pasal 2 s/d 5 KUHD.
3CST Kansil,Pokok-pokok pengetahuan hukum dagangIndonesia,hal.32

7. 6
2. Pengertian perbuatan perdagangan dalam pasal 3 KUHD hanya meliputi
perbuatan membeli, sedangkan menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli.
Sedangkan pada pasal 4 KUHD bahwa perbuatan menjual juga
3. termasuk dalam perbuatan perdagangan, misal; menjual wesel, jual beli kapal,
dsb.
4. Menurut ketentuan pasal 2 KUHD, bahwa perbuatan dagang hanya dilakukan
oleh pedagang, padahal pada pasal 4 KUHD juga termasuk komisioner, makelar,
pelayan, dsb.
5. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai
pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya
diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan
dagang.
B. Sumber-sumber Hukum Dagang
Sumber-sumber hukum dagang ialah peraturan mengenai hukum dagang. Hukum
Dagang bersumber pada (diatur dalam):
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) merupakan sumber hukum
tertulis yang mengatur masalah perdagangan/perniagaan. KUHD terdiri atas dua
buku, yaitu :Buku pertama, terbagi dalam 9 title, yaitu :
1. Tentang pembukuan.
2. Tentang beberapa macam persekutuan dagang.
3. Tentang bursa, makelar.
4. Tentang komisioner, ekspeditur, dan pengangkutan melalui sungai dan
perairan di darat.
5. Surat wesel.
6. Tentang cheque, promes, kuitansi bawa (aan toonder).
7. Tentang hak reklame atau tuntutan kembali suatu kepailitan.

8. 7
8. Tentang asuransi seumumnya.
9. Tentang asuransi kebakaran, asuransi pertanian, dan jiwa. (pembahasan
lebih lanjut dalam subbab KUHD tersendiri).
Buku kedua, tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran, yaitu:
1. Kapal laut dan muatannya.
2. Orang yang menyewakan kapal dan tempat sewaan kapal.
3. Kapten, anak buah kapal dan penumpang kapal.
4. Perjanjian buruh kapal.
5. Pemuatan kapal.
6. Tubrukan.
7. Kecelakaan kapal, kandas, barang-barang yang terdampar ombak.
8. Asuransi bahaya pengangkutan di darat.
9. Kapal-kapal dan perahu-perahu dalam perairan di darat.
10. Asuransi bahaya kapal.
11. Kecelakaan.
12. Hapusnya perjanjian dalam perdagangan.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS)/BW
Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/ BW terbagi menjadi empat bagian yaitu sebagai
berikut.
1) Hukum perorangan (personenrecht).
2) Hukum kebendaan (zakenrecht).
3) Hukum perikatan (verbintenissenrecht).
4) Pembuktian dan daluwarsa.
Di dalam hukum perikatan, masalah perdagangan atau perniagaan diatur lebih
rinci.Hukum perikatan adalah hukum yang mengatur akibat hukum, yakni suatu
hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak
yang masing-masing berdiri sendiri (zelfstandige rechtssubjecten).
1. Sumber hukum tidak tertulis

9. 8
Sumber dari hukum dagang atau hukum perdata di luar KUHD dan KUHS, yaitu
:
a) Kebiasaan, berdasarkan Pasal 1339 dan 1347 BW yang
berbunyi: Untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan
(asumsi) dan hal yang sudah lazimnya harus dianggap
sebagai termasuk juga dalam suatu perjanjian.
b) Peraturan kepailitan (S. 1905-No. 217).
c) Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 6 Tahun 1982 – LN.
1982 No.15).
d) Peraturan Oktroi (S. 1911 –No. 136, S. 1922- No. 25).
e) Peraturan tentang pabrik dan merk dagang (S.1912 No.
545).
f) Peraturan tentang pertanggungan hasil bumi
(oogstverband) (S. 1886- No. 57).
g) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
h) Ordonansi balik nama (Staatsblad 1834- No. 27).
2. Hukum Tertulis yang belum dikodifikasikan
Yakni peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-
hal yang berhubungan dengan perdagangan.
Peraturan-peraturan lain di luar kodifikasi
a) Staatsblad 1927-262, mengenai pengangkutan dengan kereta
api (Bepalingen Vervoer Spoorwagen).
b) Staatsblad 1939-100 jo. 101, mengenai pengangkutan dengan
kapal terbang di pedalaman dan perubahan-perubahan serta
tambahan selanjutnya.
c) Staatsblad 1941- 101, mengenai perusahaan pertanggungan
jiwa.
d) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1948 tentang Damri.
e) Undang-Undang No. 4 Tahun 1959 tentang Pos.
f) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959, tentang Pos
Internasional.

10. 9
3. Yurisprudensi
Putusan hakim terdahulu yang berkaitan dengan bisnis/perniagaan, tetapi hal ini
merupakan yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
4. Perjanjian-perjanjian internasional/ Traktat
Missal: GATT, WTO, TRIPs, dsb.
5. Doktrin
Merupakan sumber hukum yang berasal dari ajaran maupun pendapat para ahli hukum,
namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Contoh: tentang status firma.4
C. Sejarah Hukum Dagang
Berlandaskan pada asas konkordansi tentu sejarah hukum dagang di Indonesia ini
berkaitan dengan Romawi, Prancis, dan Neitherlands. Perkembangan hukum dagang
sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, sekitar pada tahun 1000-1500
terutama pada Negara dan kota-kota eropa pada saat itu di itali dan prancis selatan telah
lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, ngansaat) hukum romawi itu tidak
dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagan di kota-kota tersebut, maka
dibuatlah hukum baru yang berdiri sendiri pada abad yang ke-16 dan ke-17.5
Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang yang disebut dengan
hukum pedagang ( koopmansrecht) kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar
kota diprancis mengadakan pengadilan-pengadilan yang istimewa khusus menyelesaikan
perkara-perkara dibidang perdagangan, Namun saat itu hukum ini belum merupakan
unifikasi . oleh karena itu, pada abad ke-17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum dagang
yang di prancis. Menteri keuangan dari raja loulis XIV (1643-1715) yaitu Colber
membuat suatu peraturan yaitu ordonnance du commerce (1673).
Diatur pula tentang hukum laut pada tahun 1681 ordonnace de la marine. Pada
1807 di prancis dibawah kaisar napoleon dibuat dua kitab undang-undang yaitu kitab
undang-undang hukum perdata prancis ( code civilis des vernacais) dan kitab undang-
4 Man Suparman s, lastuti abu bakar,kartikasari,hukumdagang hal 4
5Op.cit., hal 1

11. 10
undang hukum dagang prancis ( code du commer).Disamping itu disusun pula kitab-
kitab lainnya yakni:
1. Code civil adalah yang mengatur hukum civil atau hukum perdata
2. Code penal ialah yang menentukan hukum pidana
Kedua buku itu dibawa dan berlaku di negri Belanda, dan akhirnya dibawa ke
Indonesia. Pada tanggal 1 januari 1809, code de Commerece(hukum dagang) berlaku di
negri Belanda yang pada waktu itu menjadi jajahannya
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam dua buku, yaitu; buku
pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua tentang hak-
dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika dicermati secara seksama,dalam
KUHD tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan hukum dagang.
Setelah mereka kembali pada 1 Oktober 1938, Belanda berhasil mengubah Code
De Commerce menjadi Wetbook Van koophandel(WvK). Pada tahun1847 berlaku pula
di Indonesia atas dasar concordantie( persamaan) yang disebutKUHD .
Pada waktu itu, Wvk hanya berlaku hanya bagi orang Tionghoa dan orang asing
lainnya, sedangkan bagsa Indonesia tetap tunduk kepada hukum adat, kecuali atas
kehendak sendiri mereka tunduk pada Wvk..
Pada mulanya WvK terdiri atas tiga buku, kemudian menjadi dua buku setelah
peraturan kepailitan( pailisimen) tidak lagi diatur dalam WvK, tetapi diatur sendiri dalam
peraturan pemerintah tahun 1905 dan berlaku pada tanggal 1 november 1906.
Sejak peraturan baru itu diakan, tidak hanya seorang pedagang yang dapat
dijatuhkan pailit tetapi setiap orang.Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat
pedagang saja, dan pedangangsajalah yang dapt melakukan perbuatan dagang. Misalnya
menandatangi aksep wesel, atau mengadakan pailit. Namun, sejak tahun 1938
perusahaan dapat melakukan perbuatan dagang.dengan demikian, artinya menjadi lebih
luas maka Wvk berlaku bagi setiap pengusaha.
Dasar Berlakunya BW dan WvK:
Setelah Indonesia merdeka agustus 1945 melalui pasal I Aturan Peralihan
UUD’45 yang berbunyi : segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini, inilah landasan mengapa
BW dan WvK berlaku di Indonesia bahkan hingga sekarang.

12. 11
D. Hubungan Antara Hukum Dagang Dengan KUHPer
Prof. Subekti, S. H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUH
Perdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya Hukum
Dagang tidaklah lain daripada Hukum Perdata, dan perkataan “dagang” bukanlah suatu
pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian.6
Seperti telah kita ketahui, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUH Per dan
KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam Hukum Romawi (yang
menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum terkenal peraturan-
peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antarnegara
baru mulai berkembang dalam abad pertengahan.
Di Netherlands sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan
pemisahan Hukum Perdata dalam dua kitab undang-undang itu (bertujuan
mempersatukan Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam suatu kitab undang-undang
saja).
Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah
terdapat suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terpisah dari KUH Per.
Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya
berlaku bagi orang-orang pedagang saja, misalnya hanyalah orang pedagang
diperbolehkan membuat surat wesel dan hanyalah orang pedagang dapat dinyatakan
pailit.
Akan tetapi sekarang ini KUHD berlaku bagi setiap orang, juga orang bukan
pedagang sebagaimana juga KUH Per berlaku bagi setiap orang termasuk juga seorang
pedagang. Malahan dapat dikatakan bahwa sumber yang terpenting dari Hukum Dagang
ialah KUH Per. Hal ini memang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHD, yang berbunyi:
“KUH Per dapat juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekadar KUHD
itu tidak khusus menyimpang dari KUH Per”.
Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang tidak
terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan
dalam KUH Per. Menurut Prof. Subekti, dengan demikian sudahlah diakui bahwa
kedudukan KUHD terhadap KUH Per adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum
6 Ibid.,hal 30

13. 12
umum. Dengan perkataan lain menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo, KUHD
merupakan suatu lex specialis terhadap KUH Per sebagai lex generalis, maka sebagai lex
specialis kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang dapat
aturan pula dalam KUH Per, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun
pendapat sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain sebagai
berikut:
a) Van Kan beranggapan bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum
Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUH Per
memuat Hukum Perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat
penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
b) Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari
lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUH Per.
c) Sukardono menyatakan, bahwa Pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara
Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang … sekedar KUHD itu tidak
khusus menyimpang dari KUH Per”.
d) Tirtaamidjaja menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil
yang istimewa.
Dalam hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ini dapat pula kita
bandingkan dengan sistem hukum yang bersangkutan di negara Swiss.Seperti juga di
tanah air kita, di negara Swiss juga berlaku dua buah kodifikasi, yang kedua-duanya
mengatur bersama hukum perdata.
Hubungan Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi
1. Kegiatan dagang dan kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi
2. Hukum dagang mengatur kegiatan privat sampai dengan hukum ekonomi lahir akibat
turut campurnya pemerintah dalam masalah perdagangan.
Inti hubungan KUHD dan KUH per:
a) Sumber terpenting dari hukum dagang adalah BW, dan hal ini dapat dilihat dari
pasal 1 KUHD yang menerangkan :
“untuk hal-hal yang diatur dalam WvK sepanjang tidak ada peraturan khusus yang
berlainan, juga berlaku peraturan-peaturan dalam BW”

14. 13
→ diakui sebagi hubungan hukum khususnya hukum umum (lex special derogat legi
generalis).
Maksud asas tersebut :
1. Bilamana KUHD (WvK) tidak mengatur, maka KUHPdt (BW) bisa diberlakukan.
2. Bilamana KUHD dan KUHPdt sama-sama tidak mengatur maka yang berlaku
KUHPdt.
→ ketentuan umum mengesampingkan ketentuan khusus.7
E. Kesimpulan
Dari pembahasan makalah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum
dagang terdapat peraturan-peraturan yang mengatur jelasnya suatu aktivitas
dagang yang tertulis dalam KUHD dan pelaku-pelaku dalam usaha dagang
masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang dimana harus dilaksanakan
demi kelancaran dalam berdagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan atau
batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan sosial yang
bersifat memaksa.nInti dari hukum dagang ini :
1. Pedagang
2. Perbuatan dagang
3. Perikatan dagang
Sumber-sumber Hukum Dagang
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan
2. Hukum Tertulis yang belum dikodifikasikan
3. Yurisprudensi
4. Perjanjian-perjanjian internasional/ Traktat
5. Doktrin
7 Op.cit. hal.92

15. 14
DAFTAR PUSTAKA
Soekardono.1963. Hukum Dagang Indonesia. Djakarta: Soeroengan.
Asikin, Zainal. 2014. Hukum Dagang. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Kansil, CST. 2013. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Bandung: PT
Refika Aditama.
Suparman, Man. 2014. HUkum Dagang. Bandung: PT Refika Aditama.

16. 15
BAB II
SUBJEK ATAU PELAKU DALAM HUKUM DAGANG DAN PERANTARA
DALAM DUNIA PERUSAHAAN
Oleh :
Dian Oktavia, Dara Fitryalita, Dian Bahtiar, Choirunisa
A. Pengertian Subjek Hukum
Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak
dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di
dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam pergaulan
hukum dikenal dua (2) subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.8
Subjek hukum merupakan terjemahan dari kata rechtsubject (Bahasa Belanda),
persona moralis (Bahasa Latin) dan dari kata law of subject atau legal persons (Bahasa
Inggris) yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan
hukum.9 Subjek hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hak
dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang meliputi manusia (naturlijke persoon) dan
badan hukum (rechtpersoon).10
Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa subjek hukum adalah orang, yaitu
pendukung hak dan kewajiban. Orang dalam pengertian hukum dapat terdiri dari
manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti
biologis sebagai makhluk sosial, sedangkan badan hukum adalah subjek hukum dalam
arti yuridis sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan
ciptaan manusia berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia
pribadi.
Para ahli hukum pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa subjek
hukum merupakan segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk
8
Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Purwakarta : Andi, 2012) hlm. 13
9 Ibid
10Ibid

17. 16
bertindak dalam hukum. Subjek hukum juga dapat diartikan sebagai orang yang
memiliki hak dan kewajibanyang mengakibatkan kewenangan hukum sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk memiliki hak (rechtsbevoegdheid).
2. Kewenangan untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan
faktor-faktor yang memengaruhinya.
Secara yuridis, subjek hukum dalam bidang ilmu hukum perdata secara umum
dapat dibagi menjadi dua jenis subjek hukum, yaitu manusia (naturlife persoon) dan
badan hukum (recht persoon) yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Manusia (natuurlife persoon), dalam arti manusia dalam arti biologis sebagai
makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kewenangan secara mandiri dalam
melakukan perbuatan hukum.
Berdasarkan hukum yang berlaku, setiap manusia dianggap sebagai subjek
hukum secara kodrati sejak manusia dilahirkan hingga manusia meninggal
dunia, meskipun terdapat beberapa manusia sebagai subjek hukum yang
“tidak cakap hukum” sehingga manusia yang dianggap oleh hukum “tidak
cakap hukum” harus dengan perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Badan hukum (recht persoon) dalam arti suatu badan yang terdiri dari
kumpulan orang yang diberi status “persoon” oleh hukum sehingga memiliki
hak dan kewajiban.
Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak
manusia, meskipun badan hukum memiliki perbedaan yang mendasar
dibandingkan dengan subjek hukum manusia, seperti badan hukum tidak
dapat melakukan perkawinan, badan hukum tidak dapat diberikan sanksi
penjara, dan badan hukum dapat dibubarkan.
Perlu diketahui bahwa dalam hukum perdagangan internasional, subjek hukum
manusia (naturlife persoon) dan badan hukum (recht persoon) mengalami perkembangan
dimensi yang menurut pandangan para ahli hukum dan berdasarkan hukum perdagangan
internasional secara umum dapat digolongkan menjadi manusia, perusahaan, organisasi
internasional (bidang perdagangan internasional), dan negara.

18. 17
B. Perusahaan dan Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dagang
Dalam hukum dagang, yang menjadi pihak atau subjek yang melakukan kegiatan
perdagangan disebut sebagai “perusahaan” yang terdiri dari perseorangan (manusia) dan
badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan
status bukan badan hukum.
Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap
dan terus-menerus dengan tujuan memeroleh keuntungan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang
menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun
kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.
Molengraaf menjelaskan bahwa perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan
yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memeroleh penghasilan
dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian
perdagangan.
Menteri Kehakiman Belanda menjelaskan bahwa perusahaan merupakan tindakan
ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus-putus, dan terang-terangan
untuk memeroleh laba rugi bagi dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan pandangan
Molengraaf yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki unsur-unsur terus-
menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan karena berhubungan dengan
pihak ketiga, kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang-
barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memeroleh
laba.
Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang
Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan diartikan sebagai “setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memeroleh
keuntungan dan atau laba”. “Bentuk usaha” yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah organisasi perusahaan
atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur dan
diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.

19. 18
Kata “usaha” itu sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu
guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur-
unsur sebagai berikut.
1. Menjalankan usaha secara terus-menerus (ada kontinuitas).
2. Menjalankan usaha secara terang-terangan (dalam arti legal).
3. Memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan.
4. Memiliki sistem pembukuan dan membuat pembukuan.
5. Memiliki objek usaha.
6. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan undang-undang.
Menjalankan perusahaan berbeda dengan menjalankan pekerjaan karena
Dalam menjalankan pekerjaan tidak ditujukan untuk mencari laba dan dalam
menjalankan pekerjaan tidak dibebankan kewajiban untuk melakukan pembukuan.
Berdasarkan pengertian perusahaan yang telah dijelaskan, perusahaan memiliki
unsur-unsur pembentuk, diantaranya:
1. Kegiatan dilakukan secara terus-menerus.
2. Kegiatan dilakukan secara terang-terangan.
3. Kegiatan memiliki kualitas atau kedudukan tertentu.
4. Kegiatan ditujukan untuk mencari laba.
Salah satu contoh perusahaan ialah pedagang perantara. Pedagang perantara
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanyalah makelar dan komisioner, tetapi
di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan pedagang perantara dalam
bentuk pedagang keliling, pemegang prokurasi, pemegang afiliasi, agen, dan distributor,
yang lebih rinci yakni:
1. Makelar, dalam arti seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat
berwenang, yang menjalankan perusahaan dengan mendapatkan upah atau
provisi dan bertindak atas nama pemberi amanat atau prinsipal, seperti yang
tercantum dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sehingga
akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu:
a. Diantara prinsipal dan pihak ketiga (bukan makelar) dapat saling
menuntut untuk saling memenuhi prestasi karena terjadi kesepakatan
langsung, begitu juga diantara prinsipal dan makelar.

20. 19
b. Apabila makelar tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang, maka yang
berlaku hanya ketentuan pemberian kuasa, seperti yang tercantum dalam
pasal 1792 KUH Perdata.
2. Komisioner, dalam arti orang yang menjalankan perusahaan dengan
mendapatkan provisi dan bertindak atas nama dirinya sendiri untuk
menjalankan amanat orang lain seperti yang tercantum dalam pasal 76
KUHD sehingga komisioner memiliki akibat hukum:
a. Diantara prinsipal atau komiten dan pihak ketiga (bukan komisioner)
tidak dapat saling menuntut dalam pemenuhan prestasi karena tidak
terjadi kesepakatan langsung (Pasal 1340 KUH Perdata) tetapi diantara
prinsipal dan komisioner dapat saling menuntut prestasi.
b. Apabila komisioner bertindak atas nama prinsipal, maka hubungan
hukum yang terjadi merupakan hubungan pemberian kuasa, seperti yang
tercantum dalam pasal 79 KUHD.
3. Pengurus filial (afiliasi), dalam arti pemegang kuasa yang mewakili
pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang
perusahaan yang meliputi daerah tertentu yang berfungsi untuk memimpin
cabang yang mewakili pengusaha mengelola cabang perusahaan seperti yang
tercantum dalam Pasal 1792 dan Pasal 1601 KUH Perdata.
4. Agen perusahaan, dalam arti orang yang mewakili pengusaha untuk
mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama
pengusaha serta memiliki hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha.
5. Distributor, dalam arti orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan
dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama dirinya serta
memiliki hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Distributor
memiliki persamaan degan komisioner, sedangkan agen memiliki persamaan
dengan makelar
6. Pemegang kopurasi, dalam arti pemegang kuasa dan pengusaha untuk
mengelola sebagian besar bidang tertentu dari perusahaan yang berfungsi
untuk mengelola bagian besar atau bagian tertentu dari perusahaan sehingga
memiliki hubungan ketenagakerjaan yang bersifat subkoordinatif dengan
perusahaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1792 dan Pasal 1601 KUH
Perdata.

21. 20
7. Pedagang keliling, dalam arti pembantu pengusaha yang bekerja keliling di
luar toko atau kantor untuk memajukan perusahaan dengan mempromosikan
barang dagangan atau membuat perjanjian antara pengusaha dan pihak ketiga
(calon pelanggan) yang berfungsi untuk mewakili pengusaha memajukan
perusahaan dengan kerja keliling di luar toko atau kantor sehingga memiliki
hubunganhukum ketenagakerjaan yang bersifat subkoordinatif seperti dalam
Pasal 1792 KUH Perdata.
Khusus untuk perusahaan yang dijalankan oleh lebih dari satu orang
perkumpulan yang disebut sebagai badan usaha, maka secara khusus badan usaha
diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu
melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan. Badan usaha juga diartikan
sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki unsur-unsur khusus
yang selalu melekat pada badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum
maupun status badan bukan hukum. Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud dijelaskan
sebagai berikut:
1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama.
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama.
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan.
4. Badan usaha memiliki unsur kerja sama yang jelas.
Badan usaha merupakan perusahaan yang didirikan dua orang atau lebih dengan
penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Badan usaha memiliki kepentingan yang sama diantara pendiri
perusahaan.
2. Badan usaha memiliki kehendak yang sama diantara pendiri
perusahaan.
3. Badan usaha memiliki tujuan yang sama diantara pendiri perusahaan.
Keberadaan badan usaha di Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu badan
usaha dengan status badan hukum dan badan usaha dengan status bukan badan hukum.
Penggolongan badan usaha didasarkan atas bentuk tanggung jawab yang melekat pada
pendiri perusahaan dan para pengurus perusahaan.
Badan usaha dengan status bukan badan hukum memiliki tanggung jawab yang
tidak terbatas terhadap harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha dan pengurus
badan usaha sehingga harta kekayaan pribadi sebagai harta kekayaan di luar badan usaha

22. 21
dibebankan segala bentuk tagihan utang piutang yang sebenarnya ditujukan kepada
badan usaha.
Badan usaha dengan status badan hukum memiliki tanggung jawab yang terbatas
terhadap harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha atau para pengurus badan
usaha sehingga harta kekayaan yang dibebankan atas utang piutang badan usaha hanya
terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha dan tidak dapat
membebankan kepada harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha atau pengurus
badan usaha.
Beberapa bentuk badan usaha dalam pandangan hukum dagang yang berlaku di
Indonesia adalah:
1. Badan usaha dengan status bukan badan hukum meliputi prusahaan dagang,
persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.
2. Badan usaha dengan status badan hukum meliputi perseroan terbatas,
yayasan, dan koperasi.
Keberadaan badan usaha persekutuan perdata, persekutuan firma, dan
persekutuan komanditer didasarkan pada ketentuan dalam KUHD dan KUH Perdata,
keberadaan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas didasarkan atas ketentuan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
keberadaan badan usaha dalam bentuk yayasan tercantum dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan
keberadaan badan usaha dalam bentuk koperasi didasarkan atas ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian.
Dalam hukum dagang, setiap perusahaan memiliki kewajiban melakukan
pencatatan kekayaan dan harta benda dari perusahaan yang tiap enam bulan harus
membuat neraca keuangan. Setiap perusahaan harus menyimpan semua pembukuan
untuk jangka waktu selama tiga puluh tahun berikut surat-surat tembusan serta catatan
selama sepuluh tahun sehingga dengan adanya pembukuan seseorang pengusaha
mempunyai bukti terhadap peristiwa hukum dan hakim memiliki hak menggunakan buku
itu sebagai bukti untuk kepentingan manapun.
Pasal 6 hingga Pasal 12 KUHD telah mengatur mengenai pembukuan dalam
kegiatan perdagangan yang memiliki fungsi pembukuan sebagai berikut.
1. Fungsi yuridis, yaitu pembukuan dapat dijadikan sebagai alat bukti
pengadilan.

23. 22
2. Fungsi ekonomis, yaitu pembukuan dapat digunakan untuk mengetahui laba
atau rugi perusahaan.
3. Fungsi administrasi, yaitu pembukuan dapat digunakan untuk memperlancar
proses administrasi perusahaan.
4. Fungsi fiskal, yaitu pembukuan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengenaan
pajak.
Pembukuan perusahaan dalam hukum dagang merupakan hal yang sangat penting
karena pembukuan perusahaan dapat dijadikan sebagai pencatat kekayaan, kewajiban,
modal, dan segala sesuatu menyangkut laporan keuangan perusahaan. Selain itu,
pembukuan perusahaan juga dapatmemberikan informasi yang jelas kepada perusahaan
dalam mengetahui neraca laba rugi, tingkat ketercapaian maupun dalam mengetahui
kebijakan yang akan atau telah diambil, mempermudah urusan tertib administrasi
perusahaan serta pembukuan perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar pemenuhan
kewajiban dalam pembayaran pajak pada negara.
Perlu diketahui bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan
yang dibuat oleh perusahaan atau diterima perusahaan, baik yang tertulis maupun
terekam dalam bentuk apa pun, yang terdiri dari neraca laporan, laporan laba rugi,
laporan perubahan modal dan laporan harga pokok produksi dan laporan itu sendiri,
dapat diartikan sebagai:
1. Neraca merupakan daftar yang berisikan semua harta kekayaan, utang-utang,
dan saldo.
2. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar perubahan modal yang terjadi
selama periode satu tahun.
C. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dagang
1. Pengertian badan hukum (legal persons)
Secara bahasa badan hukum dapat diartilan dalam kamus istilah hukum adalah badan
atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang untuk menjalankan hak dan
kewajiban. Sehingga keberadaan badan hukum pada hakikatnya sama dengan manusia
yang kedudukannya menjadi subyek hukum.

24. 23
Dalam arti lain badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang
diberi status “persoon” oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban11.
Secara istilah badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah
yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban12. Hal ini selaras
dengan pandangan Sri Soedewi Masjchoen yang menjelaskan bahwa badan hukum
adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu
badan yang berwujud himpunan dan badan yang memiliki harta kekayaan sendiri untuk
tujuan tertentu13.
Lebih lanjut, badan hukum menurut pandangan para ahli hukum lainnya dapat diartikan
sebagai berikut.
a) Menurut Von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer,
Pengertian Badan Hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan
manusia yang ditetapkan oleh hukum negara.
b) Menurut Holder dan Binder, Pengertian Badan Hukum adalah badan yang
mempunyai harta terpisah dan dimiliki oleh pengurus harta tersebut karena jabatannya
sebagai pengurus harta.
c) Menurut A. Brinz dan F.J. Van der Heyden, Pengertian Badan Hukum ialah
badan yang mempunyai hak atas kekayaan tertentu yang tidak dimiliki oleh subjek
manusia mana pun yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Adanya
tujuan
d) tersebut yang menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk
diorganisasikan menjadi badan hukum.
e) Menurut Otto Von Gierke, Pengertian Badan Hukum adalah eksistensi realitas
mereka dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam
lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk
melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya. Apa yang mereka
putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri.
11 DR. Rr. Dijan Wwidijowati,SH.M.H. hukum dagang(purwakarta:ANDI, 2012) hal 14.
12 SalimHS, pengantar hukum perdata tertulis (BW) (cetakan ke -5), sinar grafika,Jakarta,2008,hal.26
13 Ibid.

25. 24
f) Pengertian Badan Hukum menurut Molengraf pada hakikatnya merupakan hak
dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, di dalamnya terdapat harta
kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi
pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak
dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagi pemilik bersama untuk keseluruhan harta
kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota merupakan pemilik harta kekayaan yang
terorganisasikan dalam badan hukum tersebut.
g) Menurut Chidir Ali, badan hukum dapat diartikan berdasarkan dua (2)
pandangan, yaitu berdasarkan pandangan teori hukum dan berdasarkan pandangan
persoalan hukum positif yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut14.
1. Berdasarkan teori hukum, badan hukum dapat diartikan sebagai subjek hukum
yang merupakan segala sesuatu berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh
hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Berdasarkan hukum positif, badan hukum dapat diartikan sebagi siapa saja yang
oleh hukum positif diakui sebagi badan hukum.
3. Dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan sekumpulan orang atau
badan –badan yang mendirikan suatu struktur keorganisasian dengan hak dan kewajiban
hukum yang terpisah antara orang-orang atau badan-badan yang mendirikan dan
menjalankan organisiasi tersebut.
4. Sebuah badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum dapat dikatakan sebagai
badan hukum, apabila memiliki persyaratan-persyaratan sebagai badan hukum, seperti
memiliki organisasi yang merupakan satu-kesatuan tersendiri, memiliki kepribadian
sebagai badan hukum, memiliki tujuan tersendiri, dan memiliki harta kekayaan sendiri.
Persyaratan-persyaratan badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum supaya dapat
diartikan sebagai badan hukum lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.
b. Memiliki tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
c. Memiliki kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum.
14 Chidir Ali, Op. Cit, hal 18.

26. 25
d. Memiliki organisasi kepengurusan yang besifat teratur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
e. Terdafatar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
H.M.N purwosutipjo menjelaskan bahwa suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan
hukum, apabila memenuhi persyaratan material dan persyaratan formal sebagai berikut:
1. Persyaratan material badan hukum yang meliputi:
a. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan
kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.
b. adanya kepentingan yang menjadi tujuan bersama.
c. adanya beberapa orang sebagai pengurus badan hukum.
2. Persyaratan formal badan hukum yang meliputi pengakuan dari negara yang mengakui
suatu badan sebagai badan hukum.
Adapun teori-teori tentang badan hukum yang dikembangkan oleh para ahli
hukum dimaksud, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Teori fiksi, dalam arti teori yang menjelaskan, badan hukum hanya merupakan
bentukan negara sehingga keberadaan badan hukum hanya fiksi sebagai sesuatu yang
sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam banyangan sebagai
subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.15
2. Teori kekayaan bertujuan, dalam arti teori menjelaskan bahwa hanya manusia
yang dapat menjadi subjek hukum, tetapi ada kekayaan (vermogen) yang bukan
merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan yang terikat pada tujuan tertentu yang
disebut sebagai badan hukum, sehingga yang terpentinng dalam teori ini ialah kekayaan
yang diurus dengan tujuan tertentu dan bukan siapakah badan hukum itu.
3. Teori organ, dalam arti teori yang menjelaskan bahwa badan hukum itu seperti
manusia sebagai penjelmaan yang nyata dalam pergaulan hukum. Badan hukum
membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan seperti
para pengurus sebagaimana manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan
perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya, apabila khendak itu ditulis di
15 Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny pada sekitar tahun 1779-1861

27. 26
atas kertas sehingga setiap keputusan pengurus/organ merupakan kehendak dari badan
hukum.
4. Teori kekayaan bersama, dalam arti teori yang menjelaskan bahwa pada
hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum hak dan kewajiban para anggota bersama
sehingga kekayaan badan hukum merupakan milik bersama seluruh anggota. Oleh
karena itu, badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis yang abstrak.
Teori kekayaan bersama menjelaskan bahwa pihak yang dapat menjadi subjek
badan hukum, yaitu:
a. Setiap orang yang secara nyata ada dibelakang badan hukum .
b. Setiap anggota badan hukum.
c. Setiap pihak yang mendapatkan keuntungan dari suatu badan hukum.
5. Teori kenyataan yuridis, dalam arti teori yang menjelaskan bahwa badan hukum
dipersamakan dengan manusia yang merupakan suatu realita yuridis sebagai suatu fakta
yang diciptakan oleh hukum sehingga badan hukum itu merupakan suatu realitas,
konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.
Pada perkembangannya, suatu badan hukum terbagi berdasarkan bentuk, sifat,
dan peraturan perundang-undangan yang mendasari badan hukum yang lebih lanjut dapat
dijelaskan sebagi berikut:
1. Badan hukum berdasarkan bentuknya, ialah pembagian badan hukum
berdasarkan pendiriannya yang selanjutnya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
a. Badn hukum publik, dalam arti badan hukum yang didirikan dan memiliki oleh
pihak pemerintah seperti negara, lembaga pemerintahan, badan usaha milik negara/
daerah, dan bank negara.
b. Badan hukum privat, dalam arti badan hukum yang didirikan dan memiliki oleh
pihak swasta seperti perkumpulan, persekutuan, perseroan terbatas, koperasi, dan
yayasan.
2. Badan hukum berdasarkan sifat, ialah pembagian badan hukum berdasarkan
karakteristik yang melekat pada badan hukum yang selanjutnya dapat dibagi menjadi dua
jenis, yaitu:
a. Korporasi (corporatie), dalam arti badan hukum yang didirikan untuk
kepentingan bisinis atau komersial.
b. Yayasan (stichting), dalam arti badan hukum yang didirikan untuk tujuan
kemanusiaan atau sosial.

28. 27
c. Badan hukum berdasarkan peraturan, ialah pembagian badan hukum berdasarkan
peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang selanjutnya dapat dibagi menjadi
dua jenis, yaitu:
a. Badan hukum yang diatur dalam yuridiksi hukum perdata, seperti:
1) Zedeljkelichaam (perhimpunan) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1653
hingga 1665 buku III kitab undang-undang hukum perdata dan staatblad tahun 1870
Nomor 64.
2) Perseroan terbatas dan firma sebagaimana yang diatur berdasarkan kitab undang-
undang hukum dagang.
3) Persekutuan komanditer sebagaimana yang diatur dalam staatblad Tahun 1933
Nomor 108.
b. Badan hukum yang diatur dalam yuridiksi hukum perdata adat, seperti:
1) Maskapai Andil Indonesia (MAI) sebagaimana yang diatur dalam staatblad
Tahun 1939 nomor 569.
2) Perkumpulan indonesia sebagaimana yang diatur dalam staatblad Tahun 1939
Nomor 570.
3) Koperasi indonesia sebagiamana yang diatur dalam staatblad Tahun 1927 Nomor
1.
Bebepa badan, perkumpulan, atau persekutuan dagang telah dinyatakan secara
tegas sebagai badah hukum oleh undang-undang tentang perseroan terbatas, yayasan, dan
koperasi yang menyatakan sebagai berikut:
1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal
1 Udang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004
tentang Yayasan.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana

29. 28
yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Koperasi.
D. Perantara dalam Dunia Perusahaan
Ketika sudah diketahui tentang hakikat pada suatu perusahaan bahwa dalam
perusahaan tidak dirintis atau dibangun oleh satu (1) orang. Akan tetapi oleh
beberapa oarang yang membangun suatu perusahaan tersebut secara bersama-
sama.
Oleh karena itu, dalam perusahaan-perusahaan membutuhkan bantuan dan
perantaraan orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang perantara ini
dapat dibagi dalam dua golongan16, yaitu:
1. Terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja. Dan
lazimnya juga dinamakan “handels-bedienden”. Dalam golongan ini termasuk misalnya
pelayan, pemegang buku, kassier, procuratie houder dan sebagainy.
2. Terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan pekerja pada seorang
majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang “lasthebber” dalam pengertian BW.
Dalam golongan kedua ini termasuk makelar dan komissionair.
Berdasarkan kedudukan dan tanggung jawabnya serta cara membuat
persetujuannya, perantara dalam perniagaan dibedakan atas:
1. Yang membuat persetujuan sendiri, yakni mereka yang menjalankan usaha jual
beli atas nama sendiri dan untuk tanggungan orang lain. Mereka ini adalah wakil tidak
langsung, yakni komisioner.
2. Atas nama orang lain yang menyuruhnya (prinsipalnya), ia hanya
mempertemukan antara pembeli dan penjualnya. Atas transaksi itu ia menerima upahnya.
Mereka adalah wakil langsung, yakni agen, dan makelar.
a. Agen
Agen perniagaan adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan sendiri dalam
usaha menjualkan hasil perusahaan (industri) tertentu. Misalnya, perusahaan sepetu Bata
di Jakarta, menjual hasil perusahaannya di seluruh Indonesia melalui agennya.
Agen perniagaan biasanya berkedudukan di suatu tempat dimana sebuah
perusahaan mempunyai banyak relasi sehingga perlu untuk menunjuk seorang yang
16 Prof. Subekti, S.H. pokok-pokok hukum perata (Bandung: PT intermesa, 2013) hal.194.

30. 29
setiap hari berhubungan langsung dengan para pelanggannya. Agen perniagaan
mengutamakan kepentingan perusahaan yang diwakilinya sehingga ia mewakili
perusahaan.
1) Tugas agen
a. Menjalankan perantara menjualkan hasil dari suatu perusahaan tertentu.
b. Bertindak atas nama sendiri dalam menjualkan barang tersebut.
c. Menjalankan usaha terbatas:
d. Dalam suatu daerah tertentu.
e. Untuk suatu masa tertentu.
f. Atas suatu barang hasil industri atau perusahaan tertentu saja.
Hubungan agen dengan perusahaan yang memberikan barang-barang merupakan
suatu perjanjian. Perjanjiannya harus dibuat tertulis , hubungan perjanjian kerja ini
disebut kontrak agency17.
Isi dari kontrak agency yakni sebagai berikut:
a. Ketentuan mengenal daerah atau rayon mana ia akan menjalankan
perwakilannya.
b. Keterangan tentang waktu , untuk berapa lama ia akan menjalankan
perwakilan tersebut.
c. Ketentuan tentang kuasa, untuk menutup persetujuan apakah diberi kuasa
atau tidak.
d. Ketentuan tentang besarnya provisi yang akan diterimanya (agen).
e. Ketentuan mengenal ongkos-ongkos bila ada.
2) Pembagian Agen
a. Agen umum: perwakilan yang menjalankan usaha untuk menjual hasil suatu
perusahaan dalam daerah, wilayah, suatu negara atau lebih. Mislanya
Indonesia.
b. Agen kepala: perwakilan dari agen umum untuk menjual suatu hasil
perusahaan (industri) dalam daerah, wilayah, agen umum yang lebih kecil.
Misalnya Sulawesi.
17 Dra. Farida hasyim,M.Hum. hukum dagang (bandar lampung: sinar grafika,2009) hal.76.

31. 30
c. Agen sub: sebagai wakil daeri agen kepala untuk mewakili menjualkan suatu
hasil perusahaan (industri) dalam daerah agen kepala yang lebih sempit lagi.
Misalanya Provinsi Jawa Imur, Kabupaten, atau kota madyanya saja.
d. Agen sebagai cabang: cabang dari suatu peusahaan pada suatu daerah atau
kota tertentu. Mislanya BRI di berbagai kota di seluruh Indonesia yang
pusatnya di Jakarta.
b. Makelar
Menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang-perantara yang
diangkat oleh Gubernur Jendral (Presiden) atau oleh pembesar yang telah dinyatakan
berwenang untuk hal itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan
pekerjaan yang diatur dalam pasal perusahaannya dengan melakukan pekerjaan yang
diatur dalam pasal 64, mendapat upah atau provisi tertentu atas amanat dan nama orang-
orang dengan siapa ia tidak mempunyai suatu hubungan yang tetap. Sebelum
diperbolehkan melakukan pekerjaannya, ia harus bersumpah di depan pengadilan negeri
di sekitar tempat tinggalanya.18
Pekerjaan makelar menurut pasal 64 adalah melakukan penjualan dan pembelian
bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya.
Makelar disebut juga broker adalah perantara yang diangkat oleh pembesar yang
bebas. Ia harus mengangkat sumpah dahulum, maka barulah boleh menjadi makelar.
Adapun prosedur pengangkatan makelar yakni calon makelar memasukkan
permohonnya kepada pengadilan negeri, dalam suratnya telah diterangkan keinginannya
menjadi seorang makelar dalam suatu perniagaa. Dalam sumpahnya makelar berjani
akan memenuhi kewajiban dan tugasnya dengan setia serta menggunakan
pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.19
1) Tugas pokok seorang makelar
a. Memberi perantara dalam jual beli.
b. Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka
adalah penjualan kepada umum di muka pegawai yang di wajibkan
untuk itu (notaris/ juru sita). Pada lelang tertutup tawaran dilakukan
dengan rahasia. Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.
18 Ibid.Hal 77.
19 Ibid,hal 79.

32. 31
c. Mengadakan monster barang-barang yang akan diperjual belikan.
d. Menyortir party-party barang yang akan di perjual belikan.
e. Memberikan keahliannya dalam hal kerusakan dan kerugian.
f. Menjadi wasit atau arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas.
Makelar tangan kesatu, yaitu yang biasa bekerja untuk importir dan eksportir.
Makelar yang memimpin pelelangan disebut makelar direksi. Upah makelar menurut
Undang-Undang disebut provisi, dalam praktiknya disebut coutage.
2) Kewajiban Seorang Makelar
a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar. Setiap
hari catatan ini disalin dalam buku hharian dengan keterangan yang jelas
tentang pihak-pihak yang mengadakan teransaksi, penyelenggaraan,
penyerahan, kualitas, jumlah dan harga, serta syarat-syarat yang dijanjikan.
(pasal 66 KUHD).
b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan/ ikhtisar dari buku-buku itu
kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan
yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan. (pasal 67
KUHD)
c. Menyimpann monster sampai barang diserahkan dan diterima.
3.) Hak-hak makelar
a. Hak menahan barang (hak retensi), selama upah, ganti ongkos belum dibayar
oleh prinsipalnya. Retensi adalah hak orang jyang disuruh untuk menahan
barang-barang pesuruh yang ada dalam tangannya, sampai segala sesuatu
dalam hubungan suruhan itu sudah tertagih.
b. Hak untuk mendapatkan upah ganti dan rugi ongkos yang dikeluarkannya.
Upah makelar disebut:
- Provisi oleh prinsipalnya.
- Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.

33. 32
c. Komisioner
Komisioner adalah seorang pengusaha yang atas kuasa (perintah) orang lain
(komiten) melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama sendiri atau firma dengan
mendapat upah/komisi. Surat untuk perjanjian komisi disebut kontrak komisi. Jabatan
komisioner adalah jabatan bebas, artinya, siapa saja boleh menjadi komisioner,
sedangkan orang yang memesan atau yang memberi order kepala komisioner disebut
komiten/prinsipal.
Menurut pasal 76 KUHD komisioner adalah seseorang yang menyelenggarakan
perusahannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama
firma itu sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah
atau provisi tertentu.
Beberapa pendapat para sarjana mengenai hubungan komiten dengan komisioner.
a. Pendapat Polak
KUHD menganggap hubungan komiten dengan komisionernya sebagai
pemberian kuasa khususs.
b. Penapat Vollmar
Perjanjian antara komisioner dengan komiten adalah suatu perjanjian pemberian
kuasa biasa.
c. Pendapat Molengraff
Hubungan komisioner dengan komitennya adalah suatu perjanian campuran
antara perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan
yang diatur dalam pasal 1601 KUHS.
1) Tugas Komisioner
Komisioner mempunyai tugas yang sama dengan makelar dan seorang penerima
kuasa. Perbedaannya hanya terletak dalam hal bahwa komisioner bertindak atas namanya
sendiri atau firma. Yakni ada beberapa tugas pokok komisioner, sebgai berikut:
a. Membeli dan menjualkan barang-barang untuk orang lain.
b. Mencatat semua kejadian melalui perantaraan yang diberikan nya.
c. Membuat faktur penjualan dalam hal menjual dan faktur konsinyasi dari
penjual.
d. Memikul resiko-resiko yang mungkin terjadi melalui perantaraan yang
dijalankannya.
e. Membiayai semua pengeluaran dan harga beli yang dilakukannya.

34. 33
2) Syarat yang Perlu Dipenuhi untuk Menjadi Seorang Komisioner
a. Cukup modal dan mampu.
b. Berkedudukan yang tetap.
c. Memiliki pengetahuan dalam lapangan perdagangan dan punya pengalaman
yang cukup.
d. Memiliki hubungan dagang yang luas.
e. Supel dalam pegaulan dagang yang luas.
f. Supel dalam pergaulan dan lincah.
3) Hak-Hak Komisioner
a. Hak retensi: hak untuk menahan semua barang yang ada ditangan komisioner
dalam hal upah dan mengganti ongkos-ongkos yang belum dibayar oleh
komitennya.
b. Hak sparatis: hak mendahulukan untuk menerima piutang lebih dahulu dari
piutang lainnya, apabila komiten jatuh pailit.
4) Persamaan antara komisioner dengan makelar
a. Merupakan perantara perdagangan.
b. Memberikan perantara perdagangan untuk kepentingan orang lain.
c. Belerja mendapatkan upah dari hasil perantaraan yang diberikannya.
E. Kesimpulan
Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki suatu kewenangan terhadap
segala hak dan kewajibannya yang di berikan oleh hukum untuk melakukan suatu
perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di
masyarakat. Dalam hukum dagang, terdapat tiga subjek hukum, yaitu perusahaan, badan
usaha, dan badan hukum.
Subjek hukum manusia dan badan hukum mengalami perkembangan dimensi.
Menurut perdagangan para ahli hukum dan berdasarkan hukum perdagangan
internasional secara umum dapat digolongkan menjadi manusia, perusahaan, organisasi
internasional, dan negara.

35. 34
Perantara dalam dunia perusahaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu terdiri dari
orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja (handels-bedienden),
seperti pelayan, pemegang buku, kasir, procuratie houder dan sebagainya dan terdiri dari
orang-orang yang tidak dapat dikatakan pekerja pada seorang majikan, tetapi dapat
dipandang sebagai seorang (lasthebber), yaitu makelar dan komisioner.
Sedangkan, berdasarkan kedudukan dan tanggung jawabnya serta cara membuat
persetujuannya, perantara dalam dunia perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu
perantara yang membuat persetujuan sendiri dan perantara atas nama orang lain yang
menyuruhnya (prinsipalnya). Perantara yang membuat persetujuan sendiri merupakan
mereka yang menjalankan usaha jual beli atas nama sendiri dan untuk tanggungan orang
lain, yakni komisioner (wakil tidak langsung). Sementara itu, perantara atas nama orang
lain yang menyuruhnya (prinsipalnya) hanya mempertemukan antara pembeli dan
penjualnya dan atas transaksi itu ia menerima upahnya, yakni agen, dan makelar (wakil
langsung).

36. 35
DAFTAR PUSTAKA
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Intermasa. 1987
Muhammad, Abdulkadir.Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
2000
Purwostjipto. Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia 1 : Pengetahuan Dasar
Hukum Dagang. Jakarta : Djambatan. 2007
Widijowati, Dijan. Hukum Dagang. Purwakarta : ANDI. 2012
HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (cetakan ke-5). Jakarta : Sinar
Grafika. 2008
Hasyim, Farida. Hukum Dagang. Bandar Lampung : Sinar Grafika, 2009.

37. 36
BAB III
BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA (
Persekutuan Perdata, Perusahaan Perseorangan, PT, Fa, CV, Koperasi, BUMN,
Perusahaan Kelompok )
Oleh:
Mia Henika Putri, Farhana Thahira, Fathurian Ramadhan, Haidar
A. Bentuk-Bentuk Perusahaan
Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia
sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan
usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, diantaranya ada yang telah diganti
dengan sebutan dalam Bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap
mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum
diubah pemakaiannya misalnya, Burgerlijk Maatschap/Maatschap, Vennootschap onder
Firma atau Firma (Fa), dan Commanditaire Vennootschap (CV). Selain itu, ada pula
yang sudah di Indonesiakan, seperti Perseroan Terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal
dari Naamloze Vennootschap (NV). Kata “vennootschap” diartikan menjadi kata
“Perseroan”, sehingga dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer
dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata
perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya.20
a. Yang diatur dalam KUHPer/ KUHD
Pada dasarnya, sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada bentuk
asalnya adalah Perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksudkan adalah perkumpulan
dalam arti luas, dimana tidak mempunyai kepribadian sendiri dan mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut.21
a. Kepentingan bersama
b. Kehendak bersama
20 I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan,(Jakarta:Kesaint Blanc, 2005), hal.1.
21 R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, Pengertian Pokok HukumPerusahaan:Bentuk -bentuk
perusahaan yang berlaku di Indonesia,(Jakarta:Rajawali Press, 1991), Cetakan 1, hal.9

38. 37
c. Tujuan bersama
d. Kerja sama
Keempat unsur ini ada pada tiap-tiap perkumpulan seperti Persekutuan Perdata,
Firma, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Namun sudah tentu bahwa masing-masing
mempunyai unsur tambahan sebagai unsur pembeda (ciri khas) antara satu perkumpulan
dengan perkumpulan lain.
Perkumpulan dalam arti luas ini ada yang Berbadan Hukum dan ada pula yang
Tidak Berbadan Hukum. Yang Berbadan Hukum adalah:
1. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD
2. Koperasi, diatur di dalam UU Nomor 12 tahun 1967
3. Perkumpulan saling menanggung, diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal
308 KUHD.
4. Maskapai Andil Indonesia (IMA)
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sedang yang tidak Berbadan Hukum adalah:
1. Perusahaan Perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang (PD)
atau Usaha Dagang (UD)
2. Persekutuan, yang wujudnya terdiri dari bentuk-bentuk:
a. Perdata (Maatschap), diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652
KUHPer (Bab kedelapan Buku ke tiga KUHPer)
b. Persekutuan Firma (Fa), diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652
KUHPer dan pasal 16 sampai dengan 35 KUHD.
c. Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal
1652 KUHPer dan pasal 19 sampai dengan 21 KUHD
b. Yang diatur di luar KUHPer/ KUHD
Bentuk Perusahaan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah Perusahaan
Negara, di mana pengaturannya ada pada berbagai peraturan khusus.

39. 38
Dilihat dari dasar hukum bagi berlakunya Perusahaan Negara di Indonesia, maka
Perusahaan Negara ini dapat dibagi dalam:
1. Perusahaan Negara sebelum tahun 1960
2. Perusahaan Negara menurut Undang-undang No.9 tahun 1969
3. Perusahaan Daerah (PD) menurut Undang-undang No.5 tahun 1962
4. Perusahaan Negara menurut Undang-undang No.19 Prp. 1960
Sebelum adanya Undang-undang tentang Perusahaan Negara, pengaturan
mengenai perusahaan-perusahaan negara di Indonesia terdapat pada peraturan yang
berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan pula adanya berbagai bentuk mengenai Perusahaan
Negara ini.
a. Perusahaan Bukan Badan Hukum
1) Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Perseorangan adalah wujud dari Perusahaan Dagang (PD)
atau Usaha Dagang (UD) yang merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu
orang pengusaha.22 Perusahaan Perseorangan juga dapat diartikan sebagai
perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang
bukan berbadan hukum, dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa,
dan perusahaan industri.23 Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh
satu orang. Pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola yang kadangkala
dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja tersebut bukan termasuk pemilik
tetapi berstatus sebagai pembantu pengusaha dalam mengelola perusahaannya
berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Perusahaan Perseorangan ini
biasa disebut dengan one man corporation atau een manszaak. Pada perusahaan
perseorangan dalam kegiatannya selalu melibatkan banyak orang yang bekerja,
tetapi mereka itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan, yang hubungan
hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan atau pemberian kuasa.
Modal dalam perusahaan perseorangan merupakan milik satu orang, yaitu
milik si pengusaha. Karena modal ini milik satu orang, maka biasanya modal itu
22 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.8
23

40. 39
tidak besar. Sebagian besar perusahaan perseorangan ini modalnya termasuk
modal kecil, sehingga mereka ini termasuk golongan pengusahan kecil seperti
toko atau industri rumah tangga.
KUHD sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan
perseorangan, akan tetapi dalam praktik (hukum kebiasaan) diakui sebagai pelaku
usaha. Di dunia usaha, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk
perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha
Dagang (UD).
2) Persekutuan Perdata
“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya
terhadap suatu perusahaan tertentu.24 Sedangkan “Sekutu” artinya peserta dalam
persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi
peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan
perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut
“perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut
sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang
pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan
perdata”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan,
sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu, maka
perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata
umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata
adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum
dagang) sebab menjalankan perusahaan.
Mengenai Persekutuan Perdata ini diatur dalam pasal 1618-1652
KUHPer, Buku Ketiga, Bab Kedelapan, tentang Perserikatan Perdata ( Burgelijke
Maatschap ). Persekutuan perdata ini ada dua jenis, yaitu: Persekutuan Perdata
Jenis Umum dan Persekutuan Perdata Jenis Khusus.
Di dalam pasal 1618 KUHPer dirumuskan sebagai berikut:
24 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok HukumDagang (Bentuk -bentuk Perusahaan), (Jakarta:
Penerbit Djambatan, 1982), Cetakan ke 2, hal. 16

41. 40
“Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk
memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi
keuntungan yang terjadi karenanya.”25
Maka persekutuan perdata mempunyai unsur-unsur mutlak sebagai berikut:
a. Adanya pemasukan sesuatu ke dalam perserikatan.
b. Pembagian keuntungan, atau kemanfaatan yang di dapat dengan adanya
pemasukan tersebut.
Dalam pasal 1618 KUHPer, dikatakan bahwa tiap peserta harus
memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah
“pemasukan” (inbreng). Pemasukan (inbreng) dapat berwujud barang, uang atau
tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran).
- Jenis – jenis Maatschap ( Persekutuan Perdata )
Sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai
sumber hukumnya, maatschap itu terbagi dua, yaitu sebagai berikut.
1. Maatschap Umum (Pasal 1622 KUHPerdata)
Meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka
selama maatschap berdiri. Maatschap jenis ini usahanya bisa bermacam-
macam (tidak terbatas), yang penting inbreng-nya ditentukan secara
jelas/terperinci.
2. Maatschap Khusus (Pasal 1623 KUHPerdata)
Maatschap khusus adalah maatschap yang gerak usahanya ditentukan secara
khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya,
atau hasil yang akan di dapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu
usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.
Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh
maatschap (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai
25 R. Soebekti dan R. Tjitrosoebono, Kitab Undang-undang HukumPerdata, Jakarta: Pradnya Paramita,
1974. (Terjemahan)

42. 41
pemasukan, baik pada maatschap umum maupun khusus harus ditentukan
secara jelas atau terperinci.
- Sifat Pendirian Maatschap
Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap adalah persekutuan yang
didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam
golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian mendirikan
maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada
persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada
tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada maatschap, jika sudah ada kata
sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng,
maka maatschap sudah dianggap ada.
Perjanjian untuk mendirikan maatschap, di samping harus memenuhi
ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut.
a. Tidak dilarang oleh hukum.
b. Tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum.
c. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan
3) Persekutuan Firma (Fa)
Menurut Pasal 16 KUHD, “Persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan
perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama
bersama”. Molengraaff memberikan pengertian Firma dengan
menggabungkan pasal 16 dan pasal 18 WvK, yaitu suatu perkumpulan
(vereniging) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama
bersama dan yang mana anggota-anggota tidak terbatas tanggung
jawabnya terhadap perikatan Firma dengan pihak ketiga.
Schilfgaarde mengatakan persekutuan Firma sebagai persekutuan terbuka
terang-terangan (openbare vennootschap) yang menjalankan perusahaan
dan tidak mempunyai persero komanditer.

43. 42
Jadi persekutuan Firma adalah persekutuan perdata khusus, dimana
kekhususannya ini terletak pada tiga unsur mutlak yang dimilikinya sebagai
tambahan pada unsur persekutuan perdata, yaitu:
a. Menjalankan Perusahaan (Pasal 16 KUHD)
Sebuah persekutuan yang sudah didirikan namun tidak memiliki aktivitas
atau kegiatan menjalankan perusahaan, maka persekutuan itu bukanlah badan
usaha. Persekutuan Firma harus menjalankan perusahaan dalam rangka
mencapai keuntungan atau laba. Di samping itu, aktivitas menjalankan
perusahaan haruslah bersifat terus-menerus, tetap, dan harus memelihara
pembukuan.
b. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang
dipergunakan menjadi nama perusahaan, misalnya: salah seorang sekutu
bernama “Hermawan”, lalu Persekutuan Firma yang mereka dirikan diberi
nama “Persekutuan Firma Hermawan”, atau “Firma Hermawan Bersaudara”.
Di sini, tampak bahwa nama salah seorang sekutu dijadikan sebagai nama
Firma.
Mengacu pada Pasal 16 KUHD dan yurisprudensi, ditentukan bahwa
nama bersama atau Firma dapat diambil dari:
- Nama dari salah seorang sekutu, misalnya: “Firma Hermawan”
- Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: “Firma
Hermawan Bersaudara”,”Sutanto & Brothers”, dll.
- Kumpulan nama dari semua atau sebagian sekutu, misalnya: “Firma
Hukum ANEK”
- Nama lain yang bukan nama keluarga, yang menyebutkan tujuan
perusahaannya, misalnya: “Firma Perdagangan Cengkeh”
c. Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan
(Pasal 18 KUHD)26
26 Pasal 18 KUHD berbunyi:”Dalam Persekutuan Firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung
menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan”.

44. 43
Setiap anggota atau sekutu Firma memiliki hak dan tanggung jawab yang
sama atau bisa disebut juga tanggung jawab renteng bagi perjanjian-
perjanjian/ perikatan-perikatan persekutuan.
- Sifat Kepribadian Firma
Sebagaimana yang berlaku dan menjadi ciri sebuah Maatschap, maka
kapasitas atau sifat kepribadian yang tebal juga menjadi ciri sebuah Firma,
hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHD yang menyebutkan Firma
sebagai persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan
dengan nama bersama.
Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma sifat kepribadian para
sekutunya masih sangat diutamakan. Lingkungan sekutu-sekutu tidak luas,
hanya terbatas pada keluarga, teman dan sahabat karib yang bekerja sama
untuk mencari laba, “oleh kita untuk kita”. Berbeda halnya dengan Perseroan
Terbatas (PT), yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka
sifat kepribadian tidak kelihatan lagi bahkan tidak diperdulikan. Bagi PT yang
paling penting adalah bagaimana meraup modal sebanyak mungkin dari
pemegang saham, tidak peduli siapa orangnya. Banyaknya jumlah pemegang
saham dalam PT menyebabkan mereka tidak saling mengenal satu sama lain.
- Pendirian Firma
Menurut Pasal 16 KUHD jo. 1618 KUHPerdata, pendirian Firma tidak
diisyaratkan adanya akta, tetapi pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian
Firma itu dengan akta otentik. Namun demikian, ketentuan Pasal 22 KUHD
tidak diikuti dengan sanksi bila pendirian Firma itu dibuat tanpa akta otentik.
Bahkan menurut pasal ini, dibolehkan juga Firma didirikan tanpa akta otentik.
Ketiadaan akta otentik tidak dapat dijadikan argument untuk merugikan pihak
ketiga. Ini menunjukkan bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi
pendirian Firma, sehingga menurut hukum suatu Firma tanpa akta juga dapat
berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses. Di sini kedudukan
akta itu lain daripada akta dalam pendirian suatu PT. Pada PT akta otentik

45. 44
merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta
otentik, PT dianggap tidak pernah ada.27
Bila pendirian Firma sudah terlanjur dibuat dengan akta, maka akta
tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, kemudian
diikuti dengan pengumuman dalam Berita Negara RI. Di samping itu, untuk
memulai berusaha sekutu pendiri harus mengantongi Surat Izin Usaha, Surat
Izin Tempat Berusaha, dan surat izin berhubungan dengan UU Gangguan bila
diperlukan.
Sebenarnya berdasarkan Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 29 KUHD, dikenal dua
jenis Firma.
a. Firma Umum, yakni firma yang didirikan tetapi tidak didaftarkan serta
tidak diumumkan.
b. Firma khusus, yakni Firma yang didirikan, didaftarkan serta diumumkan,
dan memiliki sifat-sifat yang bertolak belakang dengan Firma Umum.
- Proses Pembubaran
Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646
sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35
KUHD. Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang
menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu :
a. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam
akta pendirian;
b. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian
sekutunya;
c. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan
persekutuan firma;
d. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
27 Achmad Ichsan, Hukum Dagang: Lembaga perserikatan,Surat-surat Berharga,Aturan-Aturan
Pengangkutan,(Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1993), hal. 124.

46. 45
e. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah
pengampuan atau dinyatakan pailit.
- Sekutu
Dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu
komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan
mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab
pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran
dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak
diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan
pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau
tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga,
namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk
keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.
- Keuntungan
Perihal pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma diatur
dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdata yang mengatur cara
pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak
diperjanjikan di antara pada sekutu. Dalam hal cara pembagian keuntungan dan
kerugian diperjanjikan oleh sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur di dalam
perjanjian pendirian persekutuan. Dengan batasan ketentuan tersebut tidak boleh
memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja dan
boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu
sekutu saja. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak
diperbolehkan.
Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka
pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang
dan sekutu yang memasukkan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan
sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling dikit.

47. 46
4) Persekutuan Komanditer (CV)
Menurut Pasal 19 KUHD, Persektuan Komanditer, selanjutnya disingkat
CV, adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara
tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya (solider) pada pihak
pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang
(sekutu komanditer) pada pihak lain.
Dalam KUHD, sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas
uang (geldschieter). Bila Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD,
maka tiga pasal diantaranya yakni Pasal 19, 20 dan 21 merupakan aturan
mengenai CV. Karena itulah dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa
Persekutuan Komanditer sebagai bentuk lain dari Firma yakni firma yang lebih
sempurna dan memiliki satu atau beberapa orang sekutu pelepas uang atau
komanditer. Dalam firma biasa, sekutu komanditer ini tidak dikenal, tetapi
masing-masing sekutu wajib memberikan pemasukan (inbreng) dalam jumlah
yang sama, sehingga kedudukan mereka dari segi modal dan tanggung jawab
juga sama. Dalam CV ada pembedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam;
mitra pasif; sleeping patners) dan sekutu komplementer (sekutu kerja; mitra aktif;
working patners). Adanya pembedaan sekutu-sekutu inimembawa konsekuensi
pada pembedaan tanggung jawab yang dimilki oleh masing-masing sekutu.
Adapun dasar pikiran dari pembentukan perseroan ini ialah seorang atau
lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan
atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan
perusahaan tersebut, dan karena itulah orang yang menjalankan perusahaan itu
sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu
pula si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan
tidak semua anggotanya yang bertindak keluar.28
28 Prof.Drs.C.S.T. Kansil dan Chrisyine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan HukumDagang
Indonesia,Cetakan 4,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 84-85.

48. 47
Demikian maksud KUHD bahwa perseroan komanditer itu adalah suatu
perseroan yang tidak bertindak di muka umum. Dalam perseroan ini seorang atau
lebih dari anggota-anggotanya (si pemberi uang) tidak menjadi pimpinan
perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka ini hanyalah
sekedar menyediakan sejumlah modal bagi anggota atau anggota-anggota lainnya
yang menjalankan perseroan komanditer tersebut.
- Jenis - jenis CV
a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan
kepada pihak ketiga sebagai CV.
b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan
dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV.
c. CV denga saham, yaitu CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari
kumpulan saham-saham.
- Kedudukan Hukum CV
Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undang-
undang, baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya
mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdata dan
Persekutuan Firma, antara lain 19.20.21.30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-
ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas.
Kedudukan hukum CV dikenal dalam keadaan statis-tunduk sepenuhnya
pada hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Demikian juga dalam keadaan
bergerak-tunduk sepenuhnya pada hukum perdata (KUHPerdata atau KUHD).
Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan semua
perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian
yang dilakukan di hadapan Notaris (Pasal 22 ayat 1 KUHD).
- Berakhirnya Persekutuan
Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan
perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan

49. 48
komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma
(Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata)
- Kelebihan & Kekurangan Persekutuan Komanditer
Kelebihan Persekutuan Komanditer:
a. Mudah proses pendiriannya.
b. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi.
c. Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit.
d. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik.
e. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer
cenderung lebih baik, karena bagi sekutu diam akan lebih mudah
untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.
Kekurangan Persekutuan Komanditer:
a. Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari
sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan.
b. Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan
semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan
dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma.
5) Perusahaan Kelompok
Menurut Christianto Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan
kelompok ialah salah suatu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau
pengelompokan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai
kegiatan baik vertikal maupun horisontal.29
29
Sulistiawaty,Tanggung jawabperusahaanInduk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak,Tesis
Pasca Sarjana,UGM, 2008, hal. 43

50. 49
- Unsur-Unsur yang Terdiri dari Perusahaan Kelompok
a. Adanya kesatuan dari sudut ekonomi.
Dilihat dari segi ekonomi, perusahaan kelompok secara keseluruhan
dianggap sebagai suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat perusahaan induk
dan perusahaan anak. Kesatuan ekonomi antara perusahaan induk dengan
perusahaan anak salah satunya dapat tercipta melalui kepemilikan saham
perusahaan induk dalam perusahaan anak.
b. Adanya jumlah jamak secara yuridis.
Hubungan-hubungan perusahaan kelompok dapat diartikan sebagai
hubungan antara badan-badan hukum. Perusahaan-perusahaan itu berada di
bawah pimpinan sentral atau pengurusan bersama. atau dapat juga dikatakan
bahwa mereka dipimpin secara seragam atau bersama-sama.30
- Jenis – Jenis Perusahaan Kelompok
Menurut jenis variasi usahanya, para sarjana membagi perusahaan
kelompok ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan kelompok vertikal dan
perusahaan kelompok horisontal. Emmy Pangaribuan mendefinisikan jenis
perusahaan kelompok sebagai berikut:
a. Perusahaan kelompok vertikal
Dalam perusahaan kelompok seperti ini, sifat vertikal ada apabila
perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai
dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi, hanya mata
rantainya saja yang berbeda. Jadi suatu kelompok usaha menguasai suatu jenis
produksi dari hulu ke hilir. Semua perusahaan yang terkait tersebut merupakan
suatu kesatuan dalam perusahaan kelompok.
b. Perusahaan kelompok horizontal
30 http://novie-smwtkecil.blogspot.co.id/2013/06/perusahaan-kelompok.html,diakses tanggal 13
September 2015

51. 50
Dalam perusahaan kelompok horisontal, perusahaan-perusahaan yang
terkait di dalam perusahaan kelompok itu ialah perusahaan-perusahaan yang
masing-masing bergerak dalam bidang-bidang usaha yang beragam. Jenis usaha
yang ditangani dalam perusahaan kelompok horisontal perusahaan yang terkait
tidak hanya menangani satu jenis produksi, melainkan beberapa jenis industri.31
B. Perusahaan Badan Hukum
1) Perseroan Terbatas (PT)
KUHD tidak mengatur rumusan definisi atau pengertian tentang
Perseroan Terbatas secara lengkap, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran
tentang PT, terutama dari segi penamaan, dan bila ditafsirkan lebih jauh, akan
menyentuh persoalan tanggung jawab terbatas dari perseronya (pemegang
saham). Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 36 KUHD yang berbunyi:
“Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai
nama salah seorang atau lebih dari para peseronya, namun diambil nama
perseroan itu dari tujuan perusahannya semata-mata”.
Dengan kata lain, rasio dari ketentuan Pasal 36 adalah bahwa pesero
dalam PT masing-masing memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan nilai
saham yang dimilikinya.
Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna
diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti Maatschap, baik Firma
maupun Persekutuan Komanditer (CV).32
Pengertian tentang Perseroan Terbatas secara tegas dapat ditemukan
dalam ketentuan umum UU PT 1995 maupun dalam ketentuan umum UU PT
2007.
Pasal 1 butir 1 UU PT 1995 menyebutkan bahwa:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
31 Ibid.,
32 Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia,(Bogor: Ghalia Indonesia,2010)
Cetakan 1, hal. 81

52. 51
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya”.
Definisi Perseroan Terbatas di atas kemudian mengalami sedikit
penyempurnaan dalam UU PT 2007 dengan adanya panambahan frase baru,
yakni “persekutuan modal”, sehingga definisinya secara lengkap dalam Pasal 1
butir 1 UU PT 2007 berbunyi:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini
serta peraturan pelaksanannya.”
Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur
dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:
a. Perseroan Terbatas merupakan Badan hukum
b. Perseroan Terbatas merupakan Persekutuan Modal
c. Didirikan berdasarkan perjanjian
d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-
saham.
- Pendirian Perseroan Terbatas
Menurut KUHD, pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan akta
otentik. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih
dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan
dari Menteri Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam
anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun
kesusilaan. Setelah akta pendirian perseroan disahkan, maka tugas para pendiri
adalah mendaftarkannya pada kepaniteraan Pengadilah Negeri setempat, dan
kemudian diumumkan dalam Berita Negara.
Pendirian PT dalam UU PT 2007 diatur dalam Pasal 7 s/d 14 (delapan
Pasal). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU PT 2007, dikatakan bahwa “Perseroan

53. 52
didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih denga akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia”. Pada prinsipnya, pendirian Perseroan memang harus
dilakukan dengan perjanjian minimal oleh 2 (dua) pendiri atau lebih yakni
dengan bantuan notaris di daerah hukum tempat dimana para pendiri berada.
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang
perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum
Indonesia atau asing.
- Modal dan Saham Perseroan Terbatas
Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. UU PT
1995 mengatur besarnya modal dasar yaitu minimal Rp. 20 juta ( dua puluh juta
rupiah). Sedangkan melalui UU PT 2007, Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa
modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah). Tetapi
mengenai jumlah ini ternyata bukan ketentuan yag pasti, karena Undang-undang
yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum
modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana
dimaksud pada Pasal 32 ayat (1). Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha
tetentu” antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.
- Jenis-jenis saham
Saham di dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat terbagi atas:
a. Saham/Sero Atas Nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero
setelah didaftarkan dalam buku Perseroan Terbatas sebagai persero.
b. Saham/Sero Pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak
disebutkan nama perseronya.
Ditinjau dari hak-hak persero, saham/sero dapat pula dibagi sebagai
berikut:
a. Saham/Sero Biasa
Sero yang biasanya memperoleh keuntungan (dividen) yang sama sesuai
dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.
b. Saham/Sero Preferen

54. 53
Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan
sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa.
c. Saham/Sero Kumulatif Preferen
Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila
hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada
tahun berikutnya.
- Pembagian
a. PT terbuka
Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada
masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada
umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contoh-contoh PT.Terbuka adalah
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan lain-lain.
b. PT tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari
kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga
saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
c. PT kosong
Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin
lainnya tapi tidak ada kegiatannya.
- Keuntungan PT
Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:
Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah
perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan.
Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah

55. 54
yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan
untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga
membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup
dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas
modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam
jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi
subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode
pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan)
yang tidak akan mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat
mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of
Mortmain.# Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan
pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan
ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari
modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik
perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Kelemahan
Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT
tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta
notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan
tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan
dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga
lebih formal dan berkesan kaku.
2) Koperasi
Koperasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu cum, yang berarti dengan,
dan aperari, yang berarti bekerja. Dalam Bahasa Inggris, koperasi merupakan
kata yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Co dan Operation (Cooperative), yang
berarti bekerja sama. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

56. 55
Cooperatieve Vereneging, yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk
mencapai tuuan tertentu.33
Kata Cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai
Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan
istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang
sifatnya sukarela.34
Koperasi sebagai suatu usaha bersama haruslah mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut.35
a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal)
b. Merupakan kerja sama
c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh
ada paksaan.
d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya
Mohammad Hatta dalam The Cooperative Movement in Indonesia,
mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib
penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.36
Pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada
pokoknya sama, sebagai berikut.37
a. Merupakan kumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal
b. Adanya kesamaan dalam tujuan
c. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi
d. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk
kepentingan kesejahteraan anggota
e. Diurus bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong
33 Baca Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
34 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2001), hal.1.
35 Ibid., hal 2.
36 Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia:
Pemahaman, Regulasi, Pendirian,dan Modal Usaha, (Jakarta:Kencana, 2005), hal. 19.
37 Ibid.,

57. 56
f. Netral
g. Demokratis
h. Menghindari persaingan antar anggota
i. Merupakan suatu sistem
j. Sukarela
k. Mandiri dengan kepercayaan diri
l. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan
m. Pendidikan
n. Moral
o. Pengaturan beragam untuk setiap Negara, tetapi dengan suatu prinsip yang
tetap sama, yaitu prinsip koperasi.
Mengetahui secara jelas perbedaan antara koperasi dan bentuk usaha
lainnya, dapat dilihat dari unsur-unsur utama yang ada pada koperasi dan bentuk
usaha lainnya (Firma, CV, dan PT), yaitu sebagai berikut.38
a. Unsur para pihak
b. Unsur tujuan
c. Unsur modal
d. Pembagian sisa hasil usaha
- Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab II,
Bagian Kedua, Pasal 3 telah mengatur mengenai tujuan koperasi Indonesia
sebagai berikut.39
“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945”
Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diatur dalam Pasal 4
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, sebagai berikut.40
38 Ibid., hal. 20.
39 Pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

58. 57
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
- Modal koperasi
Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian, Modal
Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah
modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat
berasal dari sumber berikut.
a. Simpanan Pokok
b. Simpanan Wajib
c. Dana Cadangan
d. Hibah
Untuk pengembangan usaha koperasi, dapat menggunakan modal
pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal
pinjaman dapat berasal dari sumber berikut.
a. Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang
memenuhi syarat.
b. Pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja
sama antar koperasi.
c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40 Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

59. 58
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
e. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan
tidak melalui penawaran secara umum.
3) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, diatur dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003) yang diundangkan serta mulai berlaku
pada 19 Juni 2003.
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara
yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN
(Persero dan Perumserta Perseroan Terbatas lainnya). Selanjutnya, pembinaan
dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-
prinsip perusahaan yang sehat.
Keberadaaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah
satu wujud nyata Pasal 33 UUD 1945 memiliki posisi strategis pagi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dalam realitanya, seberapa jauh BUMN
mampu menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa
ini tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja dari BUMN itu sendiri. Apabila
BUMN tidak mampu beroperasi dengan tingkat efisiensi yang baik, pada
akhirnya akan menimbulkan beban bagi keuangan negara dan masyarakat akan
menerima pelayanan yang tidak memadai dan harus menanggung biaya yang
lebih tinggi.41
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu
pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta
41 Baca penjelasan umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara