1. MANAJEMEN ASET
(Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah)
Hari : Rabu ; jam 07.45 -09.45
Nindya Praja Angk 22 semester VI
kls : EFGH
OLEH :
Dra. HESTIWATI BASIR, M.Si
HP. 081243401186
3. Praja :
1. Toleransi keterlambatan msk kelas sampai 15 menit.
2. Dilarang bercakap cakap /berisik /berteriak/bersenandung sementara
pengajaran berlangsung (menjaga ketenangan dlm kelas)
3. Dilarang makan/mengunya permen /minum smtra pengajaran
berlangsung, bisa minum bagi yg krg sehat.
4. HP dibuat silent dan tdk boleh menerima telp/ sms smtra pengajaran
berlangsung. kecuali sgt penting dan meminta izin utk keluar. (max 1 kali)
5. Dilarang tidur di kelas. Bisa izin keluar utk menghilangkan ngantuk (max 1
kali).
6. Izin keluar ruangan max 1 kali.
7. Memasukan tugas sesuai waktu yg ditentukan.
8. Praja bisa berkonsultasi dgn pengajar baik dgn HP maupun ketemu
langsung di area Kampus.
Sangsi ; Buat Makalah yg berhubungan dgn bahan ajar. Diketik dan dijilid .
5. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab keuangan Negara.
4. UU Nomr 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
6. PP Nomor 24 Tahun 2004 SAP
7. PP Nomor 58 Tahun 2005 tntang Pengelolaan K D
8. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara dan Daerah dan perubahannya PP 38 tahun 2008.
9. Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan ke dua
atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan
barang/jasa Pemerintah.
10. Permendagri Nomor 7 tahun 2006 Satandarisasi sarana dan
sarana Pemerintah Daerah.
6. Pedoman Teknis
1. Permendagri Nomor 7 tahun 2006 Sandarisasi
sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
2. Permendagri No 21 tahun 2011 Perubahan
Kedua atas Permnedagri No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
3. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Brg Milik Daerah.
7. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dgn
cara yg efektif dan efisien melalui perenc,
pengorgaisasian, pengarahan, dan pengendalian
sumber daya organisasi. (Tamujaya & Shirly ,2006)
Manaj menckp istilah proses, efektif dan efisien.
(robbins dan David , 2004)
Proses dlm manaj adalah langkah langkah dan kegiatan
utama yg dilakukan oleh seorg manajer
Efektif adalah melakukan pekerj dgn benar & mencapai
7an organisasi.
Efisien adalah melakukan tgs dgn benar yng mengacu
pd hub input dan output.
8. Ruang Lingkup Pengertian dan Jenis Aset
Pengertian Aset :
Aset adalah sumber daya ekonomi yg dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sbg akibat dr peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomidan/atau sosial dr peristiwa
masa depan diharapkan dpt diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun, serta dpt diukurdlm satuan uan, termsk sumber
daya non keuangan yg diperlukan utk penyediaan jasa bg
masy umum dan sumber sumber daya yg dipelihara krn
alasan sejarah dan budaya ( SAP)
Aset adalah barang(thing) atau sesuatu barang (anything) yg
mempunyai nilai ekonomi (econimic value), nilai komersial
(comercial value) atau nilai tukar yg dimiliki oleh badan
usaha, instansi atau individu. ( Siregar, 2004 : 178)
Aset adalah sesuatu yg memiliki nilai (writter et al. 2004)
9. • Aset dr bentuknya 2 jenis yaitu
1.Aset berwujud (tangible)bangunan. Mesin,
peralatan , infrastruktur
2.Aset tdk berwujud (intangible) sitem
organisasi ;tujuan,visi,misi,, hak cipta, kualitas,
nama baik, budaya,perjanjian, dll
10. • Manj asset adalah suatu proses perencanaan,
pengadaan, pengelolaan dan perwatan hingga
penghpsan suatu sumber daya yg dimiliki oleh
individu or organisasi secara efektif dan
efisien dlm rg mencapai tujuan.
• Maksud Manajemen Aset Negara/ Daerah :
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, pengaggaran , pelaksanaan dan
pengawasan pemb Negara/Daerah utk jangka
wkt tertentu .
11. BARANG Milik Negara/Daerah
• Aset Negara/ Daerah atau BMN/ BMD adalah
semua barang barang yg dibeli atau diperoleh atas
bebanAPBN/ APBD dan brg yg berasal dr perolehan
lainnya yg sah ;
- Brg yg diperoleh dr hibah/sumbangan atau yg
sejenis
- brg yg diperoleh sbg pelaksanaan dr
perjanjian/kontrak
- brg diperoleh brdsrkan ketentuan UU
- Brg yg diperoleh berdrkan putusan pengadilan yg
telh memperoleh kekuatan hkm tetap.
12. Azas Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah
1. Fungsional, Pengambilan Keputusan dan
Pemecahan masalah masalh di bidang pengelolaan
BMN/BMD yg dilaksanakan oleh kuasa pengguna
anggaran barang, pengguna barang, pengelola
barang/Ka daerah sesuai fungsi, wewenang dan
tanggung jawab masing masing.
2. Kepastian hukum, Pengelolaan BMN/BMD hrs
dilaksanakan berdsrkan hukum dan peraturan
perUUan.
3. Transparansi dan keterbukaan, Penyelenggaraan
pengelolaan BMN/BMD hrs transparan terhadap
hak masyarakat dlm memperoleh informasi yg
benar
13. Azas ……..
4. Efisiensi, Pengelolaan BMN/Daerah digunakan sesuai
batasan2 standar kebutuhan yang diperlukan dlm rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.
5. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan kpd publik
mengenai pengelolaan sumber daya serta pelaks kebijakan
yang dipercayakan kpd pemerintah daerah dlm mencapai
tujuan yg telah ditetapkan secara periodik.
6. Kepastian Nilai, pengelolaan BMN/BMD harus didukung oleh
adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dlm rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah.
14. BARANG MILIK DAERAH
• BMD adalah semua kekayaan Daerah baik yg
dimiliki maupun dikuasai yg berwujud, baik yg
bergerak maupun yang tidak bergerak
beserta bagian2nya ataupun yg merup satuan
ttt yg dpt dinilai, dihitung, atau ditimbang
tmsk hewan dan tumbuh2an kecuali uang dan
surat surat berharga lainnya.
15. Barang Daerah
Barang daerah adalah bagian dr aset daerah berupa
brg bergerak dan barang tdk bergerak yg
dimiliki/dikuasai Pemda yg sebagian atau seluruhnya
dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yg sah ,
yg terdr dr ;
1. Brg2 yg dimiliki/dikuasai oleh Pemda dan brg2 yg
diserahkan penggunaannya/pemakainnya kpd
instansi/ lembaga Pemda maupun lembaga lainnya
berdsrkan ketentuan yg berlaku.
2. Brg2 yg dimiliki/dikuasai oleh Perusda, badan dan
yayasan yg berstatus kekayaan daerah yg dipisahkan.
16. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
1. KEPALA DAERAH:
Sebagai PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA BMD yg
berwenang dan bertjawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelola BMD.
Tugas dan fungsi : menetapkan kebijakan yang berkaitan
dengan pengelolaan brg daerah al : penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, penghapusan dan penjualan.
2. SEKRETARIS DAERAH selaku PENGELOLA
Tugas dan fungsi : Menetapkan pejabat yang mengurus,
menyimpan, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan,
pemeliharaan/perawatan BMD, mengatur pelaks
pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tgnan bmd,
melakukan koordinasi dan pelaks inventarisasi BMD,
melakukan pengawasan dan pengendalian BMD
17. Pejabat…
4. KA BIRO/BAGIAN PERLENGKAPAN/UNIT PENGELOLA BMD
selaku Pembantu Pengelola BMD, bertj mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan bmd yg ada pd SKPD.
5. KEPALA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selaku
Pengguna BMD.
Tugas dan tj SKPD : mengajukan rencana Kebutuhan
Pemeliharaan, permohonan penetapan status utk pengguna
dan/atau penguasaan BMD, melakukan pencatatan dan
inventarisasi, mengamankan dan memelihara, usul
pemindahtanganan, melakukan pengawasan dan
pengendalian serta menyusun dan menyampaikan laporan.
6. Kuasa Pengguna BMD selaku Kuasa Pengguna BMD, Pejabat yg
ditunjuk oleh Pengguna utk menggunakan brg milik daerah
yg berada dlm penguasaannya (UPTD,DLL)
18. 7. Penyimpan BMD
Menerima /menyimpan barang, menyalurkan barang,
meneliti, menghimun dokumen, jumlah dan kuantitas brg,
mencatat dan mengamankan serta membuat laporan
penerimaan dan menyalurkan serta stock.
8. Pengurus BMD
Pencatatan seluruh bmd yg berada masing2 SKPD yg berasal
dr APBD maupun perolehan lain yg sah, menyiapkan laporan
barang pengguna smesteran dan thnan serta lima thnan serta
menyiapkan usulan penghapusan barang yg rusak.
19. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
meliputi :
1.Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran
2.Pengadaan
3.Penggunaan
4.Pemanfaatan
5.Pengamanan dan Pemeliharaan
21. • Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
b. Pengadaan
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
d. Penggunaan
e. Penatausahaan
f. Pemanfaatan
g. Pengamanan dan pemeliharaan
h. Penilaian
i. Penghapusan
j. Pemindahtanganan
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
l. Pembiayaan dan m. tuntutan ganti rugi.
22. 1. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGAGGARAN
• ADALAH kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan BMD utk menghubungkan
pengadaan brg yg telah lalu dgn keadaan yg
sdg berjln sbg dasar dlm melakukan tindakan
pemenuhan kebutuhan yg akan dtg.
• Plan kebut BMD disusun dlm Renja dan
Anggaran SKPD stlh memperhatikan
ketersediaan BMD yg ada.
23. DASAR PERTIMBANGAN DLM PERENC KEBUTUHAN
- Utk mengisi kebuthan brg pd masing2 satuan kerja
sesuai besaran organisasi/jlh pegawai dlm satu
organisasi.
- Adanya brg yg rusak, dihapus, diujual, hilang, mati
atau sebab lain yg dpt di pertjkanshg memerlukan
penggantian
- Berdasar peruntukan standar perorangan, yaitu bila
ada mutasi bertambahnya personil, akan
mempengaruhi kebuthan brg.
- Utk menjaga tkt ketersediaan anggaran dlm ukuran
yg efisien dan efektif.
- Pertimbangan teknologi.
24. Fungsi Perencanaan Pengaggaran
• Merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan
kebutuhan dgn memperhatikan
kemampuan/ketersediaan KD.
• Perenc anggaran adalah pemenuhan
kebutuhan barang yg terinci dgn memuat
byknya brg, nama barang, wkt dan jumlah
biaya yg diperlukan
25. PERENC KEBUTUHAN BMD DAN PERENC
KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD
PKBMD DISUSUNDALAM RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SKPD SETELAH MEMPERHATIKAN
KETERSEDIAAN BMD YG ADA.
PKPBMD DISUSUN DLM RENCAN KERJA DAN
ANGGARAN SKPD DGN MEMPERHATIKAN DATA
BARANG YG ADA DLM PEMAKAIAN.
BAIK PERENC KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN,
BERPEDOMAN PD STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH YG
DITETAPKAN DGN PERKADA DAN STANDAR
HARGA YG DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH.
26. ACUAN PENYUSUNAN RENCANA
• PERATURAN KEPALA DAERAH DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TTG
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PEMELIHARAAN BMD DIJADIKAN ACUAN UTK;
- MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH (RKBMD)
- MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RKPBMD)
27. HUBUNGAN DGN APBD
• RKBMD DAN RKPBMD, SBG DASAR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGRAN (RKA) DARI
MASING MASING SKPD SBG BAHAN
PENYUSUNAN R APBD
• PENGELOLA BERSAMA PENGGUNA MEMBAHAS
USUL RKBMD/RKPBMD DGN MEMPERHATIKAN
DATA BRG PD PENGGUNA DAN/ ATAU
PENGELOLA UTK DITETAPKAN SBG
RKBMD/RKPBMD.
• BILA APBD SDH DITETAPKAN , PEMBANTU
PENGELOLA MENYUSUN DAFTAR KEBUTUHAN
BMD DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMEL BMD
sebagai dasar pelaksanaan PENGADAAN dan
PEMELIHARAAN BMD dan Penetapannya lewat
29. Anggota tim RAPBD
• Ka Biro
• Bagian perlengkapan
• Bagian umum
• Unit pengelola BMD
Sesuai tupoksinya
30. Struktur pengelolaan BMD
• Ka daerah sbg penanggung jawab melakukan
pembinaan
• Sekda selaku pengelola
• Asisten Sekda sbg koordinator
• Pembantu Pengelola
• Kepala SKPD
31. Deskripsi pekerjaan
• KD Bertj atas pembinaan
• Sekda bertj atas terselenggaranya koordinasi dan
sinkronisasi antara pembina, pengelola, pegguna brg
dan atau KPA
• Pembantu pengelola bertj atas terlaksananya tata
tertib pemenuhan standarisasi sarana , prasarana
dan st harga.
• Ka SKPD bertj atas perenc kebutuhan , pengadaan,
penyimpanan, penggunaan, penatausahaan,
pemeliharaan/perbaikan, pengamanan dan
pengawasan brg dlm lingkungan kewenangannya.
32. KEGIATAN PERENC KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN
• Berdsrkan beban tugas dan tj masing2 unit
sesuai dgn anggaran yg ada, yaitu
- Barang apa yg dibutuhkan
- Dimana dibutuhkan
- Berapa biayanya
- Siapa yg mengurus dan menggunakan
- Alasan2 kebutuhan
- Cara pengadaan
33. Cara pengadaan
• Standarisasi dan spesifikasi barang2 yg
dibutuhkan, baik jeNis, macam maupun
jumlah yg dibutuhkan.
• Standarisasi merup penentuan jenis brg dg
titik berat pd keseragaman, kualitas, kapasitas
dan bentuk yg memudahkan dlm hal
pengadaan dan perwatan , yg berlaku utk
suatu jenis brg dan utk jangka wkt ttt.
34. BILA APBD SDH DITETAPKAN , PEMBANTU
PENGELOLA MENYUSUN DAFTAR
KEBUTUHAN BMD DAN DAFTAR KEBUTUHAN
PEMEL BMD sebagai dasar pelaksanaan
PENGADAAN dan PEMELIHARAAN BMD dan
Penetapannya lewat Keputusan Kepala
Daerah.
35. 2. PENGADAAN
Pengadaan Barang dan Jasa milik Daerah
adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan
barang daerah dan jasa.
Pengadaan Barang milik daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip prinsip:
Efisien, efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil/tdk diskrimatif dan akuntabel.
36. TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA
- TERTIB ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG
DAERAH
- TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- PENDAYAGUNAAN BRG DAERAH SECARA
MAKSIMAL SESUAI DGN TUJUAN PENGADAAN
BRG DAERAH
- TERCAPAINYA TERTIB PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN BRG DAERAH
37. CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. PENGADAAN/PEMBORONGAN PEKERJAAN
2. MEMBUAT SENDIRI (SWAKELOLA)
3. PENERIMAAN (HIBAH ATAU
BANTUAN/SUMBANGAN ATAU KEWAJIBAN
PIHAK KETIGA)
4. TUKAR MENUKAR
5. DLL
38. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA MILIK DAERAH
- DILAKASANAKAN OLEH PANITIA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DARAH
- PANITIA PEMERINTAH DAERAH , DITETAPKAN
OLEH KEPALA DAERAH
- KEPALA DAERAH DPT MELIMPAHKAN
KEWENANANGAN KEPADA SKPD KEPALA SKPD
UTK MEMBENTUK PANITIA PENGADAAN
BARANG/JASA.
39. • Aset dr bentuknya 2 jenis yaitu
1.Aset berwujud (tangible)bangunan. Mesin,
peralatan , infrastruktur
2.Aset tdk berwujud (intangible) sitem
organisasi ;tujuan,visi,misi,, hak cipta, kualitas,
nama baik, budaya,perjanjian, dll
40. • PENGADAAN BARANG/JASA DILAKSANAKAN
SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU
• PENGADAAN BRG/JASA PEMERINTAH DAERAH
YG BERSIFAT KHUSUS DAN MENGANUT AZAS
KESERAGAMAN, DITETAPKAN DGN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH.
41. PANITIA PEMERIKSA BRG/JASA
- PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH DITETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
- KEPALA DAERAH DAPAT MELIMPAHKAN
KEWENANGAN KEPADA KEPALA SKPD UNTUK
MEMBENTUK PANITIA PEMERIKSA
BARANG/JASA
42. - PENGGUNA MEMBUAT LAPORAN HASIL
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAERAH KEPADA KEPALA DAERAH MELALUI
PENGELOLA.
- LAPORAN HASIL PENGADAAN , DILENGKAPI
DOKUMEN PENGADAAN BRG/JASA.
43. PENERIMAAN DAN PENYALURAN
• Hasil pengadaan barang diterima oleh
Penyimpan barang.
• Penyimpan barang berkewajiban
melaksanakan tugas administrasi penerimaan
barang milik daerah.
• Penerimaan barang milik daerah selanjutnya
disimpan dlm gudang atau tempat
penyimpanan
44. - Hasil pengadaan BMD tidak bergerak diterima
oleh Kepala SKPD , kemudian melaporkan
kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan
penggunaannya
- Penerimaan barang dilakukan setelah
diperiksa oleh panitia Pemeriksa Barang
Daerah dengan membuat Berita Acara
Pemeriksaan.
45. • Panitia Pemeriksa Barang Daerah bertugas
memeriksa, menelii dan menyaksikan barang
yang diserahkan sesuai dgn persyaratan yg
tertera dalam SPK atau kontrak/Perjanjian dan
dibuatkan Berita Acara pemeriksaan.
• Berita Acara Pemeriksaan digunakan sbg salah
satu syarat pembayaran.
46. • Pemerintah daerah menerima barang dari
pemenuhan kewajiban pihak ketiga
berdasarkan perjanjian.
• Pemerintah Daerah dapat menerima barang
dari Pihak Ketiga yg merupakan sumbangan,
hibah, wakaf dan penyerahan dr masyarakat.
• Penyerahan pihak ketiga dituangkan dlm
Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai
dgn dokumen kepemilikan /penguasaan yg
sah.
47. • -Pengelola atau Pejabat yg ditunjuk mencatat,
memantau dan aktif melakukan penagihan
kewajiban Pihak Ketiga.
• Hasil penerimaan dicatat dalam Daftar Barang
Milik Daerah.
48. • Penyaluran BMD oleh penyimpan barang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah
Pengeluaran Barang (SPPB) dari
Pengguna/Kuasa Pengguna disertai Berita
Acara Serah Terima.
• Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa
barang kepada pengelola melalui pembantu
pengelola.
• Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau
sisa barang kepada pengguna.
49. PENGGUNAAN
• Barang Milik Daerah ditetapkan status
penggunaannya utk penyelenggaraan tupoksi
SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain
dlm rangka mendukung pelayanan umum
sesuai tupoksi SKPD ybs.
• Status penggunaan BMD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah
• Penetapan status penggunaan barang milik
dqaerah diatur dgn tata cara sbb:
50. a. Pengguna melaporkan barang milik daerah
yang diterima kepada pengelola disertai
dengan usul penggunaannya.
b. Pengelola meneliti usul penggunaan utk
ditetapkan status penggunaannya.
Penetapan status penggunaan tanah/dan atu
bangunan dilakukan dgn ketentuan bahwa
tanah dan/atau bagunan digunakan utk
kepentingan penyelenggaraan tupoksi
pengguna dan/atau kuasa pengguna.
51. . Penetapan status penggunaan tanah/dan atu
bangunan dilakukan dgn ketentuan bahwa
tanah dan/atau bagunan digunakan utk
kepentingan penyelenggaraan tupoksi
pengguna dan/atau kuasa pengguna.
. Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib
menyerahkan tanah dan/atau bangunan
termasuk barang inventaris lainnya yg tdk
digunakan utk kepentingan penyelenggaraan
tupoksi pengguna dan/atau kuasa pengguna
kepada Kepala Daerah melalu pengelola.
52. . Pengguna yang tidak menyerahkan tanah
dan/atau bangunan yg tidak digunakan utk
menyelenggarakan tupoksi SKPD
bersangkutan kepada Kepala Daerah,
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan tanah dan/atau bangunan
dimksd.
. Tanah dan/atau bangunan yg tdk digunakan
sesuai tupoksi SKPD, dicabut penetapan status
penggunaannya dan dpt dialihkan kpd SKPD
lainna.
53. PENATAUSAHAAN
1. Dalam penatausahaan barang milik daerah
ada 3 kegiatan :
1. Kegiatan Pembukuan
2. Inventarisasi
3. Pelaporan
2. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah hrs
melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD
ke dlm daftar barang pengguna dan daftar
kuasa pengguna sesuai dgn penggolongan
dan kodefikasi inventaris BMD.
54. 3. Dokumen Kepemilikan barang milik daerah
berupa tanah dan /atau bangunan disimpan
oleh pengelola
4. Dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau
bangunan disimpan oleh pengguna.
55. 1. PEMBUKUAN
1. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib
melakukan pelaksanaan dan pencatatan
barang milik daerah ke dalam Daftar Barang
Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa
Pengguna (DBKP)
2. Pengguna/Kuasa pengguna dlm melakukan
pendaftaran dan pencatatan sesuai
formatnya :
56. Format Pencatatan BMD
1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A , Tanaah
2. Kartu Inventaris barang (KIB) B, Peralatan dan Mesin.
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C, Gedung dan bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB)m D, Jalan, Irigasi dan Jringan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E, asset tetap lainnya
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F, konstruksi dalam pengerjaan
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
57. 3. Pembantu pengelola melakukan koordinasi
dalam pencatatan dan pendaftaran BMD ke
dalam Daftar barang Milik Daerah (DBMD)
58. INVENTARISASI
1. Peran dan Fungsi Inventarisasi :
a. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk
melakukan perhitungan , pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, pencatatan data dan pelaporan daerah dlm unit
pemakai.
b. Buku inventaris mempunyai fungsi dan peran dlm rangka :
1). Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan
pengawasan setiap barang.
2). Usaha utk menggunakan, memanfaatkan setiap brg
secara maksimal sesuai dgn tujuan dan fungsinya msg2.
3). Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah
c. Barang inventaris adalah seluruh barang yg dimiliki oleh
Pemerintah daerah yg penggunaannya lbh dari satu tahun
dan dicatat serta didaftar dlm buku inventaris.
59. 2. Barang Milik Kekayaan Negara yg dipergunakan oleh
Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dlm buku
inventaris tersendiri dan dilaporkan kpd pengelola
3. BMD adalah barang yg berasal dari dana APBD
maupun sumber dr pihak lain. Termsk didlmnya brg
milik daerah yg dikelola oleh BUMD/yayasan milik
daerah
4. Pimpinan Perusahaan/yayasan milik daerah wajib
melaporkan daftar inventaris BMD ke kepala daerah
dan kepala daerah berwenang utk mengendalikan
setiap mutasi inventaris tsb.
60. PELAPORAN
1. Kuasa pengguna Barang menyampaikan
laporan pengguna barang semesteran,
tahunan dan 5 tahunan kpd pengguna.
2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna
barang semesteran, tahunan dan 5 thnan
kepada kepala daerah melalui pengelola.
3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh
laporan pengguna barang semesteran, thnan
dan 5 thnan dari masing masing SKPD.
4. Rekapitulasi akan digunakan sebgai bank
penyusunan neraca daerah.
61. 5. Hasil sensus barang daerah dari masing masing
pengguna/kuasa pengguna direkap ke dalam buku
inventaris dan disampaikan kepada pengelola.
Selanjutnya pembantu pengelola merekap buku
inventaris tsb menjadi buku induk inventaris.
6. Buku Induk Inventaris merupakan saldo awal pd
daftar mutasi brg tahun berikutnya, selanjutnya
tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan
pengelola hanya memuat Daftar Mutasi barang
(bertambah dan/atau berkurang)
62. 7. Mutasi barang bertambah dan/atau
berkurang pd masing masing SKPD setiap
semester dicatat pd Laporan Mutasi barang
dari daftar Mutasi barang.
8. Laporan Mutasi Barang dilaporkn kepada
Kepala Daerah melaui pengelola
9. Laporan mutasi barang semester I dan
semester II digabungkan menjadi Dfatar
Mutasi barang selama 1 tahun dan masing
masing dibuat rekapitulasinya .
63. • Daftar Rekapitulasi Mutasi barang disimpan di
pembantu Pengelola dan rekapitulasi disampaikan ke
Mendagri.
10.Laporan inventarisasi barang juga hrs
mencantumkan nilai barang
11.Format Laporan barang : a. Buku inventaris
b. Rekap Buku/inventaris
c. Laporan Mutasi Barang
d. Daftar Mutasi Barang
e. Rekapitulasi Daftar Mutasi barang
64. Untuk memudahkan pendaftaran dan
pencatatan serta pelaporan barang milik
daerah secara akurat dan cepat ,
mempergunakan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Barang daerah (SIMBADA).
65. Pertanyaan utk Praja
• Byk Aset Daerah/ Barang milik daerah yg tdk
dikelola dgn optimal, shg blm dpt memberikan
hsl guna yg optimal. Mengapa?
66. PENGHAPUSAN
• Penghapusan barang milik Daerah meliputi :
1. Penghapusan dari daftar barang Pengguna dan / atau Kuasa
Pengguna.
Penghapusan BMD dilakukan dlm hal BMD sudah tidak berada dlm
penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
Penghapusan dilaksanakan dgn Keputusan Pengelola atas nama
Kepala Daerah.
2. Penghapusan dari Daftar Barang Milik, Daerah.
Penghapusan BMD dl hal BMD sdh beralih kepemilikannya, terjd
pemusnahan atau krn sebab sebab lain.
Penghapusan dilaksanakan dgn Keputusan Kepala Daerah.
67. Penghapusan BMD dgn tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila BMD dimaksud :
a.Tidak dapat digunakan, tdk dpt dimanfaatkan dan tdk dpt
dipindahtangankan atau
b.Alasan lain sesuai ketentuan perundang undangan.
-Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna dengan kepuusan dari Pengelola
setelah mendpt persetujuan Kepala Daerah.
-Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dlm Berita Acara pemusnahan dan
dilaporkan kepada kepala Daerah.
68. PEMINDAHTANGANAN
1. BMD yang sudah rusak dan tidak dpt dipergunakan, dihapus
dari daftar Inventaris BMD
2. BMD yang dihapus dan msh mempunyai nilai ekonomis dpt
dilakukan melalui :
a. pelelangan umum/pelelangan terbatas
b.sumbangan atau dihibahkan kepada pihak lain
3. Hasil pelelanganumum/pelelangan terbatas disetor ke kas
daerah.
70. Pemindahtanganan BMD ditetapkan dgn persetujuan
Kepala Daerah stlh mendpt persetujuan DPRD , untuk :
• 1. Tanah dan / atau bangunan
• Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar
rupiah)
71. Pemdhtgnan BMD berupa tanah dan/bangunan yg tdk
memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
1.Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kota.
2. Harus dihapuskan karena anggaran utk bangunan pengganti
sdh disediakan dlm dokumen penganggaran
3. Diperuntukan bagi pegawai negeri
4. Diperuntukan bg kepentingan umum
5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yg telah
memiliki kekuasaan hukum tetap dan/atau berdsrkan
ketentuan perUUan , yg jk status kepemilikannya
dipertahankan tdk layak secara ekonomis.
72. - Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah.
- Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yg
bernilai sampai dgn Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.
73. Penjualan
Penjualan BMD dilaksanakan dengan
pertimbangan :
1. Untuk optimalisasi BMD yg berlebih/idle
2. Secara ekonomis lbh menguntungkan bg
daerah apabila dijual.
3. Sebagai pelaks ketentuan peraturan
perUUan
74. Penjualan BMD dilakukan sec lelang,
kecuali :
1. Penjualan kendaraan perorangan dinas
pejabat negara.
2. Penjualan rumah golongan III
3. BMD lainnya yg ditetapkan lbh lanjut oleh
pengelola
75. Penjualan kendaraan Perorangan Dinas
• Penjualan Kendaraan Dinas yang
dipergunakan oleh Pejabat negara yg berumur
5 (lima) tahun lebih, dpt dijual 1 (satu) unit
kepada ybs setelah masa jabatannya berakhir.
76. Penjualan kendaraan Dinas
Operasional
1. Penghapusan/Penjualan Kendaraan dinas
operasional terdiri dari ;
a. Kendaraan dinas Operasional
b. Kendaraan dinas operasional
khusus/lapngan.
77. a. Kendaraan Dinas Operasional
1. Kendaraan dinas operasional yg berumur 5 thn lebih, dpt dihapus dari
Daftar Inventaris BMD.
2. Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas
operasional dgn memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
3. Penjualan kendaraan dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris
BMD.
4. Pejualan dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan
terbatas yg ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah.
5. Penjualan dan/atau penghapusan kendis sudah ada kendaraan pengganti
dan/atau tidak menganggu kelancaran pelaks tugas .
78. Kendaraan Dinas operasional
Khusus/lapangan
1. Penghapusan/penjualan kendis operasional
khusus/lapangan yg telah berumur 10 tahun lebih.
2. Penjualan kedis dilakukan melaui pelelangan umum/atau
pelelangan terbatas yg ditetapkan dgn Keputusan kepala
Daerah.
3. Penjualan kendaraan dilaksanakan setelah dihapus dari
daftar inventaris BMD.
4. Penjualan dan/atau penghapusan kendis sudah ada
kendaraan pengganti dan/atau tidak menganggu
kelancaran pelaks tugas .
79. Penjualan Rumah Dinas Daerah
• Penggolongan rumah dinas daerah terdiri
dari :
a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah
jabatan)
b. Rumah dinas daerah golongn II (rumah
instansi)
c. Rumah dinas daerah golongan III
(perumahan pegawai)
80. Rumah dinas daerah yg dpt dijualbelikan atau disewakan dgn
ketentuan :
a. Rudis daerah gol I yg telah diubah golnya menjadi rudis gol III.
b. Rudis daerah gol II yg telah berumur 10 thn atau lebih
c. Pegawai yg dpt membeli adalh pegawai yg sdh mempunyai masa kerja
10 thn /lebih dan blm pernah membeli atau memperoleh rmh dng cara
apapun dr pemda atau pem pusat.
d. Pegawai yg dpt membeli rudis faerah adalah penghuni yg pemegang Srt
Ijin Penghunian yg dikeluarkan oleh kepala Daerah.
e. Rudis daerah dimksd tdk sedang dlm sengketa.
f. Rudis daerah yg dibangun diatas tanah yg tdk dimiliki oleh Pemda, mk
utk memperoleh hak atas tanah hrs diproses tersendiri dgn peraturan
perUUan.
81. Penjualan rudis
1. Penjualan rudis daerah gol III beserta atau tdk berserta
tanahnya ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan harga
taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia penaksir
dan panitia yg dibentuk dgn Keputusan Ka Daerah.
2. Penjualan rudis daerah gol II ditetapkan dgn keputusan
Kepala daerah.
3. Hasil Penjualan rudis daerah gol III disetor ke kas daerah.
4. Pelepasan hak atas tanah dan penghpsan dr daftar
Inventaris barang milik daerah ditetapkan dgnkeputusan
Kepala daerah stlh harga penjualan atas tanah dan/atau
bangunannya dilunasi.
